Abstrak: ABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate (TFR) masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate (CPR) rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project (ICMM) yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KB ABSTRACT Name : Surotul Ilmiyah Department : Public Health, Health Promotion Title : "Utilization of village funds allocation for family planning promotion with uptake Long Acting and Permanent Method (LAPM) in West Nusa Tenggara Province , Indonesia Advisor : Dr. Dra. Rita Damayanti, M.SPH Indonesia has managed to control the rate of population growth through family planning programs, but the Total Fertility Rate (TFR) is still stagnant, even higher than ASEAN countries. LAPM is an effective method and be a government recommendation for spacing and limitting, distinguish pregnancy. West Nusa Tenggara is high TFR province, low Contraceptive Prevalence Rate (CPR) and low LAPM. Decentralization should strengthen institutional support for family planning at the village level. John Hopskin University through the Center for Health Research Universitas Indonesia and Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) has initiated advocacy of Village Law No. 6/2014 for the interest of family planning (FP) programs. This study aims to examine the relationship between utilization of village fund allocation for LAPM promotion with uptake of LAPM in West Nusa Tenggara. This research was conducted by cross sectional design using bivariate analysis (chi square) and multivariate analysis using multilevel regresi logistic with level 1 (individual) and level two (village) with secondary data endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project (ICMM) held by John Hopskin University in collaboration with Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) and Center for Health Research UI in 2016. The results show that there is influence of village fund allocation to increase the use of MKJP with P value of 0.041, and OR of OR 1,162 means that village that has a village funds allocation for promotion of LAPM, 1.162 times greater increased uptake LAPM acceptors in villages compared to villages with no allocation. In addition, variables that significantly influence LAPM uptake were village fund allocation for promoting LAPM, family planning policy in the village, FP village team, knowledge after adjusted by education, age, economic statistics, cost of family planning services, transportation costs. Recommendation of this research, there should be village-level health advocacy intervention in various regions by allocating village fund above Rp.7.500.000, and creating district working group (DWG) family planning for strengthening of family planning program to support uptake LAPM. Keywords: village development, village fund, advocacy, LAPM, Family Planning

Abstrak: ABSTRAK Nama : Dwika Aldila Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Hubungan Antara Persepsi Terhadap Ragam Alat Kontrasepsi Dengan Keputusan Penggunaan MKJP Dan Non MKJP, Analisis Data Sekunder Pada Wanita Usia Subur di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Pembimbing : Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH Rendahnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) menjadi permasalahan pada program Keluarga Berencana (KB). MKJP memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi, namun setiap tahun jumlah akseptor non MKJP (Suntik dan Pil) di Indonesia selalu mengalami peningkatan dibandingkan dengan MKJP (IUD dan Impant) yang cenderung menurun. Persepsi akseptor terhadap alat kontrasepsi menyebabkan ketidaksesuain akseptor memilih alat kontrasepsi. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yang menganalisis data sekunder ICMM 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi ragam alat kontrasepsi terhadap keputusan penggunaan MKJP dan Non MKJP. Sampel dalam penelitian ini adalah wanita usia subur (WUS) usia 15 sampai 49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi dengan jumlah responden 9100. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi preferensi MKJP dan Non MKJP, efektivitas, pengetahuan dan durasi pernikahan terhadap keputusan penggunaan MKJP. Dalam upaya peningkatan cakupan penggunaan MKJP diperlukan strategi komunikasi yang tepat dalam pembuatan program keluarga berencana dengan memperhatikan preferensi akseptor terhadap alat kontrasepsi dan efektivitas alat KB kepada akseptor. Kata Kunci: Keluarga Berencana, MKJP, Persepsi alat kontrasepsi ABSTRACT Name : Dwika Aldila Program : Public Health Science Title : Correlation Between Women Contraceptive Tools Perception to Their Choice of LTCM Anda Non LTCM, A Secondary Data Analysis on Fertile Aged Women at West Nusa Tenggara Province In 2016 Academic Advisor : Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH The low usage of Long Term Montraceptive Method (LTCM) has become a problem for the Family Planning (KB) program. LTCM has a higher effective rate than its counterpart the non LTCM. But every year the acceptor for the non LTCM contraceptive method (shots and pills) are increasing and the LTCM contraceptive method has been steadily declining. The acceptor perception on the contraceptive method have caused a fault on their contraceptive method choice. This research uses a cross sectional method design analysing a secondary data from the 2016 ICMM data. The purpose of this research is to know the perception of fertile female to the various contraceptive methods (LTCM and Non LTCM). The samples in this research are 9100 fertile women ranging from 15 to 49 years old whos been using contraceptive methods. The results show that there is a significant correlation between perception preference for the LTCM and Non LTCM. For an increase of the LTCM use coverage, it needs an effective communication strategy on the family planning program that pays attention to the acceptor's contraceptive method preference and the effectiveness of the contraceptive method for the acceptor Keywords: Family Planning, LTCM (Long Term Contraceptive Method), Contraceptive Method Perception

Abstrak: World Population Data Sheet tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia merupakanpendudukan terbanyak sebesar 251 juta. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginyaTFR di Indonesia dengan angka menetap sebesar 2.6%, hal ini masih belum mencapaitarget RPJMN tahun 2015-2019 sebesar 2,3%. Salah satu upaya dalam pengendalianpenduduk dan menurunkan angka kelahiran yaitu dengan penggunaan metodekontrsepsi jangka panjang yang dinilai efektif dan efesian bagi wanita usia subur. DiIndonesia cakupan penggunaan MKJP masih rendah sebesar 10,2% sedangkan di NTBsebesar 11,3%, angka tersebut masih di bawah target BKKBN tahun 2016 tentangpencapaian penggunaan MKJP sebesar 21,1%. Kurangnya pemakaian kontrasepsijangka panjang ini dikarenakan berbagai macam faktor diantaranya kurangnyadukungan suami. Tujuan penelitian ini menganalisis hubungan dukungan suami denganpenggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiankuantitatif desain cross sectional menggunakan data sekunder endline survey ImprovingContraceptive Method Mix (ICMM) diselenggarakan oleh Jhon Hopskins University(JHU-CCP) bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), Pusat PenelitianKesehatan Universitas Indonesia, Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN di 6Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 dengan besar sampel 4.822orang. Hasil analisis bivariat pada penelitian ini menyebutkan tidak terdapat hubunganbermakna menurut statistik antara dukungan suami dengan penggunaan MKJPberdasarkan nilai uji statistik (p value = 0,135 POR = 1,14 CI 95% = 0,96-1,35).Diskusi dan pengambilan keputusan yang dilakukan suami terhadap WUS dalampenggunaan alat kontrasepsi, secara keseluruhan belum berkontribusi dalam pemilihanmetode atau jenis alat kontrasepsi yang efektif dan efesien yaitu MKJP sehingga lebihtingginya penggunaan Non-MKJP di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil uji regresilogistik menunjukkan dukungan suami berhubungan dengan penggunaan MKJP setelahdikontrol oleh pendidikan (POR = 1,37), pengetahuan (POR= 7,04) dan adanya interaksiantara dukungan suami dengan keterpaparan informasi media dengan POR = 3,99.Sehingga, WUS dengan adanya dukungan suami dan keterpaparan media memilikipeluang 3,99 kali untuk berdiskusi dengan suami menggunakan MKJP dibandingdengan WUS yang tidak ada dukungan suami dan tidak terpapar media.Kata kunci:Dukungan Suami, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

---

World Population Data Sheet 2014 shows that Indonesia is the most occupied by 251million. One factor is the high TFR in Indonesia with a fixed rate of 2.6%, it still has notreached the target RPJMN 2015-2019 of 2.3%. One of the efforts in controlling thepopulation and reducing the birth rate is the use of long-term contraceptive methods thatare considered effective and efficient for women of childbearing age. In Indonesia thecoverage of MKJP is still low at 10.2% while in NTB it is 11.3%, the figure is stillbelow the target of BKKBN 2016 about the achievement of MKJP of 21.1%. Lack oflong-term use of contraception is due to various factors including lack of husbandsupport. The purpose of this study to analyze the relationship of support of the husbandwith the use of MKJP in West Nusa Tenggara. This research uses cross sectional designquantitative research type using secondary data of endline survey ImprovingContraceptive Method Mix (ICMM) organized by Jhon Hopskins University (JHU-CCP) in cooperation with Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), Health Research CenterUniversity of Indonesia, Ministry of Health and BKKBN in 6 districts of West NusaTenggara Province in 2016 with a sample size of 4,822 people. The result of bivariateanalysis in this study mentioned that there was no statistically significant relationshipbetween husband support and MKJP use based on statistical test value (p value = 0,135POR = 1,14 CI 95% = 0,96-1,35). Discussion and decision-making by husbands againstWUS in the use of contraceptives, as a whole, has not contributed to the selection ofeffective or efficient method of contraceptive methods, ie MKJP so that the higher useof Non-MKJP in West Nusa Tenggara Province. The result of logistic regression testshowed that husband support was related to the use of MKJP after controlled byeducation (POR = 1.37), knowledge (POR = 7.04) and the interaction between husbandsupport and media information exposure with POR = 3.99. Thus, WUS with the supportof husbands and media exposure has a chance 3.99 times to discuss with the husbandusing MKJP compared with WUS that no husband support and not exposed to themedia.

Abstrak: Pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi tidak saja terjadi pada tahap awal penggunaan, tapi juga pada tahap penggantian. Penggantian alat kontrasepsi dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien (MKJP) dapat mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Akan tetapi, penggantian metode kontrasepsi masih didominasi dari non MKJP ke non MKJP. Belum optimalnya komunikasi, informasi, edukasi (KIE) MKJP oleh provider menjadi salah satu faktor rendahnya penggunaan MKJP. Studi ini bertujuan mengidentifikasi penggantian metode kontrasepsi dari non MKJP ke MKJP serta membuktikan hubungan sumber informasi KB, informed choice, tempat layanan KB dan kunjungan petugas kesehatan/KB dengan penggantian metode kontrasepsi pada WUS di Jawa Timur. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional. Subyek penelitian adalah WUS yang sebelumnya memiliki riwayat menggunakan non MKJP. Pengambilan sampel menggunakan multi stage cluster PPS sample design dan didapatkan sampel sebanyak 3312 orang. Data dianalisis univariat, bivariat menggunakan uji chi square dan multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda. Dari total 3312 responden, sebanyak 594 orang (17,9%) yang beralih menggunakan MKJP. Penggantian masih didominasi dari non MKJP ke non MKJP (82,1%). Sumber informasi KB, informed choice dan tempat layanan KB terbukti berhubungan signifikan dengan penggantian metode kontrasepsi setelah dikontrol dengan variabel confounding. WUS yang mendapatkan informasi KB dari dua orang tenaga kesehatan terbukti mendorong untuk beralih menggunakan MKJP. Adanya informed choice juga dapat mendorong WUS beralih menggunakan MKJP serta WUS yang mendapatkan layanan KB dari fasyankes pemerintah lebih mendorong untuk beralih menggunakan MKJP. Untuk membantu meningkatkan peralihan metode kontrasepsi ke MKJP, tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan KB wajib konseling dan memberikan informed choice serta lebih memperkenalkan alat kontrasepsi MKJP sehingga dapat mengambil keputusan penggunaan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan.
Kata Kunci: Penggantian Metode Kontrasepsi, MKJP, Informed Choice, Provider

---

Decision making to choose contraception methods occurs not only in the early stages, but also in the switching stage. Switching contraception to Long Acting and Permanent Method (LAPM) that proven effective and efficient method prevent unplanned pregnancy. However, the switching of contraceptive methods was still dominated from non LAPM to non LAPM. Lack of communication, information, education of LAPM by provider might couse the low use of LAPM. This study aims to identify the role of informed choice and family planning services to promote contraception switch from non LAPM to LAPM.. This study uses a quantitative approach with cross sectional design. The sample of this study are women of childbearing age who had been used non LAPM and selected with multistage cluster with total of 3312 participants. Descriptive analyses were conducted to see the proportions of variables, while chi-square tests and logistic regression with a 95% confidence interval were conducted to see the relationship between independent and dependent variable. Out of 3312 respondents, 594 women (17.9%) are switching their contraception method from non LAPM to LAPMs. Most of contraception switch were from non LAPMs to non LAPMs. Sources of family planning information, informed choice and type of health services were significantly related to the replacement of contraceptive methods after controlled with confounding variables. Women whose obtain family planning information from two provider, receive informed choice, and gain family planning service from government health care have higher odds to switch contraception method to LAPMs. To improve the switching of contraceptive methods to LAPMs, provider who perform family planning services are obliged to perform counseling and provide informed choice and introduce more LAPMs, so the client can decide the contraception method as needed.
Key words: Switching Contraceptive Methods, LAPM, Informod Choice, Provider

Abstrak: Pemanfaatan perawatan nifas di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan provinsi lain seluruh Indonesia. Penelitian menggunakan metode cross sectional dengan data sekunder SDKI 2017. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Wanita Usia Subur 15-49 tahun yang memiliki anak dengan 2 tahun kelahiran hidup. Analisis dilakukan dengan uji chi square untuk melihat hubungan antara variabel independent dengan dependen. Hasil penelitian didapatkan rata-rata ke-5 provinsi sebesar 67% dalam memanfaatkan perawatan nifas dalam dua hari. Didapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan perawatan nifas adalah status pekerjaan, kunjungan ANC, pendidikan, pengetahuan komplikasi nifas, status ekonomi, tempat persalinan, penolong persalinan, urutan kelahiran, status perencanaan kehamilan, dan komplikasi persalinan. Peneliti menyarankan untuk meningkatkan cakupan kunjungan perawatan nifas oleh tenaga kesehatan berkompeten bagi ibu yang bersalin dirumah, kemitraan dengan penolong persalinan tradisional, promosi kesehatan tentang bahaya komplikasi nifas, dan edukasi penggunaan KB pasca persalinan. Kata kunci: Determinan, pemanfaatan, perawatan nifas. Utilization of postnatal care in the provinces of Papua, West Papua, Maluku, North Maluku and East Nusa Tenggara is still the lowest compared to other provinces throughout Indonesia. The study used a cross sectional method with secondary data of the 2017 IDHS. The population and sample of this study were Reproductive Age Women 15- 49 years old who had children with 2 years of live births. Analysis was performed with the chi square test to see the relationship between the independent and dependent variables. The results obtained an average of 5 provinces for postnatal utilization is almost close to 67%. The factors that influence utilization of postnatal care are occupation status, ANC visit, education, knowledge of postnatal complications, economic status, place of delivery, birth attendants, birth order, pregnancy planning status, and delivery complications. This study suggest Ministry of Health and National Family Planning Coordinating Agency (BKKBN) to increase postpartum care visits by skilled health workers for women who give birth at home, partnerships with traditional birth attendants, increase health promotion about the dangers of childbirth complications, and increase education on postpartum birth control use. Key words: Determination, Utilization, Postnatal Care

Abstrak:

---

Abstrak: