Abstrak: Rumah Sakit ABC Jakarta yang mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan padaMei 2017, melihat kebutuhan untuk merekrut dokter spesialis full timer untuk menunjangpelayanan spesialistik pada era JKN. Dengan belum siapnya sistem tunjangan yang baikdi Rumah Sakit ABC Jakarta, maka diperlukan adanya suatu rancangan remunerasisebagai sistem tunjangan dokter spesialis di Rumah Sakit ABC Jakarta pada era JKN.Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitiankuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primerdidapat dari wawancara mendalam dan survey, sementara data sekunder diambil dari hasiltelaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem remunerasi untuk dokterspesialis yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010dan Buku Panduan Remunerasi IDI tahun 2016, yang memperhatikan prinsip-prinsipremunerasi serta tiga komponen remunerasi (Pay for Position, Pay for Performance danPay for People).Kata kunci : rancangan remunerasi, remunerasi dokter, remunerasi di era JKN,remunerasi di rumah sakit swasta, prinsip remunerasi, komponenremunerasi.

---

ABC Hospital Jakarta, which began to have an agreement with BPJS HealthInsurance in May 2017, saw the need to recruit full timer specialists to support specialistservices in the NHC era. With the absence of a good allowance system at ABC HospitalJakarta, it was necessary to have a design on remuneration for medical specialist as anallowance system at ABC Hospital Jakarta in the NHC era.The research method used was a combination of quantitative and qualitative studyusing primary and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews andsurveys, while secondary data was taken from the results of document review. This studyresulted in the design of a remuneration system for specialists adapted from the Ministerof Health Decree No. 625/Menkes/SK/V/2010 and IDI Remuneration Guidebook of2016, which taken into account the principles of remuneration and three components ofremuneration (Pay for Position, Pay for Performance and Pay for People).Keywords : remuneration design, remuneration for doctor, remuneration in NHC era,remuneration in private hospital, principles of remuneration, component ofremuneration.

Abstrak: Perubahan kebijakan pemberian jasa medis RSIA Buah Hati Ciputat di era Jaminan Kesehatan Nasional menyebabkan keresahan di kalangan staf medis, oleh karena itu penelitian ini bertujuan menyusun rancangan sistem remunerasi staf medis dengan menggunakan pedekatan kuantitatif dilanjutkan dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian jasa medis di RSIA Buah Hati Ciputat sudah memenuhi prinsip remunerasi seperti yang diungkapkan oleh 79 % staf medis dan telah meningkatkan kenyamanan kerja bagi staf medis. Besaran gaji pokok staf medis masih lebih rendah daripada ketentuan pemerintah. Tunjangan jabatan belum diberikan kepada semua jabatan struktural yang melibatkan staf medis. Pay for performance diberikan kepada semua staf medis dengan menggunakan sistem persentase, menyebabkan peningkatan jumlah kunjungan laboratorium. Pay for people diberikan hanya pada saat tertentu misal saat baru memulai pelayanan JKN dan cukup efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien JKN rata-rata sebesar 50 %. Nilai pekerjaan staf medis spesialis ditentukan berdasarkan standar yang lazim berlaku di rumah sakit yang memiliki level yang sama. Kesimpulannya adalah penerapan sistem remunerasi di RSIA Buah Hati Ciputat sudah memenuhi prinsip-prinsip remunerasi namun pemberian komponen remunerasi belum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Peneliti menyarankan agar RSIA Buah Hati Ciputat dapat melakukan perbaikan sistem remunerasi staf medis yang sesuai dengan peraturan pemerintah, memperbaharui formula penghitungan insentif, menyusun formula baku penghitungan bonus, melakukan survey gaji secara rutin dan melakukan penentuan nilai pekerjaan dengan mengkombinasikan hasil analisis dan evaluasi pekerjaan dengan survey gaji. Kata kunci : prinsip remunerasi, komponen remunerasi, analisis dan evaluasi pekerjaan, survey gaji, penentuan nilai pekerjaan Changes in the policy of providing medical services RSIA Buah Hati Ciputat in the era of National Health Insurance caused anxiety among the medical staff, therefore this research aims to design the system of remuneration of medical staff by using quantitative approaches followed by qualitative. The results showed that the provision of medical services at RSIA Buah Hati Ciputat has fulfilled the principle of remuneration as revealed by 79% of medical staff and has improved the working comfort for medical staff. The amount of basic medical staff salaries is still lower than the government requirement. Job allowances have not been granted to all structural positions involving medical staff. Pay for performance is given to all medical staff using a percentage system, leading to an increase in the number of laboratory visits. Pay for people is given only at certain times for example when just starting JKN services and effective enough to increase the number of visits JKN patients on average by 50%. The value of the work of a specialist medical staff is determined by standards that are common in hospitals of the same level. The conclusion is that the application of remuneration system at RSIA Buah Hati Ciputat has fulfilled the principles of remuneration but the remuneration component has not been in accordance with government regulation. The researcher suggested that RSIA Buah Hati Ciputat can repair the remuneration system of medical staff in accordance with the government regulation, update incentive calculation formula, prepare the formula of bonus calculation, conduct salary survey routinely and do the job value determination by combining the result of analysis and job evaluation with survey salary. Keywords: remuneration principle, remuneration component, job analysis and evaluation, salary survey, job value determination

Abstrak:

---

Abstrak: Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit memerlukan obat-obatanyang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup. RSXYZ telah menjadi provider program pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional sejak bulanMei 2017 dan terjadi lonjakan pasien yang cukup signifikan. Rumah sakit perlu berbenahdiri dalam melakukan perbaikan untuk pengelolaan persediaan obat di instalasi farmasidemi tercapainya efektifitas dan efisiensi persediaan obat di farmasi. Tujuan daripenelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pengelolaan persediaan obat instalasifarmasi Rumah Sakit XYZ dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangkapenyusunan Rencana Kebutuhan Obat Rumah Sakit XYZ. Penelitian ini menggunakanmetode deskriptif cross-sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitaif denganwawancara mendalam, observasi, telaah dokumen dan penghitungan klasifikasi analisaABC obat di instalasi farmasi. Penelitian in menunjukkan bahwa RS XYZ belummemiliki metode perencanaan dan pengadaan obat khususnya di era JKN. Perencanaanobat melihat trend pemakaian 1 minggu ke belakang untuk penggunaan 10 hari kedepan.Peneliti melakukan analisa ABC untuk melihat pengelolaan persediaan obat di RS XYZ.Analisa ABC yang dilakukan pada penggunaan obat di instalasi farmasi menunjukkanbahwa terdapat 1024 jenis obat yang digunakan dimana analisa ABC pemakaiankelompok C yang termasuk slow moving memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu 70 %.Hasil analisa ABC investasi kelompok A memiliki jumlah investasi paling besar yaitu4.445.922.485. Hasil analisa ABC indeks kritis didapatkan hanya 55 % obat indeks kritisyang masuk kedalam formularium. Terdapat 30 % dokter yang belum patuh terhadapperesepan sesuai formularium. RS XYZ belum memiliki Rencana Kebutuhan Obat(RKO) dalam rangka memenuhi syarat untuk ikut dalam proses e-purchasing. RS XYZbelum memiliki sistem pengelolaan persediaan obat yang sesuai standar. RS XYZdiharapkan dapat membuat Rencana Kebutuhan Obat yang menerapkan prinsip efisiensikendali mutu kendali biaya. RS XYZ diharapkan memiliki penghitungan jumlah obatyang harus di pesan, safety stock dan juga titik pemesanan kembali obat.Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, Persediaan Obat, Analisa ABC, Formularium,Rencana Kebutuhan obat.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi pada tahun 2016. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016 di tiga RSUD kelas C dengan pendekatan studi kualitatif. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan focused group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola klinis rumah sakit era JKN pada RSUD Kelas C Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, baik dari sisi struktur, proses maupun output meskipun ada pula peran dan fungsi Komite Medik yang telah tertunaikan dengan baik. Kinerja Komite Medik sudah cukup optimal dilihat dari aspek sumber daya dan struktur organisasi. Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing, pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Peningkatan kompetensi, etika dan disiplin profesi medik serta peningkatan kapasitas pengurus Komite Medik maupun Direktur Rumah Sakit merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran Komite Medik. Demikian juga halnya dengan pengelolaan organisasi dan penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis rumah sakit era JKN. Kata kunci: Komite Medik, tata kelola klinis, RSUD, Era JKN This research aims to know the role of the medical committee in the hospital clinical governance of National Health Guarantee (JKN) era on Regional Government Hospital (RSUD) in Jambi Province in the year 2016. The research done on September until December 2016 in three RSUD class C with qualitative study approach. The technique to obtain data is with the in-depth interviews, examine the document and focused group discussions. The results of the study showed that the medical Committee in general has not been optimal role in clinical governance JKN era hospital on RSUD Class C District in the Province of Jambi, from the sides of the structure, process and output even though there is also the role and function of the Medical Committee that has been obeyed well. The performance of the Medical Committee for optimal enough already seen from the aspect of the resources and organizational structure. Medical Committee has not been optimal role in the process of credensialing, keeping the quality of the profession and the guard discipline/professional ethics. JKN system has a good influence on the role of medical committee in the hospital clinical governance because there are some regulation or implementing regulations about JKN integrated with the role of the medical committee, especially in the aspect of cost control quality control. Competency Improvement, the ethics and discipline of the Medical profession and the improvement of the capacity of the Medical Committee and the Director of the hospital is an effort that can increase the role of the Medical Committee. So also with the management of the organization and enhancements to the integrated regulations related to the hospital clinical governance JKN era. Key Words: Medical Committee, clinical governance, Regional Government Hospital (RSUD), JKN Era

Abstrak:

---

Abstrak: Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Kredensial BPJS, Proses Manajemen, Rumah Sakit Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program. The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program. Key: National Health Insurance, Credentials BPJS, Management Process, Hospital