Abstrak: Berdasarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan rawat inap untuk setiap bulan tertunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi input, proses, dan output dari pelaksanaan kebijakan denda pelayanan tersebut di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah meningkatnya jumlah kasus denda yang terjadi sejak awal pelaksanaan kebijakan. Studi membuktikan bahwa dalam kurun waktu lima kuartal terjadi peningkatan jumlah kasus denda rata-rata sebesar 9% per kuartal di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut juga diiringi oleh peningkatan jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan rata-rata sebanyak 6% per kuartalnya. Jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran jaminan kesehatan juga cenderung meningkat walaupun terdapat penurunan signifikan pada kuartal ketiga. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut disebabkan oleh ketersediaan input yang kurang serta pelaksanaan proses yang belum maksimal. Kegiatan pengingatan iuran masih belum didukung oleh fasilitas dan tenaga yang memadai, serta terdapat kendala dalam pengoperasionalan SMS Blast. Selain itu, kendala yang terjadi dari segi peserta JKN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar iuran jaminan kesehatan secara tepat waktu.

Kata kunci : Denda, denda pelayanan, evaluasi, BPJS Kesehatan

---

Based on the newest regulation, Presidential Decree No. 19/2016, the coverage of national health insurance becomes inactive if premiums payment are overdue for over one month. The overdue participants have to pay any outstanding premiums to reactivate. Within 45 days of reactivating coverage, any in-patient treatment will incur a penalty. The penalty is 2,5% of treatment cost multiplied by number of months inactive. This study aims to obtain an evaluation of inputs, processes, and outputs of the implementation on the penalty regulation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office in 2018. The type of research is qualitative by using in-depth interview method, observation, and document review. The study revealed that number of penalties increase since the beginning of policy implementation.

The result shows that in the period of five quarters, there has been an increase in the average number of penalties by 9% per quarter in BPJS Kesehatan Depok Branch Office. The increase of penalties was also aligned by an increase of Non-Salaried Employee (PBPU) number by an average of 6% per quarter. The number of PBPUs in arrears of health insurance premiums also tended to increase despite a significant drop in the third quarter. The increase in the number of penalty is due to the availability of less input and the implementation of the process that has not been maximized. The premium reminder activities are still not supported by adequate facilities and personnel, and there are also constraints in the operation of SMS Blast. In addition, the constraints that occur in terms of JKN participants are still low levels of awareness in paying dues in a timely manner.

Keywords : Penalties, premium overdue, evaluation, BPJS Kesehatan

Abstrak: Mulai Januari 2014, Indonesia telah menerapkan sistem Jaminan KesehatanNasional (JKN) untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia. JKN diselenggarakanoleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Masyarakat (BPJS)Kesehatan. Dalampelaksanaan JKN, untuk meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertamadibuatlah suatu sistem informasi kesehatan berbasis komputer dan internet yangdisebut P-Care. Penggunaan P-Care oleh fasilitas kesehatan sendiri masih belumoptimal. Hal ini bisa dipengaruhi karena berbagai faktor. Tujuan dari penelitian iniuntuk mengevaluasi penggunaan P-Care pada fasilitas kesehatan tingkat pertamaprovider BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Bekasi. Metode penelitian iniadalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primeryaitu wawancara mendalam dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakanadalah panduan wawancara mendalam dan panduan observasi. Analisis datakualitatif dilakukan secara sistematis dari proses transkrip hingga analisis. Hasil daripenelitian ini adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Provider BPJS KesehatanKantor Cabang Utama Kota Bekasi menyatakan bahwa penggunaan P-Care dinilaimudah ditinjau dari aspek teknologi dan penggunaan pcare dinilai bermanfaat untukproses pelayanan kesehatan namun belum optimal. Hambatan penggunaan P-Careadalah dari segi jaringan dan sosialisasi serta pelatihan, namun P-Care telahmemberikan manfaat bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Provider BPJSKesehatan.Kata kunci: P-Care, evaluasi sistem informasi, fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang implementasi pelayanan kesehatan tingkat primer dengan perjanjian kerja sama antara FKTP dengan BPJS kesehatan kantor cabang Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, data sekunder terkait dengan perjanjian kerja sama. Dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi pelayanan kesehatan tingkat primer di FKTP Tangerang dan Tangerang Selatan secara keseluruhan sudah cukup baik dengan melihat kesesuaian pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan kenyataan implementasi di lapangan sesuai dengan perjanjian kerja sama. Kata kunsi : Implementasi pelayanan kesehatan tingkat pertama, perjanjian kerja sama, BPJS Kesehatan

---

This thesis discusses the implementation of the primary health care level with the cooperation agreement between primary care with BPJS health branch offices Tangerang. This study used qualitative methods. Data collected through in-depth interviews , secondary data related to the cooperation agreement . From this study, it was found that the implementation of the primary health care level in Tangerang and South Tangerang primary care as a whole is good enough to look at the suitability of first -level health services with the reality on the ground in accordance with the implementation of the cooperation agreement . Key words : Implementation of the first -level health services , cooperative agreements , BPJS Health

Abstrak: Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Selatan. Skrining Riwayat Kesehatan merupakan bentuk deteksi dini untuk suatu penyakit kronis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian kegiatan Skrining Riwayat Kesehatan di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya masalah dari sisi komunikasi, sumber daya, sikap implementor, dan implementasi kegiatan Skrining Riwayat Kesehatan. Peneliti menyarankan untuk BPJS Kesehatan harus melakukan sosialisasi Skrining Riwayat Kesehatan kepada seluruh peserta melalui berbagai media seperti TV, Youtube, dan media sosial lain, melakukan perencanaan SDM, memaksimalkan penggunaan fitur Skrining Riwayat Kesehatan di Mobile JKN dan Website BPJS Kesehatan.

Abstrak: Keberlangsungan program BPJS Kesehatan didukung oleh iuran yang diperoleh dari peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Peserta mandiri atau PBPU merupakan salah satu jenis peserta dalam JKN. Namun, jumlah persentase kolektabilitas iuran pada peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kota Bekasi belum mencapai target ideal 100%, sampai dengan bulan April 2020 hanya sebesar 86,88%. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan KC Kota Bekasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan peserta mandiri yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kota Bekasi dengan sampel 124 responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah peserta mandiri yang patuh membayar iuran (76,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang tidak patuh membayar iuran (23,4%). Selain itu, faktor predisposisi pada variabel pengetahuan (p-value = 0,032) memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan faktor pemungkin dan faktor pendorong tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kata kunci: BPJS Kesehatan, Peserta Mandiri, Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan The progression of the BPJS Health program is supported by payment premiums that obtained from participants who registered with BPJS Kesehatan. Independent participants or PBPU are one of the type participants in JKN. But, the percentage of contribution collectibility for independent participants in BPJS Kesehatan Bekasi City has not reached the ideal target of 100%, until April 2020 only amounted to 86.88%. The purpose of this research is to find out the factors related to the compliance behavior of independent participants in making BPJS Health payment premium at branch office BPJS Kesehatan in Bekasi City. The methodology of this research is quantitative research by using cross sectional study design. Population in this research is independent participants who registered in BPJS Kesehatan Bekasi city with 124 respondents as sample. Data retrieval from the participants by using accidental sampling. The data collection has been collected through online questionnaire. The results indicated that the number of independent compliance participants in payment premium is 76.6%, which is higher than noncompliance participants, only get 23,4%. In addition, predisposing factors of variable (pvalue = 0.032) has a significant relationship with the compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. While as, the enabling factors and reinforcing factors do not have relationship with compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. Key words: BPJS Kesehatan, Independent Participants, Compliance in Payment Premium of BPJS Health.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Timur tahun 2015. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan desain studi cross sectional. Hasil yang didapatkan adalah sebanyak 53,4% responden memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi dan 46,6% memiliki tingkat pemanfaatan yang rendah. Variabel yang ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan Prolanis yaitu pendidikan, dukungan keluarga, dukungan dokter dan manfaat Prolanis, masing-masing dengan besar p value 0,015; 0,002; 0,025 dan 0,005. Sedangkan karakteristik umur, jenis kelamin, diagnosis medis, variabel jarak dan waktu tempuh, keseriusan, kerentanan penyakit dan hambatan Prolanis tidak ditemukan hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan Prolanis.
Kata kunci: Program Pengelolaan Penyakit Kronis, pemanfaatan

---

The purpose of this research is to determine factors associated with the utilization of chronic disease management program at BPJS Kesehatan, Branch Office, East Jakarta, 2015 using cross sectional method. Data was collected primary and supported by structured questionnaire. The results shows that 53.4% of respondents have a high utilization rates and 36.6% have a low utilization rate. The variables that were found to have a significant relationship with the utilization of Prolanis are education, family support, doctor support and the benefits of Prolanis, each with p value 0,015; 0,002; 0,025 and 0,005. Characteristic, accessibility to primary health care, perceive of seriousness and vulnerability of diseases, and barriers variables have no significant relationship with the utilization of Prolanis.
Keywords: Chronic Disease Management Program, utilization, primary health care