Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diberlakukan . Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah DinasKesehatan, direktur sebagai pejabat fungsional dengan tugas tambahanbertanggung jawab kepada Dinas kesehatan. Rumah sakit Umum daerahProvinsi NTB sampai saat ini belum melakukan Implementasi . TujuanPenelitian ini untuk Mengetahui kesiapan Implementasi Kebijakan PeraturanPemerintan Nomer 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah di Rumah sakitUmum Daerah Provinsi NTB., Terdapat 4 Variabel yeng menentukankeberhasialan Implementasi antara lain komunikasi, sumber Daya , Disposissidan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk deskriptifkualitatif. Dengan wawancara Mendalam , telaah dokumen dan Observasi .Hasil penelitian ini, Rumah sakit Umum Daerah provinsi Tidak Siap untukImplementasi kebijakan ini ,dari sisi Komunikasi , Struktur birokrasi, SumberDaya, Disposisi , saran kepada pemerintah Provinsi perlu adanya kebijakankhusus terhadap kelembagaan Rumah sakit umum daerah provinsi NTB agardapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat .Kata Kunci : Kesiapan Implementasi , Struktur Birokrasi, Sumber daya,Disposisi, Komunikasi

---

Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Devices, has beenimplemented. Regional Hospital as a Technical Implementation Unit under theDepartment of Health, the director as a functional official with additional dutiesresponsible to the Health Department. NTB Provincial General Hospital until now hasnot implemented Implementation. The purpose of this research is to know the readinessof policy implementation of government regulation number 18 year 2016 about theregional apparatus in NTB provincial general hospital. There are 4 variables thatdetermine the success of the implementation of communication, resources, dispositionand bureaucracy structure. This research is a qualitative descriptive research. With In-depth interviews, document review and Observation. The results of this study,Provincial General Hospital Not Ready for Implementation of this policy, from the sideof Communications, Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, suggestions to theProvincial government need a special policy on the institutional NTB Provincial publichospitals in order to maintain and improve quality service to the community.Keyword: Preparedness of Implementation, Bureaucracy Structure, Resources,Disposition, Communication.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

Kemampuan Rumah Sakit Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum memuaskan. Rumah sakit pemerintah masih sering mendapatkan icon buruk karena pelayanan yang jelek. Salah satu sebabnya karena lambatnya rantai birokrasi di bidang pengelolaan keuangan sehingga membuat sistem menjadi tidak efektif dan efisien. BLU diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah ini . Namun dalam perjalanan menjadi BLUD., faktor persepsi pimpinan berperan dalam proses tersebut. Karena pimpinan berfungsi sebagai mediator informasi tentang BLUD Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi dan pentingnya persepsi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan gambaran masih kurangnya persepsi pimpinan sehingga memperlambat proses menjadi BLUD. Untuk menanggulanginya dibutuhkan kerjasama yang solid antar pimpinan dan sosialisasi yang intens dan merata. Kata Kunci: BLUD, persepsi

---

The ability of the government hospital in providing services to the public is still not satisfactory. government hospitals still often get a bad icon for bad service. one reason for the slow bureaucracy in the field of financial management so as to make the system ineffective and inefficient. BLU is expected to be the solution of this problem. But on the way into the leadership perception BLUD factors play a role in the process, because of the leadership function as mediators of information about BLUD. This research study included qualitative research with the aim to get an idea of perception and the importance of these perceptions. Based on the results, the picture is still a lack of perception of leadership so that the slow process of an advanced BLUD. To prevent it needed a solid partnership between the leadership and intensive socialization and equitable Keyword; BLUD, perception

Abstrak:

---

Abstrak: RSUD Pesanggrahan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi di RSUD Pesanggrahan berdasarkan Peraturan Gubernur No 222 Tahun 2016. Saat ini RSUD Pesanggrahan menggunakan pola pemberian penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No 221 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut menerapkan pola pemberian gaji dan tunjangan kinerja dengan komponen perhitungan yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan diberlakukannya sistem Remunerasi berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dengan simulasi penghitungan sistem yang akan diterapkan dan penggalian persepsi kesiapan stakeholder melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum informan sudah puas dengan penghasilan yang diterima sekarang, namun hasil simulasi penerapan sistem remunerasi dan berbagai skenario pada periode transisi memperlihatkan bahwa rumah sakit belum mampu memberlakukan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapat menurunkan berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi RS BLUD untuk menerapkan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan sebagai regulator dapat memberikan regulasi memberikan kesempatan bagi RS dengan pola keuangan BLUD yang dipandang mampu untuk memerapkan sistem remunerasi , melakukan evaluasi terhadap pendapatan BLUD, membuat standar kinerja adalah beberapa rekomendasi yang diajukan kepada Dinas Kesehatan sebagai hasil dari penelitian ini. Kata Kunci : Remunerasi, Pergub DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 RSUD Pesanggrahan as a Health Service Unit of Special Capital Region of Jakarta which has applied financial pattern of Regional Public Service Board (BLUD). This thesis examines Remuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222/ 2016. Currently RSUD Pesanggrahan uses income generating pattern based on Governor Regulation No 221/2016. Both regulations apply salary and performance allowances with different component of calculation. The purpose of this research is to analysis readiness on the implementation of remuneration system at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222 year 2016. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative with simulation of system calculation to be applied and qualitative with explore stakeholder perception readiness with indepth interview. From the result of research it is known that in general the informant is satisfied with the income received now. And from the simulate conducted, RSUD Pesanggrahan has not been able to apply the system based on Governor Regulation No 222/2016 yet. Suggestion to the Health Department as a regulator is to give the opportunity to the hosital that its BLUD income is capable to apply Remuneration system is supported by regulation, to evaluate the potential income of RSUD to make standard of employee performance target as indicator of hospital as some recommendation as a result from this research. Key word : Remuneration, Governor Regulation No 222 Year 2016.