Abstrak: Pelayanan kesehatan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan. Undang Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Selanjutnya dikeluarkan Permenkes 129/Menkes/ PER/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menjadi panduan bagi daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan SPM di Rumah Sakit. Salah satu model pengukuran yang sudah dikenal dan terbukti secara efektif untuk mengukur mutu manajemen adalah dengan pendekatan Malcolm Baldrige Assessment. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mutu kinerja RSUD Cempaka Putih. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dengan melihat gambaran pencapaian SPM sebelum dan sesudah akreditasi. Posisi skor kinerja RSUD Cempaka Putih berdasarkan MBA didapatkan hasil 259 (self assessment) dan atau 241 (penilaian peneliti), maka masuk dalam kisaran/ rentang 0-275, berada dalam jenjang predikat early development. RSUD Cempaka Putih dapat mengembangkan bagian yang menjadi opportunity for improvement. MBA dapat digunakan untuk melakukan penilaian mutu organisasi secara umum dan juga secara khusus seperti penilaian yang dilakukan untuk melihat pencapaian SPM sebelum dan sesudah akreditasi di RSUD Cempaka Putih.

---

Basic health care is a basic and essential type of public service to meet the needs of society in socio-economic and governance. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 of 2009 on hospital article 40 paragraph 1 mentioned that in an effort to improve the quality of hospital services must be done accreditation periodically at least 3 years. Subsequently issued Permenkes 129 / Menkes / PER / II / 2008 on Minimum Service Standards that become guidance for the region in implementing the SPM in the Hospital. One well-known and proven measurement model that effectively measures quality management is the Malcolm Baldrige Assessment approach. The purpose of this research is to analyze the quality of RSUD Cempaka Putih performance. The type of this research is descriptive analytic research with qualitative approach by looking at the achievement of MSS before and after accreditation. The position of RSUD Cempaka Putih performance score based on the MBA obtained 259 results (self assessment) and / or 241 (assessment of researchers), then entered in the range / range 0-275, is in the level of early development predicate. RSUD Cempaka Putih can develop part which become opportunity for improvement. The MBA can be used to assess the quality of the organization in general as well as in particular the assessment undertaken to see the achievement of MSS before and after accreditation at RSUD Cempaka Putih. Basic health care is a basic and essential type of public service to meet the needs of society in socio-economic and governance. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 of 2009 on hospital article 40 paragraph 1 mentioned that in an effort to improve the quality of hospital services must be done accreditation periodically at least 3 years. Subsequently issued Permenkes 129 / Menkes / PER / II / 2008 on Minimum Service Standards that become guidance for the region in implementing the SPM in the Hospital. One well-known and proven measurement model that effectively measures quality management is the Malcolm Baldrige Assessment approach. The purpose of this research is to analyze the quality of RSUD Cempaka Putih performance. The type of this research is descriptive analytic research with qualitative approach by looking at the achievement of MSS before and after accreditation. The position of RSUD Cempaka Putih performance score based on the MBA obtained 259 results (self assessment) and / or 241 (assessment of researchers), then entered in the range / range 0-275, is in the level of early development predicate. RSUD Cempaka Putih can develop part which become opportunity for improvement. The MBA can be used to assess the quality of the organization in general as well as in particular the assessment undertaken to see the achievement of MSS before and after accreditation at RSUD Cempaka Putih.

Abstrak: Penanggulangan Tuberkulosis merupakan salah satu program nasional yang wajib dilaksanakan oleh setiap fasyankes. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2018 diatur bahwa Pengobatan TB dengan penyulit atau dengan penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh FKRTL. Permasalahan SDM, kurang sarana dan prasarana yang mendukung, belum sesuainya pelaksanaan penanggulangan TB merupakan beberapa kendala yang dihadapi RS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem (input, proses, dan output) dalam pelayanan TB di RSUD Cempaka Putih untuk kemudian memberikan usulan yang dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan TB di RS Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dolumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggaran untuk poli TB sudah mencukupi dan metode baik alur, SOP, dan kebijakan lainnya sudah sesuai standar. Begitu pula halnya dengan dengan penemuan dan penanganan kasus TB serta surveilans TB di RS. Akan tetapi, RS masih memiliki kendala dalam kurangnya jumlah SDM dan pelatihan TB, bangunan poli TB masih belum sesuai peraturan yang berlaku, promosi kesehatan di RS yang masih perlu dikembangkan dengan penggunaan media lainnya, pengendalian faktor risiko terutama kepatuhan penggunaan APD yang perlu ditingkatkan, dan perlunya peningkatan edukasi dan promosi dalam pemberian kekebalan dan pemberian obat pencegahan. Kendala lain di luar penelitian ini adalah kebijakan yang belum mendukung dalam pelayanan TB di RS. Perbaikan dan peningkatan dalam semua faktor tersebut diperlukan untuk mengembangkan layanan TB di RS

Abstrak: Pelaksanaan akreditasi rumah sakit merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) merupakan salah satu standar akreditasi yang sangat penting di rumah sakit dan merupakan program yang baru berjalan di RSUD Cempaka Putih. Peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana kesiapan RSUD Cempaka Putih terhadap standar PMKP sesuai SNARS Edisi 1 sehingga tercipta budaya mutu dan keselamatan pasien. Jenis penelitian ini merupakan penelitian desktiptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan RSUD Cempaka Putih dalam pelaksanaan implementasi program PMKP baru sekitar 50%, masih diperlukan upaya perbaikan secara bertahap. Rencana aksi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efiesiensi pelaksanaan program PMKP di RSUD Cempaka Putih antara lain dengan perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi dan wawasan terhadap program PMKP, peningkatan kesadaran dan disiplin staf rumah sakit, resosialisasi komunikasi dan koordinasi program PMKP serta pemenuhan manajemen data yang terintegrasi.

---

The implementation of hospital accreditation is a government effort to improve the quality of service and safety of patients in hospitals and the requirements that must be met by each hospital serving the National Health Insurance Program (JKN). Quality and Patient Safety Improvement (PMKP) is one of the most important accreditation standards in hospitals and is a new program that runs in Cempaka Putih Hospital. The researcher felt that it was necessary to find out how prepared the Cempaka Putih Hospital was towards the PMKP standard in accordance with SNARS Issue 1 so as to create a quality and patient safety culture. This type of research is desktiptif research with quantitative and qualitative approaches. Collection and analysis of quantitative data using a questionnaire then continued with the collection and analysis of qualitative data with indepth interviews. The results showed that the readiness of Cempaka Putih Hospital in the implementation of the PMKP program was only around 50%, it still needed gradual improvement efforts. Action plans that can be taken to improve the efficiency of the PMKP program implementation at Cempaka Putih Hospital include improvements in facilities and infrastructure, increased competency and insight into PMKP programs, increased hospital staf awareness and discipline, communication and coordination of PMKP programs and fulfillment of an integrated data management.

Abstrak: Tesis ini membahas kelengkapan resume medis dan ketepatan koding diagnosis dalam potensi risiko klaim BPJS di Unit Rawat Inap RSUD Cempaka Putih Tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desain studi cross sectional. Hasil penelitian ditemukan ketidaklengkapan pengisian resume medis pada variabel diagnosis sekunder 46%, variabel tanda tangan dokter penanggung jawab layanan 10,5%, variabel pemeriksaan penunjang 1,6 %. Ketidaktepatan koding diagnosis pada diagnosis utama 28,2%, diagnosis sekunder 6,4% dan prosedur 6%. Didapatkan risiko klaim tertunda akibat ketidaklengkapan resume medis sebesar Rp. 159.580.200,-, dan didapatkan selisih klaim akibat ketidaktepatan koding diagnosis sebesar Rp. 7.062.100,- pada bulan November dan Rp. 4.821.400,- di bulan Desember. Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan sosialisasi Standar Prosedur Operasional (SPO), pelatihan koding, pemberlakuan reward dan punishment, audit koding, pembentukan Tim Koding, dan evaluasi secara berkesinambungan oleh manajemen.

---

Analysis of medical resume completeness and the accuracy of coding diagnoses against potential risks of BPJS claims at Inpatient Units of RSUD Cempaka Putih in 2016. This research discussed about medical resume completeness and the accuracy of coding diagnoses against potential risks of BPJS claims at Inpatient Units of RSUD Cempaka Putih in 2016. This research used mix method approach with cross sectional design. This research found that there is still incompleteness in filling the medical record for secondary diagnostic variables 46%, the signature of in charge physician variable 10,5%, and supporting examination variable 1,6 %. Inaccuracy of coding diagnoses on primary diagnostic 28,2%, secondary diagnostic 6,4% and procedur 6%. The risk of claims is delayed due to the incompleteness of medical resume amounting to Rp. 159.580.200,- ,and obtained the difference in claims due to inaccuracy of Rp. 7.062.100,- in November and Rp. 4.821.400,- in December. The results suggested that socialization of standar operational procedur,coding practice, reward dan punishment implementation, coding audit, coding team formulation, and continous evaluation by management. 

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan standar pelayannan minimal pada RSUD Kabupaten Bekasi bagian rawat inap dan hambatanhambatan yang terjadi dalam pelayanannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi SOP khususnya pada rawat inap sudah terlihat kelengkapannya akan tetapi banyak tindakan yang tidak sesuai dengan SOP, sedangkan dari SDM memang suatu dilema rumah sakit pemerintah daerah yang kekurangan untuk tenaga ahlinya, dan dari segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai, tetapi masih kurang dari sistem pemeliharaannya. Sehingga kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih sedikit banyak mempunyai kelemahan dan kekurangan yaitu baik dari segi SOP, SDM, dan juga sarana dan prasarana. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Bekasi diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diharapkan RSUD Kabupaten Bekasi membuat SPM yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan RSUD Kabupaten Bekasi dan direvisi serta ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Departemen Kesehatan.

---

This study aimed to know the implementation of minimum service standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi installation of inpatient care and obstacles that occur in the implementation. This study uses a quality approach with conduct and depth interviews with selected informants involved in the implementation of Minimum Service Standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi. The results showed that in terms of the SOP specifically on the completeness of hospitalization would have seen but that a lot of action does not comply with the SOP, while the human resources is an issue that local government hospitals for lack of expertise, and in terms of facilities and infrastructure is adequate, but still less of system maintenance. So in summary, the implementation of Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi not optimally implemented, because the state hospital which is still a bit much to have weaknesses and shortcomings, namely in terms of SOP, Human Resources, and also the facilities and infrastructure. Researchers suggest the General Hospitals Kabupaten Bekasi is expected to more work together and do a good coordination with the local governments in order to find the best solution, and hoped to make Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi appropriate to the circumstances and the ability of General Hospitals Kabupaten Bekasi and revised and improved gradually in accordance with the provisions of the Health Department.

Abstrak:

---

Abstrak:

Abstrak

Penelitian ini menganalisis piutang pasien rawat jalan dalam hal nominal, lama pembayaran dan lama pelunasan, menggunakan metode deskriptif analitik. Subyek penelitian adalah seluruh dokumen kontrak kerjasama dan 3.587 nota transaksi yang terdapat pada kartu piutang tahun 2010. Hasil penelitian, bahwa nominal piutang rawat jalan tahun 2010 sebesar Rp11.012.911.833 dengan saldo piutang yang belum tertagih hingga akhir Desember 2010 sebesar 7,3%. Rata-rata lama pembayaran 55 hari , dan lama pelunasan 76 hari. Uji statistik membuktikan adanya hubungan antara: jenis instansi dengan nominal piutang, kepemilikan modal dengan lama pembayaran, jenis instansi dengan lama pelunasan, serta ada hubungan antara kepemilikan modal dan jenis usaha terhadap lama pelunasan. Sebagai saran, diperlukan evaluasi kebijakan kredit, evaluasi kinerja instansi perusahaan penjamin, perbaikan manajemen piutang serta melanjutkan penelitian analisis faktor eksternal dan internal terkait keterlambatan pelunasan piutang di RSIJ Cempaka Putih.

This study analyzes the outpatients accounts receivables in nominal terms, the length of payments and the length of repayment using the analytical descriptive method. The subjects are all contract documents and the 3.587 memorandum containing card transaction receivables in 2010. The results, outpatient account receivables for 2010 are Rp11.012.911.833 with the balance of account receivable that have not collectible until the end of December 2010 by 7.3%. The average length of payment is 55 days, and the length of repayment is 76 days. The statistical test proves the relationship between: the types of institutions with a nominal accounts, the ownership of capital with the length of payment,the type of institution with the length of repayment, and there is also a relationship between the ownership of capital and the type of business to the length of repayment. It is suggested that credit policy evaluation, corporate guarantee agencies' performance evaluation, improve account receivable management, and continuing research of the internal and external factors related to the management of account receivable in RSIJ CempakaPutih are needed.

Abstrak:

---