Abstrak: Perubahan kebijakan pemberian jasa medis RSIA Buah Hati Ciputat di era Jaminan Kesehatan Nasional menyebabkan keresahan di kalangan staf medis, oleh karena itu penelitian ini bertujuan menyusun rancangan sistem remunerasi staf medis dengan menggunakan pedekatan kuantitatif dilanjutkan dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian jasa medis di RSIA Buah Hati Ciputat sudah memenuhi prinsip remunerasi seperti yang diungkapkan oleh 79 % staf medis dan telah meningkatkan kenyamanan kerja bagi staf medis. Besaran gaji pokok staf medis masih lebih rendah daripada ketentuan pemerintah. Tunjangan jabatan belum diberikan kepada semua jabatan struktural yang melibatkan staf medis. Pay for performance diberikan kepada semua staf medis dengan menggunakan sistem persentase, menyebabkan peningkatan jumlah kunjungan laboratorium. Pay for people diberikan hanya pada saat tertentu misal saat baru memulai pelayanan JKN dan cukup efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien JKN rata-rata sebesar 50 %. Nilai pekerjaan staf medis spesialis ditentukan berdasarkan standar yang lazim berlaku di rumah sakit yang memiliki level yang sama. Kesimpulannya adalah penerapan sistem remunerasi di RSIA Buah Hati Ciputat sudah memenuhi prinsip-prinsip remunerasi namun pemberian komponen remunerasi belum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Peneliti menyarankan agar RSIA Buah Hati Ciputat dapat melakukan perbaikan sistem remunerasi staf medis yang sesuai dengan peraturan pemerintah, memperbaharui formula penghitungan insentif, menyusun formula baku penghitungan bonus, melakukan survey gaji secara rutin dan melakukan penentuan nilai pekerjaan dengan mengkombinasikan hasil analisis dan evaluasi pekerjaan dengan survey gaji. Kata kunci : prinsip remunerasi, komponen remunerasi, analisis dan evaluasi pekerjaan, survey gaji, penentuan nilai pekerjaan Changes in the policy of providing medical services RSIA Buah Hati Ciputat in the era of National Health Insurance caused anxiety among the medical staff, therefore this research aims to design the system of remuneration of medical staff by using quantitative approaches followed by qualitative. The results showed that the provision of medical services at RSIA Buah Hati Ciputat has fulfilled the principle of remuneration as revealed by 79% of medical staff and has improved the working comfort for medical staff. The amount of basic medical staff salaries is still lower than the government requirement. Job allowances have not been granted to all structural positions involving medical staff. Pay for performance is given to all medical staff using a percentage system, leading to an increase in the number of laboratory visits. Pay for people is given only at certain times for example when just starting JKN services and effective enough to increase the number of visits JKN patients on average by 50%. The value of the work of a specialist medical staff is determined by standards that are common in hospitals of the same level. The conclusion is that the application of remuneration system at RSIA Buah Hati Ciputat has fulfilled the principles of remuneration but the remuneration component has not been in accordance with government regulation. The researcher suggested that RSIA Buah Hati Ciputat can repair the remuneration system of medical staff in accordance with the government regulation, update incentive calculation formula, prepare the formula of bonus calculation, conduct salary survey routinely and do the job value determination by combining the result of analysis and job evaluation with survey salary. Keywords: remuneration principle, remuneration component, job analysis and evaluation, salary survey, job value determination

Abstrak: Rumah Sakit ABC Jakarta yang mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan padaMei 2017, melihat kebutuhan untuk merekrut dokter spesialis full timer untuk menunjangpelayanan spesialistik pada era JKN. Dengan belum siapnya sistem tunjangan yang baikdi Rumah Sakit ABC Jakarta, maka diperlukan adanya suatu rancangan remunerasisebagai sistem tunjangan dokter spesialis di Rumah Sakit ABC Jakarta pada era JKN.Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitiankuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primerdidapat dari wawancara mendalam dan survey, sementara data sekunder diambil dari hasiltelaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem remunerasi untuk dokterspesialis yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010dan Buku Panduan Remunerasi IDI tahun 2016, yang memperhatikan prinsip-prinsipremunerasi serta tiga komponen remunerasi (Pay for Position, Pay for Performance danPay for People).Kata kunci : rancangan remunerasi, remunerasi dokter, remunerasi di era JKN,remunerasi di rumah sakit swasta, prinsip remunerasi, komponenremunerasi.

---

ABC Hospital Jakarta, which began to have an agreement with BPJS HealthInsurance in May 2017, saw the need to recruit full timer specialists to support specialistservices in the NHC era. With the absence of a good allowance system at ABC HospitalJakarta, it was necessary to have a design on remuneration for medical specialist as anallowance system at ABC Hospital Jakarta in the NHC era.The research method used was a combination of quantitative and qualitative studyusing primary and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews andsurveys, while secondary data was taken from the results of document review. This studyresulted in the design of a remuneration system for specialists adapted from the Ministerof Health Decree No. 625/Menkes/SK/V/2010 and IDI Remuneration Guidebook of2016, which taken into account the principles of remuneration and three components ofremuneration (Pay for Position, Pay for Performance and Pay for People).Keywords : remuneration design, remuneration for doctor, remuneration in NHC era,remuneration in private hospital, principles of remuneration, component ofremuneration.

Abstrak: Salah satu alternatif untuk menjawab masalah kepercayaan terhadap pelayanankesehatan dan mengelola rumah sakit agar dapat memperbaiki kinerja sertameningkatkan sekaligus mempertahankan kualitas pelayanannya adalah denganmenerapkan konsep Total Quality Service. Fokus utama dari Total Quality Serviceadalah melibatkan pelanggan pada pengembangan proses pelayanan jasa sedinimungkin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor TotalQuality Service (TQS) terhadap kepuasan pasien di ruang perawatan ibu RSIABuah Hati Ciputat.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatankuantitatif. Sedangkan desain penelitiannya adalah cross sectional. Sampel padapenelitian ini adalah 100 orang pasien dengan dasar perhitungan menggunakanBOR pada masing-masing kelas perawatan. Analisis menggunakan uji Chi-Squaredan regresi logistik berganda. Saran untuk bagian administrasi, rumah sakit perlumenyediakan sistem antrian yang digital serta sistem pendaftaran online. Untukmempercepat proses pembayaran, bagian kasir disarankan menginput data tagihanpasien dari beberapa unit terkait setiap hari. Untuk meningkatkan kompetensiSDM, rumah sakit memberikan seminar dan workshop in house terutamamengenai budaya organisasi dan perilaku, membentuk tim budaya, memberikanpenilaian kepada unit-unit di rumah sakit. Dari segi infrastruktur, rumah sakitdisarankan untuk memperbaiki fasilitas pendingin ruangan, menyediakan fasilitasumum, serta lebih memperhatikan fasilitas kebersihan dan kenyamanan ruangperawatan.Kata Kunci: Total Quality Service, Kepuasan Pasien.

Abstrak: Tesis ini membahas kelayakan dan kesiapan Rumah Sakit (RS) Awal Bros Panam di Pekanbaru menjadi RS Kelas B di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Standar pelayanan, SDM, peralatan dan sarana prasarana yang dimiliki RS saat ini telah melebihi standar RS kelas C. Perubahan sistem pembayaran fasilitas kesehatan menjadi prospective payment dengan Indonesian Case based group (INACBG), menetapkan tarif INACBG RS kelas B lebih tinggi daripada RS kelas C. Desain penelitian adalah operasional (operational research) dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari RS Awal Bros Panam, RS Awal Bros Pekanbaru dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Pekanbaru. Tahap pertama penelitian adalah penilaian kelayakan perubahan kelas RS dengan menggunakan standar Permenkes no 56 tahun 2014. Kemudian tahap kedua menilai kesiapan rumah sakit melalui analisis situasi era JKN dengan membandingkan jumlah kasus dan klaim INACBG antara RS Kelas C dan Kelas B. Hasil penelitian menunjukkan RS Awal Bros Panam telah layak dan siap untuk berubah menjadi RS kelas B berdasarkan standar pelayanan, SDM, peralatan dan bangunan serta sarana prasarana. Namun masih tetap harus melengkapi beberapa kekurangan pada standar-standar tersebut. Ruang lingkup analisis situasi masih berfokus pada aspek internal sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut analisis kondisi eksternal RS seperti kebijakan Pemerintah dan Kebijakan BPJS Cabang Pekanbaru untuk benar-benar memastikan kelayakan dan kesiapan RS. Kata kunci : Rumah sakit, kelayakan dan kesiapan, Rumah sakit kelas C, Rumah sakit kelas B, Jaminan Kesehatan Nasional. This thesis discusses the feasibility and ability of Awal Bros Panam Hospital to become class B hospital by considering National Health Insurance era. The current standard of services, human resources, equipment and infrastructure owned by hospital has exceeded the standard of class C hospital. Changes in payment system with prospective payment known as INACBG, determine INACBG rate for class B Hospital is higher than the class C hospital. This study is an operational research, by collecting primary and secondary data from Awal Bros Panam Hospital, Awal Bros Pekanbaru Hospital and Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Pekanbaru branch. The first stage of the study is by assessing the feasibility of the changes using the regulation from Ministry of Health number 56, 2014. The second stage is by assessing the ability of hospitals through the situational analysis which comparing the number of cases and claims INACBG between Class C hospital and Class B hospital. The results showed Awal Bros Panam hospital has been feasible and able to become class B hospital based on the standard of services, human resources, equipment, buildings, and infrastructure. However there are some standards that still must be completed. The further analysis of external conditions such as the Government and BPJS policies must be considered to ascertain feasibility and ability of Awal Bros Panam Hospital to become class B hospital. Keywords: Hospitals, feasibility and ability, class C Hospital, class B Hospital, the National Health Insurance.

Abstrak: ABSTRAK Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372 Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional; Sectio Caesaria; Rumah Sakit ABSTRACT The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies. The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017. The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372 It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance. Keywords: National Health Insurance; Sectio Caesaria; Hospital

Abstrak: Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Kredensial BPJS, Proses Manajemen, Rumah Sakit Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program. The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program. Key: National Health Insurance, Credentials BPJS, Management Process, Hospital

Abstrak: ABSTRAK Tindakan operasi orthopaedi membutuhkan tarif yang tinggi karena dilakukan dengan alat berteknologi tinggi, proses perawatan komplek dan seringkali menggunakan implan berharga mahal. Terdapat variasi tarif rumah sakit pada operasi orthopaedi yang perlu diidentifikasi penyebabnya. Penelitian bertujuan mengetahui komponen tarif dan menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan tarif operasi orthopaedi pasien JKN pada prosedur anggota tubuh atas, sendi tungkai bawah dan fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang di RSUP Fatmawati tahun 2017. Desain penelitian adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif melalui menghitung tagihan dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan gambaran rata-rata tarif prosedur anggota tubuh atas Rp22.264.612 terdiri atas komponen bahan alat 51%, jasa rumah sakit 14% dan jasa pelayanan 35%, gambaran rata-rata tarif prosedur sendi tungkai bawah Rp61.700.637 yaitu bahan alat 75%, jasa rumah sakit 10% dan jasa pelayanan 15%, dan gambaran rata-rata tarif prosedur fusi tulang belakang Rp79.501.208 yaitu bahan alat 63%, jasa rumah sakit 11% dan jasa pelayanan 26%. Faktor penggunaan dan harga implan, tingkat keparahan, lama hari rawat, dan penggunaan ICU mempengaruhi tarif pada tiga prosedur, sedangkan faktor metode cost plus pricing dan kelas perawatan tidak mempengaruhi tarif pada tiga prosedur. RSUP Fatmawati telah melakukan upaya untuk mengatasi variasi tarif pada komponen bahan alat, jasa rumah sakit dan jasa pelayanan. Rumah Sakit perlu melakukan perhitungan unit cost berkala, pembuatan unit cost pada tagihan yang belum memiliki unit cost, pemenuhan dan kepatuhan Clinical Pathway dan Panduan Praktik Klinis untuk tindakan operasi khususnya yang memiliki lama hari rawat dan jumlah terbanyak Kata kunci: variasi tarif operasi orthopaedi, prosedur anggota tubuh atas, prosedur sendi tungkai bawah, prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang, implan. ABSTRACT Orthopedic surgery requires high rates because it is done with high-tech tools, complex maintenance process and often use expensive implans. There are variations in hospital rates on orthopedic surgery that need to be identified. The objectives of the study were to determine the tariff components and to analyze factors related to the operating tariffs of JKN patients on upper limb procedures, lower limb joints and spinal fusion in the spinal arch at Fatmawati Hospital 2017. This study is cross-sectional study design with quantitative approach through counting the bill and qualitative approaches through in-depth interviews. The results of this study showed that the average tariff procedure of the limbs of Rp22,264,612 consisted of 51% of appliance component, 14% hospitals service and 35% service, the average cost of lower limb joint procedure Rp61,700,637,%, hospital services 10% and service 15%, and average picture tariff of spinal fusion procedure Rp79.501.208 yaitu appliance 63%, hospital services 11% and service 26%. Factors of use and implanation rates, severity, length of stay, and use of ICUs affect tariffs on three procedures, while cost plus pricing and treatment class methods do not affect tariffs on three procedures. RSUP Fatmawati has made efforts to overcome the variation of tariff on components of equipment, hospital services and services. Hospital need to calculate unit cost periodically, unit cost creation on bills that do not have unit cost, compliance and compliance Clinical Pathway and Clinical Practice Guidelines for surgery, especially those with long days of service and the highest number Key words : tariif variations of orthopeadi surgery, upper limb procedures, lower limb joint procedures, spine fusion procedures in the spinal cord, implans.

Abstrak: RSUD Pesanggrahan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi di RSUD Pesanggrahan berdasarkan Peraturan Gubernur No 222 Tahun 2016. Saat ini RSUD Pesanggrahan menggunakan pola pemberian penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No 221 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut menerapkan pola pemberian gaji dan tunjangan kinerja dengan komponen perhitungan yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan diberlakukannya sistem Remunerasi berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dengan simulasi penghitungan sistem yang akan diterapkan dan penggalian persepsi kesiapan stakeholder melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum informan sudah puas dengan penghasilan yang diterima sekarang, namun hasil simulasi penerapan sistem remunerasi dan berbagai skenario pada periode transisi memperlihatkan bahwa rumah sakit belum mampu memberlakukan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapat menurunkan berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi RS BLUD untuk menerapkan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan sebagai regulator dapat memberikan regulasi memberikan kesempatan bagi RS dengan pola keuangan BLUD yang dipandang mampu untuk memerapkan sistem remunerasi , melakukan evaluasi terhadap pendapatan BLUD, membuat standar kinerja adalah beberapa rekomendasi yang diajukan kepada Dinas Kesehatan sebagai hasil dari penelitian ini. Kata Kunci : Remunerasi, Pergub DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 RSUD Pesanggrahan as a Health Service Unit of Special Capital Region of Jakarta which has applied financial pattern of Regional Public Service Board (BLUD). This thesis examines Remuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222/ 2016. Currently RSUD Pesanggrahan uses income generating pattern based on Governor Regulation No 221/2016. Both regulations apply salary and performance allowances with different component of calculation. The purpose of this research is to analysis readiness on the implementation of remuneration system at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222 year 2016. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative with simulation of system calculation to be applied and qualitative with explore stakeholder perception readiness with indepth interview. From the result of research it is known that in general the informant is satisfied with the income received now. And from the simulate conducted, RSUD Pesanggrahan has not been able to apply the system based on Governor Regulation No 222/2016 yet. Suggestion to the Health Department as a regulator is to give the opportunity to the hosital that its BLUD income is capable to apply Remuneration system is supported by regulation, to evaluate the potential income of RSUD to make standard of employee performance target as indicator of hospital as some recommendation as a result from this research. Key word : Remuneration, Governor Regulation No 222 Year 2016.