Abstrak: Tantangan pengawasan kualitas air minum dengan risiko paling besar berada pada pasokan air minum bukan perpipaan. Fenomena penggunaan air minum isi ulang terjadi pada masyarakat terutama daerah perkotaan. Air produksi depot air minum (DAM) ini nyatanya belum bebas bakteri dan berpotensi wabah. Dinas Kesehatan memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pengawasan sehingga tidak terpantaunya DAM yang kualitas airnya memenuhi dan tidak memenuhi syarat. Penelitian ini menghasilkan prototipe sistem informasi berbasis web yang memungkinkan berbagi data dan informasi akurat dengan sedikit usaha. Kemampuan sistem melakukan pencatatan dan pelaporan secara bersamaan mendukung pengambilan keputusan pada setiap level manajemen sesuai wewenangnya. Penerapan sistem informasi pengawasan online menjadi strategi efektif dalam melakukan upaya segera mengendalikan faktor risiko penyakit media air produksi DAM di perkotaan. Sistem informasi ini menciptakan kolaborasi pengawasan antara pemerintah sebagai penanggung jawab kesehatan masyarakat, penyelenggara air minum sebagai penyedia layanan, dan masyarakat sebagai konsumen. Kata Kunci : sistem informasi, pengawasan, depot air minum The challenge of monitoring the quality of drinking water with the greatest risk lies in non-piped water supply. The phenomenon of the use of drinking water refills from drinking water depots (DWD) occur in the community, especially urban areas. These kind of drinking water is in fact not yet bacteria-free and potentially plague. The limited resources of the Health Office as the supervisor caused the problem of unimpeded DWD whose water production quality meets and does not meet drinking water requirements. This research produces a prototype web-based information system that enables accurate sharing of data and information with minimal effort. The ability of the system to record and report simultaneously support decision-making at each level of management in accordance with its authority. Implementing an online surveillance information system becomes an effective strategy in making an immediate effort to control the risk factors of urine water production disease in urban DWD. This information system creates collaborative oversight between the government as responsible for public health, providers of drinking water as service providers, and the community as consumers. Keywords : information system, surveillance, drinking water depot

Abstrak: Puskesmas dan Klinik yang merupakan gate keeper dalam memberikan pelayanan klinis kepada masyarakat harus dapat menyediakan pelayanan klinis tingkat pertama yang aman dan bermutu. Dengan kata lain, Puskesmas dan Klinik merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Prinsip penyelenggaraan Puskesmas yaitu pertenggungjawaban kesehatan di daerah kerjanya membuat Puskesmas memiliki kewenangan untuk mengkoordinir dan membina klinik yang berada di wilayah kerjanya. Namun, di Kota Bandung, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan klinik oleh Puskesmas saat ini tidak seragam dikarenakan tidak adanya pedoman pelaksanaanya di lapangan dan di tingkat Dinas Kesehatan pengelolaannya belum berjalan. Dengan menerapkan metode System Development Life Cycle (SDLC) Prototyping, penelitian ini bertujuan membangun prototype pengawasan dan pembinaan klinik oleh Puskesmas. Tahapan penting yang dilalui adalah menyusun format standar pengawasan, menetapkan standar klinik yang sesuai dengan pengawasan dan pembinaan klinik oleh Puskesmas, dan menyusun informasi standar output. Terdapat 73 parameter yang terbagi ke 10 jenis kategori pengawasan dan 6 jenis keluaran yang dihasilakan oleh sistem ini yang salah satunya adalah klinik yang sesuai dengan standar pengawasan dan pembinaan Puskesmas. Teknologi internet, berupa prototype berbasis Web, yang memiliki keunggulan memangkas jarak dan waktu dapat menjadi solusi bersama. Tujuannya, selain keunggulan diatas, situs Web mampu berkomunikasi, melakukan jasa, mengumpulkan informasi dari penguna dan berbagi basis data dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan yang mendukung pengembangan sistem informasi ini dapat dilakukan pada perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan klinik oleh Puskesmas dengan mengundang lebih banyak pihak seperti oraganisasi profesi dan ASKLIN. Puskesmas and Clinics, the gatekeepers of social health services, as spearheads in providing first communal health services, always have to be on the top of their roles, giving the community their basic health services. Puskesmas as a senior partner, has the authority to nurture, coordinate, and to monitor its subordinate Clinics in order to implement their portion of health responsibility roles in the community. However, in the City of Bandung, the implementation of monitoring and supervising clinic by Puskesmas is not in the same shape over one another due unavaliable of implementation guidance in the field. The management of this activity at The District Health Office level has not been enabled yet. However, in the city of Bandung, the implementations of Puskesmas and Clinics monitoring- supervising activities differ one from another, due to the absence of a thorough implementation guideline that can act as a Puskesmas-Clinic uniformed. Meanwhile, at the District Health Office level, such guidance or system are also yet to be invented, controlled nor managed systematically. This research objective is to build a monitoring sytem prototype in which to help Puskesmas effectively performs one of its functions and intended roles in the community, which are to monitor and to supervise its subordinate Clinics. The system suitable to perform in this environment is called System Development Life Cycle (SDLC). Important steps are arrange the standard format of supervision, establishing clinic standards monitoring and supervision of clinic by the Puskesmas, and the preparation of standard output information. The important steps are therefore broke down into three main stages. The first stage is to arrange the standard form for supervision, to be followed by establishing clinical standard for monitoring and supervising Clinics by the Puskesmas, and the third stage is to arrange the information standard output. The SLDC is going to generate seventy three parameters, which are then divided into ten different supervisory catagories and six different type of outputs. One of the outputs is going to produce a Clinic that complies with Monitoring and Supervision Standards of Puskesmas. Web- based data, supported by lightning fast internet connection that shaves time and distance, can be offered as solution to become the backbone of SLDC. Furthermore, web-based technology is projected to have the ability to communicate, to provide services, to collect information from users, and even to be able to share data to many different type of pre-selected individuals or institutions.. The governing policies which will support the development of this information system can be proposed and formulated by Puskesmas under the Clinical Supervision and Monitoring Guidelines, with the help of other professional associates such as from ASKLIN or other professional institutions. Keywords : system information, monitoring and supervision, health care facility

Abstrak: Pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas masih menemui hambatan di Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan akreditasi puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berperan penting dalam penyelenggaraan akreditasi puskesmas sebagai pendamping yang bertugas untuk menyiapkan puskesmas dalam menghadapi survei akreditasi oleh Komite Akreditasi. Kegiatan pendampingan akreditasi merupakan bagian dari kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang menjadi tugas pokok Suku Dinas Kota. Sayangnya kegiatan ini banyak menemui hambatan karena penjadwalan, pencatatan dan pelaporan manual menyebabkan kesulitan dalam hal koordinasi, penyimpanan, pengawasan dan penentuan rencana tindak lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk merancang prototipe aplikasi E-Binwasdal akreditasi puskesmas yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi kegiatan pendampingan yang berkualitas secara cepat dan mudah diakses sehingga mempermudah upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap status akreditasi puskesmas. Penelitian terdiri dari analisis kebutuhan sistem, perancangan prototipe dan uji penerimaan pengguna. Hasil penelitian adalah prototipe E-Binwasdal akreditasi puskesmas dengan platform berbasis web. Sistem informasi yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan mengakses informasi akurat, relevan dan terkini; menghemat kebutuhan biaya; menjamin pengendalian penyimpanan dan keamanan data; fleksibel, mudah dan nyaman digunakan oleh pengguna dalam kegiatan pendampingan akreditasi. Sistem informasi memberikan solusi dalam mengidentifikasi informasi capaian status akreditasi puskesmas di Jakarta Pusat

---

Quality basic health services are still facing obstacles in Indonesia. One of the efforts that can be done is to carry out accreditation of puskesmas. The District/City Health Office plays an important role in implementing the accreditation of puskesmas as a companion in charge of preparing puskesmas to face the accreditation survey by the Accreditation Committee. Accreditation assistance activities are part of the guidance, supervision and control activities which are the main tasks of the City Service Office. Unfortunately, this activity encountered many obstacles because manual scheduling, recording and reporting caused difficulties in terms of coordination, storage, monitoring and determining follow-up plans. This study aims to design a prototype of the E-Binwasdal application for puskesmas accreditation which is able to ensure the availability of quality data and information on mentoring activities that are quickly and easily accessible so as to facilitate efforts to develop, supervise and control the accreditation status of puskesmas. The research consists of system requirements analysis, prototype design and user acceptance test. The result of the research is a prototype of E-Binwasdal accreditation of puskesmas with a web-based platform. The developed information system can provide easy access to accurate, relevant and up-to-date information; save costs; ensure the control of data storage and security; flexible, easy and convenient for users to use in accreditation assistance activities. The information system provides a solution in identifying information on the achievement of the accreditation status of puskesmas in Central Jakarta

Abstrak:

Abstrak: Implementasi e-kesehatan di Indonesia tahun 2013 masih menemui kendala pada komponen kebijakan, infrastruktur, aplikasi, standar, tata kelola, dan pengamanan data (Kemenkes, 2015). Langkah-langkah prioritas yang dilaksanakan untuk penguatan SIK di Indonesia adalah pembenahan sistem informasi non elektronik menjadi SIMPUS/SP2TP/SP3 Sedangkan untuk aliran dan integrasi data dilakukan optimalisasi pelaporan data dari kabupaten/kota melalui aplikasi komunikasi data. (Pusat Data dan Informasi, 2017). Kota Bogor merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang melaporkan data kesehatan prioritas bulanan, triwulan, dan tahunan pada tahun 2017 secara lengkap, namun belum tepat waktu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kerangka Performance Routine Information System Management (PRISM). Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor input dari segi teknis, organisasi, dan perilaku, mengetahui faktor proses pelaksanaan pelaporan dan umpan balik, serta mengetahui faktor output laporan dari sistem informasi kesehatan. Subyek penelitian adalah koordinator pelaporan/SIK dan penanggung jawab program di Puskesmas.Penelitian menunjukkan kekurangan dalam kinerja sistem informasi kesehatan yakni puskesmas melakukan pencatatan ganda dengan banyak formulir yang tersedia, belum semua puskesmas menerapkan SIMPUS, masih ditemukan puskesmas yang belum memiliki SOP dan alur pelaporan/kegiatan SIK, SIMPUS error dan jaringan yang belum stabil, belum adanya penunjukkan tertulis untuk petugas pelaporan atau tim pelaporan, pengawasan dari manajemen bersifat insidentil, puskesmas belum memiliki rencana pelatihan yang terjadwal, belum ada kesadaran petugas akan pentingnya pelaporan, dan alur pelaporan yang masih terfragmentasi. Hal ini menyebabkan pelaporan yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor mengalami keterlambatan dan menghambat pelaporan/komunikasi data prioritas kesehatan ke Pusdatin Kemenkes RI.

---

The implementation of e-health in Indonesia in 2013 still faces constraints on policy components, infrastructure, applications, standards, governance and data security (Ministry of Health, 2015). The priority step implemented for strengthening Health Information System (HIS) in Indonesia is the improvement of non-electronic information system to SIMPUS/SP2TP/SP3, improve flow and data integration by optimizing data reporting from districts through data communication application. (Data and Information Center 2017). Bogor city is one of the cities in West Java that report health data monthly, quarterly, and yearly complete in 2017, but not yet timely. This is a qualitative research with Performance Routine Information System Management (PRISM) framework approach. The research aims to know the input factors (technical, organizational and behavioral aspect), to know the process factor of reporting and feedback, and to know the output factor of health information system. The subjects of the study were the reporting coordinator/HIS and the person in charge of the program at Public Health Centre (PHC). The study shows that PHC has double recording and reporting with many forms available, some PHC do not implement SIMPUS, PHC do not have SOP of reporting /HIS, SIMPUS error and unstable network, no statement of reporting officer or reporting team , supervision from management is incidental, PHC do not have a scheduled training plan, there is no awareness of the importance of reporting officers, and fragmented reporting flows. These are causes of reporting submitted to the Bogor City Health Office not timely and inhibit reporting / communication of priority health data to Data and Information Centre of Health Ministry RI .

Abstrak: Saat ini Tuberkulosis (TB) menempati urutan kesembilan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Di Indonesia ada 351.893 kasus TB pada tahun 2016, meningkat dari 330.729 kasus di tahun 2015. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bekasi untuk angka kesembuhan Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar 74,2% belum ada peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan angka kesembuhan tahun 2016 dan 2015 sebesar 74% yang mana target angka kesembuhan Kota Bekasi yaitu sebesar 85%. Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) adalah aplikasi yang digunakan dalam pelaporan TB dalam rangka pengendalian TB. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran input, proses, dan output dari pelaksanaan SITT. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi serta telah dokumen. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pelaksanaan SITT ditemukannya hambatan dimana tingkat keterampilan SDM yang berbeda dalam melakukan pelaporan melalui SITT sehingga perlu dilakukannya perbaikan seperti pelatihan, ketersediaan alat penunjang hardware dalam pelaksanaan SITT yang terbatas akibatnya percepatan proses pelaporan terhambat.

---

Tuberculosis (TB) is the ninth leading cause of death worldwide. In Indonesia there were 351,893 TB cases in the year 2016, rising from 330,729 cases in the year 2015. Based on The Health Profile of Bekasi City the healing numbers in the year 2017 of 74.2% there has not been a significant improvement than 2015 and 2016 of 74% which is the target numbers healing of Bekasi City is 85%. Integrated Tuberculosis Information System (ITIS) is an application used in the reporting of TB in order to control TB. The purpose of this research is to overview the input, process, and output of ITIS. This is the descriptive research with qualitative approach. Data sources used by primary and secondary data obtained through in-depth interviews, observation and document. This research was carried out at Bekasi Department of Health. Based on the research found that there are barriers which the human resources have a different level of skill in the reporting of TB through ITIS then it needs to be improved such as training, and also availability of supporting hardware in implementing the ITIS is limited and it makes the acceleration of the process of reporting is hampered.