Ditemukan 42349 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Dharsono Yusuf; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo, Ede Surya Darmawan
Abstrak:
Rumah sakit adalah bagian dari sistem pelayanan perawatan kesehatan yang sangat dipengaruhi globalisasi dan krisis ekonomi. Mahalnya biaya perawatan kesehatan dan tingginya persaingan pasar juga mempengaruhi seluruh kegiatan rumah sakit. Selain itu meningkatnya kebutuhan akan perawatan kesehatan juga menambah tuntutan untuk meningkatnya standar kualitas pelayanan yang akan mengakibatkan meningkatnya juga biaya pelayanan.
Data menunjukkan bahwa 31,4% dari total pasien yang dirawat di RSMH Palembang pada tahun 2002 adalah pasien dengan PT Askes. Masalah yang ditemukan adalah adanya perbedaan pelayanan antara pasien yang menggunakan PT Askes dengan pasien Non-Askes. Pasien peserta wajib PT Askes sering mengeluhkan kualitas pelayanan yang diterima selama dirawat di rumah sakit, terutama pada rawat Inap.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kualitas layanan yang diberikan antara pasien Askes dengan pasien Non-Askes, yang dirawat di ruang rawat inap kelas II dengan diagnosis Hipertensi. Enam indikator digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan meliputi jenis obat yang diberikan terhadap pasien, jumlah pemeriksaan medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter, asuhan keperawatan dan total biaya. Data tersebut diambil dari rekam medis.
Berdasarkan hasil menunjukkan tidak ada perbedaan kualitas pelayanan yang bermakna yang diberikan baik kepada pasien PT Askes maupun Non-Askes yang dirawat di ruang kelas II dengan diagnose hipertensi. Secara khusus tidak terdapat perbedaan pada jumlah jenis obat yang diberikan baik terhadap pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dengan kriteria minimal lima jenis pemeriksaan penunjang medis, ditemukan bahwa pasien dengan PT Askes menerima jumlah pemeriksaan yang sama dengan pasien Non-Askes, dengan rentang antara 2 sampai dengan 8 jenis pemeriksaan penunjang medis. Penelitian ini juga melihat pada lama rawat, dan tidak ditemukan perbedaan antara pasien PT Askes dengan Non-Askes. Rata-rata lama hari rawat adalah 5,58 hari dengan rentang dari 1 sampai 19 hari.
Dalam hal kunjungan oleh dokter selama dirawat inap seringkali menjadi alasan utama keluhan para pasien peserta PT Askes. Dan pads kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada kunjungan dokter antara pasien PT Askes dengan pasien Non-Askes. Asuhan keperawatan sebagai salah satu kriteria tidak ada perbedaan kualitas layanan antara pasien PT Asked dengan Non-Askes. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa baik pasien PT Askes maupun Non-Askes mendapat asuhan keperawatan yang kurang, dengan rata-rata 2,19 kali.
Secara keseluruhan, baik pasien PT Askes dan Non-Askes yang dirawat di kelas II dengan hipertensi mendapat pelayanan yang baik, berdasarkan pemberian obat, jumlah pemeriksaan penunjang medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter dan total biaya. Sedangkan asuhan keperawatan mendapat pelayanan yang kurang baik bagi pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dilihat dari informasi rekam medik pasien, perlu disarankan kepada petugas medis untuk menyadari betapa pentingnya informasi yang ditulis dalam rekam medik secara jelas, lengkap dan konsisten. Analisis sangat tergantung pada kualitas informasi yang tersedia pada rekam medik. Lebih jauh lagi, diperlukan juga untuk perbaikan pelayanan perawatan secara berkelanjutan untuk memudahkan proses pemulihan pasien.
Untuk PT Askes perlu mengevaluasi besaran tarif rumah sakit dalam rangka mengurangi beban keuangan rumah sakit. Selanjutnya perlu analisis lebih lanjut untuk Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang guna perbaikan kualitas pelayanan.
Analysis of Service of Hospital for the Patients with Hypertension Case at Ward Class Two which are Assured by PT.Askes and General Patients in the Mohamad Hoesin Hospital Palembang 2002Hospitals as part of the health care delivery system are highly influenced by globalization and economic crisis. High cost of health services and highly competitive market also contribute to the sustainability of the overall operation of the hospital. In addition, increasing demand on health care services also add to the requirements of high standard of quality of care that further increase the cost of delivery services.
The data indicated that 31.4% of total admitted patients hospitalized in the RSMH in 2002 was P.T.ASKES patients. There are issues that members of PT ASKES are treated differently than Non-ASKES patients. Members of PT ASKES frequently complain on the quality of services received during treatment in the hospital, especially in the inpatient care setting.
This study aims to address issues on differences on quality of care given to patients of PT ASKES and Non-ASKES who are admitted in the ward class two with diagnosis of hypertension. Six indicators are used to measure quality of care that include numbers of types of drugs given to patients, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, nursing services, and cost Data is taken from medical records.
The results indicated that there is no significant differences on quality of care given to patients of PT. ASKES and Non-ASKES patients admitted in the ward two diagnosed with hypertension. In specific, there is no difference on numbers of types of drugs given to PT ASKES and Non-ASKES patients. Using criteria of minimum five types of medical examination, it is found that ASKES patients receive same numbers of medical examination, with range from 2 to 8 types of medical examinations. The study also address the issue on length of stay, which is found no differences between PT ASKES and Non-ASKES patients. The average length of stay is 5,58 days ranging from 1 - 19 days.
Issues on number of visit by medical doctors during hospitalization frequently become the main reason of complain among PT ASKES patients. Again, the result describes that there is no differences on numbers of visite by medical doctors for both PT ASKES and Non-ASKES patients.
Nursing care is also used as one of the criteria to identify no differences on quality of care between PT ASKES and Non-ASKES patients. The results indicated that both patients ASKES and Non-ASKES receive bad services on nursing care aspect, with the average of 2,19 times.
Overall, patients of PT ASKES and Non-ASKES admitted in the ward class two diagnosed with hypertension both receive good quality of care, as measured by types of drugs given, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, and cost. Nursing care is considered as bad, both for PT ASKES and Non-ASKES patients.
Since the above information is taken from patients medical records, it is highly recommended for medical staffs to be aware on the importance on clear, valid, concise and consistent information written in the medical records. The analysis will depend on the quality of information available on the medical records. Furthermore, it is needed to continue improve on nursing care to ease process of recovery of the patients.
For PT ASKES, it is important to reevaluate tariff given to the hospital in attempt to reducing financial burden of the hospital. For further detailed analysis, Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang require to continue improve its quality of services.
Read More
Data menunjukkan bahwa 31,4% dari total pasien yang dirawat di RSMH Palembang pada tahun 2002 adalah pasien dengan PT Askes. Masalah yang ditemukan adalah adanya perbedaan pelayanan antara pasien yang menggunakan PT Askes dengan pasien Non-Askes. Pasien peserta wajib PT Askes sering mengeluhkan kualitas pelayanan yang diterima selama dirawat di rumah sakit, terutama pada rawat Inap.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kualitas layanan yang diberikan antara pasien Askes dengan pasien Non-Askes, yang dirawat di ruang rawat inap kelas II dengan diagnosis Hipertensi. Enam indikator digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan meliputi jenis obat yang diberikan terhadap pasien, jumlah pemeriksaan medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter, asuhan keperawatan dan total biaya. Data tersebut diambil dari rekam medis.
Berdasarkan hasil menunjukkan tidak ada perbedaan kualitas pelayanan yang bermakna yang diberikan baik kepada pasien PT Askes maupun Non-Askes yang dirawat di ruang kelas II dengan diagnose hipertensi. Secara khusus tidak terdapat perbedaan pada jumlah jenis obat yang diberikan baik terhadap pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dengan kriteria minimal lima jenis pemeriksaan penunjang medis, ditemukan bahwa pasien dengan PT Askes menerima jumlah pemeriksaan yang sama dengan pasien Non-Askes, dengan rentang antara 2 sampai dengan 8 jenis pemeriksaan penunjang medis. Penelitian ini juga melihat pada lama rawat, dan tidak ditemukan perbedaan antara pasien PT Askes dengan Non-Askes. Rata-rata lama hari rawat adalah 5,58 hari dengan rentang dari 1 sampai 19 hari.
Dalam hal kunjungan oleh dokter selama dirawat inap seringkali menjadi alasan utama keluhan para pasien peserta PT Askes. Dan pads kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada kunjungan dokter antara pasien PT Askes dengan pasien Non-Askes. Asuhan keperawatan sebagai salah satu kriteria tidak ada perbedaan kualitas layanan antara pasien PT Asked dengan Non-Askes. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa baik pasien PT Askes maupun Non-Askes mendapat asuhan keperawatan yang kurang, dengan rata-rata 2,19 kali.
Secara keseluruhan, baik pasien PT Askes dan Non-Askes yang dirawat di kelas II dengan hipertensi mendapat pelayanan yang baik, berdasarkan pemberian obat, jumlah pemeriksaan penunjang medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter dan total biaya. Sedangkan asuhan keperawatan mendapat pelayanan yang kurang baik bagi pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dilihat dari informasi rekam medik pasien, perlu disarankan kepada petugas medis untuk menyadari betapa pentingnya informasi yang ditulis dalam rekam medik secara jelas, lengkap dan konsisten. Analisis sangat tergantung pada kualitas informasi yang tersedia pada rekam medik. Lebih jauh lagi, diperlukan juga untuk perbaikan pelayanan perawatan secara berkelanjutan untuk memudahkan proses pemulihan pasien.
Untuk PT Askes perlu mengevaluasi besaran tarif rumah sakit dalam rangka mengurangi beban keuangan rumah sakit. Selanjutnya perlu analisis lebih lanjut untuk Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang guna perbaikan kualitas pelayanan.
Analysis of Service of Hospital for the Patients with Hypertension Case at Ward Class Two which are Assured by PT.Askes and General Patients in the Mohamad Hoesin Hospital Palembang 2002Hospitals as part of the health care delivery system are highly influenced by globalization and economic crisis. High cost of health services and highly competitive market also contribute to the sustainability of the overall operation of the hospital. In addition, increasing demand on health care services also add to the requirements of high standard of quality of care that further increase the cost of delivery services.
The data indicated that 31.4% of total admitted patients hospitalized in the RSMH in 2002 was P.T.ASKES patients. There are issues that members of PT ASKES are treated differently than Non-ASKES patients. Members of PT ASKES frequently complain on the quality of services received during treatment in the hospital, especially in the inpatient care setting.
This study aims to address issues on differences on quality of care given to patients of PT ASKES and Non-ASKES who are admitted in the ward class two with diagnosis of hypertension. Six indicators are used to measure quality of care that include numbers of types of drugs given to patients, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, nursing services, and cost Data is taken from medical records.
The results indicated that there is no significant differences on quality of care given to patients of PT. ASKES and Non-ASKES patients admitted in the ward two diagnosed with hypertension. In specific, there is no difference on numbers of types of drugs given to PT ASKES and Non-ASKES patients. Using criteria of minimum five types of medical examination, it is found that ASKES patients receive same numbers of medical examination, with range from 2 to 8 types of medical examinations. The study also address the issue on length of stay, which is found no differences between PT ASKES and Non-ASKES patients. The average length of stay is 5,58 days ranging from 1 - 19 days.
Issues on number of visit by medical doctors during hospitalization frequently become the main reason of complain among PT ASKES patients. Again, the result describes that there is no differences on numbers of visite by medical doctors for both PT ASKES and Non-ASKES patients.
Nursing care is also used as one of the criteria to identify no differences on quality of care between PT ASKES and Non-ASKES patients. The results indicated that both patients ASKES and Non-ASKES receive bad services on nursing care aspect, with the average of 2,19 times.
Overall, patients of PT ASKES and Non-ASKES admitted in the ward class two diagnosed with hypertension both receive good quality of care, as measured by types of drugs given, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, and cost. Nursing care is considered as bad, both for PT ASKES and Non-ASKES patients.
Since the above information is taken from patients medical records, it is highly recommended for medical staffs to be aware on the importance on clear, valid, concise and consistent information written in the medical records. The analysis will depend on the quality of information available on the medical records. Furthermore, it is needed to continue improve on nursing care to ease process of recovery of the patients.
For PT ASKES, it is important to reevaluate tariff given to the hospital in attempt to reducing financial burden of the hospital. For further detailed analysis, Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang require to continue improve its quality of services.
T-1619
Depok : FKM UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andy Prabowo; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Mardiati Nadjib; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita Paulina Budiharsana, Erna Kristin, Mahlil Ruby, Mursyid Bustami
Abstrak:
Read More
Stroke adalah penyakit peringkat ketiga dengan biaya terbanyak dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan medisnya dilaksanakan sesuai dengan alur klinis (clinical pathway), yang merupakan turunan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Tarif pelayanan penyakit stroke iskemik dalam skema Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) ditetapkan sebelum pemberlakuan PNPK. Akibatnya, penyusunan tarif stroke iskemik belum sepenuhnya mempertimbangkan standar pelayanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit perlu mengelola biaya perawatan dan kualitas layanan agar tarif INA-CBG dapat mencukupi biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah noneksperimental dengan data retrospektif Oktober—Desember 2019. Unit analisisnya adalah 96 pasien stroke iskemik yang dirawat di RS PON. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya satuan untuk stroke iskemik di RS PON adalah sebesar Rp11.598.286 ± Rp5.799.088. Uji regresi multipel memperlihatkan bahwa lama hari rawat inap, sistolik dan skor National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) saat admisi ke rumah sakit merupakan determinan signifikan terhadap rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pasien JKN di RS PON. Perbedaan tidak signifikan terlihat antara tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A dan rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di RS PON. Namun, temuan ini juga menjelaskan penerapan tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A bagi RS PON mengakibatkan defisit rata-rata sebesar -Rp214.049 ± Rp4.647.223 per kasus. Perbedaan biaya satuan dan tarif INA-CBG ini diperkirakan menyebabkan defisit sebesar -Rp1.262.304.927 bagi RS PON pada tahun 2019. Selain itu, diperkirakan defisit yang ditanggung oleh seluruh rumah sakit peserta JKN mencapai -Rp61.108.299.113, dengan asumsi prevalensi stroke iskemik adalah 1,1‰. Meskipun secara rata-rata biaya satuan lebih tinggi dari tarif, rumah sakit dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar operasional tidak terganggu. Hal ini tercermin dari rasio kas dan rasio lancar RS PON yang masing-masing sebesar 240,47% dan 1.695,31%. Dengan demikian, kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi oleh RS PON, namun banyak aset lancar yang mengendap dan seharusnya bisa menjadi potensi pendapatan tambahan rumah sakit, atau banyak piutang yang belum terbayarkan. BPJS Kesehatan juga perlu mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan program JKN, yang ditunjukkan dengan rasio kas dan rasio lancar sebesar 152,91% dan 914,6%.
Stroke ranks as the third most costly disease in the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) program. Medical services are carried out in accordance with the clinical pathway, which is derived from the national guidelines for medical services (PNPK). The tariff for treating ischemic stroke in the Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) was set before establishing of the PNPK, resulting in the tariff for ischemic stroke treatment being issued before calculating the real actual costs of delivering the national service standards of care. This research is necessary to demonstrate that hospitals need to manage care costs and service quality so that the INA-CBG rates can cover the unit costs of inpatient ischemic stroke care for JKN patients at the National Brain Center Hospital (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. A retrospective nonexperimental research design was used, analyzing data from ischemic stroke patients hospitalized at RS PON between October—December 2019. The results showed that the average unit cost of inpatient ischemic stroke at RS PON was IDR11,598,286 ± IDR5,799,088, based on the 2019 data. Multiple regression tests indicated that the length of stay, sistolic and the national institutes of health stroke scale (NIHSS) scores upon admission were significant determinants of the variation of the average unit cost. Non-significant difference was found between the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals (region 1) and the average unit cost of inpatient ischemic stroke among JKN patients at RS PON. In conclusion, implementing the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals such as RS PON creates an average deficit of -IDR214,049 ± IDR4,647,223 per case. The discrepancy between unit costs and INA-CBG tariffs is estimated to have resulted in a deficit of -IDR1,262,304,927 for RS PON in 2019. Furthermore, assuming an ischemic stroke prevalence of 1.1‰, the deficit borne by all JKN-participating hospitals is estimated to have reached -IDR 61,108,299,113. Although the average unit cost is higher than the tariff, the hospital can manage its finances well to ensure that operations are not disrupted. This is reflected in RS PON's cash ratio and current ratio, which are 240.47% and 1,695.31%, respectively. Thus, RS PON can meet its short-term obligations, but many current assets are idle and should be potential additional hospital revenue or m any outstanding receivables. BPJS Kesehatan also needs to manage its finances well to maintain the continuity of the JKN program, as indicated by its cash ratio and current ratio of 152.91% and 914.6%.
D-590
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rira Wahdani Martaliza; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Nasruddin Djoko Surjono, Mazda Novi Mukhlisa
Abstrak:
UHC (Universal Health Coverage) merupakan tujuan utama dari reformasi kesehatan hampir di seluruh negara dan juga menjadi prioritas WHO dimana setiap masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya UHC maka pemerintah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap dan jumlah hari rawat inap di Pulau Timor, Flores, dan Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan menggunakan data sekunder Susenas Tahun 2017. Hasil analisis logit dan negatif binomial membuktikan bahwa program JKN meningkatkan probabilitas utilisasi rawat inap sebesar 1,58 kali dengan peningkatkan jumlah hari rawat inap sebesar 0,318 hari rawat inap. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
Read More
T-5566
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Zulkarnain Abubakar; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Purnawan Junadi, Tjahjono Darminto Gondhowiardjo; Penguji: Mardiati Nadjib, Budu, Asnawi Abdullah, Mahlil Ruby
Abstrak:
Read More
Penelitian ini menggunakan pendekatan Value-Based Healthcare (VBHC) untuk menganalisis value (capaian luaran kesehatan dan biaya yang dikeluarkan) pelayanan katarak dengan prosedur fakoemulsifikasi pada pasien JKN, sekaligus mengidentifikasi penerapan Integrated Care Pathway (ICP) dan faktor risiko pasien terhadap capaian value, kemudian merumuskan paket pembayaran berbasis value untuk pelayanan katarak. Penelitian dilakukan dengan desain cohort retrospective di 2 rumah sakit mata dengan total sampel 184 pasien. ICP dikembangkan di masing-masing rumah sakit berdasarkan clinical pathway yang berlaku, hasil interview dan observasi. Data kesesuaian penerapan ICP, faktor risiko dan luaran klinis diperoleh dari rekam medis, sedangkan kualitas hidup diukur dengan kuesioner NEI VFQ-25. Biaya dihitung menggunakan Time-Driven Activity-Based Costing. Analisis dilakukan menggunakan uji Spearman, Chi-square, Mann-Whitney, dan regresi logistik. Hasil menunjukkan peningkatan capaian value pasca operasi katarak di kedua rumah sakit dengan Postoperative PVA ≥6/18 sebesar 93,5% dan skor kualitas hidup 89,3 dengan biaya rata-rata Rp7.194.147 ±338.316 di RS C, dan di RS B sebesar 96,7% dengan skor kualitas hidup 91,2 dan biaya rata-rata Rp8.008.136 ±Rp400.800. Capaian ini memenuhi standar WHO dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada kedua rumah sakit ditemukan korelasi antara luaran klinis yang baik dengan biaya yang lebih rendah dan sebaliknya. Hal ini juga menunjukkan kejadian komplikasi berhubungan dengan biaya yang lebih tinggi dan mempengaruhi capaian luaran secara keseluruhan. Studi menunjukkan penerapan ICP sebagai tools dalam penerapan VBHC di mana kesesuaiannya berhubungan dengan capaian visual outcome yang baik, komplikasi pasca operasi yang rendah dan biaya perawatan yang lebih efisien. Selain itu didapatkan riwayat komorbid okuler dan faktor teknis sebagai faktor risiko pasien yang berhubungan dengan capaian value dalam pelayanan katarak, sehingga perlunya dilakukan risk-adjusted dalam penerapan VBHC pada pasien dengan kedua faktor risiko tersebut. Lebih lanjut studi ini merekomendasikan pengembangan model pembayaran paket pelayanan katarak berbasis value dalam skema JKN sebagai bagian dari upaya penigkatan value pelayanan katarak dan strategi dalam penerapan VBHC di Indonesia.
This study applied a Value-Based Healthcare (VBHC) approach to evaluate the value of cataract care using the phacoemulsification procedure for National Health Insurance (JKN) patients. The objectives were to assess patient outcomes relative to the cost of care, examine the implementation of the Integrated Care Pathway (ICP), identify patient risk factors associated with value achievement, and develop a value-based bundled payment model for cataract care. A retrospective cohort study was conducted at two eye hospitals in Indonesia, involving 184 patients. The ICPs were initially developed at each hospital based on existing clinical pathways, and informed by data from interviews and observations. Data on ICP adherence, patient risk factors, and clinical outcomes were obtained from medical records, while quality of life was assessed using the NEI VFQ-25 questionnaire. Costs of care were calculated using the Time-Driven Activity-Based Costing method. Statistical analyses included Spearman correlation, Chi-square, Mann-Whitney, and logistic regression. The findings demonstrate improved value outcomes following cataract surgery in both hospitals. Hospital C achieved a Postoperative PVA ≥6/18 in 93.5% of patients, a quality-of-life score of 89.3, and an average cost of Rp7,194,147 ±338,316; Hospital B achieved 96.7%, a score of 91.2, and an average cost of Rp8,008,136 ±400,800. These results meet WHO standards and exceed national averages. A significant correlation was observed between favorable clinical outcomes and lower costs, whereas complications were associated with higher costs and poorer overall outcomes. Application of ICP was shown to support VBHC implementation, contributing to better visual outcomes, reduced postoperative complications, and more efficient care delivery. Ocular comorbidities and technical factors emerged as significant patient risk factors affecting value, underscoring the need for risk adjustment in applying VBHC to such patient groups. This study recommends the development of a value-based bundled payment model for cataract care within the JKN scheme to enhance value creation and as strategy for implementing VBHC in Indonesia.
D-611
Depok : FKM-UI, 2026
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Matilda Sophia Chirstina; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Ede Surya Darmawan, Dias Minovanti
Abstrak:
Waktu tunggu yang dibutuhkan dalam roses pemulangan pasien (discharge planning) pasien rawat inap dengan jaminan asuransi pribadi atau perusahaan di RS Hermina Daan Mogot belum memenuhi standar yang ditetapkan Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa proses pemulangan pasien mulai dari pasien diperbolehkan pulang oleh DPJP hingga pasien mendapatkan tagihan dari pihak administrasi rumah sakit adalah tidak lebih dari 2 jam. Data pencatatan waktu tunggu pasien pulang di unit rawat inap hingga menyelesaikan administrasi adalah 4 jam 45 menit. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil analisis dari aktivitas atau proses non value added dari perspektif pasien. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, telaah dokumen, serta perhitungan waktu tunggu 13 pasien asuransi dan jaminan perusahaan dalam menyelesaikan proses pemulangan pasien. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu rata-rata lamanya proses pemualangan pasien asuransi dan jaminan perusahaan adalah 287,3 menit dengan aktivitas yang termasuk VA yaitu 31,3 menit (10,9%) dan aktivitas yang termasuk NVA yaitu menit 256,2 menit (89,3%). Proses paling lama yang dilalui pasien dengan aktivitas waste jenis waiting yaitu keluarga pasien menuggu diberi arahan untuk mengurus administrasi pulang di kamar rawat inap. Usulan perbaikan yang diberikan untuk mengatasi permasalah tersebut yaitu melakukan standardize work, petugas administrasi melakukan keliling ke unit perawatan, menerapkan sistem UDD, mengajukan permohonan kepada pihak penunjang umum rumah sakit untuk menambahkan fasilitas, adanya list dari setiap asuransi dan perusahaan mengenai terapi apa yang dijamin, meningkatkan penggunaan SIMRS, menerapkan sistem Electronic Health Record (EHR), dan melakukan analisis kebutuhan SDM farmasi klinis.
Read More
S-10176
Depok : FKM UI, 2019
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sekar Ayu Muthi Mahanan; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Dias Minovianti
Abstrak:
Proses pelayanan pasien rawat jalan di poliklinik spesialis RS Hermina Daan Mogot masih belum optimal, ditunjukan dengan beberapa penyelenggaraan yang belum sesuai dengan peraturan, serta waktu tunggu pasien poli spesialis belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis proses pelayanan pasien rawat jalan di poliklinik spesialis dengan metode lean six sigma. Jenis penelitian ini adalah operational research, dengan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian digambarkan dengan value stream mapping yang memperlihatkan lead time proses pelayanan pasien rawat jalan sebesar 149,66 menit dengan value added 17,87 menit (11,94%) dan non value added 141,54 menit (88,06%). Proses paling lama (bottleneck) yaitu kegiatan menunggu dipanggil masuk ke ruang poli. Waste paling besar yaitu waste waiting sebesar 91,84 menit atau 69,69% dari total waste yang ditemukan. Berdasarkan analisis fishbone diagram diketahui bahwa akar penyebab masalah yang paling banyak berasal dari kategori man. Berdasarkan analisis tersebut diberikan usulan berupa pembuatan standarisasi kerja, memaksimalkan ketepatan datang dokter, dan pemberian reward.
Read More
S-10172
Depok : FKM UI, 2019
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Analisis Budaya Keselamatan Pasien Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Hermina Tanggerang Tahun 2019
Elsa Manora; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Adik Wibowo, Dede Setyadi
Abstrak:
Institusi kesehatan seperti rumah sakit didesak untuk mengevaluasi budaya keselamatan pasien mereka untuk meningkatkan keselamatan, kualitas perawatan dan kesembuhan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran budaya keselamatan pasien perspektif perawat inap Rumah Sakit Hermina Tangerang. Penelitian ini dilakukan dengan studi cross sectional dengan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis univariat menggunakan instrumen kuesioner rumah sakit tentang budaya keselamatan pasien milik AHRQ. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 budaya kategori kuat (handsoff dan transisi, persepsi keseluruhan terhadap keselamatan pasien, organizational learning-perbaikan berkelanjutan, umpan balik dan komunikasi tentang kesalahan), 4 budaya kategori sedang (frekuensi pelaporan insiden, dukungan manajemen terhadap keselamatan pasien, keterbukaan komunikasi, kerjasama dalam unit,) dan 1 budaya kategori lemah (staffing). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran budaya keselamatan pasien RS Hermina Tangerang masuk ke dalam kategori budaya keselamatan pasien sedang. Saran perbaikan diperlukan pada setiap dimensi budaya keselamatan pasien terutama pada budaya lemah staffing.
Read More
S-10060
Depok : FKM UI, 2019
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hendrik M. Taurany; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf
D-70
Depok : FKM UI, 2001
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andi Afdal Abdullah; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Soewarta Kosen, Ali Ghufron Mukti; Mahlil Ruby; Teguh Dartanto
Abstrak:
Read More
Latar belakang: Kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia. Kemudahan akses ini terwujud dengan bertambahnya fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN. Indikator kemudahan akses terlihat dari bertambahnya jumlah peserta yang berkunjung ke fasilitas kesehatan baik di tingkat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Kunjungan peserta JKN per 1.000 penduduk dikenal dengan isitilah rate sebagai salah satu indikator utilisasi pelayanan kesehatan untuk menjaga kesinambungan program JKN. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi rate rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) maupun rawat inap inap tingkat lanjutan (RITL) dan pemodelan prediksi rate RJTL dan rate RITL. Data yang digunakan berasal dari database BPJS Kesehatan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 – 2019 yang diolah berdasarkan faktor predisposing, faktor enabling, dan faktor need dimana semua data digunakan dalam penelitian atau total sampling. Metode: analisis data panel dinamis yang ditujukan untuk membuat model prediksi rate RJTL dan rate RITL. Hasil: model prediksi yang digunakan pada rate RJTL dan rate RITL adalah estimator First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM). Kesimpulan: rate RJTL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RJTL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; jumlah peserta berpengeluaran di bawah garis kemiskinan; jumlah peserta dengan penyakit tidak menular; rasio fragmentasi; rasio rujukan; dan jumlah peserta berpendidikan SMP. Sedangkan, rate RITL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RITL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; rate readmisi; jumlah peserta berpendidikan SMP; dan jumlah peserta berpendidikan Perguruan Tinggi. Saran: hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah turut mendukung pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan mudah, mengelola perencanaan penambahan rumah sakit sesuai kebutuhan; Kementerian Kesehatan dapat memberikan regulasi terkait pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan maupun tenaga medis, terutama pada daerah dengan keadaan geografis yang sulit; BPJS Kesehatan dapat menggunakan model prediksi rate RJTL dan rate RITL sebagai alat bantu dalam menilai kebutuhan penambahan kerjasama dengan rumah sakit. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan faktor utilisasi yang lebih luas dan lengkap serta melakukan kajian yang lebih mendalam pada satu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan pengaruh aspek geografis, seperti jarak antar fasilitas kesehatan, luas wilayah dan kondisi akses ke fasilitas kesehatan.
Background: easy access to health services for participants of the National Health Insurance (JKN) is one of the efforts to improve the health status of the Indonesian population. This accessibility is achieved through an increase in health facilities serving JKN participants. The indicator of accessibility can be observed from the rising number of participants visiting health facilities, both at the outpatient and inpatient levels. The rate of visits by JKN participants per 1.000 population is considered an indicator of health service utilization, which contributes to the continuity of the JKN program. Objective: this study aims to analyze the factors that influence the advanced level of outpatient care (RJTL) and inpatient care (RITL) and to model the prediction of RJTL rates and RITL rates. The data used is derived from the BPJS Kesehatan database and the 2016-2019 National Socioeconomic Survey (SUSENAS), which are processed based on predisposing factors, enabling factors, and need factors. All data is utilized in the research, employing total sampling. Method: dynamic panel data analysis is employed to develop prediction models for RJTL rates and RITL rates. Results: the prediction model used for the RJTL rate and RITL rate is the First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM) estimator. Conclusion: RJTL rate is influenced by several variables: value of claims bills paid per RJTL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, number of participants with expenditures below the poverty line, number of participants with non-communicable diseases, fragmentation ratio, referral ratio, and number of participants with junior high school education. On the other hand, the RITL rate is affected by value of claim bills paid per RITL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, readmission rate, number of participants with junior high school education, and number of participants with university education. Recommendations: the results of this study suggest that the Regional Government should also support the fulfillment of health service infrastructure so that partisipant can reach health services easily, manage plans for adding hospitals as needed; The Ministry of Health can provide regulations regarding the fulfillment and equity of health facilities and medical personnel, especially in areas with difficult geographical conditions; BPJS Kesehatan can use RJTL rate prediction model and RITL rate as a tool in assessing the need for additional collaboration with hospitals. Future researchers can conduct research with broader and more complete utilization factors and conduct more in-depth studies in a particular area by considering the influence of geographical aspects, such as the distance between health facilities, area size and conditions of access to health facilities.
D-483
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hamidah Indrihapsari; Pembimbing: Sabarinah Prasetyo; Penguji: Kemal Nazaruddin Siregar, Robiana Modjo, Siti Fatonah, Budianto
Abstrak:
Tenaga kerja kesehatan atau Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) menjadi pilar utama atas keberhasilan berlangsungnya sistem kesehatan sehingga tercapai tujuan utama yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjaga kualitas dan performa SDMK, salah satu hal yang paling penting adalah menjaga kesehatan pekerja. Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang paling berisiko bagi SDMK. Agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di rumah sakit, maka terdapat Program Pelayanan Kesehatan Kerja. RSUD Nganjuk sebagai rumah sakit rujukan tingkat kabupaten, serta di masa pandemi COVID-19 menjadi rumah sakit rujukan COVID-19, menyebabkan risiko bagi SDMRS akan semakin meningkat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses dokumentasi data, monitoring, dan review di RSUD Nganjuk belum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, konsisten, dan efisien. Suatu sistem informasi dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik. Oleh karena itu diusulkan rancangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Kerja (SIPEKA) Berbasis Web-mobile. Perancangan SIPEKA dilakukan dengan metode prototyping. Dalam tahap awal pengembangan, dilakukan analisis kebutuhan pengguna yang bersifat kualitatif, menggunakan metode analisis stakeholder serta wawancara mendalam pada 12 SDM RSUD Nganjuk, serta telaah dokumen. Kemudian dibuat software prototype sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengguna. Dari proses tersebut, disimpulkan bahwa rancangan SIPEKA berpeluang untuk dikembangkan karena dukungan dari pihak struktural RSUD Nganjuk cukup baik. Akan tetapi, untuk dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahap implementasi, diperlukan koordinasi dengan tim IT RSUD Nganjuk, serta membutuhkan umpan balik dari lebih banyak SDM RSUD Nganjuk tentang SIPEKA
Healthcare workers become the most important thing in the success ability of the health system, which the last aim is to improve community health and wellbeing. So that, maintaining the health of its workforce is so important to maintain the quality and performance of the healthcare workers. Hospital is one of the workplace with the highest risk of diseases occurrence among its workers. Occupational Health Service is a program to maintain the health and safety of workers in hospital. Public Hospital of Nganjuk is one of the referral hospital in the COVID-19 pandemic, making the risks of its workers higher. Unfortunately, the Occupational Health Service which was expected to be well implemented, still had some shortcoming in the terms of data documentations, monitoring, and review which could not be well integrated, less consistent, and not efficient. Information systems can handle these problems well. So that, it was proposed a development of Occupational Health Service Information System (SIPEKA) based on web-mobile. The development using prototyping methodology. In the initial stage of development, user requirement analysis was done with stakeholder analysis and in-depth interview to 12 (twelve) staff of Public Hospital of Nganjuk, and documents review. Based on that, the software prototype was made. From the research, resulted that SIPEKA development has great opportunity to be implemented in the next stage because of the stakeholders support was good enough. But, to be on the next development stage (implementation), coordination with the IT staff and more feedback from the Public Hospital is needed
Read More
Healthcare workers become the most important thing in the success ability of the health system, which the last aim is to improve community health and wellbeing. So that, maintaining the health of its workforce is so important to maintain the quality and performance of the healthcare workers. Hospital is one of the workplace with the highest risk of diseases occurrence among its workers. Occupational Health Service is a program to maintain the health and safety of workers in hospital. Public Hospital of Nganjuk is one of the referral hospital in the COVID-19 pandemic, making the risks of its workers higher. Unfortunately, the Occupational Health Service which was expected to be well implemented, still had some shortcoming in the terms of data documentations, monitoring, and review which could not be well integrated, less consistent, and not efficient. Information systems can handle these problems well. So that, it was proposed a development of Occupational Health Service Information System (SIPEKA) based on web-mobile. The development using prototyping methodology. In the initial stage of development, user requirement analysis was done with stakeholder analysis and in-depth interview to 12 (twelve) staff of Public Hospital of Nganjuk, and documents review. Based on that, the software prototype was made. From the research, resulted that SIPEKA development has great opportunity to be implemented in the next stage because of the stakeholders support was good enough. But, to be on the next development stage (implementation), coordination with the IT staff and more feedback from the Public Hospital is needed
T-6151
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉