Abstrak: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan JaminanSosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program AsuransiKesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasionalmenemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggitetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebutdidukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider danperusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuankesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkanpenyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif padaakses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuankesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi diAmerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensifraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program JaminanKesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupapedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitianmendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risikokejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak diRSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikansaran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untukmengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untukkepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.
Kata kunci : kecurangan, segitiga kecurangan, kebijakan pencegahan fraud,jaminan kesehatan nasional

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS)Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health InsuranceProgram in January 2014. The implementation of a national insurance programfound the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very highbut it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack ofawareness of all parties, both from patients, providers and insurance companiesalthough such actions are felt presence. Health fraud is a serious threat to theentire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negativeimpact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health.Health fraud associated with increased health care costs in the United States. Thisstudy was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraudprevention policies towards the National Health Insurance program which is thereason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collectiontechniques such as interview guides, recorders, written records and documents.The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization ofthe risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact onthe National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provideadvice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending anduse of resources for the benefit of the National Hospital Dr. CiptoMangunkusumo.
Keywords : Fraud, fraud triangle, fraud prevention policies, national healthinsurance

Abstrak:

---

Abstrak: Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya.

Abstrak:

---

Abstrak: Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.

Abstrak: Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014, BPJS mewajibkan kepesertaan bagi Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, dari data yang diperoleh peneliti, di wilayah Tangerang dari total 7707 Badan Usaha terdapat 1185 Badan Usaha yang belum mendaftar BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran persepsi badan usaha terkait kepesertaannya dalam program JKN di wilayah Tangerang tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam pada informan kunci yaitu pihak HRD perusahaan atau perwakilan Perusahaan yang biasa berurusan dengan BPJS Kesehatan. Variabel yang diteliti menggunakan teori 3 atribut kepuasan pelanggan oleh Dutka yaitu atribut produk, atribut pelayanan, atribut pembelian dan ditambahkan dengan teori Tafal yaitu peraturan dan sanksi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepesertaan Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dipengaruhi oleh persepsi Badan Usaha. Persepsi Badan Usaha terhadap BPJS Kesehatan beragam, baik dari segi pelayanan di fasilitas kesehatan maupun pelayanan dari pegawai di kantor BPJS Kesehatan Tangerang. Badan Usaha yang sudah mendaftar BPJS Kesehatan menjadi peserta karena BPJS Kesehatan bersifat wajib dan keterpaksaan dari peraturan . Bagi Badan Usaha yang belum mendaftar karena pelayanan yang diberikan BPJS belum baik dan merasa keberatan dengan beban iuran yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan. .Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai yang diterapkan pada program JKN , dan juga beban karyawan BPJS Kesehatan Tangerang yang tidak seimbang dengan jumlah peserta yang harus dilayani.
Kata Kunci: Kepuasan Pelanggan, Badan Usaha, BPJS Kesehatan

---

Based on Peraturan BPJS Kesehatan No.1 tahun 2014, BPJS require the participation of enterprises in the JKN (National Health Insurance Program). However, from the data obtained by researchers, in the Tangerang area of total 7707 enterprises, there are 1185 enterprises that have not signed up in BPJS Kesehatan Tangerang. The purpose of this study to known perception of the enterprises related their membership of BPJS Kesehatan Tangerang. The research is use qualitative study using in-depth interview techniques to key informants that the HRD company or company representative that is used to dealing with BPJS. Variables studied using the theory of three attributes of customer satisfaction by Dutka which product attributes, service attributes, attributes the purchase and added with Tafal theory that rules and sanctions. Results from the study show that the coverage of the enterprises in the JKN is influenced by the perception of enterprises. Perception Enterprises against BPJS diverse, both in terms of services in health facilities and services of an employee in the office BPJS Tangerang. Enterprises that have signed up BPJS be a participant because BPJS is compulsory and compulsion of regulation. For those entities that have not signed up for the service provided has not been good BPJS and objecting to the burden of dues to be paid to BPJS. .This Is due to a lack of understanding of the values that applied to the program JKN, as well as personnel expenses BPJS Tangerang are not balanced by the number of participants to be served.
Key words: Customer Satisfication, enterprises, BPJS Kesehatan

Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode literature review yang membahas mengenai pelaksanaan Program Rujuk Balik (PRB) pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rujuk balik peserta BPJS Kesehatan di puskesmas. Dalam mendapatkan artikel yang diinginkan, penelitian ini menggunakan 5 database yaitu Google Scholar, GARUDA (Garba Rujukan Digital), Microsoft Academic, ProQuest, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian untuk mendapatkan literatur yang layak uji, dilakukan peninjauan literatur menggunakan pedoman PRISMA. Hasil peninjauan literatur didapatkan 9 artikel penelitian dan dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah metode kualitatif maupun kuantitatif.