Abstrak: Penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular yang masih menjadi penyebab utama masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Beban penyakit tuberculosis semakin bertambah seiring meningkatnya penemuan kasus TB MDR (Tuberkulisi Resistant Obat Ganda). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor resiko yang berhubungan dengan peningkatan prevalensi kejadian TB MDR di Kabupaten Brebes Tahun 2011-2018. Desain penelitian ini adalah kasus kontrol dengan populasi seluruh pasien tuberkulosis dewasa di Kabupaten Brebes tahun 2017. Jumlah sampel kasus 46 dan jumlah sampel kontrol adalah 92.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktorfaktor resiko yang berpengaruh terhadap peningkatan prevalensi kejadian TB-MDR di Kabupaten Brebes Tahun 2011-2017 adalah kepatuhan minum obat (OR 6,7; 95%CI 2,2-19,7), Riwayat pengobatan TB sebelumnya (OR 5,3; 95%CI 1,2-14,1), dan kesesuaian dosis/obat (OR 5,2; 95%CI 1,2-22,8).Penyuluhan atau KIE kepada pasien, keluarga dan atau PMO tentang pentingnya kepatuhan minum obat dan konsekuensi yang timbul akibat dari ketidakpatuhan minum obat sangat penting untuk mengendalikanpeningkatan kejadian TB MDR.

---

Tuberculosis is a contagious disease that is still the main cause of public health problems in Indonesia. The burden of tuberculosis is on the rise with the rise of MDR TB (Tuberculosis Resistant Drug Double) cases. This study aims to determine the risk factors associated with increasing the prevalence of MDR TB incidence in Brebes District Year 2011-2018. The design of this study was a control case with a population of all adult tuberculosis patients in Brebes District by 2017. The number of case samples 46 and the number of control samples was 92.
The results showed that risk factors had an effect on increasing the prevalence of MDR-TB incidence in Brebes Regency 2011-2017 is medication adherence (OR 6.7, 95% CI 2.2-19.7), previous TB treatment history (OR 5.3, 95% CI 1.2-14.1), and dose conformity / drug (OR 5,2; 95% CI 1,2-22,8). Counseling to patients, families and / or PMOs on the importance of medication adherence and the consequent consequences of non-adherence to taking medication is essential to control the incidence of MDR TB.

Abstrak: Masuknya Penyakit Tidak Menular sebagai salah satu target dalam SustainableDevelopment Goals (SDGs) 2030,mengisyaratkan bahwa PTM secara global telahmendapatkan perhatian khusus yang menjadi prioritas nasional. Salah satu cara dalamprogram pengendalian PTM adalah melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu(Posbindu) PTM. Puskesmas Kecamatan Setiabudi dalam menjalankan skrining melaluiPosbindu PTM menerapkan Permenkes No.43 tanu 2016 tentang standar pelayananminimal bidang kesehatan yaitu setiap warga usia 15-59 tahun mendapatkan skriningsesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yangberhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM di wilayah kerja PuskesmasKecamatan Setiabudi Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah cross sectional denganpendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu warga usia 15-59 tahun dengansampel 145 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan ujiRegresi Logistik Sederhana. Hasil penelitian adalah warga yang memanfaatkanPosbindu PTM sebanyak 57,9%. Variabel yang berhubungan dengan pemanfaatanPosbindu PTM adalah jenis kelamin (p=0,026) OR=2,856, pekerjaan (p=0,024)OR=2,382, pengetahuan (p=0,010) OR=2,553, akses ke Posbindu PTM (p=0,013)OR=2,748, ketersediaan sarana Posbindu PTM (p=0,012) OR=2,567, dukungankeluarga (p=0,037) OR=2,153, dukungan petugas kesehatan (p=0,004) OR=2,825,dukungan kader (p=0,000) OR=6,970, kebutuhan akan Posbindu PTM (p=0,035)OR=2,397. Variabel yang paling dominan adalah dukungan kader OR= 4,680 (95% CI2,2-10,8). Kesimpulan penelitian ini adalah dukungan kader menjadi faktor yang palingdominan dalam pemanfaatan Posbindu PTM.

---

The introduction of Non-Communicable Diseases as one of the targets inSustainable Development Goals (SDGs) 2030, suggests that PTM globally has gainedspecial attention which is a national priority. One of the ways in PTM control programis through Posbindu PTM. Public Health Center Setiabudi in running screening throughPosbindu PTM apply Permenkes No.43 in 2016 about minimum service standard ofhealth field that every citizen age 15-59 year get standard screening. This study is aimedat determining the factors associated with the utilization of Posbindu PTM in theworking area of Setiabudi Pubic Health Center in 2018. The design of study is crosssectional with quantitative approach. The population of this study is citizens age 15-59years with the samples are 145 people. The data analysis are Chi Square test and SimpleLogistic Regression test. Result of the study is the people who utilize active PosbinduPTM is 57,9%. Variables related to the utilization of Posbindu PTM that gender (P =0.010) OR = 2,382, knowledge (p = 0,010) OR = 2,553, access to Posbindu PTM (p =0,013) OR = 2,784, family support (P = 0,037) OR = 2,153, the support of healthworkers (p = 0,004) OR = 2,825, cadre support (p = 0,000) OR = 6,970, needs willPosbindu PTM (p = 0.035) OR = 2,397. The most dominant variable is cadre supportOR = 4,680 (95% CI 2,2-10,8). The conclusion is cadre support become the mostdominant factor in the utilization of Posbindu PTM.

Abstrak: Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikanpelayanan yang bermutu sesuai dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak Januari 2015 di Kabupaen Brebesdiberlakukan pola keuangan BLUD dengan sistem holding salah satunya di UPTDPuskesmas Banjarharjo melalui Peraturan Bupati No.91 Tahun 2014 tentang Pola TataKelola BLUD UPTD Puskesmas Banjarhajo. Silpa dari tahun ke tahun di UPTDPuskesmas Banjarharjo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan menggali lebih dalam hambatan dan kendala mengenaiImplementasi Pola Keuangan dengan sistem holding di UPTD Puskesmas Banjarharjotahun 2018. Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Banjarharjo dan 9 puskesmasdi bawahnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan datadilaksanakan dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan terdiridari 11 orang pejabat keuangan BLUD yang terdiri dari 1 orang KPA, 1 orang PPK dan9 orang PPTK. Penelitian ini menunjukan hambatan dan kendala implementasi polakeuangan BLUD dengan sistem holding dikarenakan belum konsistennya informasiyang diberikan, SDM yang belum kompeten dan masih kurangnya tenaga akuntansiserta sikap para pelaksana yang tidak mendukung kebijakan tersebut. Dinas KesehatanKabupaten Brebes diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan danevaluasi dengan pihak BLUD dan membentuk tim khusus guna menanganipermasalahan di BLUD UPTD Puskesmas, melakukan diklat keuangan bagi bendaharaBLUD dan Puskesmas. Sedangkan UPTD Puskesmas Banjarharjo diharapkanmeningkatan monitoring baik ke puskesmas maupun terhadap staf dalam pelaksanaanpola keuangan BLUD, Memberikan pengarahan pada staf, Pengadaan tenaga akuntansidimasing- masing puskesmas.

Abstrak: Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayananpuskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuanroadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkanlangsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen,penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitassarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian iniadalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisiinput, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan pra-survei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan denganwawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwaketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaianakreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhankompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukanadalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumenserta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.

---

Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement publichealth centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public healthcenters in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of thefiling of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only uponappointment directly, without measuring the readiness of public health centers both interms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability ofresources includes human resources, funds and facilities infrastructure standardinstrument of accreditation of public health centers. The purpose of this research is toknow accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed theinput, process and output based on variable phase and readiness resources pre-accreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depthinterviews conducted with the review document. The results showed that the availabilityof funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centersaccreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of humanresource competency and the completeness of the documents is still low. A proposedrecommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperworkand do a self assessment regularly and scheduled.

Abstrak: Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus berkembang seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan dan status kehidupan sosial. Untuk meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan konsumen,pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk membenahi sistempelayanan yang bersifat layanan publik. Untuk mendukung program pembangunankesehatan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk BadanLayanan Umum (BLU) di setiap Puskesmas. Di kabupaten Bogor pada tahun 2017sudah ditetapkan 19 puskesmas untuk dilakukan penilaian adminsitratif sebagai syaratpenetapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penelitian ini bertujuanuntuk melihat kesiapan Puskesmas dari segi masukan yaitu sumber daya yang dimiliki,yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta peraturan untuk ditetapkan menjadiBLUD. Selain itu, dilakukan juga analisis untuk mengetahui bagaimana manajemenpuskesmas berupa proses pengaturan organisasi dan penetapan tujuan dalam persiapanpenetapan BLUD. Faktor luar puskesmas juga mempunyai pengaruh dalam kesiapanpuskesmas dalam penerapan BLUD. Dari hasil penelitian ini akan diketahui informasimendalam tentang kesiapan administratif penerapan BLUD Puskesmas, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses persiapan dalam penerapan BLUDPuskesmas di Kabupaten Bogor.

---

Public awareness of the importance of health continues to grow along with increasinglevels of education and social life status. To improve the quality of health services,comfortable, and consumer-oriented, the government as a healthcare provider isrequired to fix the service system that is public service. To support health developmentprograms by improving services to the community, a Local Public Service (BLU) isestablished in every Public Health (Puskesmas). In Bogor regency in 2017, there are 19public health centers have been set up for administrative assessment as a condition ofdetermination to become the Local Public Service Agency (BLUD). This study aims tosee the preparedness of Puskesmas in terms of input that is resources, namely human,budget, facilites, and regulations to be established into BLUD. In addition, analysis isalso conducted to find out how the management of puskesmas in the form oforganizational arrangement process and goal setting in preparation of the determinationof BLUD. The outside factors of the puskesmas also have an influence in the puskesmasreadiness in applying BLUD. From the results of this study will be known in-depthinformation about the administrative readiness of the application BLUD Puskesmas, aswell as any factors that hamper the preparation process in the application of BLUDPuskesmas in Bogor Regency.

Abstrak: Di Indonesia, saat ini mempunyai beban ganda dalam pembangunan di bidang kesehatandiantaranya adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sangat sulit untukmemberantas penyakit menular karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah.Imunisasi adalah salah satu tindakan yang dapat mencegah penyebaran penyakit ke wilayahlain dan terbukti sangat efektif dalam hal biaya, sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintahdalam bentuk Permenkes No.12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Penelitian inibertujuan untuk menggali lebih dalam tentang perencanaan program imunisasi berdasarkanpencapaian target Universal Child Immunization di Puskesmas Kabupaten Bandung denganmembandingkan antara Puskesmas UCI dengan Puskesmas non UCI dalam satu kecamatanyang sama. Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi deskriptif dengan analisis kualitatifmelalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa komponen perencanaan yang mempengaruhi tercapainya target UCI pada PuskesmasUCI dan Puskesmas non UCI adalah perencanaan SDM jumlah pegawai, motivasi, dankepemimpinan dan lingkungan. Saran yang diajukan untuk Dinas Kesehatan yaitu menambahjumlah pegawai di Puskesmas non UCI agar tidak ada alasan lagi mengenai keluhan bebankerja dan dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan tercapainya target UCI. Sedangkan saranbagi Puskesmas, khususnya Puskesmas non UCI dapat meningkatkan motivasi pegawai,meningkatkan sweeping dan mengatasi masalah lingkungan lainnya sehingga dapatmeningkatkan cakupan imunisasi dan mencapai target UCI di wilayah kerjanya.

Abstrak: Pemerintah Indonesia sejak 2014 menetapkan pengadaan obat melalui e-katalog, dan mewajibkan faskes pemerintah untuk melaksanakan kebijakan obat e-katalog untuk mendukung JKN. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi e-katalog obat di RSUD Pulangpisau tahun 2016. Data dikumpulkan melalui indepth interview, observasi dan telaah dokumen. Implementasi e-katalog obat belum berjalan dengan baik. Ditemukan masalah kekosongan obat karena distributor memprioritaskan Pulau Jawa, ketidak-tepatan rencana kebutuhan obat, kesulitan internet, pekerjaaan manual, minimnya dana, kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan obat e-katalog. Sulit untuk distributor menyediakan buffer sebagai solusi penyimpanan dan penjualannya, karena bisa tidak terjual. Disarankan perlunya komitmen penyedia, serta kesiapan dan ketersediaan obat sesuai dengan kontrak. Selain itu agar rumah sakit menyediakan koneksi internet yang stabil dan lebih cepat, membuat sistem informasi rumah sakit. Agar manajemen rumah sakit memperhatikan ketersediaan obat, tenaga dan sarananya, dan mengalokasi dana yang lebih besar, membuat instalasi farmasi sebagai unit sentral, membayar tagihan obat ke distributor sesuai term of payment, dan melaksanakan tata kelola sebagai UPT dinas kesehatan. Agar Dinas Kesehatan Pulangpisau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-catalog, membuat pelatihan pedoman perencanaan kebutuhan obat yang baik, pelatihan membuat rencana kebutuhan obat bagi petugas dinas kesehatan dan rumah sakit.

---

The Indonesian government has since 2014 set up drug procurement through e-catalogs, and requires government faciities to implement e-catalog drug policies. This study aimed to find out the implementation of e-catalog of drugs in RSUD Pulangpisau 2016. Data collected through indepth interview, observation and document review. The study found that e-catalog implementation faced many problems, i.e, drug stock out as the distributor prioritized Java, inaccurateness of the drug requirement planning, internet difficulties, manual work, the lack of needed funds and facilities for the e-catalog services. It was difficult for distributors to provide buffers as their storage and sales solutions, as they may not unsold. It is recommended that the drug providers committed and provide just enough drugs as stated in the contract. In addition, it is suggested that hospital provide a stable Internet connection, develop hospital information system. The management should pay attention to the availability of medicines, personnel and facilities, allocate more funds, make pharmaceutical installations as central units, pay the drug bills to the distributors according to the term of payment, and implement better governance. The district health office should monitor and evaluate the implementation of e-catalogs, provide training on good drug guideline, and drug requirement planning.

Abstrak: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yang lainnya. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

Minimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough.

Abstrak: Kondisi geografis dan akses yang sulit masih menjadi kendala dalamefektifitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di NTT yang menyebabkan munculnyamasalah 3T dan tingginya AKI dan AKB. Jalan keluar yang ditempuh antara lainadalah Revolusi KIA NTT dengan penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK).Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pemanfaatan RTKoleh ibu hamil di Manggarai Barat NTT tahun 2016. Pemanfaatan rumah tungguberhubungan faktor predisposisi (predisposing factors), faktor pemungkin (enablingfactors) dan faktor penguat (reinforcing factors).Metode penelitian ini adalah Mixed Method Research dengan desaineksplanatoris. Penelitian ini mengambil jumlah sampel survey sebanyak 100responden dengan metode multistage random sampling jumlah respondenwawancara mendalam 29 responden. Analisis data menggunakan program StatisticalProduct and Service Solutions (SPSS) program Nvivo 11 Plus. Analisis kuantittatifmenggunakan metode Chi Square Test.Hasil penelitian terdapat 19% ibu hamil menggunakan RTK di ManggaraiBarat tahun 2016. Wawancara mendalam menunjukkan bahwa keberadaan RTKberdampak positif bagi banyak ibu hamil dari geografis sulit dan ibu hamil yangberesiko tinggi.
Hasil analisis kuantitaf dari faktor predisposisi (predisposing factors)menunjukkan bahwa umur (p=0.38), pendidikan (p=0.301), pengetahuan (p=0.201),pekerjaan (p=0.68), kondisi ekonomi (p=0.592), sikap (p=0.452) dan faktor sosialbudaya tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan RTK diManggarai Barat. Faktor ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan mempunyaihubungan bermakna (p=0.038) serta ketersediaan sarana transportasi juga bermakna(P=0.04). Faktor ketersediaan kendaraaan dijelaskan oleh faktor jarak dan faktorgeografis. Faktor-faktor penguat (reinforcing factors) seperti keluarga (p=0.201), masyarakat (p=1), tenaga kesehatan (p=0.26) dan pemerintah (p=0.345) tidak bermakna terhadap pemanfaatan RTK di Manggarai Barat tahun 2016.

---

Bad goegraphic condition and bad access to health facility still remain to bethe big problem in effectivity of maternity care in NTT Province, Indonesia. The badaccess to the facility causes the problems of 3 Lates (Tiga Terlambat) and still highof MMR and IMR. One of the wayouts of the problems is the revoluiton of Motherdan Infant Health care in NTT since 2009 with providing maternity waiting houses(MWH) near facility of health care.The aim of the study is to determine the effectivity of using maternity waitinghouses in district of Manggarai Barat, Province of NTT, in 2016. The use of MWHlink to the factors of: predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors.This research uses Mixed Method Research with explanatory design. Totalsurvey samples are 100 respondents using multistage random sampling method andtotal indepth interview samples are 29 respondents. The analisys of data using thesoft ware program of Statistical Product and Service Solutions (SPSS) and Nvivo 11Plus.The result of the survey is 19% pregnant women used MWH in ManggaraiBarat in 2016. Indepth Interview shows the fact that the use of MWH have a positiveimpact for many pregnant women from the villages with bad geographic conditionsand the pregnant women with high risk maternity. The quantitative analysis showingthe result that the predisposing factors: age (p=0.38), education (p=0.301),knowledge (p=0.201), work (p=0.68), socio-economic condition (p=0.592), attitude(p=0.452) and socio-cultural factors had no significant relation with the use of MWHin Manggarai Barat in 2016. The factors of heath facility and healt care provider(p=0.038) and the presence of transportation facility (car or vehicles) (p=0.04) havesignificat relation with the use of MWH. The reinforcing factors: family (p=0.201),public figures (p=1), health care provider (p=0.26) and government (p=0.345) had nosignificant relationship with the use of MWH in Manggarai Barat, 2016.