Abstrak: Akreditasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah meningkatkan pelayanankesehatan puskesmas yang bermutu dan berkesinambungan. Malcolm Baldrige sebagaikerangka kerja ekselen untuk evaluasi sistem pelayanan kesehatan dengan menilai diridan memperbaiki mutu organisasi. Penelitian ini menggunakan kuesioner MalcolmBaldrige dan bab 7 (tujuh) akreditasi Permenkes yaitu layanan klinis berorientasi pasienuntuk mengetahui gambaran mutu layanan layanan klinis rawat jalan puskesmasakreditasi dan non akreditasi dan mengetahui hubungan kepemimpinan, strategi, fokuspasien, manajemen pengetahuan dan informasi, fokus staf dan proses kerja dengan hasil.Penelitian kuantitatif dengan skoring Malcolm Baldrige, sampel penelitian sebanyak126 responden dengan teknik purposive sampling. Hasil skor Malcolm Baldrigediperoleh skor rata-rata A-D-L-I (approach-deployment-learning-integration) dan Le-T-C-I (level-trend-comparison-integration) < 30%. Kedua jenis puskesmas berada padalevel kinerja poor. Puskesmas akreditasi berada pada kriteria early result dan nonakreditasi dengan kriteria early development. Kepemimpinan, strategi, fokus pasien,informasi dan analisis, fokus staf, dan proses mempunyai hubungan signifikan denganhasil layanan klinis rawat jalan. Puskesmas belum banyak dokumentasi layanan klinisrawat jalan, pendekatan belum optimal, perbaikan bila ada masalah dan belumterintegrasi antar unit layanan. Puskesmas akreditasi dan non akreditasi perlumeningkatkan mutu layanan klinis rawat jalan dan mengevaluasi diri dengan kerangkakerja ekselen Malcolm Baldrige.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berkas klaim pasien rawat inapBPJS Kesehatan di RSUD Tanah Abang yang terlambat dalam penyelesaianklaim. Adanya penangguhan pembayaran klaim pending pasien JKN sebesarRp154,073,700 oleh BPJS Kesehatan terhadap RSUD Tanah Abang akibat adanyaberkas yang pending, menyebabkan kejadian tunda bayar. Penundaan pembayaranklaim idealnya tidak terjadi apabila berkas klaim dapat dikelola dengan baik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancaramendalam, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian yang dilaksanakan padabulan Mei-Juni 2018 ini, menemukan bahwa proses pengelolaan berkas klaimsudah baik, namun dalam setiap tahapan proses pengelolaan klaim masih terdapatkekurangan yang terjadi baik dari segi teknis, SDM, sistem informasi, dan saranaprasarana. Saran bagi RSUD Tanah Abang adalah untuk melakukan pengawasandalam proses pengelolaan berkas klaim dan pemenuhan kebutuhan dalam prosespengelolaan berkas klaim.

---

Based on I Presidential Regulation number 72 of 2012 states that theNational Health System is a health management organized by all components ofthe Indonesian nation in an integrated and mutually supportive to ensure theachievement of the highest degree of public health as a manifestation of thewelfare of society according to the 1945 Constitution. This research is motivatedby the claim file of inpatient BPJS Kesehatan in RSUD Tanah Abang which is latein the settlement of the claim. The existence of suspension of payment claimspending JKN patients amounting to Rp154,073,700,- by BPJS Health to RSUDTanah Abang due to the pending file, causing the delay event. The defaultpayment claim delay does not occur if the claim file can be properly managed.This research uses qualitative approach with in-depth interview method,document review, and observation. The research, conducted in May-June 2018,found that the claims file management process was good, but in every stage ofclaims management process there were still deficiencies in terms of technical,human resources, information system, and infrastructure. Suggestion for RSUDTanah Abang is to conduct supervision in the process of claim file managementand fulfillment requirement in process of claim file management.

Abstrak: Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM),merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat esensial yang dilaksanakan olehPuskesmas. Akreditasi Puskesmas adalah bentuk program menjaga mutu dan bentukstandarisasi terhadap pelayanan Puskesmas agar dapat memberikan pelayananberkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan pada bulan April-Mei 2018, bertujuan untuk melihat pengaruh akreditasi terhadap kinerja puskesmaskhususnya pada Penyelenggaraan Program P2PTM. Hasil penelitian, secara umumOutput penyelenggaraan program P2PTM pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi. Kegiatan kemitraan dan dana ygbersumber dari masyarakat belum berjalan, Skrining Iva test dan CBE dan skrining DMmasih sekitar 5%, hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangefektifnya pemberdayaan masyarakat. Komponen Input SDM, dana, sarana danpetunjuk Pelaksanaan belum memadai. Komponen Proses perencanaan (P1),Pengorganisasian dan penggerakkan (P2) pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi, P3 sudah berjalan walaupun belumoptimal di beberapa Puskesmas. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor dan upayapemberdayaan masyarakat untuk mendukung Program P2PTM. Perlu mendorongPuskesmas untuk meningkatkan pennerapan Manajemen Puskesmas dan melakukanContiniously Quality Improvement untuk mencapai peningkatan kualitas sebagai tujuanutama Akreditasi Puskesmas.

Abstrak: Masuknya Penyakit Tidak Menular sebagai salah satu target dalam SustainableDevelopment Goals (SDGs) 2030,mengisyaratkan bahwa PTM secara global telahmendapatkan perhatian khusus yang menjadi prioritas nasional. Salah satu cara dalamprogram pengendalian PTM adalah melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu(Posbindu) PTM. Puskesmas Kecamatan Setiabudi dalam menjalankan skrining melaluiPosbindu PTM menerapkan Permenkes No.43 tanu 2016 tentang standar pelayananminimal bidang kesehatan yaitu setiap warga usia 15-59 tahun mendapatkan skriningsesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yangberhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM di wilayah kerja PuskesmasKecamatan Setiabudi Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah cross sectional denganpendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu warga usia 15-59 tahun dengansampel 145 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan ujiRegresi Logistik Sederhana. Hasil penelitian adalah warga yang memanfaatkanPosbindu PTM sebanyak 57,9%. Variabel yang berhubungan dengan pemanfaatanPosbindu PTM adalah jenis kelamin (p=0,026) OR=2,856, pekerjaan (p=0,024)OR=2,382, pengetahuan (p=0,010) OR=2,553, akses ke Posbindu PTM (p=0,013)OR=2,748, ketersediaan sarana Posbindu PTM (p=0,012) OR=2,567, dukungankeluarga (p=0,037) OR=2,153, dukungan petugas kesehatan (p=0,004) OR=2,825,dukungan kader (p=0,000) OR=6,970, kebutuhan akan Posbindu PTM (p=0,035)OR=2,397. Variabel yang paling dominan adalah dukungan kader OR= 4,680 (95% CI2,2-10,8). Kesimpulan penelitian ini adalah dukungan kader menjadi faktor yang palingdominan dalam pemanfaatan Posbindu PTM.

---

The introduction of Non-Communicable Diseases as one of the targets inSustainable Development Goals (SDGs) 2030, suggests that PTM globally has gainedspecial attention which is a national priority. One of the ways in PTM control programis through Posbindu PTM. Public Health Center Setiabudi in running screening throughPosbindu PTM apply Permenkes No.43 in 2016 about minimum service standard ofhealth field that every citizen age 15-59 year get standard screening. This study is aimedat determining the factors associated with the utilization of Posbindu PTM in theworking area of Setiabudi Pubic Health Center in 2018. The design of study is crosssectional with quantitative approach. The population of this study is citizens age 15-59years with the samples are 145 people. The data analysis are Chi Square test and SimpleLogistic Regression test. Result of the study is the people who utilize active PosbinduPTM is 57,9%. Variables related to the utilization of Posbindu PTM that gender (P =0.010) OR = 2,382, knowledge (p = 0,010) OR = 2,553, access to Posbindu PTM (p =0,013) OR = 2,784, family support (P = 0,037) OR = 2,153, the support of healthworkers (p = 0,004) OR = 2,825, cadre support (p = 0,000) OR = 6,970, needs willPosbindu PTM (p = 0.035) OR = 2,397. The most dominant variable is cadre supportOR = 4,680 (95% CI 2,2-10,8). The conclusion is cadre support become the mostdominant factor in the utilization of Posbindu PTM.

Abstrak: Posbindu PTM merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikanpenyakit tidak menular melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam deteksi dinifaktor risiko penyakit tidak menular. Cakupan kunjungan masyarakat ke Posbindu PTMdi Kota Bogor pada tahun 2017 hanya 12,96% belum mencapai target yang diharapkanyaitu 30%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kegiatanPosbindu PTM di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam,Focus Group Discussion (FGD), telaah dokumen dan observasi. Informan penelitianterdiri dari 11 informan wawancara mendalam dan 24 informan FGD. Observasidilakukan di 2 Posbindu PTM di Puskesmas Mekarwangi dan Puskesmas Cipaku. Hasilpenelitian berdasarkan aspek standar dan tujuan kebijakan sudah cukup mendukungnamun untuk sasaran peserta Posbindu PTM belum semua informan mengetahui, aspeksumber daya manusia tenaga dan kompetensi kader masih kurang, anggaran berasal daridana APBD dan BOK, sarana prasana sudah cukup memadai namun untuk media promosipreventif masih kurang, aspek komunikasi antar pelaksana kegiatan sudah terjalin namunbelum efektif terutama pada penyebaran informasi mengenai sasaran dan jadwal kegiatan,aspek karakteristik badan pelaksana untuk hubungan dan proses koordinasi sudah terjalinnamun belum optimal terutama kordinasi tugas antar kader, aspek sikap pelaksanapetugas sudah cukup baik namun sikap dan motivasi kader masih kurang belum semuanyaterlibat aktif pada kegiatan, aspek dukungan lingkungan sosial belum optimal hadirnyatokoh masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan, dukungan dana sudah cukupmendukung dari bantuan masyarakat, dan dukungan politik dari pemerintah daerah sudahcukup baik dengan dikeluarkannya SK Walikota. Rekomendasi perlu adanya refreshingkader dengan melakukan studi banding ke Posbindu terbaik, pelatihan secara berkala danperekrutan kader baru, pemberian reward atau pemilihan kader teladan dan PosbinduPTM terbaik, peningkatan kerja sama lintas sektor lembaga pendidikan, pemerintah danswasta.

---

Non Communicable Disease Integrated Service Post (NCDISP) is one of the efforts toprevent and control non-communicable diseases by using, will also change the language.The coverage of the community to NCDISP in 2017 only 12.96% has not reached theexpected target of 30%. This study aims to find out how the implementation of NCDISPactivities in the city of Bogor. The method used is in-depth interviews, Focus GroupDiscussion (FGD), study documents and observations. The research informants consistedof 11 informant interviews and 24 FGD informants. Observations were conducted at 2NCDISP at Mekarwangi Health Center and Cipaku Health Center. The results of researchbased on the aspects of standards and objectives that exist but still for the targetparticipants NCDISP not all information, resources and energy resources cadres are stilllacking, funds come from APBD and BOK funds, facilities are quite adequate yet forpreventive media campaign less, communication aspect between executor of activity hasnot been established but not yet effective especially at disseminating information abouttarget and schedule of activity, executor body aspect for relationship and process whichhave been intertwined but not optimal especially for duties among cadres, and others.good but the attitude and motivation of the cadres are still less actively involved activelyin the activities, the social environment is not optimally the presence of communityfigures at the time of implementation of activities, The amount of funds is enough supportfrom the public assistance, and funds from the local government is quite good with theissuance of SK Mayor. Suggestions need to be refreshed by doing cadres by conductingcomparative studies to the best NCDISP, online training and recruitment of new cadres,reward prizes or selecting best cadres and NCDISP, enhancing education, governmentand private sector cooperation.

Abstrak: Peraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telah ditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untuk melaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untuk melakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat dan mengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanya diberikan Surat Tanda Registrasi (STR). Selain itu kebijakan juga telah memisahkan kesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap konten kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isi kebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengan kondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakan terkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatan masyarakat.
Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuah profesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakan tidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan pada ranah profesi bukan syarat kelulusan (exit exam). Solusi STR bagi tenaga kesehatan masyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatan lingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.

---

Regulations on health workers have been scattered in various laws and regulations, therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating Health Manpower. As a profession that has been established by law requires public health workers to implement what is saved according to the content / content of the policy. The content of policies related to public health personnel, among others, the obligation to register before doing the profession praxis in the community and to take the competency exam as a condition of registration of the registration which later on is given the Registration Certificate (STR). In addition, the policy has also separated the environmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher is interested to conduct policy evaluation especially to policy content related to public health worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected using retrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in the field, related policy review literature, theories about public health sciences and the views of public health experts. The result of the research is known that health workers deserve to be called as a health profession in accordance with policy content. The competency test carried out does not violate the policy content during the competency test conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for public health personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of Health Regulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health from public health groups is not found in the literature.

Abstrak: Kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih kurang. 18.5% bangunanPuskesmas rusak sedang hingga berat dan 26.3% puskesmas memiliki kelengkapan alatkurang dari 40%. 40.9% tidak memiliki ruang tunggu, dan 22.3% tidak memiliki airbersih. Penelitian di PKM UI Tahun 2013 menunjukkan hasil 45% puas akan pelayanankesehatan di PKM UI, yaitu 57% puas pada tangible, 52% pada assurance, 43% padareliability, 42% pada empathy, dan 45% pada tangible. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelayanan kesehatan yang ada di layanandokter umum Klinik Satelit UI Tahun 2018. Design penelitian ini adalah kuantitatifdengan responden 160 mahasiswa UI yang baru saja menggunakan pelayanan kesehatandi layanan dokter umum Klinik Satelit UI. Diteruskan dengan penelitian kualitatifdengan metode wawancara mendalam kepada provider.Hasil penelitian menunjukkan 96% mahasiswa memiliki persepsi baik terhadapkualitas pelayanan kesehatan di layanan dokter umum Klinik Satelit UI, yaitu 86.9%pada tangible, 73.8% pada reliability, 77.5% pada responsiveness, 80.7% padaassurance, dan empathy 73.3%. Harapan mahasiswa tertinggi pada reliability, yaitu98.6%. Beberapa hal yang belum memenuhi harapan mahasiswa dan memiliki prioritastinggi adalah prosedur pelayanan, kegiatan administrasi, sikap petugas, dan kecakapanperawat dalam menjalankan tugas. Disarankan untuk mempertegas prosedurpendaftaran terutama bagi mahasiswa yang tidak membawa lengkap syarat pendaftaranawal, membuat sistem registrasi online atau menerima siswa magang, menerapkanbudaya pelayanan 5S, dan terus mengusahakan pembuatan sistem antrian monitor ataumenerapkan proses pemanggilan pasien seperti sistem monitor antrian.

Abstrak: Permenkes No. 17 Tahun 2017 ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 6 Tahun 2016 khususnya poin ldquo;memfasilitasi pengembangan industri alat kesehatan alkes rdquo;. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan industri alkes dalam negeri khususnya dalam mencapai tujuan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen serta studi literatur mengenai kebijakan terkait, dan data sekunder melalui dokumen perizinan alkes di Kementerian Kesehatan, dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian mendapatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan; adanya kekurangan pada aspek SDM pada variabel sumber daya; disposisi dari pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai; dan struktur birokrasi yang masih terkendala pada koordinasi antar lintas sektoral. Disposisi merupakan variabel yang paling berpengaruh, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini ditunjukkan dengan tercapainya tujuan kebijakan dalam meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor.

---

Regulation of Minister of Health number 17 year 2017 was designated as a follow up to Presidential Instruction number 6 year 2016 in particular pointed to facilitate the development of medical devices industry . One of its objectives is to increase the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. This study aimed to find out how the implementation of domestic medical devices industrial development policy especially in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices.
The research method used was qualitative research method with primary data through in depth interview, observation and document review and literature study regarding related policy, and secondary data through Ministry of Health medical devices approved database, with variables communication, resources, disposition and bureaucratic structures.
The result of the research showed that communication has been done by the policy implementers lack of human resource aspects in resource variables disposition of policy implementers so that the objectives of the policy can be achieved and bureaucratic structures that are still constrained on inter sectoral coordination. Disposition is the most influential variable, the attitude of the policy implementers in implementing this policy is indicated by the achievement of policy objectives in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices.