Abstrak: Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong (2009), Kolter dan Keller (2009). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kata Kunci : Keikutsertaan, Keikutsertaan, BPJS Kesehatan Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 (article 6) explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1'st, 2015 at the latest, while small company on January 1'st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet. The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017. This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong (2009), Kotler and Keller (2009) modification theory. The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. Key words: Participation, Entreprises, BPJS Kesehatan

Abstrak: ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat (CoB) Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016. Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT. Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB. Kata kunci: CoB, Badan Usaha, BPJS Kesehatan This thesis discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits (CoB) In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach. The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016. Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT. Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co-ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products. Key words: CoB, Business Entity, BPJS Kesehatan

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional; membeli; pedagang kaki lima; Bogor This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017. Key words: National Health Insurance ; purchasing ; street vendors ; Bogor

Abstrak:

Abstrak:

Latar Belakang: Skizofrenia merupakan gangguan mental kronis yang menimbulkan beban signifikan terhadap sistem pembiayaan kesehatan, terutama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penyakit ini memerlukan perawatan jangka panjang dan rawan kekambuhan, sehingga berkontribusi terhadap tingginya angka kunjungan dan pembiayaan di fasilitas kesehatan, khususnya pada layanan rujukan. Tujuan: Mengetahui besarnya biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan skizofrenia dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya tersebut. Metode: Penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan data sekunder BPJS Kesehatan tahun 2024. Sampel terdiri dari 1.597 peserta aktif JKN dengan diagnosis skizofrenia selama satu tahun. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan SPSS versi 25. Hasil: Total biaya pelayanan mencapai Rp16.896.391.354. Rata-rata biaya rawat jalan Rp314.929 dan rawat inap Rp5.050.107. Biaya signifikan dipengaruhi oleh usia, hubungan keluarga, kelas hak rawat, segmentasi peserta, wilayah kepesertaan, jenis dan kepemilikan FKTP/FKRTL, kunjungan ke FKTP, dan tipe FKRTL. Kesimpulan: Skizofrenia memberikan beban biaya tinggi pada JKN. Diperlukan pembiayaan berbasis kebutuhan serta penguatan layanan jiwa di tingkat primer dan komunitas untuk efisiensi sistem.

---

Background: Schizophrenia is a chronic mental disorder that poses a significant  burden on the healthcare financing system, particularly within Indonesia’s  National Health Insurance (JKN) program. The condition requires longterm care  and is prone to relapse, contributing to high healthcare utilization and costs,  especially at referral level facilities. Objective: To determine the total healthcare  costs for JKN participants diagnosed with schizophrenia and to identify factors  associated with those costs. Methods: This quantitative study employed a crosssectional design using secondary data from BPJS Kesehatan (Indonesia’s Social  Health Insurance) for the year 2024. The sample consisted of 1.597 active JKN  participants diagnosed with schizophrenia over a 12 month period. Data were  analyzed using univariate and bivariate techniques in SPSS version 25. Results: The total healthcare cost amounted to IDR 16.896.391.354. The average outpatient  cost was IDR 314.929, while the average inpatient cost was IDR 5.050.107. Factors  significantly associated with higher costs included age, family relationship status,  treatment class, participant segmentation, region of enrollment, type and  ownership of primary and referral healthcare facilities (FKTP/FKRTL), number of  visits to primary care, and type of referral facility. Conclusion: Schizophrenia  places a substantial financial burden on the JKN system. A need-based financing  approach and strengthened mental health services at the primary and community  levels are essential to improving efficiency and sustainability.

Abstrak:

---