Abstrak: LATAR BELAKANG. Problem yang sangat mendasar dalam pemberian layanan kesehatan adalah masalah pembiayaan kesehatan. Untuk itu pemerintah membuat skenario pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional, yang pada hakekatnya merupakan lembaga asuransi untuk mengcover pembiayaan layanan kesehatan. Pelaksananya adalah Badan Pengelola Jaminan Kesehatan, sedangkan dasar pengenaan tarif untuk klaim ke BPJS oleh rumah sakit menggunakan Indonesian Case Base Groups (INA CBGs). Pada titik inilah mulai muncul persoalan bagi rumah sakit, dimana banyak layanan kesehatan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, biayanya jauh diatas paket INA CBGs yang sudah ditetapkan (overbudget). Apabila ini yang terjadi maka rumah sakit akan mengalami defisit. Salah satu kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi overbudget adalah dengan kendali mutu kendali biaya, yang instrumennya adalah clinical pathway.
METODE PENELITIAN. Penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dipilih secara bertingkat sebanyak 35 orang, mulai dari Pemegang Saham, Direksi, Komite Medik, DPJP, Pemberian Asuhan Pelayanan dan Coder.
HASIL PENELITIAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum informan setuju dengan penerapan clinical pathway, karena dapat meningkatkan mutu pelayanan, adanya kepastian prosedur dan dapat mengatasi overbudget, namun para DPJP sebagian besar enggan untuk menerapkan clinical pathway karena menganggap membatasi ruang gerak mereka, bertentangan dengan keilmuan dan profesionalitas, serta nerupakan alat BPJS untuk mengekang tindakan medis yang dilakukan DPJP. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk menyusun dan mengimplementasikan clinical pathway sebagai alat kendali mutu kendali biaya

Abstrak: Sistem pembayaran prospektif dengan paket INA-CBGs pada pasien JKN menuntut rumah sakit agar dapat melakukan kendali biaya dan kendali mutu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai upaya kendali biaya dan kendali mutu di RS MH Thamrin Salemba. Penelitian dilakukan pada kasus Demam Berdarah Dengue periode Januari-Maret 2017 secara kuantitatif (n=31), dengan membandingkan selisih klaim INA-CBGs dan tagihan rumah sakit, dan secara kualitatif dengan wawancara mendalam (6 informan). Selisih negatif yang didapat sebesar Rp177.880 dengan rerata selisih negatif sebesar Rp5.738 per kasus. Komponen kamar perawatan adalah komponen biaya tertinggi pada tagihan rumah sakit (30,62%). Manajemen rumah sakit menerapkan upaya kendali biaya mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi dengan tetap mengutamakan mutu. Upaya efisiensi biaya dilakukan pada komponen farmasi, pemeriksaan penunjang, jasa medis dokter, dan kamar perawatan. Formularium RS yang digunakan sesuai dengan formularium nasional. RS MH Thamrin Salemba belum memiliki clinical pathways untuk mengontrol dan mengevaluasi pelayanan. Sistem insentif yang digunakan adalah sistem fee for service yang tidak sesuai dengan metode pembayaran prospektif. Kata kunci: kendali biaya, kendali mutu, pembayaran prospektif, tarif INA-CBGs

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Weny Rinawati Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Analisis biaya perawatan stroke berdasarkan Clinical Pathway di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dalam pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional Latar belakang. Masalah yang sering dihadapi pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional adalah kesenjangan biaya perawatan pasien stroke dengan tarif INA-CBGs. Hal ini terkait dengan biaya perawatan dan Clinical Pathway. Tujuan. Mengetahui biaya perawatan pasien stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Metoda. Penelitian kuantitatif deskriptif mengikutsertakan 277 subjek penyakit stroke yang diperoleh di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta selama Januari – Juni 2015. Biaya perawatan stroke dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan menggunakan metode activity based costing dan Clinical Pathway. Hasil. Biaya satuan perawatan stroke iskemik dan stroke hemoragik berdasarkan Clinical Pathway, dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tanpa memperhitungkan jasa medis berturut-turut adalah Rp 311,860,860.83 dan Rp 585,083,610.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 321,682,940.73 dan Rp598,929,450.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif IDI adalah Rp 318,360,860.73 dan Rp 594,333,610.01; tanpa memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis adalah Rp30,361,681.00 dan Rp25,698,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 40,183,761.00 dan Rp 39,544,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan IDI adalah Rp 36,861,681.00 dan Rp 34,948,199.46. Simpulan: Dijumpai selisih biaya perawatan berdasarkan biaya satuan dan Clinical Pathway, baik yang memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, maupun tanpa memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, dengan tarif layanan existing dan tarif INA-CBGs Kata kunci : biaya, Clinical Pathway, INA-CBGs, stroke

---

ABSTRACT Name : Weny Rinawati Study Program : Hospital Administration Title : Cost of stroke treatment based on Clinical Pathway in National Brain Center Hospital, Jakarta Background. Problem often encountered in patient care National Health Insurance is the gap between the cost of stroke treatment with INA-CBGs tariff. This is related to the cost of treatment and the Clinical Pathway. Aim. Knowing the cost of stroke treatment in the National Brain Center Hospital Jakarta. Methods. Descriptive quantitative study involving 277 subjects stroke obtained at the National Brain Center Hospital Jakarta during January - June 2015. The cost of stroke treatment are calculated based on the unit cost using activity-based costing method and Clinical Pathway. Results. The unit cost of ischemic stroke and hemorrhagic stroke treatment by Clinical Pathway, taking into account investment costs and salary costs, regardless of medical services is IDR 311,860,860.83 and IDR 585,083,610.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based hospital is IDR 321,682,940.73 and IDR 598,929,450.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based IDI is IDR 318,360,860.73 and IDR 594,333,610.01; without taking into account investment cost, salary cost, and medical services are IDR 30,361,681.00 and IDR 25,698,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based hospital is IDR 40,183,761.00 and IDR 39,544,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based IDI is IDR 36,861,681.00 and IDR 34,948,199.46. Conclusion. Found difference in the cost of stroke treatment is based on unit cost and Clinical Pathway, both of which take into account the investment, salaries, and medical services cost, and without taking into account investment, salaries, and medical services cost, with existing services and tariff rates INA-CBGs Keywords: Clinical Pathway, cost, INA-CBGs, stroke

Abstrak: ABSTRAK Biaya perawatan (Cost Of Treatment) adalah perhitungan biaya terkait biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan dan atau tindakan layanan kesehatan per layanan penyakit terhadap pasien yang sesuai dengan clinical pathway dari penyakit tersebut. Rumah sakit sebagai penyelengara pelayanan kesehatan menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan yang adil dan bermutu bagi masyarakat. Menghitung unit cost layanan kesehatan sangat sangat diperlukan untuk mengetahui besaran biaya riil yang dibutuhkan untuk suatu produk layanan. Dengan menghitung unit cost berdasarkan clinical pathway adalah alat untuk mencapai pelayanan yang berkualitas dan efisien. Di Rumah Sakit Ari Canti kasus DHF merupakan kasus non bedah tertinggi dan merupakan 10 kasus terbanyak pada tahun 2016. Permasalahan yang terjadi sebelumnya adalah belum adanya unit cost berdasarkan data riil rumah sakit yang menyebabkan kendala dalam kebijakan yang membutuhkan perhitungan biaya dalam keputusan tersebut, antara lain penentuan tarif, negosiasi dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cost of treatment DHF murni kelas III Di Rumah Sakit Ari Canti, serta lebih jauh mengetahui gambaran biaya di unit produksi maupun di unit penunjang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Metode analisis biaya adalah dengan metode Activity based costing untuk unit produksi dan simple distribution untuk unit penunjang. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bagian unit produksi terkait dan unit ix Universitas Indonesia penunjang ruah sakit tahun 2017. Dari hasil penelitian didapatkan COT adalah Rp. 1,654,884.68. UC actual RP. 1,358,859.68 dan UC simple distribution Rp. 296.025. COT adalah Rp. 1.654.884,68. Biaya Sumber daya di IGD yaitu perawat dan jasa dokter menghabiskan porsi biaya 73,77 % dari keseluruhan sumber daya yang dibutuhkan di IGD, di laboratorium porsi biaya SDM sekitar 9 % dan di rawat inap sebesar 40,9 % (untuk biasa jasa medis dokter dan perawat). Khususnya di IGD menggambarkan kondisi yang belum efisien antara jumlah pegawai yang harus dibiayai dengan beban kerja yang ditanggung atau output yang dihasilkan sehingga biaya yang dibebankan kepada pasien menjadi tinggi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk rumah sakit dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai tarif dan negosiasi dengan pihak external lainnya. Kata Kunci : Cost Of treatment, DHF, biaya satuan Cost of Treatment is a cost calculation of the direct and indirect costs required to perform the care of performing treatment and / or health-care measures per patient disease service in accordance with the clinical pathway of the disease. Hospitals as health service providers must be provide a righteous and quality service for the community. Calculating unit cost of health services is very necessary to know the real cost value needed for a service product. By calculating unit cost based on the clinical pathway is a tool to achieve quality and efficient service. In Ari Canti Hospital, DHF case is the highest non-surgical case and is the top 10 cases in 2016. The problem that happened while the absence of unit cost based on real hospital data causing obstacles in the policy that require cost calculation in the decision, among others rate determination, negotiation with third parties and others. The purpose of this research is to know the cost of treatment of DHF class III At Ari Canti Hospital, and further to know the description of cost in production unit and in supporting unit. The type of this research is quantitative research with cross sectional approach. Cost analysis method is by Activity based costing method for production unit and simple distribution methode for supporting unit. The data used are secondary data from parts of related production units and supporting units in 2017. From the research results obtained COT is Rp. 1,654,884.68. Unit Cost actual Rp. 1,358,859.68. Unit Cost by simple distribution methode Rp. 296.025. xi Universitas Indonesia COT is Rp. 1.662.60306. The cost of resources in the ER is the nurses and physician services spent the cost of 73.77% of the total resources needed in the ER, in the laboratory portion of the cost of human resources about 9% and in hospitalization of 40.9% (for regular medical services physicians and nurse). Especially in the ER describes an inefficient condition between the number of employees to be financed with the workload borne or the resulting output so that the costs charged to the patient become high. It is expected that the results of this study can be considered for the hospital in determining policy and decision making on tariff and negotiation with other external partie Keywords: Cost Of treatment, DHF, unit cost.

Abstrak: Clinical Pathway di rumah sakit merupakan pedoman yang mencakup semuaaktivitas dari pasien masuk hingga keluar rumah sakit. Tesis ini membahasmengenai pengaruh clinical pathway terhadap lama hari rawat dan biaya reseppasien di RS IMC. Penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif dengan desainstudi kasus analisis deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan tahapan prosesimplementasi clinical pathway di RS IMC dimulai dengan perencanaan,pembentukan tim, penyusunan draft formulir clinical pathway, sosialisasi, uji cobahingga implementasi; serta terjadi penurunan lama hari rawat dan biaya reseppasien hernia inguinalis akibat pengaruh implementasi clinical pathway di RS IMCBintaro.Kata kunci:Clinical pathway, lama hari rawat, biaya resep, hernia inguinalis

---

Clinical Pathway in the hospital is a guideline which includes all activities fromadmission until hospital discharge. This thesis discusses the effect of clinicalpathways towards length of stay and cost of prescription patient in IMC hospital.This study is a qualitative and quantitative, analysis of a descriptive case studydesign. Results of the study illustrate the stages of the process of implementingclinical pathways in IMC Hospital that begins with planning, team building, clinicalpathways form drafting, dissemination, trial and implementation; as well as adecline in length of stay and cost of prescription inguinal hernia patients due to theeffect of the implementation of clinical pathways in IMC Hospital.Keyword:Clinical pathway, length of stay, prescription cost, inguinal hernia.

Abstrak:

---

Abstrak: SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhikebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapatmengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit,mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut ataupensiun Melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminankesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumahsakit menggunakan pembayaran pra upaya (prospective payment) yaitumenggunakan pola INA-CBGs. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkanpolemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besarantara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBGs.Salah satu komponen yang harusdipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu pedoman pembiayaanberdasarkan cost of treatment berbasis clinical pathways.Prioritas untukpembuatan clinical pathway adalah kasus yang sering ditemui,kasus yangterbanyak,biayanya tinggi,perjalanan penyakit dan hasilnya dapatdiperkirakan,telah tersedia standar pelayanan medis dan standar proseduroperasional.Untuk tindakan herniotomi yang disepakati di RS PMI Bogor ada12 clinical pathway.dengan perhitungan cost of treatment dari yang palingminimal pada kasus herniotomi anak murni Rp 5.368.719,00 sampai yangmaksimal pada herniotomi Tua komplikasi dengan penyerta sebesar Rp9.350.683,00. Dengan adanya perhitungan ini Rumah Sakit memilikipedoman biaya tindakan herniotomi yang bersifat prospective payment. Saranuntuk rumah sakit diharapkan rumah sakit melakukan perhitungan cost oftreatment untuk tindakan yang lain berdasarkan clinical pathway yangdisepakati di RS PMI Bogor.

---

National Health Insurance System (SJSN) is basically a state program thataims to provide certainty of protection and social welfare for all Indonesianpeople. Through this program, each resident is expected to meet the basicneeds of living where things happen that can lead to lost or reduced income,because of illness, accident, loss of a job, entering old age or retirement.Through a presidential decree number 12 of 2013 about , has set an advancedpayment of health care services in hospitals, using pre-payment efforts(prospective payment) that uses pattern INA-CBGs. Implementation of INA-CBGs rates for hospital became polemic because there is a large enoughdifference in pay between hospital rates and INA-CBGs rates.One of thecomponent that must be prepared by the hospital is making a guideline basedon clinical pathway calculated cost of treatment.Prioritas for the manufactureof clinical pathways are frequently encountered cases, most cases, the cost ishigh, the disease course and outcome can be expected, has provided medicalservice standards and standard procedures operasional.For herniotomyprocedures agreed at the PMI Bogor hospital, there were 12 clinical pathwaywith calculation cost of treatment and the most minimal in the case of a purechild herniotomy Rp 5,368,719.00 to the maximum at Old herniotomy withconcomitant complications of Rp 9,350,683.00. Given this calculationHospital has guidelines herniotomy procedures costs that are prospectivepayment. Suggestions for hospital is expected to perform the calculation ofthe cost of treatment for other actions based on agreed clinical pathways inPMI Bogor hospital.

Abstrak: Tesis ini membahas implementasi clinical pathway sectio caesarea yang telah berlaku. Rumah sakit ditantang untuk meningkatkan pelayanan dengan penekanan pada kendali mutu dan kendali biaya. Penerapan clinical pathway merupakan hal yang baru di lingkungan Rumah Sakit Universitas Udayana. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam yang ditujukan kepada pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian mengungkap bahwa implementasi clinical pathway sectio caesarea belum sepenuhnya berjalan dimana ada hambatan yang dapat dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang saling berkaitan. Penelitian ini menunjukkan belum adanya komunikasi efektif antara pemangku kebijakan dan pelaksanan kebijakan serta antarpelaksana kebijakan, belum adanya sosialisasi dan edukasi terkait implementasi clinical pathway sehingga kurangnya pengetahuan staf tentang fungsi dan manfaat serta tugas dan kewenangannya dalam implementasi clinical pathway, belum adanya SOP terkait alur dan pengisian clinical pathway, serta belum adanya case manager yang memegang peranan penting dalam implementasi clinical pathway. Disarankan kepada pemangku kebijakan untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang disampaikan secara jelas dan konsisten serta tersampaikan pada seluruh pelaksana kebijakan, menyusun rencana strategis dalam mengangkat case manager yang memegang peranan penting dalam proses implementasi clinical pathway. Serta untuk pelaksana kebijakan diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam implementasi clinical pathway yang lebih baik

---

This thesis discusses the implementation of the clinical pathway for sectio caesarea that has been applied. Hospitals are challenged to improve services with an emphasis on quality control and cost control. The application of clinical pathways is new in the Udayana University Hospital environment. This research uses a qualitative case study. Data were collected by means of in-depth interviews aimed at policy makers and policy implementers using purposive sampling method. The results of the study revealed that the implementation of clinical pathway of caesarean section was not yet fully implemented where there were obstacles which could be seen from the interrelated factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research shows that there is no effective communication between policy makers and policy implementation as well as between policy implementers, there is no socialization and education regarding the implementation of clinical pathways so that there is a lack of staff knowledge about the functions and benefits as well as their duties and authorities in implementing clinical pathways, there is no SOP related to the flow and filling. clinical pathway, and the absence of a case manager who plays an important role in the implementation of clinical pathways. It is recommended to policy makers to carry out socialization and training that is delivered clearly and consistently and delivered to all policy implementers, formulating a strategic plan in appointing case managers who play an important role in the process of implementing clinical pathways. As well as implementing policies, it is hoped that they can increase commitment in implementing better clinical pathways