Abstrak: Ketidaktepatan koding dan kelengkapan resume masih menjadi penyebab terbesarpengembalian berkas klaim dari BPJS. Hal tersebut berpotensi untuk menimbulkankerugian bagi rumah sakit akibat pembayaran klaim yang tertunda atau tidak sesuai.Pencatatan yang baik dalam rekam medis sangat penting untuk meningkatkan ketepatanpengkodean. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kelengkapan danketepatan koding diagnosis dan prosedur terhadap besaran klaim di RSUP Fatmawati.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan observasi rekam medisdan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pada 105 sampel rekam medismasih didapatkan ketidaklengkapan pengisian resume pada variabel pemeriksaanpenunjang, ketidaksesuaian pengisian antara rekam medis dan resume medis danketidaktepatan koding diagnosis dan prosedur yang menyebabkan rumah sakitmendapatkan klaim lebih rendah dari yang seharusnya diterima dengan selisih klaimsebesar 4%. Pada faktor input masih banyak perilaku dokter yang tidak patuh dan tidaksemua dokter mendapatkan pelatihan pengkodean. Pada faktor proses pencatatan rekammedis masih banyak didelegasikan kepada residen yang sering berganti-ganti.Pemeriksaan resume oleh verifikator dan pengkodean oleh koder masih kurangpemahaman tentang diagnosis dalam konsep INA-CBG. Upaya manajemen untukmengurangi kerugian perlu melakukan pelatihan berkelanjutan, mengaktifkan kembalicase manager, pengembangan rekam medis elektronik dengan alert system danmelibatkan peran komite medis untuk audit medis dan melaksanaan report klaim secararutin.Kata kunci : kelengkapan resume, ketepatan koding, klaim.

Abstrak:

---

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kelengkapan dan ketepatan diagnosis prosedur dan koding pada klaim pasien rawat inap JKN di RSU Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan model triangulasi. Hasil penelitian ditemukan ketidaktepatan koding dari 105 sampel klaim yang menyebabkan kerugian rumah sakit dengan selisih klaim kurang lebih 4 %. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dokter spesialis mengenai aturan koding yang masih rendah, pelatihan koding yang masih kurang bagi dokter spesialis, koder dan verifikator, beban kerja verifikator yang tinggi, rekam medis yang masih manual, ketiadaan SIMRS, alokasi anggaran yang masih rendah untuk meningkatkan kualitas rekam medis dan koding. Manajemen harus menyusun alur klaim, melaksanakan monitoring dan evaluasi klaim, melakukan pelatihan koding rutin, menyediakan SIMRS terintegrasi dengan billing system, rekam medis elektronik, dan menyusun indikator penilaian kinerja untuk remunerasi, menerapkan reward dan punishment bagi yang terlibat dalam klaim.

Abstrak: Tesis ini membahas kelengkapan resume medis dan ketepatan koding diagnosis dalam potensi risiko klaim BPJS di Unit Rawat Inap RSUD Cempaka Putih Tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desain studi cross sectional. Hasil penelitian ditemukan ketidaklengkapan pengisian resume medis pada variabel diagnosis sekunder 46%, variabel tanda tangan dokter penanggung jawab layanan 10,5%, variabel pemeriksaan penunjang 1,6 %. Ketidaktepatan koding diagnosis pada diagnosis utama 28,2%, diagnosis sekunder 6,4% dan prosedur 6%. Didapatkan risiko klaim tertunda akibat ketidaklengkapan resume medis sebesar Rp. 159.580.200,-, dan didapatkan selisih klaim akibat ketidaktepatan koding diagnosis sebesar Rp. 7.062.100,- pada bulan November dan Rp. 4.821.400,- di bulan Desember. Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan sosialisasi Standar Prosedur Operasional (SPO), pelatihan koding, pemberlakuan reward dan punishment, audit koding, pembentukan Tim Koding, dan evaluasi secara berkesinambungan oleh manajemen.

---

Analysis of medical resume completeness and the accuracy of coding diagnoses against potential risks of BPJS claims at Inpatient Units of RSUD Cempaka Putih in 2016. This research discussed about medical resume completeness and the accuracy of coding diagnoses against potential risks of BPJS claims at Inpatient Units of RSUD Cempaka Putih in 2016. This research used mix method approach with cross sectional design. This research found that there is still incompleteness in filling the medical record for secondary diagnostic variables 46%, the signature of in charge physician variable 10,5%, and supporting examination variable 1,6 %. Inaccuracy of coding diagnoses on primary diagnostic 28,2%, secondary diagnostic 6,4% and procedur 6%. The risk of claims is delayed due to the incompleteness of medical resume amounting to Rp. 159.580.200,- ,and obtained the difference in claims due to inaccuracy of Rp. 7.062.100,- in November and Rp. 4.821.400,- in December. The results suggested that socialization of standar operational procedur,coding practice, reward dan punishment implementation, coding audit, coding team formulation, and continous evaluation by management. 

Abstrak: ABSTRAK Kelengkapan penulisan diagnosis pada resume medis dan ketepatan penulisan diagnosis akhir dengan Panduan Praktik Klinik dan Clinical Pathway diperlukan untuk verifikasi tagihan rawat inap pasien dan penentuan tarif INA CBG yang didassari klasifikasi diagnosis penyakit. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif dengan wawancara mendalam dengan pengambilan data dari 192 rekam medis Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta untuk menilai perilaku, pengetahuan, sikap dokter akan kelengkapan dan ketepatan penulisan diagnosis. Terdapat sebesar 17.2% penulisan diagnosis yang tidak lengkap. Dari 44 rekam medis dengan tindakan medis, sebanyak 25 % tindakan medis tidak dicantumkan di resume medis. Sebanyak 11.5% diagnosis utama yang tidak dicantumkan koding dan dari koding yang tercantum untuk diagnosis utama hanya sebesar 48.4% koding yang tepat. Belum semua dokter memahami pentingnya penulisan diagnosis pada resume medis dengan lengkap berkaitan dengan ketepatan klasifikasi penyakit dengan ICD sebagai dasar untuk penentuan grouper tarif pada INA CBG, walaupun semua dokter memiliki sikap mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Sikap dokter terhadap Panduan Praktik Klinis dan Clinical pathway pada beberapa bidang yaitu spesialisasi Penyakit Dalam dan Saraf adalah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan variasi-variasi yang ditemukan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kelengkapan dan ketepatan diagnosis antara lain adalah dengan meningkatkan pengetahuan dokter akan ICD-10 dan ICD 9 CM, implementasi rekam medis elektronik, peningkatan kemampuan petugas koder, dan meningkatkan keterlibatan dokter dalam pembuatan Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway. Kata kunci: kelengkapan diagnosis, kelengkapan rekam medis, ketepatan Panduan Praktik Klinis, Clinical Pathway Physician expected to write down complete diagnosis in medical discharge report and in accordance to clinical practice guidelines and clinical pathway to insure verification process of Universal Health Coverage which is based of INA CBG grouper of ICD 10 and ICD 9 CM codes. This research is to measure physician behavior, attitude, and knowledge towards filling medical discharge report by in depth interview and sampling of 192 medical records of Royal Taruma Hospital, Jakarta. There are 17.2% incomplete diagnosis in medical discharge records. Out of 44 medical records with medical procedures, 25% of records not stating medical procedures in discharge report. 11.5% out of 192 samples were not ICD 10 coded for principal diagnosis, and out of those coded only 41.6% were coded correctly. Not all physician know the importance of complete filling of diagnosis in medical discharge report especially for INA CBG grouper. Some informant in Internal Medicine and Neurology has negative attitute towards Clinical Practice Guideline and Clinical Pathways as wide variety in the course of illness. Efforts of to increase completeness of diagnosis in medical discharge report and accordance to Clinical Practice Guidelines and/or Clinical Pathways are increasing physician knowledge of ICD 10 and ICD 9 CM, implementation of electronic medical record, increasing coder ability and increasing physician involvement in development of Clinical Practice Guideline and Clinical Pathway. Keyword: Medical record completeness, diagnosis completeness, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathway

Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014.Departemen Ilmu Kesehatan Anak (IKA) dan klasifikasi medis dan koding dipilih sebagai ruang lingkup penelitian, memiliki jumlah pending yang terbesar sepanjang tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akar penyebab terjadinya pending klaim BPJS Kesehatan pada klasifikasi medis dan koding pasien rawat inap di Departemen IKA, khususnya pada pending klaim yang berulang, pada tahun 2019 serta dapat memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen sebagai upaya perbaikan sistem klaim. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis akar masalah dengan melakukan telaah dokumen rekam medis cetak maupun elektronis atas berkas klaim pasien rawat inap di Departemen IKA pada bulan Juli-Desember tahun 2019, studi literatur serta wawancara mendalam. Sumber data penelitian adalah 147 berkas klaim yang mengalami pending klaim berulang. Informan yang terlibat sejumlah 16 orang dari berbagai stakeholder terkait. Validitas data dilakukan dengan triangulasi teori, sumber data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan, masalah yang menyebabkan pending klaim berulang sesuai ruang lingkup penelitian terdiri dari proses pembuatan Panduan Praktik Klinis (PPK) di Departemen memakan waktu lama, perbedaan pemahaman antara RSCM dengan BPJS, perbedaan kualitas penulisan resume medis PPDS dan DPJP, supervisi DPJP terhadap penulisan resume medis kurang baik, pemilihan kode yang kurang tepat, serta perubahan Verifikator BPJS, belum adanya evaluasi terhadap penyebab pending yang lebih detail terkait ketepatan diagnosis, permasalahan sistem distribusi PPK yang sudah jadi tidak menjamin tersosialisasinya PPK dengan baik, sistem yang menjamin penulisan resume medis setiap peralihan rawat, baik ruangan maupun dokter belum ada, belum adanya sistem monitoring terkait klaim dan pending klaim, serta server dan networking terkadang bermasalah. Akar masalah yang ditemukan adalah SDM Departemen IKA terbatas, training kepada DPJP terkait pengisian resume medis tidak dilakukan secara tersistem, SDM IT yang terbatas, anggaran training yang diberikan terbatas, belum dilakukannya evaluasi triwulanan dan semesteran atas laporan bulanan yang sudah dibuat terkait penyebab pending klaim, belum adanya evaluasi terhadap perbaikan penulisan resume medis, belum adanya evaluasi terhadap penyebab pending yang lebih detail terkait kelengkapan resume medis, belum adanya ceklist atas revisi yang diminta baik dari pihak RSCM maupun BPJS, belum adanya mekanisme sosialisasi hasil kesepakatan dengan BPJS, belum dibuat sistem supervisi penulisan resume medis yang dapat mengatasi masalah beban pekerjaan DPJP, dalam SOP resume medis belum ada aturan terkait penulisan resume medis jika terjadi peralihan rawat, belum dibuat sistem monitoring di setiap stakeholder, kurangnya pemanfaatan sistem informasi selain e-office, misalnya EHR,terutama terkait pelayanan, belum tertanamnya kaidah koding dalam EHR, serta sistem pemantauan IT tidak dapat diakses secara mobile. Oleh karena itu, untuk mengatasi akar masalah yang terkait langsung dengan proses klaim, maka direkomendasikan untuk membuat sistem klaim terintegrasi agar membantu berjalannya proses, monitoring dan evaluasi klaim ataupun penyelesaian pending klaim. Sistem tersebut berada, baik di intra RSCM maupun antara RSCM dengan BPJS. Secara Nasional, Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi kesehatan terintegrasi, yang salah satu manfaatnya untuk membantu terlaksananya program JKN.

---

The Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program has been held by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan since January 1, 2014. The Department of Pediatric and medical and coding classification have the largest number of pending throughout 2019. The purpose of this study was to analyze the root causes of recurring pending claims of BPJS Kesehatan in the medical classification and coding of inpatients at the Pediatrics Department, in 2019 and provide recommendations to management in improving the claims system. This is a case study approach and root cause analysis by reviewing printed and electronic medical record documents of inpatient claim files at the Pediatrics Department in July-December 2019, literature studies and in-depth interviews. We study the 147 claim files that have recurring pending claims. There were 16 informants involved. We triangulate theories, data sources and methods to validate the data. The results showed, the problems occured were the time-consuming process of making Clinical Practice Guidelines (CPG) in the Department, differences in understanding between RSCM and BPJS, differences in the quality of PPDS and DPJP discharge summary writing, DPJP supervision of discharge summary writing were poor, inaccurate code selection, the changes of the BPJS Verifier, there has been no detailed causes evaluation of pending related to the accuracy diagnosis, the problems with the CPG distribution system, a system that guarantees the writing of discharge summarys every time a change of care, and there is no monitoring system regarding claims and pending claims, and servers and networking which sometimes have problems. The root cause found were limited human resource (HR) of the Pediatrics Department, there is no system of training for DPJP related to filling out discharge summarys, limited IT HR, limited training budgets, no quarterly/ semester evaluation regarding the causes of pending claims, There is no evaluation on the improvement of discharge summary writing, there is no evaluation of the causes of pending in more detail regarding the completeness of the discharge summary, there is no checklist for the revisions, there is no socialization mechanism for the results of the agreement with the BPJS, the supervision system has not been established discharge summary writing that can solve the DPJP workload problem, in the discharge summary SOP there are no rules regarding discharge summary writing in case of a change of care, a monitoring system has not been made in each stakeholder, the lack of use of information systems other than e-office, for example EHR, especially related to medical care. service, the coding rules are not embedded in the EHR, and the IT monitoring system cannot be accessed by mobile. To address the root causes that is directly related to the claim process, it is recommended creating an integrated claim system to help processing, monitor and evaluate claims or resolve pending claims, which located both within the RSCM and between RSCM and BPJS. Nationally, the government needs to develop an integrated health information system, one of which is to help implement the JKN program

Abstrak: Latar belakang: Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan, salah satunya adalah rekam medik elektronik. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa rekam medik fisik lebih lengkap di bandingkan dengan rekam medik elektronik (92,4 % vs 72,6 % dengan p < 0,001) dan pengisian cepat (2-6 menit) di bandingkan rekam medik elektronik (5-9 menit). Hal tersebut perlu di analisa terutama di critical unit, seperti Intensive Care Unit (ICU) yang monitoring, evaluasi dan pencatatan di lakukan secara berkala dan berkesinambungan. Subyek dan metode: Metode penelitian deskriptif dan kualitatif dengan pendekatan cross sectional. Analisis deskriptif di lakukan terhadap 40 rekam medik pasien rawat inap di ICU RS Yarsi tahun 2019. Analisis kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil: di dapatkan hasil kelengkapan pengisian monitoring 71.87 %, keakuratan 62.5 %, ketepatan waktu 87.5 % dan sesuai hukum 85 %. Kesimpulan: Efektivitas rekam medik elektronik di ICU belum sesuai dengan indikator mutu 100 %

---

Backgrounds: The development of information technology in the health care, one of which is electronic medical record. Previous research said that the physical record is more complete compared to electronic medical records (92.4% vs 72.6% with < 0.001). It needs to be analyzed especially in critical units, such as Intensive Care Unit (ICU) which monitoring, evaluation and recording is done periodically and continuously every hour. Subject and Methods: This research used descriptive and quantitative methods with a cross sectional approach. Descriptive data gotten from medical records with total 40 inpatients in Intensive Care Yarsi Hospital used. While qualitative data was gotten from in depth interviews. Results: result of filling monitoring in EMR 71.87%, accuracy 62.5%, timeliness 87.5% and according to the law 85%. Conclusions: The effectiveness of electronic medical record in ICU has not been in accordance with 100% quality indicator

Abstrak: Latar Belakang Rujukan merupakan suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melahirkan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau secara horizontal, dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan paripurna berdasarkan pendekatan peningkatan, pencegahan , penyembuhan, dan pemulihan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sejak tahun 2000 memiliki status sebagai rumah sakit perusahaan jawatan, tetapi untuk kedepan status rumah sakit akan berubah lagi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) . Perubahan status rumah sakit ini mengarah pada kegiatan organisasi sebagai badan usaha, sehingga rumah sakit harus mulai berubah dalam melakukan manajemennya, lebih berorientasi ke manajemen bisnis. Tujuan Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme prosedur rujukan yang diterapkan oleh RSUP Fatmawati Jakarta mengingat telah ditetapkan sebagai pusat rujukan pelayanan Bedah Orthopaedi. Metode Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, lokasi penelitian di RSUP Fatmawati Jakarta. informan adalah rujukan pasien rawat jalan, rawat inap, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2005. Alat ukur penelitian dengan kuesioner, panduan wawancara, check list. Variabel penelitian meliputi input, proses, output. Hasil penelitian Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan kurang dipahami, SOP kurang sosialisasi oleh RSUP Fatmawati Jakarta sebagai pemberi pelayanan, SDM dari segi kualitas & kuantitas dokter spesialis sesuai standar, perawat mahir masih kurang, sarana dan fasilitas lokasi ruang ter pencar-pencar, alat kesehatan kurang tersedia lengkap, ruang rawat inap kelas 1 tidak ada. Dalam observasi dan cek dokumen diketemukan bahwa rujukan balik ke RS pengirim belum pernah diberikan. Prosedur rujukan pasien di RSUP Fatmawati Jakarta tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan, RSUP Fatmawati sebagai RS unggulan nasional sekaligus sebagai RS Pusat Rujukan pelayanan Bedah Orthopaedi, pelaksanaannya masih belum optimal, SDM Medis cukup tapi perawat masih kurang, sarana dan fasilitas belum memadai, sosialisasi kepada masyarakat kurang. Saran, RSUP Fatmawati dapat lebih meningkatkan komitmen untuk melaksanakan sistem rujukan, mengupayakan kelancaran komunikasi dengan semua jenjang rujukan. Kata kunci : Prosedur Rujukan, Rumah Sakit

---

Back Ground Reference is a system of health service implementation, which results a delegation of responsibility on both sides toward a disease case or health problem vertically or horizontally, with an aim to increase any health level through a complete heath service based on the approach of improvement, prevention, curing and recovery. Rumah Sakit Umum Fatmawati since year 2000 has had a status as a service company hospital, however for the next future the status will be changed into Public Service Division (BLU). The status change of this hospital refers to an organization program as a business so this hospital has to start to change its management and be more oriented toward business management. Objective The aim of this research is to find out a mechanism Reference procedure which has been applied by RSUP Fatmawati Jakarta considering it has been pointed as a Reference Center of Orthopedics Surgery Service Methods The informants are referrals of on going patients and on stay patients that were conducted in July 2005. The measuring tools of the results were questionnaire, interview guidelines and check list. The variable of the research includes input, process and output. Results The result of the finished research shows that the policy is not really understandable, the Standard Operational Procedure (SOP) is not socialized well by RSUP Fatmawati Jakarta as the giver of the service, Human Resource in qualitatively and quantitatively of medical specialists is on the proper standard, skilled nurses are lacking, media and facilitation of room location are dispersed, health equipments are still uncompleted, and there is no first class room for a stay service. In some observation and document check, there is found something that the return reference to the hospital sender has not been given. The procedure of the patient reference is not suitable with its available guidelines. Conclusions Conclusion, the service of RSUP as a National Superior Hospital and Reference Center for Orthopedics Surgery Service, is not optimum yet in applying its system. There are enough medical Human Resources but lacking of skilled nurses, media and medical facilitation and socialization to the public. Suggestion, RSUP Fatmawati could improve its commitment more to carry out the reference system, and make a serious effort for the smoothness of communication with the whole reference levels. Keywords : Reference procedure, Hospital