Latar Belakang: Pemanfaatan pelayanan KB di Indonesia masih belum optimaal ditandai dengan unmet need yang stagnan di angka 11% dan rendahnya kesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Meskipun pelayanan KB dijamin dalam skema JKN dan dapat diakses melalui 23.639 FKTP, gambaran pemanfaatan pelayanan KB dalam konteks kepesertaan JKN secara nasional masih sangat terbatas. Tujuan: Menganalisis gambaran pemanfaatan pelayanan KB dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jenis pelayanan KB MKJP dan Non-MKJP. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan Reguler Edisi 2025 menggunakan sampel berjumlah 13.660 peserta. Analisis data meliputi univariat (distribusi frekuensi) dan bivariat menggunakan regresi logistik complex samples yang memperhitungkan desain sampel kompleks (strata, cluster, dan pembobotan). Hasil: Non-MKJP mendominasi sebesar 70,6% dengan jenis terbanyak adalah pemberian kontrasepsi suntik/pil dan pemantauan (36,6%). Dari 8 variabel yang diteliti, 4 variabel berhubungan bermakna dengan jenis pemanfaatan pelayanan KB, yaitu jenis kelamin (p=0,024), jenis FKTP (p=0,001), wilayah regional FKTP (p=0,001), dan wilayah tempat tinggal (p<0,001), sedangkan usia, status perkawinan, hubungan keluarga, dan segmentasi kepesertaan tidak berhubungan bermakna. Kesimpulan: Pemanfaatan MKJP di FKTP masih belum optimal dan terdapat disparitas signifikan berdasarkan karakteristik peserta dan wilayah.

Background: Family planning (FP) service utilization in Indonesia remains suboptimal, characterized by an unmet need that has stagnated at 11% and persistently low uptake of Long-Acting Contraceptive Methods (LACMs). Although FP services are covered under the National Health Insurance (JKN) scheme and accessible through 23,639 primary health care facilities (FKTP), a comprehensive national picture of FP service utilization among JKN participants remains largely unavailable. Objective: To analyze the profile of FP service utilization and the factors associated with the type of FP service utilized, namely LACMs and Non-LACMs. Methods: A cross-sectional study design was employed using secondary data from the BPJS Kesehatan Regular Sample Data 2025 Edition, with a sample of 13,660 participants. Data analysis included univariate (frequency distribution) and bivariate analyses using complex samples logistic regression. Results: Non-LACMs dominated at 70.7%, with contraceptive injection/pill provision being the most common service type (36.6%). Of the 8 variables examined, 4 were significantly associated with the type of FP service utilized, namely sex (p=0.024), type of FKTP (p=0.001), regional FKTP zone (p=0.001), and area of residence (p<0.001), whereas age, marital status, family relationship, and membership segmentation were not significantly associated. Conclusion: LACMs utilization at FKTP remains suboptimal, with significant disparities observed across participant characteristics and geographic regions.

Kematian ibu tetap menjadi tantangan global dan nasional yang krusial. Dalam upaya akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), WHO merekomendasikan standar pelayanan Antenatal Care (ANC) minimal delapan kali kontak. Merespons hal tersebut, Indonesia melalui Permenkes No. 21 Tahun 2021 telah meningkatkan standar pelayanan minimal dari empat menjadi enam kali kontak (K6). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan pada keberlanjutan layanan. Meskipun pembiayaan telah terintegrasi dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peran JKN dalam pembiayaan ANC dinilai belum optimal dengan cakupan 64,6%. Penelitian ini bertujuan menganalisis utilisasi dan keberlanjutan pelayanan ANC K6 tahun 2023-2024 pada peserta JKN di FKTP menggunakan rancangan kohort retrospektif dan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total populasi tertimbang 1.077.168 ibu hamil, sebanyak 561.843 ibu (52,2%) tidak memanfaatkan JKN untuk ANC. Di antara 515.324 peserta yang memanfaatkan skema JKN, hanya 25.473 peserta (2,4%) yang berhasil menuntaskan standar minimal enam kali kontak (K6). Analisis menunjukkan bahwa variabel usia, status pernikahan, wilayah geografis, segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, dan jenis FKTP berpengaruh signifikan terhadap utilisasi ANC K6. Tingginya kesenjangan antara data survei nasional dengan data klaim JKN mengindikasikan adanya pergeseran pembiayaan ke jalur mandiri (out-of-pocket). Hasil ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola klaim dan deteksi kecurangan, perluasan jejaring mitra JKN, simplifikasi prosedur administratif, serta intervensi berbasis komunitas melalui kader kesehatan dan pelibatan pasangan guna mendorong keberlanjutan ANC dan menekan AKI nasional.

Maternal mortality remains a critical global and national challenge. In an effort to accelerate the reduction of the Maternal Mortality Rate (MMR), the World Health Organization (WHO) recommends an Antenatal Care (ANC) standard of at least eight contacts. In response, Indonesia, through Minister of Health Regulation (Permenkes) No. 21 of 2021, has increased the minimum service standard from four to six contacts (K6). However, the implementation of this policy still faces challenges regarding service continuity. Although financing is integrated into the National Health Insurance (JKN) scheme, JKN's role in financing ANC is considered suboptimal, with a coverage of 64.6%. This study aimed to analyze the utilization and continuity of K6 ANC services from 2023-2024 among JKN participants at primary healthcare facilities (FKTP) using a retrospective cohort design based on the 2023-2024 BPJS Kesehatan Sample Data. The results showed that of a total weighted population of 1,077,168 pregnant women, 561,843 (52.2%) did not utilize JKN for ANC. Among the 515,324 participants who utilized the JKN scheme, only 25,473 (2.4%) successfully completed the minimum standard of six contacts (K6). Analysis revealed that age, marital status, geographical region, membership segmentation, ward class entitlement, and type of FKTP significantly influenced K6 ANC utilization. The significant gap between national survey data and JKN claim data indicates a shift in financing toward out-of-pocket payments. These results underscore the need for strengthening claim governance and fraud detection, expanding JKN partner networks, simplifying administrative procedures, and implementing community-based interventions through health cadres and spousal involvement to promote ANC continuity and reduce national MMR