Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 42427 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Trihardini Sri Rejeki Astuti; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Purnawan Junadi, Mieke Savitri, Enny Ekasari, Doni Arianto
T-5269
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nabila Rachelyca F; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Ede Surya Darmawan, Erni Eliwedi
Abstrak: Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) menjadi salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangai keluarga sehingga layanan yang diterima lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada kegiatan dalam gedung. Kunjungan keluarga yang dilakukan menggunakan 12 indikator PHBS. Namun hingga awal Oktober tahun 2018 tercatat baru 26,80% keluarga yang sudah didata oleh Puskesmas dari target 100% di tahun 2019. Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten merupakan provinsi dengan angka pendataan tertinggi nasional namun angka cakupan kunjungannya rendah yaitu kurang dari 50% (<50 %). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan kegiatan pendataan keluarga PISPK di Puskesmas menggunakan pendekatan input-proses-output dan desain studi literature review. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan sumber daya, dana, sarana dan prasarana, serta metode yang digunakan belum memadai sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai rencana, minimnya keterlibatan lintas sektor, pelaksanan pendataan yang bermasalah, dan kegiatan penilaian yang tidak dilakukan rutin. Sehingga perlu adanya keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari seluruh petugas Puskesmas untuk mempengaruhi keterlibatan lintas sektoral dalam menyelesaikan hambatan kegiatan pendataan PIS-PK. Kata kunci: hambatan, input-proses-output, PIS-PK. The Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK) is one of many way for Puskesmas to increase the reach of targets and increase access to health services in the working area by visiting families so that the services received are more comprehensive and not only focus on indoor activities. Family visits were carried out using 12 PHBS indicators. However, as of early October 2018, only 26.80% of families had been recorded by Puskesmas from the target of 100% in 2019. North Sumatera, West Java, Central Java, East Java, and Banten province were the provinces with the highest national data collection but their coverage rates visits were low at less than 50% (<50%). . This study aims to analyze the barriers of PIS-PK family data collection activities at the Puskesmas using the input-process-output approach with literature review study. The results showed the availability of resources, funds, facilities and infrastructure, as well as the methods used were inadequate so that activities did not go according to plan, lack of cross-sector involvement, implementation of problematic data collection, and assessment activities that were not carried out routinely. So there is a need for high involvement and commitment from all Puskesmas staff to influence cross sectoral involvement in resolving the barriers to PIS-PK data collection activities. Keywords: barriers, input-process-output, PIS-PK
Read More
S-10370
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Winasty Amilia; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Surya Ede Darmawan, Rahmawati
S-6415
Depok : FKM-UI, 2011
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ratna Indra Sari; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achadi, Dadan Erwandi, Mundiharno, Purwati
Abstrak: Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmen peserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Uji validitas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwa implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalan dengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja, namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap. Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masih mengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaan pedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin dengan baik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksana kurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan: implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala. Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM, sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.
Kata kunci : implementasi kebijakan; Kader JKN-KIS; sektor informal

The JKN-KIS Cadre Program was established to increase membership growth and increase the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. The purpose of this research is to analyze the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 with in-depth interview technique, observation and document review using Van Meter and Van Horn policy implementation theory. Test validity through a source and method triangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standards and targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximized and the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems, application technology systems, and information dissemination are still constrained. Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not been maximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN-KIS Human Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementers is not supportive and the economic, social and political environment has not fully supported the implementation of the KKD-KIS Cadre program. Conclusion: The implementation of JKN-KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The need for improvement of standards and targets, information systems, communication, human resources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIS cadre program.
Keywords: policy implementation; JKN-KIS Cadre; the informal sector
Read More
T-5291
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Siti Khoirun Nisa; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Sandi Iljanto, Henny Herlina, Munthe
Abstrak: Penelitian ini membahas tentang analisis kepatuhan minum metadon diklinik metadon Kota Tangerang Banten dengan pendekatan teori Health Belief Model (HBM) tahun 2014. Kepatuhan minum metadon ini dianalisis berdasarkanenam komponen Health Belief Model yaitu Perceived susceptibility (persepsi kerentanan), perceived seriousness (persepsi keseriusan), perceived benefits (persepsi manfaat), perceived barriers (persepsi hambatan), cues to action (isyaratuntuk bertindak) dan self efficacy (keyakinan diri). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi kerentanan terhadap heroin masih dirasakan meskipun pasien sudah minum metadon, persepsi keseriusan akibat penggunaan heroin membuat pasien patuh minum metadon, demikian juga dengan persepsi manfaat yang dirasakan oleh pasien setelah minum metadon membuat pasien tetap bertahan dalam pengobatan ini. Hambatan terbesar yang dirasakan pasien untuk tetap patuh minum metadon adalah karena masih sering bertemu dengan teman pengguna. Faktor pelayanan yang baik, nasihat orang terdekat seperti orang tua, anak serta keinginan untuk sembuh merupakan suatu isyarat yang dirasakan pasien untuk patuh minum metadon. Demikian juga dengan keyakinan diri untuk bisa terbebas dari heroin dengan terus mengikuti program metadon juga diungkapkan oleh pasien. Kata Kunci :Metadon, Kepatuhan. Health Belief Model
This study discusses the compliance analysis of drinking methadone inmethadone clinics in the city of Tangerang Banten with theory approach Health Belief Model (HBM) in 2014. Adherence to drink methadone is analyzed basedon six components of the Health Belief Model, namely Perceived susceptibility,perceived seriousness, perceived benefits, perceived barriers, cues to action (cueto action) and self-efficacy. This study used qualitative research methods toconduct in-depth interviews, document review and observation.Research shows that perceptions of susceptibility to heroin is still felt eventhough the patient was taking methadone, heroin use due to the perception of theseriousness of making adherent patients taking methadone, as well as perceptions of the benefits experienced by patients after drinking methadone made in the treatment of patients survive this. The biggest obstacle is perceived to remainadherent patients taking methadone is because they are often met with the user'sfriends. Knowledge, good service, the nearest such counsel parents, children andthe desire to heal a perceived cues to adherent patients taking methadone. Likewise, the confidence to be free of heroin with a methadone program also continues expressed by patients. Key words: Methadone, Compliance. Health Belief Model
Read More
T-4124
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Widya Precillia Sakul; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Rahmawati, Prawito
Abstrak:
Pemerintah menegaskan seluruh kementerian, lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, bertujuan menerapkan konsep pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata pemerintahan yang baik (good governance), secara umum sebagai hal penting dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dalam menilai capaian pelayanan berkualitas, maka dilakukan pengukuran melalui pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang hasil nilainya disebut Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai tolak ukur dalam perbaikan secara berkelanjutan (PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dari masukan (Input), pemenuhan harapan masyarakat, proses dan hasil penerapan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di RSUD KiSA Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengukur penyelenggaraan layanan yang dilakukan oleh petugas/sdm pemberi layanan publik dan kepada pengguna layanan (masyarakat). Metode penelitian dilakukan menggunakan survei dan observasional, metode ini dipakai karena merupakan tipe penelitian yang menggunakan analisis terhadap data dukung dan mendapatkan pendapat dari pengguna layanan kesehatan dengan mengukurnya secara likert scale (skala likert) dilanjutkan dengan menggunakan penilaian menggunakan PEKPPP sesuai Kepmen PANRB No. 1 Tahun 2022. Pengumpulan sampel pada petugas pelayanan publik dilakukan dengan metode expert sampling (sampel atas dasar keahlian) dan pengguna layanan menggunakan metode quota sampling (sampel kuota). Pelaksanaan pelayanan publik di RSUD KiSA Kota Depok telah lebih baik dari tahun ke tahun, sejalan dengan pendapat penerima layanan terhadap sikap responsif dan loyal dari pemberi/penyelenggara layanan, telah memberikan dukungan hasil terhadap rumah sakit dengan kategori indek pelayanan publik  Sangat Baik (A-).  Dukungan lainnya yaitu pemberian penghargaan bagi pelaksana layanan yang berprestasi, namun perlu peningkatan terhadap Sarpras dan Standar Pelayanan yang transparan untuk meningkatkan kategori menjadi pelayanan prima. Penggunaan instrumen ini membantu dalam monitoring dan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk reformasi birokrasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah khususnya pada layanan publik. Namun pelaksanaannya ini akan mendapatkan hasil maksimal jika menggunakan tipe instrumen dengan Kode A yaitu penilaian layanan secara luring, untuk melihat secara nyata bukti fisik di lapangan. 

The government emphasized that all ministries, institutions (K/L) and regional governments (Pemda) have committed to implementing the bureaucratic reform process, aiming to implement the concept of clean government and good governance, in general as important things in providing the best service to the community. To measure the success of bureaucratic reform in assessing the achievement of quality services, measurements are carried out through the implementation of Monitoring and Evaluation of Public Service Delivery Performance (PEKPPP) whose results are called the Public Service Index (IPP) as a benchmark for continuous improvement (PermenPAN-RB Number 29 of 2022). This study aims to determine the description of input, fulfillment of community expectations, the process and results of implementing Public Service Standards at the KiSA Hospital in Depok City. This study uses a descriptive quantitative approach to measure the provision of services carried out by officers/human resources providing public services and to service users (the community). The research method used survey and observational, this method is used because it is a type of research that uses analysis of supporting data and obtains opinions from health service users by measuring it using a Likert scale (Likert scale) followed by using an assessment using PEKPPP according to the Decree of the Minister of PANRB No. 1 of 2022. Sample collection on public service officers is carried out using the expert sampling method (samples based on expertise) and service users using the quota sampling method (quota samples). The implementation of public services at the KiSA Hospital in Depok City has improved from year to year, in line with the opinions of service recipients regarding the responsive and loyal attitude of service providers/organizers, has provided support for the results of the hospital with a Very Good public service index category (A-). Other support is the provision of awards for service implementers who excel, but it is necessary to improve transparent Sarpras and Service Standards to increase the category to excellent service. The use of this instrument helps in monitoring and evaluating the performance accountability system of government agencies, for bureaucratic reform, and the government's internal control system, especially in public services. However, the implementation will get maximum results if using the type of instrument with Code A, namely offline service assessment, to see real physical evidence in the field.
Read More
T-7456
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Veronika Maria Yulianti Bara Bai; Pembimbing: Ede Surya Darmawan, Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Zakiah, Elin Herliana
Abstrak: Pemerintah telah berupaya mencegah dan mengurangi angka kejadian penyakit dengan Inpres No.1 Tahun 2017 tentang GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Kota Depok tahun 2019. Desain penelitian ini adalah cross-sectional dan data dikumpulkan dari 30 Puskesmas di Kota Depok. Analisis data statistik univariat dengan distribusi frekuensi, analisis bivariat menggunakan chi-square dan analisis multivariat dengan korelasi logistik Hasil penelitian menunjukkan 83,3% Puskesmas melaksanakan sosialisasi GERMAS dan edukasi sehat, 100% Puskesmas melakukan penyuluhan ASI ekslusif, 83.3 % Puskesmas melakukan kegiatan deteksi dini penyakit, IVA dan Ca mammae dan 80% Puskesmas melakukan kegiatan sosialisasi gemar aktivitas fisik. Ketersediaan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Kota depok memadai, namun belum adanya petunjuk pelaksana/SK dari Dinas Kesehatan maupun SK Kepala Puskesmas untuk pelaksanaan GERMAS di Puskesmas. Saat ini petunjuk pelaksana yang dipakai sebagai pedoman kegiatan GERMAS masih mengikuti Perwal yang ada. Perencanaan dan pengorganisasiannya belum mempunyai roadmap pelaksanaan GERMAS di Puskesmas dan 70 % Puskesmas pengawasannya baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara sarana dan prasarana terhadap kegiatan GERMAS (p-value<0,05). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan terhadap kegiatan GERMAS (p-value >0,05) dan terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan pelaksanaan GERMAS . Analisis multivariat menunjukkan faktor yang dominan mempengaruhi kegiatan GERMAS adalah pengawasan. Puskesmas diharapkan meningkatkan sosialiasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan GERMAS.
Read More
T-5826
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Atikah Khairunnisa; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Ascobat Gani, Vika Wahyudi Anggiri, Fikri Firdaus
Abstrak:
Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki permasalahan terkait fragmentasi data di Indonesia. Kementerian Kesehatan melalui Permenkes No. 24 Tahun 2022 telah mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengimplementasikan rekam medis elektronik terintegrasi dengan batas waktu 31 Desember 2023. Hingga saat ini terdapat 4.000 Puskesmas yang belum mengimplementasikan RME sesuai peraturan dari 10.200 Puskesmas sasaran. Salah satu penyebab yaitu kurangnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. Padahal RME dipercaya menjadi salah satu perkembangan teknologi informasi yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling yang terdiri dari DTO Kemenkes, Kepala Puskesmas, Tenaga Kesehatan dan Penanggung Jawab Rekam Medis. Data yang dikumpulkan berupa data primer meliputi hasil pengumpulan data dan data sekunder melalui telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM di lokasi penelitian telah siap dari segi pengetahuan, keterlibatan, manajemen dan keselarasan organisasi. Namun, Puskesmas diketahui belum siap dalam aspek keuangan, teknologi, operasional. Kesimpulan penelitian adalah dibutuhkan langkah strategi yang tepat untuk melakukan pengelolaan RME yang interoperabel dan meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.

Electronic Medical Records (EMR) are one of the efforts to address the issue of data fragmentation in Indonesia. The Ministry of Health, through Ministerial Regulation No. 24 of 2022, has mandated all healthcare facilities to implement integrated electronic medical records by December 31, 2023. Currently, there are 4,000 Community Health Centers that have not implemented EMR as required, out of a target of 10,200 Community Health Centers. One of the main causes is the lack of readiness of the involved human resources (HR). In fact, EMR is believed to be one of the significant advancements in information technology for improving the quality of healthcare services. The research was conducted using a qualitative method with a descriptive study type. Research informants were determined using purposive sampling method, consisting of DTO Ministry of Health, Heads of Community Health Centers, Healthcare Workers, and Medical Records Officers. The collected data included primary data from data collection and secondary data through document review. The result of study indicate that the human resources at the study location are ready in terms of knowledge, engagement, management, and organizational alignment. However, the Community Health Centers is found to be unprepared in aspects of finance, technology, and operations. The study concludes that appropriate strategic steps are needed to manage the interoperable EMR (Electronic Medical Records) and improve its quality continuously.
Read More
T-7016
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Uswatun Hasanah Sriyadi; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Enny Ekasari
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program kesehatan dan olahraga padaPegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kerja Pemerintah Kota Depok tahun 2015dengan melakukan analisis pada penggunaan input dan proses sehingga dapatmempengaruhi pencapaian target program kesehatan dan olahraga. Desainpenelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan denganmelihat komponen input (peraturan, sumber daya manusia, sumber dayakeuangan, danfasilitas) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi) dalam pelaksaan program. Datadikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada stakeholder, pelaksana, danpeserta. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui telaah dokumen terhadapdokumen-dokumen program. Temuan dari penelitian ini adalah dari sisi inputbelum ada peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan belumtersedia anggaran untuk media promosi program.
Kata Kunci :Evaluasi program; Kesehatan dan olahraga; Variabel input dan proses; KotaDepok.
Read More
S-9296
Depok : FKM UI, 2017
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Siska Yenny; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Rina Fitri Anni B
S-4903
Depok : FKM-UI, 2007
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive