Abstrak: Jakarta Timur tahun 2021 ditemukan 10,46% PUS yang melakukan unmet need KB. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu usia, pendidikan, jumlah anak, pengetahuan, sikap, pan-dangan, riwayat kontrasepsi, pemberian pelayanan KB, dukungan suami, dan peran tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada PUS menikah saat masa pandemi COVID-19 di Wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur Ta-hun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah PUS di wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur berjumlah 150 re-sponden dengan teknik multistage random sampling. pengolahan sampel menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat dengan uji regresi logistik. Pengumpulan data melalui pengisian kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas pada 30 PUS yang berdomisili di Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan kejadian unmet need KB pada masa pan-demic COVID-19 sebesar 40% mengalami peningkatan dibandingkan sebelum pandemic COVID-19. Ada hubungan faktor predisposisi (umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi, riwayat KB), faktor pemungkin (aksebilitas informasi pada manajemen pelayanan alat kon-trasepsi) dan faktor penguat (dukungan suami dan peran petugas kesehatan) dengan p-value <0.05. Faktor yang paling dominan mempengaruhi kejadian Unmet Need KB pada PUS menikah saat masa pandemic COVID-19 adalah Riwayat KB. Maka diharapkan BKKBN melakukan pen-ingkatan pembinaan dan koordinasi terhadap pemegang program KB dalam penyuksesan pro-gram KB yang ingin dicapai oleh BKKBN serta PKB lebih meningkatkan preventif dalam hal promosi KB kepada masyarakat dengan mematuhi protocol pencegahan virus COVID-19 dan melakukan intervensi berkala 3 bulan sekali agar masyarakat yang unmet need KB menjadi akseptor KB.

---

In East Jakarta in 2021, 10.46% of PUS were found to have unmet need FP. Factors influence it, age, education, number of children, knowledge, attitudes, views, history of contraception, provi-sion of FP services, husband's support, and the role of health workers. This study aims to deter-minants of the incidence unmet need FP in fertile couple during COVID-19 pandemic in the Ma-kasar District, East Jakarta, in 2022. This study used a quantitative method with a cross-sectional design. The sample study is 150 WUS using a multistage random sampling technique. Sample processing with univariate, bivariate and multivariate analysis logistic regression. Data collection by filling out a questionnaire has been tested validity and reliability on 30 fertile age couples live in Makassar District, East Jakarta. The results showed that the incidence of unmet need for fami-ly planning during the COVID-19 increased by 40% compared to before the COVID-19 pan-demic. There is a relationship between predisposing factors (age, education, knowledge, atti-tudes, perceptions, history of family planning), enabling factors (accessibility of information on contraceptive service management) and reinforcing factors (husband's support and the role of health workers) with p-value <0.05. The most dominant factor influencing the incidence of Un-met Need FP in married fertile age couples during the COVID-19 pandemic was FP History. It?s hoped that the BKKBN will increase guidance and coordination of FP program holders on suc-cess of the family planning program and PKB want to achieve more preventively in terms of FP promotion to the community by adhering to the COVID-19 virus prevention protocol and con-ducting periodic interventions for 3 months so that people unmet need FP become FP acceptors.

Abstrak: Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Data WHO menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia tidak menyadari bahwa mereka memiliki hipertensi dan 1 dari 5 orang dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Pada tahun 2025 sekitar 29% orang dewasa diseluruh dunia memiliki hipertensi dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Asia Tenggara berada di posisi ketiga tertinggi dengan prevalensi 25% terhadap total penduduk. Di Asia Tenggara, beberapa negara sudah melaksanakan skrining hipertensi pada usia produktif, namun penelitian yang dilakukan masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan skrining dalam penemuan jumlah kasus Hipertensi pada usia produktif (15- 59 Tahun) di Asia Tenggara. Penelitian ini merupakan studi kualitatif menggunakan metode Literature review dengan basis data Google Scholar, PubMed, dan PMC. Pendekatan yang digunakan yaitu Input Process Output (IPO) agar penelitian lebih terarah. Hasil pencarian yang memenuhi kriteria inklusi hanya Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skrining efektif dalam menyaring pasien hipertensi yang tidak terdiagnosis dan tidak terkontrol yaitu studi di Vietnam 28,7% penduduk usia produktif terdiagnosis hipertensi dan 37,7% dari mereka tidak terkontrol, di Thailand 40% penduduk usia produktif tidak menyadari bahwa mereka hipertensi dan 50,8% dari mereka tidak terkontrol, serta di Malaysia 32,4% penduduk usia produktif terdiagnosis hipertensi dan 40,5% dari mereka tidak terkontrol. Peneliti menyimpulkan bahwa skrining terbukti efektif dalam menemukan kasus secara dini dan menentukan penanganan serta diagnosis lebih lanjut. Kata kunci: Hipertensi, Skrining, Asia Tenggara, Input, Proses, Output Hypertension is one of the worldwide leading causes of premature death. The WHO data shows about 1.13 billion people on hypertension in the world, that means 1 of 3 people in the world is unaware that they have hypertension and 1 of 5 people with uncontrolled hypertension. In 2025, about 29% of adults worldwide are having hypertension and are estimated that each year 10.44 million people died from hypertension and its complications. Southeast Asia is in the third highest position with a prevalence of 25% of the total population. In Southeast Asia, several countries have already carried out hypertension screening at their productive age, otherwise the conducted reasearch amount are limited. The objective of this research is to analyze the implementation of screening for the hypertension cases discovery in the productive age (15-59 years) in Southeast Asia. This research is a qualitative study using the Literature review method with Google Scholar, PubMed, and PMC databases. The study approach used in this research is Input Process Output (IPO) to produce more directed research. The countries which met the inclusion criteria were only Vietnam, Thailand and Malaysia. The research shown that screening was effective to detect any undiagnosed and uncontrolled hypertension patient. The study in Vietnam shown that 28.7% of the productive aged inhabitants had hypertension and 37.7% of them were uncontrolled, in Thailand 40% of the productive aged inhabitants were unaware that they were having hypertension and 50,8% of them were uncontrolled; and in Malaysian 32,4% of the productive aged inhabitants were having hypertension and 40,5% of them were uncontrolled. The researchers concluded that screening proved effective in finding cases early in order to determine any further treatment and diagnosis. Key words: Hypertension, Screening, Southeast Asia, Input, Process, Output

Abstrak: PPIA merupakan bagian dari rangkaian upaya pengendalian HIV dan AIDS. Tujuan utamanya adalah agar bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV terbebaskan dari HIV, serta ibu dan bayi tetap hidup dan sehat. Saat ini dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan bagi Kabupaten/Kota secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dengan target capaian 100%. Target ini cukup berat bila melihat data capaian PPIA selama ini yang masih sangat rendah. Data rutin Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2017, cakupan kunjungan pertama kali ibu hamil ke tenaga kesehatan Kota Tangerang sudah mencapai 100% akan tetapi jumlah ibu hamil yang dites HIV baru berjumlah 4.230orang atau hanya 10% (SIHA, 2017). Untuk itu peneliti melakukan analisis pelaksanaan kebijakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) untuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan kebijakan PPIA di Kota Tangerang tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan FGD. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studi literatur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah di dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PPIA di Kota Tangerang tahun 2017 masih belum sesuai dengan kebijakan dalam Pedoman Manajemen Program PPIA dan Pedoman Pelaksanaan PPIA, sehingga output belum menggambarkan implementasi PPIA secara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi, khususnya komunikasi dengan klinik, rumah sakit swasta dan bidan praktik mandiri. Faktor sumberdaya khususnya fasilitas, perlu dipertimbangan untuk distribusi reagensia dan RDT tidak hanya di puskesmas tetapi juga kepada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta. Faktor disposisi khususnya komitmen agar RS Kota Tangerang mampu menjadi RS rujukan PPIA. Faktor struktur birokrasi perlunya dibentuk tim lintas program/lintas sektor dalam pelayanan PPIA yang bergabung dalam topik HIV, serta penguatan pencatatan dan pelaporan bidan praktik mandiri terkait indikator ibu hamil yang dites HIV dan ibu hamil positif HIV. Kondisi sosial ekonomi mendukung pelayanan PPIA dengan adanya program jaminan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC) bagi semua warga Kota Tangerang. Akan tetapi masih ada stigma dan diskriminasi yang dapat menghambat ibu hamil untuk dites HIV
Kata kunci: AIDS; HIV; Implementasi Kebijakan; Kota Tangerang;

---

PPIA PMTCT is part of a series of HIV and AIDS control efforts. The ultimate goal is that infants born to mothers with HIV are released from HIV, and mothers and infants remain alive and well. Currently with the Regulation of the Minister of Health No. 43 of 2016 on Minimum Service Standards (MSP) of the health sector for the District / City explicitly states that everyone is at risk of HIV infection (pregnant women, TB patients, STI patients, transgender, drug users, and prisoners) get standard HIV testing with 100% achievement targets. This target is quite heavy when looking at data PMTCT achievement during this time is still very low. Regular data of Tangerang City Health Office in 2017, coverage of first antenatal visit to health worker of Tangerang City has reached 100% but the number of pregnant women tested by HIV is only 4,230 people or only 10% (SIHA, 2017). Therefore, the researcher conducted analysis of policy implementation of Prevention of Mother to Child of HIV Transmission (PMTCT) to get in-depth information how the implementation of PMTCT policy in Tangerang City 2017. This research is a qualitative research with data collection technique in depth interview and focus group discussion. Triangulation of sources is done by comparing data obtained from one informant with another informant. The study of the documents produced, as well as the literature study done as a comparison to the information that has been obtained. The results showed that the implementation of PMTCT policy in Tangerang City in 2017 still not in accordance with the policy in PMTCT Program Management Guidelines and Implementation Guidelines of PMTCT, so that the output has not depicted the implementation of PMTCT as a whole. Communication factors are factors that affect implementation, especially communication with clinics, private hospitals and independent midwives. Resource factors, especially facilities, need to be considered for the distribution of reagents and RDT not only in puskesmas but also to private health care facilities. Disposition factors, especially the commitment to Tangerang City Hospital is able to become a reference hospital PPIA. Bureaucratic structural factors need to be established cross-program / cross-sectoral teams in PPIA services joining HIV topics, as well as strengthening the recording and reporting of independent midwives on indicators of pregnant women tested for HIV and HIV-positive pregnant women. Socio-economic conditions support PMTCT services with a free health insurance program through Universal Health Coverage (UHC) for all citizens of Tangerang City. However, there are still stigma and discrimination that can prevent pregnant women from testing HIV.
Key words: AIDS; HIV; PMTCT; policy implementation; Tangerang City

Abstrak: Postpartum Hemorrhage (PPH) merupakan suatu keadaan dimana kehilangan darah 500 ml atau lebih dalam 24 jam setelah persalinan ibu. PPH menduduki posisi pertama pada penyebab langsung pada kematian ibu dengan menyumbang 19,7% kematian ibu pada tingkat global. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah tingginya angka PPH, namun sampai saat ini angka kejadian PPH masih dapat dikatakan tinggi. Untuk dapat mengetahui penyebab yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pencegahan PPH dapat dilakukan melalui studi implementasi kebijakan publik. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pencegahan PPH diberbagai negara di dunia tahun 2022. Analisis implementasi kebijakan dilakukan menggunakan gabungan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter and Van Horn, Grindle, Sabatier and Mazmanian, Edward III dan Peters. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis implementasi kebijakan pencegahan Postpartum Hemorrhage pada ibu dari berbagai negara di dunia. Penelitian ini mengunakan studi literature review melalui delapan database, yaitu Ebsco, Emerald, Sage, Science Direct, Scopus, Pubmed, BMC dan PMC. Terdapat 13 artikel terinklusi dari 7.153 artikel yang diidentifikasi dari kedelapan database. Hasil studi menunjukkan terdapat hubungan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, standar dan sasaran kebijakan dan lingkungan terhapat pelaksanaan implementasi kebijakan PPH di berbagai negara.

---

Postpartum Hemorrhage (PPH) is a condition in which blood loss of 500 ml or more within 24 hours after delivery of the mother. PPH occupies the first position in the direct cause of maternal death by contributing 19.7% of maternal deaths at the global level. Various policies have been issued to address the problem of the high rate of PPH, but until now the incidence of PPH is still high. To be able to find out the causes that affect the process of implementing PPH prevention policies, it can be done through a study of the implementation of public policies. This study discusses the implementation of PPH prevention policies in various countries in the world in 2022. Analysis of policy implementation is carried out using a combination of public policy implementation theories proposed by Van Meter and Van Horn, Grindle, Sabatier and Mazmanian, Edward III and Peters. The purpose of this study was to determine the analysis of the implementation of Postpartum Hemorrhage prevention policies in mothers from various countries in the world. This study uses a literature review study through eight databases, namely Ebsco, Emerald, Sage, Science Direct, Scopus, Pubmed, BMC and PMC. There were 13 included articles out of 7,153 articles identified from the eight databases. The results of the study show that there is a relationship between communication factors, resources, disposition, bureaucratic structure, policy standards and objectives and the environment on the implementation of PPH policies in various countries.

Abstrak: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia(HAM) mengamanatkan bahwa hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungandari ancaman adalah hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab Negara.Keadaan Negara Indonesia yang strategis menimbulkan berbagai jenis ancaman yangberimplikasi pada pertahanan negara. Ancaman menjadi dasar utama penyusunan desainsistem pertahanan negara baik yang bersifat aktual maupun potensial. Permen Pertahanan(Permenhan) Nomor 19 tahun 2015 membagi ancaman menjadi tiga jenis berdasarkanbentuk dan jangka waktunya, yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan ancaman hibrida.
Keberlangsungan eksistensi NKRI saat ini dan di masa yang akan datang, akan sangatdipengaruhi oleh perkembangan ancaman yang majemuk, termasuk ancaman hibrida,yang salah satu manifestasinya adalah kemungkinan penggunaan agen biologis sebagaisenjata biologis dalam bioterorisme. Saat ini bioterorisme masih dipandang sebelah matakarena dianggap belum terjadi di Indonesia. Sehingga belum ada payung hukum yangjelas terkait bioterorisme. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metodepenelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam mengenai kesiapan Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesiamenghadapi ancaman bioterorisme, didukung oleh pandangan pakar (expert judgement) dan penelusuran dokumen sebagai upaya menjaga validitas data.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasipermenhan di lingkungan pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkansosialisasi secara langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakanPermenhan Nomor 19 tahun 2015. Akibatnya, tujuan utama pengintegrasian seluruhpower komponen utama dan pendukung menjadi tidak tercapai dengan baik. Bentuk koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam penanggulangan ancaman bioterorisme belum ditetapkan dalam suatu roadmap yangjelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasilintas sektor. Langkah yang perlu dilakukan adalah membuat suatu roadmap di bawahpayung hukum yang jelas agar seluruh komponen pertahanan negara siap menghadapiancaman bioterorisme.

---

Republic of Indonesia Law Number 28 regarding Basic Human Rights (Hak AsasiManusia, HAM) states that rights to personal protection, a feeling of safety, andprotection from threats is a basic human right that should be provided by the country.Indonesian contextual circumstances pose various potential threats to the safety of thecountry. These threats are the primary cause for developing a good defense system in thecountry that is able to tackle real and potential threats. Defense Ministry RegulationNumber 19 year 2015 classifies threats into three based on the type and duration,including military threats, non-military threats, and hybrid threats.
Continuous existenceof NKRI into the future is greatly affected by the development of multiple threats,including hybrid threats. One possibility is the use of biological agents as weapons inbioterrorism. Currently, bioterrorism does not receive adequate attention, owing to thefact that it has not occurred in Indonesia. Therefore, there is no defined law with regardsto bioterrorism. This is a qualitative analytic study. Informants were chosen using apurposive approach. It was done under the consideration that detailed informationregarding readiness of the National Defense Component of Republic of Indonesia in theface of bioterrorism threats is crucial. Data collected from informants is supported byexpert judgment for triangulation purpose.
The results show that there are obstacles in theimplementation of the Ministry of Defense regulations in the environment on the Ministryof Defense. These include direct socialization of the primary policies of Regulation of theMinistry of Defense Number 19 Year 2015 has yet to be conducted. Hence, the primaryaim of integrating the entire primary and supporting strength components are not wellachieved. Coordination between the Ministry of Defense, the national guard, with theministry or other organizations in overcoming the threat of bioterrorism have yet to bedefined in a clear roadmap as there are obstacles in communication, coordination, andsynchronization between sectors. The next step is to determine the urgency ofbioterrorism, to form a consideration across sectors regarding the importance of formingregulations to encompass overcoming bioterrorism in Indonesia.

Abstrak: andemi covid-19 menyebabkan menurunnya cakupan imunisasi anak sehingga pemerintah membuat suatu kebijakan agar cakupan imunisasi meningkat kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan imunisasi anak pada saat pandemi covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2021 menggunakan metode kualitatif dengan teori Van Meter dan Van Horn. Jumlah informan sebanyak 20 orang yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa capaian imunisasi tidak menurun secara signifikan walaupun di saat kondisi covid-19 kecuali capaian Bulan Imunisasi Anak (BIAS). Sumber daya (finansial, sarana prasarana, SDM) umumnya sudah cukup memadai. Komunikasi antar petugas dan kegiatan pelaksanaan umumnya sudah baik dilihat dari sosialisasi koordinasi yang dilakukan petugas kesehatan bersama lintas sektor namun sosialisasi belum merata kepada masyarakat. Karakteristik badan pelaksana umumnya sudah baik melalui pengerjaan para pelaksana kebijakan akan tugas pokok dan fungsinya namun masih perlu dibedakan antara tugas utama dan prioritas, tugas membantu yang sifatnya insidental dan tugas tambahan. Disposisi pelaksana umumnya juga sudah baik dilihat dari sikap yang mendukung dan komitmen orang tua membawa anak imunisasi dengan menerapkan protokol Kesehatan serta komitmen Puskesmas Kramat Jati dalam membenahi sarana prasarana/ pelayanan agar sesuai dengan standar permenkes dan prinsip PPI, namun pelaksana imunisasi kurang konsisten seperti tidak menanyakan riwayat covid-19 sebelum mengimunisasi anak dll. Lingkungan ekonomi tidak menghambat atau mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, sementara lingkungan sosial mendukung dilihat dari keaktifan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan imunisasi serta keaktifan ibu-ibu dalam mencari tahu informasi imunisasi namun di sisi lain lingkungan sosial juga kurang mendukung dilihat dari adanya kepercayaan masyarakat bahwa vaksin itu haram. Kebijakan masih di bawah surat edaran oleh karena itu perlu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang imunisasi anak pada saat pandemi covid-19. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelayanan imunisasi anak pada saat pandemi covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati terimplementasi dengan baik. Kendala yang paling besar dalam mengimplementasi kebijakan adalah ketakutan orang tua membawa anak imunisasi ke puskesmas karena covid-19. Oleh karena itu sosialisasi perlu ditingkatkan agar mereka percaya bahwa imunisasi anak di puskesmas cukup aman.

---

This covid-19 pandemic gives impact toward the decreasing of child immunization so that government made a policy to increase the child immunization service. The purpose of this research is to know how is the policy of child immunization implemented during covid-19 pandemic in Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. This research was conducted in April to May 2021 by using qualitative method based on Van Meter and Van Horn theory. The amount of informant for this research is 20 persons and it is purposively determined. The result of this research shows that there is no significant decreasing of immunization service for all but BIAS (immunization for students). Resources (finance, infrastructure, human resource) have been adequate and available. The communication between all the officials and the implementation of immunization service are good seen from the coordination for socialization toward society held by health workers together with cross sector, even though the socialization still not be done evenly. Generally, the character of implementor is also good seen from the main task and function done by them, even though there should be the distinction between main task and priority, additional and incidental task. The disposition of implementor is good seen from the supportive attitude, the commitment of parents to bring their babies and comply the health protocol and and the commitment of Puskesmas Kramat Jati to provide the infrastructures needed according to Permenkes (The Regulation of Ministry of Health) and the principles of PPI (The prevention and controlling of infection), even though the implementor still lack of consistency in asking about covid-19 history before doing the immunization, etc. From economic environment, there is neither obstacle or support for this policy, while social environment is quite supportive by the involvement of public figure to socialize child immunization and to support the implementation itself. The mothers of children are actively looking for the information for immunization. However, in the other side, social environment can be less supportive because some of society believe that vaccine is forbidden (haram). As the policy is still in formed of circular letter, it is needed to make an official regulation about child immunization during pandemic covid-19. It can be concluded that the policy of child immunization service in Puskesmas Kramat Jati has been well implemented. The biggest obstacle in implementing this policy is the fear of parents bringing their children to puskesmas due to pandemic covid-19. Therefore, socialization must be intensely done in order to gain trust from parents that doing immunization in puskesmas is safe

Abstrak: Pemanfaatan pelayanan proram UKGM dipengaruhi oleh perilaku ibu dan pengelolaan program oleh Puskesmas. Karies masih termasuk dalam sepuluh penyakit terbesar dan cakupan pembinaan kesehatan gigi di masyarakat masih rendah yaitu 19,6 %. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan program UKGM oleh ibu yang memiliki anak usia 2 sampai 5 tahun di Posyandu Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian sekuensial eksplanatori (mixed methods) dengan desain cross sectional dan jumlah sampel 400 responden. Untuk menggali lebih mendalam permasalahan rendahnya pemanfaatan program UKGM, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada manajemen puskesmas dan diskusi kelompok terarah kepada kader posyandu mengenai permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif, pekerjaan, dukungan keluarga dan kebutuhan perawatan gigi dan mulut anak merupakan variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan program UKGM di posyandu. Sedangkan sikap, dukungan keluarga dan kebutuhan perawatan gigi dan mulut anak merupakan variabel paling signifikan dalam pemanfaatan program UKGM di posyandu. Berbeda dengan hasil pendekatan kualitatif yang memperlihatkan bahwa justru fasilitas yang lebih mempengaruhi pemanfaatan program UKGM. Selain itu monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara rutin. Rekomendasi pada penelitian ini adalah diharapkan untuk melengkapi fasilitas terutama alat peraga penyuluhan dan alat periksa gigi (diagnostic set), memberikan pelatihan UKGM pada kader posyandu serta melakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi setiap tiga bulan sekali

Abstrak:

---