Abstrak: Kondisi kesehatan yang memadai sangat dibutuhkan oleh jemaah haji karena prosesibadah haji melibatkan aktivitas fisik yang sangat berat. Jemaah haji yang bugar adalahjemaah haji yang memenuhi istifa'ah kesehatan. Untuk menjadi bugar dan istifa'ah,jemaah haji harus diberdayakan dan diberi pembinaan, sehingga memiliki kemampuan diri melakukan latihan fisik secara teratur. Partisipasi jemaah haji dalam program peningkatan kebugaran, baik secara perorangan maupun kelompok, dapat diupayakan melalui pembinaan latihan fisik dengan melibatkan peran kader kesehatan olahraga (kesorga).Studi ini bertujuan untuk mengetahui: (i) peran kader kesorga dalam mendukungkeberhasilan latihan fisik jemaah haji di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur; (ii) hubungan variabel komposisional level individu dengan latihan fisik; (iii) diketahuinya hubungan variabel kontekstual level desa dan level Puskesmas dengan latihan fisik. Penelitian ini menggunakan mixed method yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, dengan desain studi potong lintang cross sectional. Variabel yang diukur ada 3 level yaitu: (i) level individu meliputi karakteristik demografik dan penerapan konsep HBM pada 178 jemaah haji; (ii) level desa terdiri atas karakteristik demografik kader, motivasi dan keaktifan 61 kader serta dukungan 61 kepala desa; (iii) level Puskesmas mencakupdukungan 22 Puskesmas dan 19 KUA. Analisis data menggunakan uji statistik multilevel regresi logistik berganda untuk membuktikan hipotesis penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep HBM terbukti memilikihubungan yang signifikan dengan partisipasi jemaah haji dalam melakukan latihan fisik.Fakta ini menerangkan bahwa berolahraga secara teratur bukanlah hambatan bagi jemaahhaji. Selanjutnya jemaah haji juga meyakini mampu melakukan latihan fisik secara teraturdan cenderung menjadikannya sebagai kebiasaan hidup. Ditemukan pula bahwa kaderkesorga terbukti berperan dan memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat latihanfisik jemaah haji.Studi ini menemukan ada variasi atau perbedaan peran kader kesorga menurut penerapaan konsep HBM dalam kaitannya dengan tingkat latihan fisik jemaah haji. Disarankan agar setiap Puskesmas dapat mengembangkan pola alternatif pembinaaan kader kesorga dan calon jemaah haji dengan melibatkan klub olahraga, kelompok jemaah haji, kepala desa dan KBIH. Program latihan fisik jemaah haji dengan melibatkan peran kader kesorga perlu diadopsi oleh Kementerian Kesehatan RI dan selanjutnya direplikasikan ke daerah lain.

---

Adequate health condition urgently required by pilgrims because the process ofpilgrimage involves a very heavy physical activity. Hajj pilgrims with good physical fitnessclassified as pilgrims who fulfill health isti'ah. In order to become fit and isti'ah,pilgrims should be empowered and provided such a coaching, so they will have the abilityto execute physical exercise in a regular basis. Participation of pilgrims in a fitness improvement program, either individually or in groups, could be pursued through physical exercise coaching by involving the role of sport health cadres.The main purpose of this study was to find out: (i) the role of sport health cadres inorder to support the success of pilgrims physical exercise in Lumajang District, East Java Province; (ii) examine the association of compositional variables individual level with physical exercise; (iii) examine the association of contextual variables village and Puskesmas levels with physical exercise.This research was conducted using a mixed method quantitative and qualitative methods with cross sectional study design. The measured variables consisted of 3 levels: (i) individual level included demographic data and the application of HBM concept to 178 pilgrims; (ii) village level consisted of cadre demographic characteristics, cadres motivationand cadres; activeness of 61 cadres and the support of 61 village heads; iii Puskesmaslevel included the support of 22 Puskesmas and 19 KUAs. Data analysis was performedusing multilevel statistical test of multiple logistic regression to prove a research hypothesis.The application of the HBM concept proved to have a significant relationship withparticipation of pilgrims in physical exercise. The findings of the study explain that regularphysical exercise is not an obstacle for pilgrims. Furthermore, pilgrims also convince thatthey are able to maintain physical exercise regularly and tend to make it as a habit of life. Another result of study indicates the cadres proved to have a significant relationship withthe level of pilgrims; physical exercise.Finally, in conclusion this study found that there was a variation or differencebetween the application of the HBM concept and the role of cadres with the level ofpilgrims; physical exercise. It was suggested that each Puskesmas should develop variousalternative coaching patterns for cadres and pilgrims by involving sports clubs, hajj groups, village heads and KBIH. Hajj pilgrims; physical exercise program involving the role ofcadres required to be adopted into the Ministry of Health program and then replicated toother provinces.

Abstrak: Pelaksanaan SIK terintegrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksanasecara optimal karena masih adanya fragmentasi pelaporan data dari daerahmenuju pusat. Skripsi ini membahas gambaran SIMPUS sebagai salah satu bentukSIK terintegrasi untuk mendukung manajemen pelayanan kesehatan melalui studikasus pelaksanaan di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan studi desktriptif menggunakan pendekatan 7 komponen dari National e-Health Strategy Toolkit milik WHO serta proses dalam manajemen pelayanankesehatan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam danobservasi untuk mendapatkan data primer, serta didukung oleh telaah dokumenuntuk mendapatkan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orangpenanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di Dinkes Kota Depok serta 11 orangpenanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di UPT Puskesmas Kota Depok yangdidapatkan dari teknik purposive sampling. Hasil penelitian didapatkan bahwaberdasarkan National e-Health Strategy Toolkit dari WHO, aplikasi SIMPUSbelum cukup optimal dalam pelaksanaannya sebagai bentuk SIK Terintegrasi diKota Depok. Hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur jaringan dan sistem yangmasih sering eror, kompetensi tenaga kerja yang masih belum seragam dan sesuai,hingga belum adanya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dankebijakan. Selain itu, analisis dengan manajemen pelayanan kesehatanmenunjukkan SIMPUS masih membutuhkan optimalisasi di setiap tahapanprosesnya, yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian),actuating (implementasi), evaluation (evaluasi), dan controlling (pengawasan danpengendalian).
Kata Kunci: SIK terintegrasi, SIMPUS, National e-Health Strategy Toolkit, aplikasi kesehatan,Interoperabilitas.

Abstrak:

Prevalensi pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih rendah sebesar 55,5%. Kurangnya informasi mengenai ASI eksklusif dari tenaga kesehatan dan persepsi ibu mengenai kurangnya ASI menjadi penyebab rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar – dasar materi yang diperlukan dalam menyusun modul yang dapat meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sebagai pendamping ibu hamil dalam upaya meningkatkan keberhasilan menyusui. Penelitian ini menggunakan mixed method study dengan eksploratori sekuensial. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menyusun materi pendampingan dan materi modul pelatihan. Penelitian kuantitatif menggunakan desain kuasi eksperimental dengan pretest – posttest design. Empat puskesmas di Kota Padang dengan cakupan ASI eksklusif <60% dipilih sebagai lokasi penelitian. Penelitian dimulai pada bulan Oktober 2022 sampai April 2024. Pelatihan terhadap 10 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari sembilan orang bidan dan satu orang dokter. Pendampingan dilakukan oleh delapan tenaga kesehatan terhadap 37 orang ibu mulai dari trimester pertama kehamilan sampai satu bulan perawatan post partum. Analisis data kualitatif dengan menggunakan pengkategorian dan analisis data kuantitatif menggunakan uji wilcoxon. Berdasarkan penelitian kualitatif, materi dasar untuk modul pendampingan adalah manfaat ASI, IMD, upaya menyusui, pelekatan dan posisi, masalah ibu nifas, masalah pada payudara, persiapan ibu bekerja, dukungan keluarga dan KB pasca salin. Secara statistik, kompetensi tenaga kesehatan meningkat seiring dengan peningkatan pengetahuan (p value = 0,005). Pengetahuan dan sikap ibu juga berbeda secara signifikan setelah diberikan pendampingan (p value = 0,001; p value = 0,001). Sebanyak 54,0% ibu menyatakan pendampingan sangat baik, 51,4% ibu mendapat dukungan keluarga yang tinggi, dan 73,0% ibu mendapat dukungan teman. Modul pelatihan tenaga kesehatan pendamping ibu hamil efisien dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan, pengetahuan ibu, dan sikap ibu. Disarankan untuk melakukan penelitian pada populasi yang lebih besar, dengan waktu yang lebih panjang, diuji coba pada dua kelompok (intervensi dan kontrol) sehingga keberhasilan menyusui dapat dilihat dari status gizi ibu dan bayi, dan dilakukan di daerah yang berbeda untuk melihat keefektifan penggunaan modul. Kata kunci: keberhasilan menyusui, modul pelatihan tenaga kesehatan, pendamping ibu hamil. 

---

Abstrak:

Latar belakang: Semua ibu hamil memerlukan akses cepat ke perawatan emergensi obstetric melalui sistem rujukan yang efektif. Fasilitas Kesehatan Primer sebagai lini pertama sistem rujukan memiliki peran dalam keputusan merujuk dan mengantarkan ibu mendapatkan perawatan emergensi obstetric dengan aman dan tepat waktu. Kelemahan dalam manajemen kesehatan beresiko meningkatkan keterlambatan yang mengancam keselamatan ibu hamil.
Metode: Desain penelitian Explanatory sequential mixed methods dengan populasi yaitu Puskesmas dan Praktek Bidan. Pada tahap kuantitatif menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan studi ekologi untuk menilai kapasitas deteksi dini komplikasi dan pengiriman rujukan, membuat pemetaan antar Kabupaten/Kota dan mengidentifikasi faktor manajemen yang mempengaruhinya. Pengumpulan data melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Data dianalisis menggunakan regresi logistik berganda. Tahap kualitatif dilakukan wawancara mendalam pada Bidan dan Pasien yang dirujuk untuk mengali informasi tentang proses rujukan. Validitas data melalui triangulasi sumber dan dianalisis secara tematik.
Hasil: Kapasitas layanan rujukan maternal dalam kategori baik sangat rendah yaitu 19,7%, kapasitas deteksi dini komplikasi sebesar 48,7%, kapasitas perawatan stabilisasi sebesar 35,3% dan kapasitas pengiriman rujukan sebesar 43,6%. Penyebabnya staf kurang kompeten, kekurangan obat-obatan essensial, lemahnya pendokumentasian, rendahnya kepatuhan staf pada standar pelayanan, dan kurangnya komunikasi antar fasilitas. Penggunaan sistem informasi rujukan, pengembangan kompetensi staf, dan akreditasi menjadi faktor penentu manajemen kesehatan yang dapat meningkatkan layanan rujukan serta di dukung kesiapan pasien dan keluarga dalam mempersiapkan persalinan.
Kesimpulan: Potensi kematian ibu di Provinsi Lampung tinggi karena sekitar 80% pasien dengan komplikasi maternal yang dirujuk beresiko mengalami keterlambatan tipe I dan II. Fasilitas Kesehatan Primer belum memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan deteksi dini komplikasi, perawatan stabilisasi dan pengiriman rujukan. Diperlukan intervensi yang terarah untuk mengatasi masalah kompetensi staf, ketersediaan sumber daya essensial, perbaikan sistematis dalam pendokumentasian dan pengawasan terhadap kepatuhan staf pada standar serta meningkatkan komunikasi yang efektif antar fasilitas kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan akreditasi menjadi pendorong utama yang didukung persiapan persalinan yang baik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan

---

Background: All pregnant women need rapid access to emergency obstetric care through an effective referral system. Primary Health Facilities as the first line of referral systems have a role in the decision to refer and deliver mothers to receive emergency obstetric care safely and on time. The weakness of Primary Health Facilities in health management is at risk of delays that threaten the safety of pregnant women.
Method: An explanatory sequential mixed-methods research design was used, with the population consisting of Primary Health Care Centres (Puskesmas) and Midwife Practices. In the quantitative phase, a cross-sectional design with an ecological study approach was used to assess the capacity for early detection of complications and referral processes, create a mapping between districts/cities, and identify management factors influencing these processes. Data collection was conducted through document review, interviews, and observations. Data were analysed using multiple logistic regression. The qualitative stage involved in-depth interviews with midwives and referred patients to explore information about the referral process. Data validity was ensured through triangulation of sources and analysed thematically.
Results: The capacity of maternal referral services in the good category is very low at 19.7%, the capacity for early detection of complications is 48.7%, the capacity for stabilization care is 35.3% and the capacity for sending referrals is 43.6%. The causes are incompetent staff, lack of essential medicines, weak documentation, low staff compliance with service standards, and poor communication between facilities. The use of a referral information system, staff competency development, and accreditation are determining factors in health management that can improve referral services and are supported by patient and family readiness in preparing for childbirth.
Conclusion: The potential for maternal mortality in Lampung Province is high because around 80% of patients with maternal complications who are referred are at risk of experiencing type I and II delays. Primary Health Facilities do not yet have good capacity in carrying out early detection of complications, stabilization care and referral delivery. Targeted interventions are needed to address issues of staff competence, availability of essential resources, systematic improvements in documentation and supervision of staff compliance with standards and improving effective communication between health facilities. The use of information technology and strengthening accreditation are the main drivers supported by good preparation for childbirth and community empowerment in rural areas.