Abstrak: Informed consent bukanlah suatu pemberian tandatangan pada formulir, melainkan sebuah proses komunikasi di mana pasien diberi informasi tentang pilihannya untuk tes kesehatan, perawatan, atau prosedur, dan kemudian memilih opsi yang paling sesuai untuk tujuan dan nilainya. Informed consent sangat penting untuk hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Proses ini memungkinkan pasien, atau mereka yang bertanggung jawab secara hukum atas perawatan mereka, untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang perawatan atau prosedur yang dimaksud. Di RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2016, tingkat kepatuhan pengisian informed consent masih rendah yaitu 58%, tingkat ketidakpatuhan penulisan singkatan sebanyak 42%.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kelengkapan terhadap persetujuan setelah penjelasan (informed consent) pada tindakan bedah secara menyeluruh di ruang rawat inap bedah RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2017. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan retrospektif dan crossectional. Jumlah sampel dokter bedah yang menjadi subjek penelitian terdiri dari 57 dokter bedah, 647 informed consent dan tiga orang informan untuk pengumpulan data secara kualitatif.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa kelengkapan informed consent tindakan bedah di ruang rawat inap bedah RSUP Sanglah pada tahun 2017 hanya mencapai 30%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jumlah kasus yang ditangani dan proses pemberian informed consent yang baik dengan kelengkapan pemberian informed consent tindakan bedah dengan p-value berturut-turut 0,02 dan 0,01. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelengkapan pemberian informed consent berhubungan dengan jumlah kasus yang ditangani dan proses pemberian informed consent yang baik.

Kata kunci: faktor-faktor, kelengkapan, informed consent

---

Informed consent is not a signature on a form, but a communication process in which patients are informed of their choice for a health, care, or procedure test, and then choose the option that is most appropriate for its purpose and value. Informed consent is essential for therapeutic relationships between physicians and patients. This process allows patients, or those who are legally responsible for their care, to make informed decisions about the treatment or procedure in question. In RSUP Sanglah Denpasar in 2016, compliance level of informed consent is still low ie 58%, non-compliance rate of writing abbreviation as much as 42%.

The purpose of this study was to know the description of the completeness of informed consent to the overall surgical procedure in surgical hospitalization of Sanglah Hospital Denpasar in 2017. This research method was a quantitative and qualitative research with retrospective and crossectional approach. The number of samples of surgeons who were the subjects of the study consisted of 57 surgeons, 647 informed consents and 3 informan for qualitative study.

From this research it is found that the completeness of informed consent of surgery in surgical hospitalization of Sanglah Hospital in 2017 only reach 30%. The results of this study indicate a significant relationship between the number of cases handled and the process of providing good informed consent with the completeness of the surgical informed consent provision with p-value 0,02 and 0,01. From this study it can be concluded that the completeness of the informed consent provision relates to the number of cases handled and the process of providing good informed consent.

Keywords: factors, completeness, informed consent

Abstrak: Lembar persetujuan tindakan medis (informed consent) adalah lembar tertulis yang menjelaskan tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien. Terdapat kolom dari informed consent yang ditulis oleh dokter sebelum melakukan tindakan bedah setelah didapatkan persetujuan dari pasien. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit TNI AK MArinir Cilandak yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan TNI AL dibawah komando Korps Marinir yang siap memberikan pelayanan kesehatan terutama bagi anggota Marinir yang memiliki kerentanan mengalami resiko dalam berlatih dan bertugas. Kelengkapan informed consent merupakan adalah bukti tersampaikannya informasi oleh dokter kepada pasien mengenai kondisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan untuk menghindari adanya kesalah pahaman antara pasien dan dokter. Kesinambungan untuk mendapatkan kepercayaan dari pasien yang didapat dari interaksi yaitu dalam bentuk perilaku profesional. Perilaku profesional ditinjau dari empat aspek yaitu komunikasi, humanism, hukum etik, dan pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aspek perilaku profesional dalam kelengkapan informed consent pada tindakan bedah di Rumah Sakit TNI AL Marinir Cilandak (informed consent). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam Informan berjumlah 4 orang dokter spesialis bedah di Rumah Sakit TNI AL Marinir Cilandak. Hasil dari telaah dokumen informed consent sebanyak 89 ditemukan bahwa kelengkapan berjumlah 40%. Rumah Sakit TNI AL Marinir Cilandak telah memiliki aturan mengenai pengisian informed consent. Masih diperlukan tindak lanjut untuk dapat meningkatkan kelengkapan kolom informed consent yaitu monitoring dan evaluasi mengenai kelengkapan informed consent.

Abstrak:

---

Abstrak: Pelayanan pembedahan merupakan pelayanan kesehatan di rumah rumah sakit yang dapat menggambarkan mutu rumah sakit. Peningkatan jumlah kunjungan, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia serta lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan untuk tindakan operasi dari pasien dan keluarga dapat menyebabkan waktu tunggu tindakan operasi menjadi panjang. Penelitian ini menggunakan rancangan mix method yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian observasional analitik cross sectional. Penelitian ini melibatkan 54 responden pada penelitian kuantitatif dan 7 informan pada penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kejadian bed block sebanyak 38,9 % dan tidak terjadi bedblock 61,1%. Persetujuan operasi diperoleh dalam waktu ≥ 1 jam dari 17 responden (31,5%) dan persetujuan operasi yang diperoleh dalam waktu < 1 jam sebanyak 37 responden (68,5%). Alat dan sarana didapatkan tidak lengkap 5,6% dan lengkap 94,4%. Waktu tunggu tindakan operasi yang ≥ 5 jam dikategorikan delay sebanyak 33,3%, waktu tunggu tindakan operasi yang < 5 jam dikategorikan tidak delay sebanyak 66,7%.

Analisis bivariat dengan Chi Square menunjukkan pvalue 0,000 untuk hubungan antara bed block dengan keterlambatan operasi, p-value 0,000 untuk hubungan antara persetujuan operasi dengan keterlambatan operasi, p-value 0,012 hubungan alat dan sarana dengan keterlambatan operasi. Faktor yang paling berpengaruh adalah persetujuan operasi dengan p-value 0,005 dengan regresi logistik.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara bed block, persetujuan operasi serta alat dan sarana terhadap keterlambatan operasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan pembedahan di Instalasi Rawat Darurat.

Key words: bed block, sumber daya manusia, persetujuan operasi, alat dan sarana operasi, keterlambatan tindakan operasi

---

Surgery is part of medical services that summarized the hospital performance. Increased hospital visits, unavailability of tools, unavailability of human resources, and times consumed to get patient agreement for surgery may causing delay to operation. This is mix method study, quantitative and qualitative. The quantitative study is observational analytic, cross sectional. This study includes 54 respondents in quantitative study and 7 informants in qualitative study.

The result showed bed block events is 38,9 %. Agreement following informed consent is obtained in ≥ 1 hour for 17 respondents (31,5%) and < 1 hour for 37 respondents (68,5%). Tools and equipment are complete and available in 94,4% cases and incomplete in 5,6% cases. Time consumed waiting for operation is categorized delay if ≥ 5 hours in 33,3% cases, categorized not delay if < 5 hours in 66,7%.

Bivariate analysis using Chi Square showed p-value 0,000 for correlation between bed block and delay to operation, p-value 0,000 for correlation between time consumed to obtain agreement for surgery, p-value 0,012 for correlation between tools and equipment with delay to operation. The most influencing factor is operation agreement with pvalue 0,005 using logistic regression.

From this study, we conclude there is significant correlation between bed block, time consumed for obtain operation agreement, tools and equipment availability with delay to operation. This result is a base in making strategy to improve quality of surgery services in emergency department.

Key words: bed block, human resources, operation agreement, tools and equipment, delay to operation

Abstrak:

---

Abstrak: Kepuasan pelanggan menjadi aspek yang sangat penting sehingga harus dikeloladengan baik. Rendahnya kepuasan dalam suatu proses layanan rumah sakit dapatberdampak tidak terselesaikannya pembayaran oleh pasien (minggat), yang berimbaspada pasien tidak akan datang kembali atau terjadi kehilangan pelanggan. Beberapamasalah yang masih sering dikeluhkan oleh pasien adalah lamanya waktu tunggu.Waktu tunggu dicari dengan melakukan pengamatan terhadap pasien yang melakukanproses pelayanan di rawat jalan, kemudian diukur kepuasannya, dan ditanyakan pulamengenai niat kunjugan ulangnya. Disimpulkan bahwa waktu tunggu pelayananrawat jalan rata-rata masih diatas standar yang ditetapkan dan adanya hubungansignifikan antara kepuasan dan niat kunjungan ulang.Kata Kunci: minggat, waktu tunggu, kepuasan pelanggan, niat kunjungan ulang

---

Customer satisfaction become a very important aspect so that it must be managed bywell, because it is as promotion media for hospitals (mouth to mouth).Dissatisfaction in the process of hospital services have affect on do not completion ofthe payment by the patient who run away, that it will have impact on patients will notcome back or losing customers. Some problems was still frequently complained bythe patient is the waiting time is too long. The waiting time was analyzed by observeon the patients who was undergoing outpatient services, and then measured theirsatisfaction, and also asked about their intentions to re-visit. It can be concluded thatthe waiting time was still above average standards and there is significant correlationbetween satisfaction and re-visit intentions .Keywords: run away, waiting time, customer satisfaction, re-visit intention

Abstrak: ABSTRAK Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya waktu tunggu antrian pasien OK yang cukup lama hingga 21 hari dan angka utilisasi beberapa ruangan OK yang masih di bawah standar utilisasi. Waktu tunggu antrian OK yang lama dan angka utilisasi yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh metode penjadwalan operasi yang belum akurat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui utilisasi ruangan OK IBS dan mengetahui hubungannya dengan akurasi waktu mulai operasi, jumlah operasi, dan jenis operasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode telaah dokumen. Uji korelasi dilakukan dengan menggunakan metode Spearman. Berdasarkan 320 data sampel yang diteliti diperoleh rata-rata utilisasi ruangan OK IBS pada bulan Januari-Maret 2018 adalah 53,36%. Total pemakaian ruangan OK adalah 555 jam 24 menit. Terdapat dua faktor yang berhubungan dengan utilisasi kamar operasi yaitu akurasi waktu mulai operasi (p-value=0,012) dan jumlah operasi (p-value=0,015) dengan hubungan positif. Sedangkan jenis operasi (p-value = 0.373) tidak memiliki hubungan dengan utilisasi kamar operasi. Faktor lain yang mempengaruhi utilisasi kamar operasi adalah hari efektif jam buka ruangan OK setiap bulannya. Kata Kunci: Kamar Operasi, Operasi Elektif, Utilisasi, Akurasi Waktu Operasi, Jumlah Operasi, Jenis Operasi The background of this research is the high number of OK patients queue and delayed operation schedule due to the high utilization rate in the OK room in Central Surgery Installation Sanglah General Hospital. The study aims to find out the utilization of OK IBS room and to know its relation to the accuracy of the starting time of operation, the number of operation, and the type of operation. This research uses quantitative approach with document review method. The correlation test is done by using Spearman method. Based on the 320 sampled data obtained, the average utilization of OK IBS room in January-March 2018 is 53.36%. The total usage of OK room is 555 hours 24 minutes. There are two factors related to operating room utilization that is accuracy of starting time of operation (p-value = 0,012) and number of operation (p-value = 0,015) with positive relation. While the type of operation (p-value = 0.373) has no relationship with operating room utilization. Another factor affecting operating room utilization is the effective day open room hours OK in every month. Keywords: Operating Room, Elective Operation, Utilization, Accuracy of Starting Operation Time, Number of Operations, Type of Operation

Abstrak:

ABSTRAK Rumah Sakit Pendidikan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat melibatkan residen untuk berinteraksi dan melaksanakan tindakan-tindakan medis tertentu dibawah pengawasan dan pendelegasian wewenang dari dokter penanggung jawab pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan residen dalam pemberian pelayanan dan risiko tindakan medis residen yang didelegasikan padanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara dan penelusuran dokumen. Analisis data dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko tindakan medis oleh residen adalah besar karena bukan staf medis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah HBL RSUP Sanglah tidak mengatur tentang tindakan medis yang dilakukan oleh residen meskipun Undang-Undang Pendidikan Kedokteran mensyaratkan adanya perlindungan hukum bagi residen. Risiko pemberian tindakan medis yang dilakukan residen sangat berisiko mengingat hasil analisis yang dilakukan terhadap aturan perundang-undangan yang dilakukan adalah tidak adanya pengaturan secara tegas yang tertuang. Saran yang utama adalah adanya aturan pelaksana dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan yang jelas tentang perlindungan hukum kepada residen dalam pemberian pelayanan kesehatan.

---

 

 ABSTRACTTeaching Hospital in the provision of health services to the community is to engage residents to interact and carry out certain medical acts under the supervision and delegation of authority from the physician in charge of the service. The purpose of this study was to determine the position of resident in service delivery and the risk of resident medical actions delegated to him. This research is a qualitative descriptive study, by conducting interviews and document searches. Data analysis is done by content analysis. The results showed that the risk of medical treatment by a resident is great because the resident is not a medical staff. 

The conclusion of this study is Sanglah HBL does not regulate medical procedures performed by residents although Medical Education Law requires the existence legal protection for residents. The risk of giving medical treatment undertaken resident is very risky because of the results of the analysis conducted on the rules of law that have been done show no rule expressly set forth.The main suggestion was made rule of implementation of Medical Education Law issued by the Ministry of Health and Ministry of Education are clear about the legal protection to the residents in the delivery of health services.;Teaching Hospital in the provision of health services to the community is to engage residents to interact and carry out certain medical acts under the supervision and delegation of authority from the physician in charge of the service. The purpose of this study was to determine the position of resident in service delivery and the risk of resident medical actions delegated to him. This research is a qualitative descriptive study, by conducting interviews and document searches. Data analysis is done by content analysis. The results showed that the risk of medical treatment by a resident is great because the resident is not a medical staff. The conclusion of this study is Sanglah HBL does not regulate medical procedures performed by residents although Medical Education Law requires the existence legal protection for residents. The risk of giving medical treatment undertaken resident is very risky because of the results of the analysis conducted on the rules of law that have been done show no rule expressly set forth.The main suggestion was made rule of implementation of Medical Education Law issued by the Ministry of Health and Ministry of Education are clear about the legal protection to the residents in the delivery of health services. , Teaching Hospital in the provision of health services to the community is to engage residents to interact and carry out certain medical acts under the supervision and delegation of authority from the physician in charge of the service. The purpose of this study was to determine the position of resident in service delivery and the risk of resident medical actions delegated to him. This research is a qualitative descriptive study, by conducting interviews and document searches. Data analysis is done by content analysis. The results showed that the risk of medical treatment by a resident is great because the resident is not a medical staff.The conclusion of this study is Sanglah HBL does not regulate medical procedures performed by residents although Medical Education Law requires the existence legal protection for residents. The risk of giving medical treatment undertaken resident is very risky because of the results of the analysis conducted on the rules of law that have been done show no rule expressly set forth. The main suggestion was made rule of implementation of Medical Education Law issued by the Ministry of Health and Ministry of Education are clear about the legal protection to the residents in the delivery of health services.