Abstrak: Rumah Sakit ABC Jakarta yang mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan padaMei 2017, melihat kebutuhan untuk merekrut dokter spesialis full timer untuk menunjangpelayanan spesialistik pada era JKN. Dengan belum siapnya sistem tunjangan yang baikdi Rumah Sakit ABC Jakarta, maka diperlukan adanya suatu rancangan remunerasisebagai sistem tunjangan dokter spesialis di Rumah Sakit ABC Jakarta pada era JKN.Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitiankuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primerdidapat dari wawancara mendalam dan survey, sementara data sekunder diambil dari hasiltelaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem remunerasi untuk dokterspesialis yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010dan Buku Panduan Remunerasi IDI tahun 2016, yang memperhatikan prinsip-prinsipremunerasi serta tiga komponen remunerasi (Pay for Position, Pay for Performance danPay for People).Kata kunci : rancangan remunerasi, remunerasi dokter, remunerasi di era JKN,remunerasi di rumah sakit swasta, prinsip remunerasi, komponenremunerasi.

---

ABC Hospital Jakarta, which began to have an agreement with BPJS HealthInsurance in May 2017, saw the need to recruit full timer specialists to support specialistservices in the NHC era. With the absence of a good allowance system at ABC HospitalJakarta, it was necessary to have a design on remuneration for medical specialist as anallowance system at ABC Hospital Jakarta in the NHC era.The research method used was a combination of quantitative and qualitative studyusing primary and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews andsurveys, while secondary data was taken from the results of document review. This studyresulted in the design of a remuneration system for specialists adapted from the Ministerof Health Decree No. 625/Menkes/SK/V/2010 and IDI Remuneration Guidebook of2016, which taken into account the principles of remuneration and three components ofremuneration (Pay for Position, Pay for Performance and Pay for People).Keywords : remuneration design, remuneration for doctor, remuneration in NHC era,remuneration in private hospital, principles of remuneration, component ofremuneration.

Abstrak:

---

Abstrak: Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit memerlukan obat-obatanyang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup. RSXYZ telah menjadi provider program pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional sejak bulanMei 2017 dan terjadi lonjakan pasien yang cukup signifikan. Rumah sakit perlu berbenahdiri dalam melakukan perbaikan untuk pengelolaan persediaan obat di instalasi farmasidemi tercapainya efektifitas dan efisiensi persediaan obat di farmasi. Tujuan daripenelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pengelolaan persediaan obat instalasifarmasi Rumah Sakit XYZ dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangkapenyusunan Rencana Kebutuhan Obat Rumah Sakit XYZ. Penelitian ini menggunakanmetode deskriptif cross-sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitaif denganwawancara mendalam, observasi, telaah dokumen dan penghitungan klasifikasi analisaABC obat di instalasi farmasi. Penelitian in menunjukkan bahwa RS XYZ belummemiliki metode perencanaan dan pengadaan obat khususnya di era JKN. Perencanaanobat melihat trend pemakaian 1 minggu ke belakang untuk penggunaan 10 hari kedepan.Peneliti melakukan analisa ABC untuk melihat pengelolaan persediaan obat di RS XYZ.Analisa ABC yang dilakukan pada penggunaan obat di instalasi farmasi menunjukkanbahwa terdapat 1024 jenis obat yang digunakan dimana analisa ABC pemakaiankelompok C yang termasuk slow moving memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu 70 %.Hasil analisa ABC investasi kelompok A memiliki jumlah investasi paling besar yaitu4.445.922.485. Hasil analisa ABC indeks kritis didapatkan hanya 55 % obat indeks kritisyang masuk kedalam formularium. Terdapat 30 % dokter yang belum patuh terhadapperesepan sesuai formularium. RS XYZ belum memiliki Rencana Kebutuhan Obat(RKO) dalam rangka memenuhi syarat untuk ikut dalam proses e-purchasing. RS XYZbelum memiliki sistem pengelolaan persediaan obat yang sesuai standar. RS XYZdiharapkan dapat membuat Rencana Kebutuhan Obat yang menerapkan prinsip efisiensikendali mutu kendali biaya. RS XYZ diharapkan memiliki penghitungan jumlah obatyang harus di pesan, safety stock dan juga titik pemesanan kembali obat.Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, Persediaan Obat, Analisa ABC, Formularium,Rencana Kebutuhan obat.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi pada tahun 2016. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016 di tiga RSUD kelas C dengan pendekatan studi kualitatif. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan focused group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola klinis rumah sakit era JKN pada RSUD Kelas C Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, baik dari sisi struktur, proses maupun output meskipun ada pula peran dan fungsi Komite Medik yang telah tertunaikan dengan baik. Kinerja Komite Medik sudah cukup optimal dilihat dari aspek sumber daya dan struktur organisasi. Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing, pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Peningkatan kompetensi, etika dan disiplin profesi medik serta peningkatan kapasitas pengurus Komite Medik maupun Direktur Rumah Sakit merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran Komite Medik. Demikian juga halnya dengan pengelolaan organisasi dan penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis rumah sakit era JKN. Kata kunci: Komite Medik, tata kelola klinis, RSUD, Era JKN This research aims to know the role of the medical committee in the hospital clinical governance of National Health Guarantee (JKN) era on Regional Government Hospital (RSUD) in Jambi Province in the year 2016. The research done on September until December 2016 in three RSUD class C with qualitative study approach. The technique to obtain data is with the in-depth interviews, examine the document and focused group discussions. The results of the study showed that the medical Committee in general has not been optimal role in clinical governance JKN era hospital on RSUD Class C District in the Province of Jambi, from the sides of the structure, process and output even though there is also the role and function of the Medical Committee that has been obeyed well. The performance of the Medical Committee for optimal enough already seen from the aspect of the resources and organizational structure. Medical Committee has not been optimal role in the process of credensialing, keeping the quality of the profession and the guard discipline/professional ethics. JKN system has a good influence on the role of medical committee in the hospital clinical governance because there are some regulation or implementing regulations about JKN integrated with the role of the medical committee, especially in the aspect of cost control quality control. Competency Improvement, the ethics and discipline of the Medical profession and the improvement of the capacity of the Medical Committee and the Director of the hospital is an effort that can increase the role of the Medical Committee. So also with the management of the organization and enhancements to the integrated regulations related to the hospital clinical governance JKN era. Key Words: Medical Committee, clinical governance, Regional Government Hospital (RSUD), JKN Era

Abstrak: Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Kredensial BPJS, Proses Manajemen, Rumah Sakit Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program. The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program. Key: National Health Insurance, Credentials BPJS, Management Process, Hospital

Abstrak: ABSTRAK Tindakan operasi orthopaedi membutuhkan tarif yang tinggi karena dilakukan dengan alat berteknologi tinggi, proses perawatan komplek dan seringkali menggunakan implan berharga mahal. Terdapat variasi tarif rumah sakit pada operasi orthopaedi yang perlu diidentifikasi penyebabnya. Penelitian bertujuan mengetahui komponen tarif dan menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan tarif operasi orthopaedi pasien JKN pada prosedur anggota tubuh atas, sendi tungkai bawah dan fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang di RSUP Fatmawati tahun 2017. Desain penelitian adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif melalui menghitung tagihan dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan gambaran rata-rata tarif prosedur anggota tubuh atas Rp22.264.612 terdiri atas komponen bahan alat 51%, jasa rumah sakit 14% dan jasa pelayanan 35%, gambaran rata-rata tarif prosedur sendi tungkai bawah Rp61.700.637 yaitu bahan alat 75%, jasa rumah sakit 10% dan jasa pelayanan 15%, dan gambaran rata-rata tarif prosedur fusi tulang belakang Rp79.501.208 yaitu bahan alat 63%, jasa rumah sakit 11% dan jasa pelayanan 26%. Faktor penggunaan dan harga implan, tingkat keparahan, lama hari rawat, dan penggunaan ICU mempengaruhi tarif pada tiga prosedur, sedangkan faktor metode cost plus pricing dan kelas perawatan tidak mempengaruhi tarif pada tiga prosedur. RSUP Fatmawati telah melakukan upaya untuk mengatasi variasi tarif pada komponen bahan alat, jasa rumah sakit dan jasa pelayanan. Rumah Sakit perlu melakukan perhitungan unit cost berkala, pembuatan unit cost pada tagihan yang belum memiliki unit cost, pemenuhan dan kepatuhan Clinical Pathway dan Panduan Praktik Klinis untuk tindakan operasi khususnya yang memiliki lama hari rawat dan jumlah terbanyak Kata kunci: variasi tarif operasi orthopaedi, prosedur anggota tubuh atas, prosedur sendi tungkai bawah, prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang, implan. ABSTRACT Orthopedic surgery requires high rates because it is done with high-tech tools, complex maintenance process and often use expensive implans. There are variations in hospital rates on orthopedic surgery that need to be identified. The objectives of the study were to determine the tariff components and to analyze factors related to the operating tariffs of JKN patients on upper limb procedures, lower limb joints and spinal fusion in the spinal arch at Fatmawati Hospital 2017. This study is cross-sectional study design with quantitative approach through counting the bill and qualitative approaches through in-depth interviews. The results of this study showed that the average tariff procedure of the limbs of Rp22,264,612 consisted of 51% of appliance component, 14% hospitals service and 35% service, the average cost of lower limb joint procedure Rp61,700,637,%, hospital services 10% and service 15%, and average picture tariff of spinal fusion procedure Rp79.501.208 yaitu appliance 63%, hospital services 11% and service 26%. Factors of use and implanation rates, severity, length of stay, and use of ICUs affect tariffs on three procedures, while cost plus pricing and treatment class methods do not affect tariffs on three procedures. RSUP Fatmawati has made efforts to overcome the variation of tariff on components of equipment, hospital services and services. Hospital need to calculate unit cost periodically, unit cost creation on bills that do not have unit cost, compliance and compliance Clinical Pathway and Clinical Practice Guidelines for surgery, especially those with long days of service and the highest number Key words : tariif variations of orthopeadi surgery, upper limb procedures, lower limb joint procedures, spine fusion procedures in the spinal cord, implans.

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Weny Rinawati Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Analisis biaya perawatan stroke berdasarkan Clinical Pathway di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dalam pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional Latar belakang. Masalah yang sering dihadapi pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional adalah kesenjangan biaya perawatan pasien stroke dengan tarif INA-CBGs. Hal ini terkait dengan biaya perawatan dan Clinical Pathway. Tujuan. Mengetahui biaya perawatan pasien stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Metoda. Penelitian kuantitatif deskriptif mengikutsertakan 277 subjek penyakit stroke yang diperoleh di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta selama Januari – Juni 2015. Biaya perawatan stroke dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan menggunakan metode activity based costing dan Clinical Pathway. Hasil. Biaya satuan perawatan stroke iskemik dan stroke hemoragik berdasarkan Clinical Pathway, dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tanpa memperhitungkan jasa medis berturut-turut adalah Rp 311,860,860.83 dan Rp 585,083,610.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 321,682,940.73 dan Rp598,929,450.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif IDI adalah Rp 318,360,860.73 dan Rp 594,333,610.01; tanpa memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis adalah Rp30,361,681.00 dan Rp25,698,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 40,183,761.00 dan Rp 39,544,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan IDI adalah Rp 36,861,681.00 dan Rp 34,948,199.46. Simpulan: Dijumpai selisih biaya perawatan berdasarkan biaya satuan dan Clinical Pathway, baik yang memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, maupun tanpa memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, dengan tarif layanan existing dan tarif INA-CBGs Kata kunci : biaya, Clinical Pathway, INA-CBGs, stroke

---

ABSTRACT Name : Weny Rinawati Study Program : Hospital Administration Title : Cost of stroke treatment based on Clinical Pathway in National Brain Center Hospital, Jakarta Background. Problem often encountered in patient care National Health Insurance is the gap between the cost of stroke treatment with INA-CBGs tariff. This is related to the cost of treatment and the Clinical Pathway. Aim. Knowing the cost of stroke treatment in the National Brain Center Hospital Jakarta. Methods. Descriptive quantitative study involving 277 subjects stroke obtained at the National Brain Center Hospital Jakarta during January - June 2015. The cost of stroke treatment are calculated based on the unit cost using activity-based costing method and Clinical Pathway. Results. The unit cost of ischemic stroke and hemorrhagic stroke treatment by Clinical Pathway, taking into account investment costs and salary costs, regardless of medical services is IDR 311,860,860.83 and IDR 585,083,610.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based hospital is IDR 321,682,940.73 and IDR 598,929,450.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based IDI is IDR 318,360,860.73 and IDR 594,333,610.01; without taking into account investment cost, salary cost, and medical services are IDR 30,361,681.00 and IDR 25,698,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based hospital is IDR 40,183,761.00 and IDR 39,544,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based IDI is IDR 36,861,681.00 and IDR 34,948,199.46. Conclusion. Found difference in the cost of stroke treatment is based on unit cost and Clinical Pathway, both of which take into account the investment, salaries, and medical services cost, and without taking into account investment, salaries, and medical services cost, with existing services and tariff rates INA-CBGs Keywords: Clinical Pathway, cost, INA-CBGs, stroke

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang hubungan komponen quality of work lifedengan kinerja perawat di bagian keperawatan Rumah Sakit Budi KemuliaanBatam Era Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015.Metodologi penelitian bersifat kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitianini untuk melihat hubungan antara sembilan komponen variabel independenQuality of Work Life yaitu : keterlibatan karyawan, kompensasi, rasa amanterhadap pekerjaan, keselamatan lingkungan kerja, rasa bangga terhadap institusi,pengembangan karir, fasilitas, penyelesaian masalah dan komunikasi dengankinerja perawat di Bagian Keperawatan Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam.Responden berjumlah 100 perawat.Karakteristik responden dari umur terbanyak usia 20-29 tahun (40%) dan30-39 tahun (39%), pendidikan rata-rata D3 keperawatan (87%), status pegawaiterbanyak adalah pegawai tetap (88%) dan lama bekerja terbanyak diatas3 tahun (59%). Analisis bivariat dengan Chi Square dan uji korelasiSpearman didapatkan hubungan yang signifikan dengan kinerja perawatadalah komponen keterlibatan karyawan, kompensasi dan keselamatan lingkungankerja. Analisis lanjut regresi logistik didapatkan komponen yang mempunyaihubungan signifikan adalah keterlibatan karyawan, kompensasi, rasa amanterhadap pekerjaan, keselamatan lingkungan kerja, pengembangan karir.
Kata kunci : QWL, Kinerja

---

This Research assess the relationship between Quality Of Work Life(QWL) components and the performance of nurses in the Budi KemuliaanHospital Batam Era National Health Insurance 2015.Research metodology : quantitative, cross-sectional design. These QWLcomponents are employee participation, compensation, job security, workenvironment safety, a sense of pride in the institution, career development,facilities, conflict resolution and communication.Respondents were amounted to 100 nurses.The age of majority of respondents is 20-29 years (40%) and 30-39 years(39%) average education is Diploma o f n u r s i n g (87%), the statusof most employees are permanent employee (88%) and working periode isover 3 years (59%). Bivariate analysis with Chi Square and Spearmancorrelation test found a significant relationship between components ofemployee participation, compensation and work environment safety with thenurses performance. Further multiple logistic analysis found asignificant relationship between components of employee participation,compensation, job security, work environment safety and career development withthe performance of nurses.
Keywords : Quality of Work Life, Performance