Abstrak: Kondisi geografis dan akses yang sulit masih menjadi kendala dalamefektifitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di NTT yang menyebabkan munculnyamasalah 3T dan tingginya AKI dan AKB. Jalan keluar yang ditempuh antara lainadalah Revolusi KIA NTT dengan penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK).Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pemanfaatan RTKoleh ibu hamil di Manggarai Barat NTT tahun 2016. Pemanfaatan rumah tungguberhubungan faktor predisposisi (predisposing factors), faktor pemungkin (enablingfactors) dan faktor penguat (reinforcing factors).Metode penelitian ini adalah Mixed Method Research dengan desaineksplanatoris. Penelitian ini mengambil jumlah sampel survey sebanyak 100responden dengan metode multistage random sampling jumlah respondenwawancara mendalam 29 responden. Analisis data menggunakan program StatisticalProduct and Service Solutions (SPSS) program Nvivo 11 Plus. Analisis kuantittatifmenggunakan metode Chi Square Test.Hasil penelitian terdapat 19% ibu hamil menggunakan RTK di ManggaraiBarat tahun 2016. Wawancara mendalam menunjukkan bahwa keberadaan RTKberdampak positif bagi banyak ibu hamil dari geografis sulit dan ibu hamil yangberesiko tinggi.
Hasil analisis kuantitaf dari faktor predisposisi (predisposing factors)menunjukkan bahwa umur (p=0.38), pendidikan (p=0.301), pengetahuan (p=0.201),pekerjaan (p=0.68), kondisi ekonomi (p=0.592), sikap (p=0.452) dan faktor sosialbudaya tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan RTK diManggarai Barat. Faktor ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan mempunyaihubungan bermakna (p=0.038) serta ketersediaan sarana transportasi juga bermakna(P=0.04). Faktor ketersediaan kendaraaan dijelaskan oleh faktor jarak dan faktorgeografis. Faktor-faktor penguat (reinforcing factors) seperti keluarga (p=0.201), masyarakat (p=1), tenaga kesehatan (p=0.26) dan pemerintah (p=0.345) tidak bermakna terhadap pemanfaatan RTK di Manggarai Barat tahun 2016.

---

Bad goegraphic condition and bad access to health facility still remain to bethe big problem in effectivity of maternity care in NTT Province, Indonesia. The badaccess to the facility causes the problems of 3 Lates (Tiga Terlambat) and still highof MMR and IMR. One of the wayouts of the problems is the revoluiton of Motherdan Infant Health care in NTT since 2009 with providing maternity waiting houses(MWH) near facility of health care.The aim of the study is to determine the effectivity of using maternity waitinghouses in district of Manggarai Barat, Province of NTT, in 2016. The use of MWHlink to the factors of: predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors.This research uses Mixed Method Research with explanatory design. Totalsurvey samples are 100 respondents using multistage random sampling method andtotal indepth interview samples are 29 respondents. The analisys of data using thesoft ware program of Statistical Product and Service Solutions (SPSS) and Nvivo 11Plus.The result of the survey is 19% pregnant women used MWH in ManggaraiBarat in 2016. Indepth Interview shows the fact that the use of MWH have a positiveimpact for many pregnant women from the villages with bad geographic conditionsand the pregnant women with high risk maternity. The quantitative analysis showingthe result that the predisposing factors: age (p=0.38), education (p=0.301),knowledge (p=0.201), work (p=0.68), socio-economic condition (p=0.592), attitude(p=0.452) and socio-cultural factors had no significant relation with the use of MWHin Manggarai Barat in 2016. The factors of heath facility and healt care provider(p=0.038) and the presence of transportation facility (car or vehicles) (p=0.04) havesignificat relation with the use of MWH. The reinforcing factors: family (p=0.201),public figures (p=1), health care provider (p=0.26) and government (p=0.345) had nosignificant relationship with the use of MWH in Manggarai Barat, 2016.

Abstrak: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yang lainnya. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

Minimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough.

Abstrak: Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS sangat penting karena tidak hanya bermanfaat bagi pasien untuk mendorong perilaku sehat, mencegah pasien berobat ulang dan juga menjaga kualitas hidup pasien, meningkatkan status kesehatan staf Rumah Sakit, serta berdampak pula pada peningkatan mutu layanan dan citra nama baik rumah sakit itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi bahwa masih ada beberapa orang yang merokok di Lingkungan Rumah Sakit dan masih ditemuinya sebagian petugas pemberi pelayanan kesehatan yang tidak melakukan konseling terhadap pasien/ kliennya. Meskipun telah ada Tim PKRS namun implementasi PKRS di RSUD Pringsewu dirasa masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penentu Belum Optimalnya Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS pada RSUD Pringsewu pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS Pada Rumah Sakit Umum RSUD Pringsewu Kabupaten Pringsewu dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belumlah berjalan secara optimal. Faktor penentu yang mempengaruhi implementasi PKRS di RSUD Pringsewu adalah kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal, proses komunikasi yang belum efektif dan struktur birokrasi yang belum melibatkan banyak sektor serta belum adanya SOP terkait pelaksanaan PKRS.

---

Implementation of Health Promotion in Hospital HPH is very important because it is not only beneficial for patient to encourage healthy behavior, but also to the prevent patient from re treatment and maintain the patient 39 s quality of life, improve the health status of hospital staff, and also impact on improvement of service and prestige good name of the hospital it self. Based on the observation result, there are still some people who smoke in the Hospital environment and still meet some health service providers who do not counsel to patients clients. Although HPH Team has existed, implementation of HPH in Pringsewu is Hospital is still not optimal. This study aims to know the Determinant Factor of Optimal Implementation of Health Promotion in Hospital HPH at Pringsewu is Hospital in 2018. This research is a qualitative research through primary data collection and secondary data. The result of research shows that Implementation of Health Promotion in Hospital HPH at Pringsewu General Hospital is influenced by 4 factors, these are communication, resources, disposition and bureaucracy structure has not run optimally yet. The determinant factors affecting the implementation of HPH in Pringsewu is Hospital are the quality and quantity of human resources that have not been optimal, the communication process has not been effective and the bureaucratic structure has not involved many sectors and the lack of SOP related to the implementation of HPH.

Abstrak: Pemerintah Indonesia sejak 2014 menetapkan pengadaan obat melalui e-katalog, dan mewajibkan faskes pemerintah untuk melaksanakan kebijakan obat e-katalog untuk mendukung JKN. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi e-katalog obat di RSUD Pulangpisau tahun 2016. Data dikumpulkan melalui indepth interview, observasi dan telaah dokumen. Implementasi e-katalog obat belum berjalan dengan baik. Ditemukan masalah kekosongan obat karena distributor memprioritaskan Pulau Jawa, ketidak-tepatan rencana kebutuhan obat, kesulitan internet, pekerjaaan manual, minimnya dana, kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan obat e-katalog. Sulit untuk distributor menyediakan buffer sebagai solusi penyimpanan dan penjualannya, karena bisa tidak terjual. Disarankan perlunya komitmen penyedia, serta kesiapan dan ketersediaan obat sesuai dengan kontrak. Selain itu agar rumah sakit menyediakan koneksi internet yang stabil dan lebih cepat, membuat sistem informasi rumah sakit. Agar manajemen rumah sakit memperhatikan ketersediaan obat, tenaga dan sarananya, dan mengalokasi dana yang lebih besar, membuat instalasi farmasi sebagai unit sentral, membayar tagihan obat ke distributor sesuai term of payment, dan melaksanakan tata kelola sebagai UPT dinas kesehatan. Agar Dinas Kesehatan Pulangpisau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-catalog, membuat pelatihan pedoman perencanaan kebutuhan obat yang baik, pelatihan membuat rencana kebutuhan obat bagi petugas dinas kesehatan dan rumah sakit.

---

The Indonesian government has since 2014 set up drug procurement through e-catalogs, and requires government faciities to implement e-catalog drug policies. This study aimed to find out the implementation of e-catalog of drugs in RSUD Pulangpisau 2016. Data collected through indepth interview, observation and document review. The study found that e-catalog implementation faced many problems, i.e, drug stock out as the distributor prioritized Java, inaccurateness of the drug requirement planning, internet difficulties, manual work, the lack of needed funds and facilities for the e-catalog services. It was difficult for distributors to provide buffers as their storage and sales solutions, as they may not unsold. It is recommended that the drug providers committed and provide just enough drugs as stated in the contract. In addition, it is suggested that hospital provide a stable Internet connection, develop hospital information system. The management should pay attention to the availability of medicines, personnel and facilities, allocate more funds, make pharmaceutical installations as central units, pay the drug bills to the distributors according to the term of payment, and implement better governance. The district health office should monitor and evaluate the implementation of e-catalogs, provide training on good drug guideline, and drug requirement planning.

Abstrak: Kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih kurang. 18.5% bangunanPuskesmas rusak sedang hingga berat dan 26.3% puskesmas memiliki kelengkapan alatkurang dari 40%. 40.9% tidak memiliki ruang tunggu, dan 22.3% tidak memiliki airbersih. Penelitian di PKM UI Tahun 2013 menunjukkan hasil 45% puas akan pelayanankesehatan di PKM UI, yaitu 57% puas pada tangible, 52% pada assurance, 43% padareliability, 42% pada empathy, dan 45% pada tangible. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelayanan kesehatan yang ada di layanandokter umum Klinik Satelit UI Tahun 2018. Design penelitian ini adalah kuantitatifdengan responden 160 mahasiswa UI yang baru saja menggunakan pelayanan kesehatandi layanan dokter umum Klinik Satelit UI. Diteruskan dengan penelitian kualitatifdengan metode wawancara mendalam kepada provider.Hasil penelitian menunjukkan 96% mahasiswa memiliki persepsi baik terhadapkualitas pelayanan kesehatan di layanan dokter umum Klinik Satelit UI, yaitu 86.9%pada tangible, 73.8% pada reliability, 77.5% pada responsiveness, 80.7% padaassurance, dan empathy 73.3%. Harapan mahasiswa tertinggi pada reliability, yaitu98.6%. Beberapa hal yang belum memenuhi harapan mahasiswa dan memiliki prioritastinggi adalah prosedur pelayanan, kegiatan administrasi, sikap petugas, dan kecakapanperawat dalam menjalankan tugas. Disarankan untuk mempertegas prosedurpendaftaran terutama bagi mahasiswa yang tidak membawa lengkap syarat pendaftaranawal, membuat sistem registrasi online atau menerima siswa magang, menerapkanbudaya pelayanan 5S, dan terus mengusahakan pembuatan sistem antrian monitor ataumenerapkan proses pemanggilan pasien seperti sistem monitor antrian.

Abstrak: Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur utama pantura dengan kondisi geografis yang berbukit banyak turunan, tanjakan, dan tajam menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kabupaten Batang membentuk PSC 119 Si Slamet pada tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Inpres Nomor 4 tahun 2013, Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 15 tahun 2017. Kabupaten Batang melakukan inovasi meluncurkan aplikasi berbasis android bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dibidang kesehatan khususnya pelayanan gawat darurat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas layanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Public Safety Center (PSC) 119 SI SLAMET sebagai inovasi layanan gawat darurat Pra Rumah Sakit menggunakan teori Knowledge Management dan Servqual. Metode pengumpulan data secara kualitatif dengan indepth interview dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSC119 SI SLAMET adalah pemberian cara baru layanan kegawatdaruratan yang memberi kemudahan akses kepada masyarakat dengan cara menelepon ke nomor 119, sms, whatsapp atau aplikasi berbasis android selama 7 hari 24 jam dengan target respon time maksimal 10 menit. Layanan ini berkualitas baik lihat dari dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance serta empathy. Akan tetapi dalam pelaksanaanya sosialisasi yang kurang maksimal kepada sebagian masyarakat. Rekomendasai yang diberikan adalah perlunya peningkatan sosialisai PSC 119 Si Slamet, melengkapi dokumen, dan peningkatan mutu pelayanan PSC 119.

---

Batang regency is one of the regencies in Central Java province which is located in main line of pantura with geographical condition which is hilly many derivative, incline, and sharp become one cause of high traffic accident number. Batang regency establishes PSC 119 Si Slamet in 2016 as stated in Presidential Instruction No. 4 of 2013, Permenkes No. 19 of 2016 and Pergub Jawa Tengah No. 15 of 2017. Batang District innovation launched android-based applications aimed at improving the quality of health services in the field of health in particular emergency services. The purpose of this research is to know service quality of Integrated Emergency Management System (SPGDT) Public Safety Center (PSC) 119 SI SLAMET as an innovation of pre hospital emergency service using Knowledge Management and Servqual theory. Method of collecting data qualitatively with indepth interview and document review. The results show that the PSC119 SI SLAMET is a new way of emergency service that provides easy access to the public by calling to the number 119, sms, whatsapp or android based applications for 7 days 24 hours with a target response time of maximum 10 minutes. The service is of good quality see from tangible dimension, reliability, responsiveness, assurance and empathy. However, in the implementation of socialization is less than the maximum to some communities. Recommendations include the need to improve the socialization of PSC 119 Si Slamet, complete the document, and improve the service quality of PSC 119.

Abstrak: Masuknya Penyakit Tidak Menular sebagai salah satu target dalam SustainableDevelopment Goals (SDGs) 2030,mengisyaratkan bahwa PTM secara global telahmendapatkan perhatian khusus yang menjadi prioritas nasional. Salah satu cara dalamprogram pengendalian PTM adalah melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu(Posbindu) PTM. Puskesmas Kecamatan Setiabudi dalam menjalankan skrining melaluiPosbindu PTM menerapkan Permenkes No.43 tanu 2016 tentang standar pelayananminimal bidang kesehatan yaitu setiap warga usia 15-59 tahun mendapatkan skriningsesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yangberhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM di wilayah kerja PuskesmasKecamatan Setiabudi Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah cross sectional denganpendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu warga usia 15-59 tahun dengansampel 145 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan ujiRegresi Logistik Sederhana. Hasil penelitian adalah warga yang memanfaatkanPosbindu PTM sebanyak 57,9%. Variabel yang berhubungan dengan pemanfaatanPosbindu PTM adalah jenis kelamin (p=0,026) OR=2,856, pekerjaan (p=0,024)OR=2,382, pengetahuan (p=0,010) OR=2,553, akses ke Posbindu PTM (p=0,013)OR=2,748, ketersediaan sarana Posbindu PTM (p=0,012) OR=2,567, dukungankeluarga (p=0,037) OR=2,153, dukungan petugas kesehatan (p=0,004) OR=2,825,dukungan kader (p=0,000) OR=6,970, kebutuhan akan Posbindu PTM (p=0,035)OR=2,397. Variabel yang paling dominan adalah dukungan kader OR= 4,680 (95% CI2,2-10,8). Kesimpulan penelitian ini adalah dukungan kader menjadi faktor yang palingdominan dalam pemanfaatan Posbindu PTM.

---

The introduction of Non-Communicable Diseases as one of the targets inSustainable Development Goals (SDGs) 2030, suggests that PTM globally has gainedspecial attention which is a national priority. One of the ways in PTM control programis through Posbindu PTM. Public Health Center Setiabudi in running screening throughPosbindu PTM apply Permenkes No.43 in 2016 about minimum service standard ofhealth field that every citizen age 15-59 year get standard screening. This study is aimedat determining the factors associated with the utilization of Posbindu PTM in theworking area of Setiabudi Pubic Health Center in 2018. The design of study is crosssectional with quantitative approach. The population of this study is citizens age 15-59years with the samples are 145 people. The data analysis are Chi Square test and SimpleLogistic Regression test. Result of the study is the people who utilize active PosbinduPTM is 57,9%. Variables related to the utilization of Posbindu PTM that gender (P =0.010) OR = 2,382, knowledge (p = 0,010) OR = 2,553, access to Posbindu PTM (p =0,013) OR = 2,784, family support (P = 0,037) OR = 2,153, the support of healthworkers (p = 0,004) OR = 2,825, cadre support (p = 0,000) OR = 6,970, needs willPosbindu PTM (p = 0.035) OR = 2,397. The most dominant variable is cadre supportOR = 4,680 (95% CI 2,2-10,8). The conclusion is cadre support become the mostdominant factor in the utilization of Posbindu PTM.

Abstrak: Pengabaian hak akan kesehatan menyebabkan munculnya disparitas kesehatan antaramasyarakat adat. Suku Baduy Dalam merupakan masyarakat adat di Indonesia yangmenolak mengikuti perkembangan kehidupan modern. Capaian pelayanan kesehatanpada masyarakat Baduy Dalam sebagai indikator kinerja pemerintah dalam meratakanpelayanan kesehatan belum tercatat dengan baik. Ketersediaan, keterjangkauan, danketerimaan Pelayanan kesehatan sebagai hal fundamental dalam pemerataan hak akankesehatan perlu ditelaah lebih lanjut.Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma Hak Asasi Manusiabertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelayanan kesehatan padamasyarakat Baduy. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dan informandipilih berdasarkan teknik purposif untuk memenuhi kesesuaian dan kecukupan informasipenelitian. Informan dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah di bidang kesehatan,tenaga kesehatan, stakeholder di Desa Kanekes, kader kesehatan, dan masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis menggunakan matriks dan menggunakan content analysis untukmenyimpulkan fenomena tematik. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan penelaahandokumen dan literatur terkait topik penelitian sebagai triangulasi.Adanya larangan menggunakan alat transportasi ke wilayah Baduy Dalam membuattenaga kesehatan tidak memiliki pilihan lain selain berjalan kaki melewati jalan setapakyang terjal. Pemberian pelayanan kesehatan mobile terkendala dengan jumlah tenagakesehatan dan kemampuan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan modern.Pelayanan kesehatan modern belum bisa dilakukan karena masih terdapat anggapanpelayanan kesehatan modern mengancam kelestarian adat. Keterlibatan dan perhatianinstansi pemerintah terhadap pelayanan kesehatan pun sangat rendah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan kesehatan untuk Baduy Dalam belumdilaksanakan dengan baik karena adanya kendala dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan,akses geografis, dan penerimaan terhadap pelayanan kesehatan modern yang rendah.

---

Differences in rights to health cause a disparity between indigenous communities andpeople in general, which should be avoidable. The Baduy Dalam Tribe is one of theindigenous communities in Indonesia that refuses to follow modern developments. Theprovision of health services to the Baduy Dalam community has become an indicator ofthe government rsquo s performance, in an effort to better equalize undocumented healthservices. Availability, affordability, and acceptance of health services as a fundamentalequalizer of rights to health needs to be further analyzed.This qualitative research uses a Basic Human Rights paradigm approach to obtain indepthinformation regarding health services among the Baduy community. The methodused was in depth interviews, and informants were chosen using a purposive techniqueto achieve correct and adequate information for this research. The informants includedthe government health department, healthcare personnel, Kanekes Village stakeholders,health cadres, and the community. Results were analyzed using a matrix and contentanalysis to identify the thematic information. To maintain validity, document review andliterature review on the subject were conducted.Restrictions to use vehicles in the Baduy Dalam area caused healthcare personnel toalways have to walk on a narrow road to reach the area. The provision of mobilehealthcare services is also made difficult due to the lack of healthcare personnel andcommunity acceptance of modern healthcare services. The community does not acceptthese services as there is an assumption that it threatens the survival of their traditions.Involvement of government institutions in these healthcare programs is also minimal.Healthcare services to the Baduy Dalam Community is not performed well as there arevarious obstacles in the availability of healthcare personnel, geographical access, and lowacceptance level of modern healthcare services.