Strategi penanggulangan TB melalui strategi DOTS (Directly Observed Trearmem Shorlcourse) memprioritaskan penemuan pasien melalui pemeriksaan mikroskopis, oleh karena itu mutu pemeriksaan mikroskopis perlu dipantau tems. Hasil pemeriksaan mikroskopis sputum BTA ,oleh 54 pemugas laboratorium puskesmas (Puskesmas Ruiukan Mikroskopis dan Puskesmas Pelaksana Mandiri) di Provinsi Jambi pada tahun 2004 ada 29 puskesmas yang hasil error rate 25%, sedangkan pada tahun 2005 mcnjndi 32 puskcsmas yang hasil error rare-nya 25%. Untuk itu pcrlu dilakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan mutu pemeiiksaan mikroskopis sputum BTA. Penelitian ini bertuiuan untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan mutu pemeriksaan mikroskopis sputum BTA pada laboratorium puskesmas (PRM dan PPM) di Provinsi Jambi tahun 2006, dengan menggunakan metodologi kuantitatif yang bersifat deskriptif dengam desaiu” penelitian berupa pcndckatan cross sectional, terhadap 56 petugas laboratorium puskesmas di PRM dan PPM (total populasi). Hasil pemeriksaan mikroskopis sputum BTA yang bermutu baik masih rendah, hanya 35,7%. Adapun faktor yang berhubungan signiiikan dengan mutu pemeriksaan mikroskopis sputum BTA adalah pelatihan (tanpa dikontrol), dan faktor pengalaman kelfia, supervisi, kepuasan kerja, dan penerapan SOP (dengan dikontrol). Faktor yang paling dominan bcrhubungan dengan rnutu pemeriksaan mikroskopis sputum BTA aclalah pencmpan SOP. Disarankan kepada puskcsmas agar petugas laboratorium selalu menerapkan SOP, meqiaga keamanan bckclja di laboratorium, dan merawat mikroskop dcngan bai[c. Kepada Dinas Kesehatan K.abupatenfKota agar pembinaan petugas laboratodum dilakukan torus-mcncms melalui peiaksanaan supenkisi yang baik. Kepada Dinas Kesehatan Provinsi agar dapat rpelatih semua petugas laboratoriurn puskesmas, melaksanakan pertemuan untuk pembinaan dan pcrnbekalan pengetahuan terhadap petugas TB kabupatenfkota dan petugas laboratorium puskesmas, dan juga perlu bckcrjasama dengan Balai Laboratorium Kesehatan untuk melakukan pembinaan di puskesmas (PRM dan PPND.

TB prevention strategy with DOTS (Directly Observed Treatment Short course) give priority to patient’s invention by microscopic examination, therefore we must always control the microscopic examination. The result of BTA sputum microscopic examination by 54 government clinic laboratory assistant (Microscopic Reconciliation Government Clinic/PRM and Autonomy Execution Government Clinic/PPM) in Province of Jamb in year 2004, there was 29 local govemment clinic with error rate 25%, whereas in 2005 became 32 local government clinic with error rate 25%. Because of that, we need to evaluate about factors which related with quality of BTA sputum microscopic examination. The purpose of the research is to get the description and factors that related with quality of BTA sputum microscopic control, at PRM and PPM laboratories in Province of Jambi, in year 2006, by using quantitative methodology, which have descriptive characteristic with cross sectional approaching research design, toward 56 laboratory assistant at PRM and PPM (total population). The result of BTA sputum microscopic examination with good quality is still low, that is only 35.7% The factors that have a significant relation with quality of BTA sputum microscopic examination are training (without controlling), and work experience factor, supervision, work satisfaction, and SOP implementation (without controlling). The most dominant factor which related with quality of BTA sputum microscopic examination is SOP examination. We suggest to government clinic is laboratory assistant must implement SOP, maintain the security of laboratory, take good care of microscope. For public service in Regency, they must train laboratory assistant continually with good supervision. For public service in Province, they must train all laboratory assistant of local government clinic by meeting for founded and provided knowledge towards TB Regency officer and laboratory assistant of public government clinic, and also good cooperate with Health Laboratory Center to make founding at local government clinic (PRM and PPM).

ABSTRAK

Tuberkulosis (TB) menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling serius,masalah kesehatan di dunia dan penyebab utama kematian di negara berkembang.Indonesia merupakan negara dengan pasien TB terbanyak ke-3 di dunia setelah Indiadan Cina. Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) menunjukkan bahwapenyakit TB penyebab kematian nomor 5 setelah penyakit kardiovaskular danpenyakit saluran napas pada semua kelompok usia dan nomor 1 dari golonganpenyakit infeksi. Tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis danmenyerang organ pernapasan walaupun dapat mengenai organ lain. Sejak meluaspenyakit human immunodeficiency virus (HIV) dan pertambahan kasus TB kebal obat(MDR-TB), masalah TB yang sebelumnya telah teratasi kembali mencuat, sehinggapengawasan dan pemberantasan penyakit ini menjadi bertambah rumit.Angka kesalahan (error rate) pemeriksaan laboratorium pada Mycobacteriumtuberculosis sangat mempengaruhi penemuan penderita dan pengobatan penyakittuberkulosis. Error rate pemeriksaan laboratorium yang tinggi berarti kemampuanmendeteksi kurang, pemeriksaan belum dapat dipercaya hasil pelaporannya, akanberdampak masalah penyakit tuberkulosis di masyarakat tidak terdeteksi dengan baikdan benar, obat anti tuberkulosis tidak berhasil guna penyembuhan. Sehinggapenularan penyakit TBC tidak dapat ditanggulangi dengan baik di masyarakat.Berdasarkan hasil laporan cross check pemeriksaan BTA triwulan I sampai IVdi Kota Tangerang tahun 2012 terjadi error rate 5,26% sampai 36,36%. Nilai errorrate yang ditoleransi dari Kementerian Kesehatan maksimal 5%.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kinerja petugas pemeriksa BTA dandeterminannya. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desaincross sectional. Sampel pada penelitian ini 26 petugas laboratorium puskesmas yangmelakukan pemeriksaan BTA. Dari 26 petugas pemeriksa BTA terdapat 15 petugasdengan error rate rendah dan 11 petugas dengan error rate tinggi. Pengumpulan datadilakukan menggunakan kuisioner dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahuifaktor yang berhubungan dengan error rate BTA adalah sistem dan beban kerja.Hasil analisis multivariat menunjukkan variabel sistem (nilai p=0,030, OR=16,0)berhubungan bermakna dan faktor dominan berhubungan dengan kinerja petugaspemeriksa BTA. Disarankan kepada petugas pemeriksa BTA sistem yang ada (pmi,menerapkan SOP) dan Dinas Kesehatan memberi pelatihan dan bimbingan intensif,serta melengkapi kebutuhan laboratorium terutama untuk pemeriksaan BTA.

ABSTRACT

Tuberculosis (TB) has become one of the most seriuos health problem, healthproblem in the world, and the leading cause of death in developing countries.Indonesia is the country with the highest number of TB patients to the 3rd in theworld after India and China. Household Health Survei showed the TB diseases 5causes of death after cardiovascular disease and respiratory disease in all age groupand the number 1 of infectious disease group. Tuberculosis is caused byMycobacterium tuberculosis and can attack the respiratory organs, although otherorgans. Since the widespread disease of human immunodeficiency virus (HIV) andan increase of drug resistance case of TB (MDR-TB), TB issues that previously havrbeen resolved back sticking out, of control and eradication of this disease becomemore complicated.Error rate of laboratory test on Mycobacterium tuberculosis greatly affect thedetection and treatment of tuberculosis. Laboratory error rate is high means the abilityto detect less, yet reliable inspection result reporting, will impact the problem oftuberculosis in the community are not detected properly, anti tuberculosis failed tocure. So that transmission of TB disease cannot be addressed properly in society.Based on the results of smear examination report cross check until the fourthquarter in the city of Tangerang in 2012 there is an error rate of 5.26% to 36.36%.Value of the tolerable error rate of 5% maximum Health Ministry.The purpose of this study was to determine the error rate of smear examination and itsdeterminant. This study is an observational study with cross-sectional design. Thesamples of the study 26 laboratory workers who perform both smear clinic. Of 26inspectors smear contained 15 inspectors smear with a low error rate and 11 with ahigh error rate. The data was collected using interviews and questionnaires. Thesurvey results revealed that factors related to the error rate and the BTA is a systemtool and workload. Multivariate analysis showed system variabel (p value = 0.003,OR = 16) correlated significantly and significantly associated dominant factor relatedto the performance of the examiners BTA. Suggested to the examiners BTA existingsystem (pmi, implement the SOP) and the Department of Health provide intensivetraining ang guidance, as well as complete laboratory requitments, especially forsmearexamination.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu salah satu hal yang dinilai dalam Quality assurance adalah tingkat kepatuhan petugas. Tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA merupakan penilaian terhadap kinerja petugas. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah proyek penerapan QA. Dan Laporan Puskesmas uji coba tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan masih rendah yaitu 56,0 %. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan petugas standar pemeriksaan ISPA di Puskesmas Kota Bandar Lampung tahun 2002. Penelitian ini menggunakan disain cross-sectional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah sampel total populasi sebanyak 102 petugas pemeriksa di Balai Pengobatan. Pengumpulan data untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, petugas diminta mengisi kuesioner, sedangkan untuk memperoleh tingkat kepatuhan petugas dengan mengamati petugas selama memeriksa pasien ISPA dengan menggunakan daftar tilik. Hasil penelitian memperlihatkan dari 102 petugas pemeriksa pasien di BP yang diteliti maka hanya 30,4 % petugas yang patuh, pendidikan berlatar belakang medis 28,4 %, yang memiliki beban kerja ringan hanya 19,6 %, kepala Puskesmas yang mempunyai kepemimpinan kondusif hanya 59,8 %, pengetahuan tentang program ISPA 55,9 % pengetahuan baik, 62,7 % petugas mempunyai motivasi baik, 40,2 % pernah mengikuti pelatihan, 40,2 % petugas mengatakan pernah memperoleh pembinaan dan sarana minimal pemeriksaan dipuskesmas yang lengkap 27,5 %. Dari 8 variabel yang diuji stastististik dengan kai kuadrat diperoleh hubungan yang bermakna antara kepatuhan dengan kepemimpinan, pengetahuan petugas, motivasi, pelatihan, pembinaan dan sarana minimal dengan nilai P < 0,05. Sedangkan untuk analisis multivariat dengan regresi logistik ganda hanya tiga variabel yang secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan yaitu kepemimpinan, pelatihan dan sarana minimal, dengan nilai P<0,05. Kepemimpinan merupakan variabel yang paling dominan dengan OR 19,8361 kali. Untuk uji interaksi antara ketiga variabel dipemleh hasil yaitu tidak ada hubungan interaksi antara ketiga variabel tersebut. Kesimpulan secara umum kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA di Puskesmas Seluruh Kota Bandar Lampung masih rendah, disarankan kepada Depkes untuk menyederhanakan daftar tilik agar dalam penerapan dilapangan lebih operasional. Kepada Dinas Kesehatan hendaknya dalam penempatan kepala puskesmas harus benar-benar kepala puskesmas mempunyai visi untuk kemajuan puskesmas dan dalam melakukan pembinaan kepada puskesmas secara rutin dan terstruktur dan untuk semua petugas harus membudayakan budaya mutu dalam setiap kegiatannya.

In order to improve the quality of health service the one that should be examined in quality assurance is the level of the health worker compliance. The level of health worker compliance to the examining standard of ARI patient is assessment to health worker?s performance. Lampung City is one of the rural projects in implementing the QA. Based on the report of Health Center model to the standard of examining is still low, that was 56,0%. The objective of this study is to obtain the information on the factors that related with the level compliance of the health worker, who giving the examining standard of ARI patient at the Health Center of Bandar Lampung in 2002. This study design used cross-sectional, with qualitative and quantitative approaches. The number of sample and population was 102 examiner workers at the Health Center. The data were collected to obtain the description of factor that related with the compliance, the worker asked to fill-out the questionnaire, while to obtain the level of worker compliance by observation to the worker during the examining of ARI patient, the observation used checklist. The result of this study shows that out of 102 patients who examining by the workers at the Health Center which studied, it was only 30,4% whose compliance. Their education background in medical was 28.4%. The ones who having light work loading are 19,6%. Head of the Health Center who's having conducive leadership only 59.8%, the knowledge on ARI program was good 55,9%. The workers who having good motivation was 62,7%, 40,2% ever followed the training, 40,2% workers said that they ever obtained the development and minimal utility of full examining at the Health Center was 27,5%. Four variables, that are education, staffs knowledge, the facility of examining, leadership, work load, supervision, training, and motivation statistically significant associated with compliance, and minimum equipment with p<0,05. While for multivariate analysis by double logistic regression, only three variables that significantly having relationship to compliance, i.e. leadership, training and minimal utility, with p<0,05. The leadership was variable those the most dominant with OR 19,8361 times. For interaction test among the three variables, it obtained the result; i.e. there was not any relation among those three variables. The conclusion in general, the health worker compliance to the examining standard of ARI patient at the Health Center throughout Bandar Lampung City was still low, It is suggested to the MOH to make simple the examining list in order the implementation at the field more professional. To Local Health Office, when he placed the head of Health Center should be the real of head of Health Center who's having vision to the development of the Health Center and in doing the development to Health Center routinely and structurally. For entire of the health workers should be socialized the quality in each activity.

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV/AIDS di Puskesmas Kota Depok tahun 2025 dengan pendekatan Six Building Blocks WHO. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, FGD, observasi, dan telaah dokumen di empat Puskesmas terpilih. Temuan menunjukkan capaian layanan belum merata, dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, pelaporan yang belum optimal, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Strategi percepatan yang disusun menekankan penguatan tata kelola, kapasitas tenaga kesehatan, sistem informasi, akses obat esensial, serta peningkatan kolaborasi multisektor.
Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan SPM HIV/AIDS masih menghadapi kesenjangan antar sasaran dan wilayah. Kelompok populasi kunci memiliki capaian tinggi karena dukungan LSM, sedangkan ibu hamil menjadi kelompok dengan capaian terendah akibat keterlambatan pelaporan dari bidan mandiri dan rumah sakit. Sistem informasi HIV/AIDS (SIHA) belum terintegrasi penuh dan masih bergantung pada kemampuan individu petugas. Ketersediaan obat antiretroviral (ARV) terbatas pada satu Puskesmas dengan sistem distribusi yang belum merata. Pembiayaan program masih bertumpu pada dana BOK dan donor, sementara regulasi seperti Perwal HIV/AIDS dan SOP PrEP belum disahkan.
Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan teknis sesuai Permenkes No. 6 Tahun 2024, penataan SDM dan insentif yang berkelanjutan, serta integrasi pelaporan lintas fasilitas. Peningkatan kapasitas kader, inovasi komunitas seperti CLM, dan pemanfaatan teknologi pelaporan menjadi kunci percepatan pencapaian target SPM HIV/AIDS di Kota Depok.

This study evaluates the implementation of the Minimum Service Standards (SPM) for HIV/AIDS at Community Health Centers (Puskesmas) in Depok City in 2025 using the WHO Six Building Blocks approach. This descriptive qualitative study collected data through in-depth interviews, focus group discussions (FGD), observations, and document reviews at four selected Puskesmas. Findings indicate that service delivery is uneven, influenced by resource constraints, suboptimal reporting, and weak inter-sectoral coordination. The acceleration strategies developed emphasize strengthening governance, health worker capacity, information systems, access to essential medications, and enhancing multisectoral collaboration. The results show that the implementation of the HIV/AIDS SPM still faces disparities among target groups and service areas. Key populations achieved higher coverage mainly due to NGO support, while pregnant women had the lowest coverage due to delayed or incomplete reporting from private midwives and hospitals. The HIV/AIDS Information System (SIHA) has not been fully integrated and still depends on individual staff capacity. The availability of antiretroviral (ARV) drugs is limited to one health center with uneven distribution across facilities. Program financing still relies heavily on BOK and donor funds, while technical regulations such as the Mayor’s Decree on HIV/AIDS and the PrEP SOP have not yet been enacted. This study highlights the need to strengthen technical policies in accordance with Minister of Health Regulation No. 6 of 2024, ensure sustainable human resource and incentive management, and enhance cross-facility reporting integration. Strengthening community-based innovations such as CLM, capacity building for cadres, and the use of digital reporting systems are key strategies to accelerate the achievement of HIV/AIDS SPM targets in Depok City.

Mutu layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV di tingkat pelayanan primer berperan strategis dalam mendukung pencapaian target eliminasi HIV nasional tahun 2030, khususnya dalam kerangka 95-95-95. Puskesmas Perumnas II merupakan puskesmas pertama di Kota Bekasi yang menyelenggarakan layanan PDP HIV dan melayani jumlah ODHIV terbanyak di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mutu layanan PDP HIV dengan menggunakan pendekatan model Donabedian yang mengevaluasi tiga komponen utama: struktur, proses, dan hasil (outcome). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, petugas pelaksana program PDP HIV di puskesmas, dan pasien ODHIV; disertai observasi layanan serta telaah dokumen seperti SIHA dan catatan kegiatan program.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek struktur, Puskesmas Perumnas II memiliki dukungan kebijakan nasional dan lokal yang memadai serta sarana dasar layanan seperti ruang pelayanan dan ketersediaan ARV. Namun, keterbatasan masih ditemukan pada jumlah dan kompetensi SDM, serta tidak tersedianya sarana pemeriksaan viral load di tingkat puskesmas. Pada aspek proses, layanan berjalan sesuai pedoman nasional, namun belum konsisten, terutama dalam pelaksanaan konseling berkelanjutan, pendampingan psikososial, dan pelaporan data secara akurat melalui sistem SIHA. Aktivitas monitoring dan evaluasi juga belum terjadwal secara sistematis. Dari sisi outcome, sebagian besar pasien tercatat sebagai on-ARV, tetapi cakupan pemeriksaan viral load dan capaian supresi virus masih rendah akibat keterbatasan akses. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan cukup tinggi, khususnya terhadap sikap petugas dan ketersediaan obat, namun masih terdapat keluhan mengenai waktu tunggu, privasi, dan dukungan emosional.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan struktur layanan melalui peningkatan jumlah dan kapasitas SDM, pemenuhan sarana penunjang, optimalisasi proses melalui sistem pencatatan yang akurat dan konseling berkelanjutan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin. Dengan berbagai praktik baik yang telah berjalan dan pengalaman dalam menjangkau jumlah pasien yang besar, Puskesmas Perumnas II memiliki potensi untuk dijadikan model praktik baik (best practice) bagi puskesmas lain di Kota Bekasi maupun wilayah lainnya dalam penyelenggaraan layanan PDP HIV di tingkat primer.