Abstrak: ABSTRAK Kualifikasi minimum pendidikan bagi tenaga kesehatan adalah Diploma III berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2014, namun Badan Kepegawaian Negara (2015) menyatakan bahwa masih terdapat 38.944 orang perawat yang belum memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan melalui Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Mekanisme RPL. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisis implementasi Program di Poltekkes Jakarta III mulai dari input, proses hingga output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik program RPL di Poltekkes Kemenkes Jakarta III telah berusia di atas 50 tahun, dan berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; hanya sebagian kecil peserta didik yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari institusi tempatnya bekerja; proses asesmen mengalami kendala teknis dalam kuantifikasi hasil asesmen. Masukan untuk Poltekkes Kemenkes Jakarta III berdasarkan hasil penelitian ini adalah sosialisasi kepada calon peserta terkait program RPL yang dilakukan melalui website; membentuk kelompok belajar untuk meningkatkan motivasi belajar para peserta didik yang sebagian besar usianya sudah lebih tua; menggunakan tutor sebaya dengan memberdayakan peserta didik yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam mengatasi gap atau kesenjangan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan pekerjaan sehari-hari. Masukan bagi Kementerian Kesehatan adalah membuat pedoman kuantifikasi yang dapat dijadikan acuan oleh PT penyelenggara dalam melakukan asesmen dan kuantifikasi. Kata kunci: Pendidikan, Perawat, Rekognisi Pembelajaran Lampau Based on Indonesia Health Workforce Act, the minimum qualification of education for health workforce is Diploma III. However, data of State Personnel Agency (2015) shows that there are still 38,944 nurses in Indonesia who do not yet have a Diploma III education qualification. As a commitment of the government in improving the education of health workforce, Ministry of Health launched Education Acceleration Program through the Recognition of Prior Learning (RPL) as mentioned in Permenkes No. 41 of 2016. This study analyzes the implementation of the Program in Health Polytechnic Jakarta III starting from input, process to output. This research is a qualitative research design using Rapid Assessment Procedure (RAP). The results showed that most of the students were over 50 years old, and came from the DKI Jakarta Provincial Health Office; only a small proportion of learners receive educational tuition from the institution where they work; the assessment process has technical constraints in the quantification of assessment results. Input for Health Polytechnic Jakarta III is socialization to prospective participants related to RPL conducted through the website; forming learning groups to improve the learning motivation of learners who are mostly older; using peer tutors by empowering learners who have the ability or experience in overcoming knowledge gaps and experience based on daily work. Input for the Ministry of Health is to make quantification guidelines that can be used as a reference by educational institution in conducting assessment and quantification. Key words: Education, Nurse, Recognition of Prior Learning

Abstrak:

---

Abstrak:

Tingginya prevalensi gangguan jiwa di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, belum diimbangi dengan capaian target skrining kesehatan jiwa nasional. Puskesmas Palmerah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mencapai target skrining melalui implementasi E-Jiwa. Tujuan: menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya target program skrining kesehatan jiwa di Puskesmas X. Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen terhadap pelaksanaan program. Hasil: tercapaianya target program skrining dengan E-Jiwa di Puskesmas Palmerah DKI Jakarta karena didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur dan teknologi berbasis digital seperti E-Jiwa, serta manajemen yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masih terdapat beberapa tantangan terkait tenaga kesehatan yang rangkap tugas dan belum terintegrasinya sistem skrining E-Jiwa dengan SIMKESWA. Puskesmas mampu mencapai target hingga 96,3% hingga trwiulan ketiga. Kesimpulan: bahwa program skrining dengan E-Jiwa di Puskesmas Palmerah telah berjalan sesuai regulasi yang ada, namun masih membutuhkan improvisasi pada beberapa komponen seperti SDM dan teknologi sagar dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci: e-jiwa, kesehatan jiwa, puskesmas, skrining

---

The high prevalence of mental disorders in Indonesia, especially in DKI Jakarta, has not been balanced with the achievement of the national mental health screening target. Puskesmas Palmerah has shown significant success in achieving the screening target through the implementation of E-Jiwa. Research aims:  analyze the factors that affect the achievement of the target of the mental health screening program at the Puskesmas Palmerah. Method: This study uses a qualitative approach with an in-depth interview method and document review of the implementation of the program. Results: the achievement of the target of the screening program with E-Jiwa at the Puskesmas Palmerah DKI Jakarta because it is supported by adequate human resources, digital-based infrastructure and technology such as E-Jiwa, as well as effective management in planning, implementation, and supervision. There are still several challenges related to health workers who have dual duties and the E-Jiwa screening system has not been integrated with SIMKESWA. The health center was able to achieve the target of up to 96.3% until the third trimester. Conclusion: the screening program with E-Jiwa at Puskesmas Palmerah has been running according to existing regulations, but still needs improvisation on several components such as human resources and technology so that it can run more optimally.  Key words: e-jiwa, health center, mental health, screening 

Abstrak:

---

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh(PJJ) bagi tenaga bidan lulusan Diploma I Kebidanan yang diselenggarakan diPoltekkes Kemenkes Kupang, dengan pendekatanevaluasi menggunakan modellogika (Logic Model). Subyek penelitian adalah pengelola, tutor, admin danmahasiswa program PJJ. Hasil penelitian pada komponen input menunjukkanbahwa kriteria dan persyaratan mahasiswa sudah memenuhi ketentuan, kurikulumyang digunakan sudah sesuai dengan standar, sumber daya manusia baik tenagapendidik maupun kependidikan masih kurang baik dari jumlah maupun jenisnya,sarana prasarana masih terbatas terutama penyediaan koneksi jaringan yang stabilserta manajemen penyelenggaraan yang masih harus ditingkatkan kualitasnya.Pada komponen proses menunjukkan adanya hambatan dalam proses belajarmandiri maupun tatap muka (langsung dan online) terkait dengan koneksi jaringandan jarak mahasiswa ke tempat belajar yang jauh. Pada komponen output, hasilcapaian belajar cukup baik, 72.3% mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif(IPK) dalam kisaran 2,76-3,50, dengan IPK tertinggi 3,42 dan IPK terendah 1,46.Kata kunci : Pendidikan jarak jauh, evaluasi, model logika.

Abstrak:

Abstrak:

---

Abstrak: Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional, melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas, namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua (2). Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif, dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang, yaitu Kementerian Kesehatan, Sudinkes Jakarta Selatan,Kepala Puskesmas, Dokter poli, pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan, adanyadukungan Kepala Puskesmas, SOP pelayanan, dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala, komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi (kejelasan dan konsistensi) belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana, aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah, aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.

---

The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training, especially training of traditional health careworkers, through the training of acupressure services for Primary Health Care, butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta, PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two (2). Thisresearch is a qualitative research, and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people, namely the Ministry of Health, Sudinkes South Jakarta, Head ofPrimary Health Care, Doctor, program implementer. Methods of data collection throughWM and document review. The result of research of input component have beenrunning, existence of support of Head of Puskesmas, service SOP, and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle, component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect (clarity andconsistency) has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers, the financing aspect has not been supportedby local regulations, the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care.

Abstrak: Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmen peserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Uji validitas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwa implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalan dengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja, namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap. Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masih mengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaan pedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin dengan baik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksana kurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan: implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala. Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM, sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.
Kata kunci : implementasi kebijakan; Kader JKN-KIS; sektor informal

---

The JKN-KIS Cadre Program was established to increase membership growth and increase the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. The purpose of this research is to analyze the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 with in-depth interview technique, observation and document review using Van Meter and Van Horn policy implementation theory. Test validity through a source and method triangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standards and targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximized and the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems, application technology systems, and information dissemination are still constrained. Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not been maximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN-KIS Human Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementers is not supportive and the economic, social and political environment has not fully supported the implementation of the KKD-KIS Cadre program. Conclusion: The implementation of JKN-KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The need for improvement of standards and targets, information systems, communication, human resources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIS cadre program.
Keywords: policy implementation; JKN-KIS Cadre; the informal sector