Abstrak: ABSTRAK Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Naik pangkat dapat menjadi dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan memiliki nilai apabila kenaikan pangkat diberikan tepat orang dan tepat waktu. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan Rumah Sakit Pendidikan dimana memiliki tenaga medis subspesialistik yang beragam, memiliki kompetensi dan masa kerja yang cukup lama. Berdasarkan data yang ada pada Unit Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Mata tercatat 14 Dokter Spesialis Mata yang berstatus Dodiknis dari 30 Dokter Spesialis Mata yang berstatus PNS sehingga masih terdapat 16 Dokter yang belum melakukan inpassing dan 10 staf medis belum memiliki jabatan fungsional pendidikan. Diketahui Ketepatan kenaikan pangkat bagi staf medis di Departemen Mata dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang adalah variabel penilaian diri sendiri dengan nilai p=0,015. Dilakukan analisis dengan wawancara mendalam kepada staf medis dimana diperoleh informasi yang mempegaruhi keterlambatan kenaikan pangkat bagi staf medis yaitu staf tidak mengerti proses inpassing dan belum memiliki publikasi sehingga belum dapat mengurus kenaikan jabatan akademik dosen. Rumitnya proses administrasi baik kenaikan pangkat ataupun proses inpassing membuat sebagian staf lebih memilih untuk melakukan pelayanan dibandingkan melakukan penilitian. Kata kunci: Naik pangkat, staf medis, jabatan fungsional ABSTRACT In the government regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of year 2000 concerning the Promotion of Civil Servants mentioned the promotion is an award given for the work performance and dedication of the concerned Civil Servants to the State. Promotion can be a boost to Civil Servants to further improve their work performance and service. Because promotion is an award and each award has a value if the promotion is given to the right person and on time. Cipto Mangunkusumo Hospital is a Teaching Hospital where it has a variety of subspecialty medical personnel, has competency and has a long working period. Based on the data available at the Department of Human Resources (SDM), there were 14 Dodiknis Ophthalmologists from 30 Ophthalmologists who were civil servant status so that there were still 16 Doctors who had not done inpassing and 10 medical staff did not have functional educational positions. It is known that the accuracy of promotion for medical staff at Department of Ophthalmology is influenced by several factors, one of the factors is the selfassessment variable with a value of p = 0.015. An analysis was conducted with in-depth interviews with medical staff where information was obtained which affected the delay in promotion for medical staff, staff did not understand the inpassing process and did not have publications so that they could not take care of the increase in academic lecturer positions. The complexity of the administrative process both promotion and inpassing process makes some staff prefer to do service rather than doing research Keywords: Civil servants, medical staf, fungtional structure

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakanpengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) pasca akreditasi JCI di RSUPNdr.Cipto Mangunkusumo Jakarta Tahun 2014. Fokus penelitian ini adalahimplementasi kebijakan pengelolaan B3 dan faktor-faktor yang mempengaruhinyayaitu komunikasi, sumber daya,disposisi dan stuktur birokrasi. Permasalahan yangdiangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan data dari laporan rondemanajemen dimana banyak temuan-temuan pengelolaan B3 di lapangan pascaakreditasi JCI yang tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkandalam kebijakan pengelolaan B3 dan juga dilihat dari data Unit K3RS dimanaterjadi beberapa insiden yang dilaporkan terkait dengan pengelolaan B3 pascaakreditasi JCI. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi tak berstruktur dan telaah dokumen. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisadata dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis).Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan B3 pasca akreditasi JCI di RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo belum berjalan dengan baik. Pada faktor komunikasi: Transmisi yang kurang maksimal,ketidakjelasan kebijakan dimana secara isi yang belum lengkap danpenyampaiannya ke lapangan belum optimal serta pelaksanaan kebijakan yangbelum konsisten. Selanjutnya, pada faktor sumber daya: SDM, fasilitas dananggaran masih belum memadai. Pada faktor disposisi implementor yang jugabelum baik, para pelaksana kebijakan secara umum kurang cukup kuat memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 ini. Terakhirfaktor struktur birokrasi: Mekanisme pelaksanaan, koordinasi dan monitoringyang belum berjalan efektif.
Kata Kunci: FMS JCI , Implemetasi, Kebijakan, Pengelolaan B3.

Abstrak:

Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014.Departemen Ilmu Kesehatan Anak (IKA) dan klasifikasi medis dan koding dipilih sebagai ruang lingkup penelitian, memiliki jumlah pending yang terbesar sepanjang tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akar penyebab terjadinya pending klaim BPJS Kesehatan pada klasifikasi medis dan koding pasien rawat inap di Departemen IKA, khususnya pada pending klaim yang berulang, pada tahun 2019 serta dapat memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen sebagai upaya perbaikan sistem klaim. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis akar masalah dengan melakukan telaah dokumen rekam medis cetak maupun elektronis atas berkas klaim pasien rawat inap di Departemen IKA pada bulan Juli-Desember tahun 2019, studi literatur serta wawancara mendalam. Sumber data penelitian adalah 147 berkas klaim yang mengalami pending klaim berulang. Informan yang terlibat sejumlah 16 orang dari berbagai stakeholder terkait. Validitas data dilakukan dengan triangulasi teori, sumber data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan, masalah yang menyebabkan pending klaim berulang sesuai ruang lingkup penelitian terdiri dari proses pembuatan Panduan Praktik Klinis (PPK) di Departemen memakan waktu lama, perbedaan pemahaman antara RSCM dengan BPJS, perbedaan kualitas penulisan resume medis PPDS dan DPJP, supervisi DPJP terhadap penulisan resume medis kurang baik, pemilihan kode yang kurang tepat, serta perubahan Verifikator BPJS, belum adanya evaluasi terhadap penyebab pending yang lebih detail terkait ketepatan diagnosis, permasalahan sistem distribusi PPK yang sudah jadi tidak menjamin tersosialisasinya PPK dengan baik, sistem yang menjamin penulisan resume medis setiap peralihan rawat, baik ruangan maupun dokter belum ada, belum adanya sistem monitoring terkait klaim dan pending klaim, serta server dan networking terkadang bermasalah. Akar masalah yang ditemukan adalah SDM Departemen IKA terbatas, training kepada DPJP terkait pengisian resume medis tidak dilakukan secara tersistem, SDM IT yang terbatas, anggaran training yang diberikan terbatas, belum dilakukannya evaluasi triwulanan dan semesteran atas laporan bulanan yang sudah dibuat terkait penyebab pending klaim, belum adanya evaluasi terhadap perbaikan penulisan resume medis, belum adanya evaluasi terhadap penyebab pending yang lebih detail terkait kelengkapan resume medis, belum adanya ceklist atas revisi yang diminta baik dari pihak RSCM maupun BPJS, belum adanya mekanisme sosialisasi hasil kesepakatan dengan BPJS, belum dibuat sistem supervisi penulisan resume medis yang dapat mengatasi masalah beban pekerjaan DPJP, dalam SOP resume medis belum ada aturan terkait penulisan resume medis jika terjadi peralihan rawat, belum dibuat sistem monitoring di setiap stakeholder, kurangnya pemanfaatan sistem informasi selain e-office, misalnya EHR,terutama terkait pelayanan, belum tertanamnya kaidah koding dalam EHR, serta sistem pemantauan IT tidak dapat diakses secara mobile. Oleh karena itu, untuk mengatasi akar masalah yang terkait langsung dengan proses klaim, maka direkomendasikan untuk membuat sistem klaim terintegrasi agar membantu berjalannya proses, monitoring dan evaluasi klaim ataupun penyelesaian pending klaim. Sistem tersebut berada, baik di intra RSCM maupun antara RSCM dengan BPJS. Secara Nasional, Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi kesehatan terintegrasi, yang salah satu manfaatnya untuk membantu terlaksananya program JKN.

---

The Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program has been held by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan since January 1, 2014. The Department of Pediatric and medical and coding classification have the largest number of pending throughout 2019. The purpose of this study was to analyze the root causes of recurring pending claims of BPJS Kesehatan in the medical classification and coding of inpatients at the Pediatrics Department, in 2019 and provide recommendations to management in improving the claims system. This is a case study approach and root cause analysis by reviewing printed and electronic medical record documents of inpatient claim files at the Pediatrics Department in July-December 2019, literature studies and in-depth interviews. We study the 147 claim files that have recurring pending claims. There were 16 informants involved. We triangulate theories, data sources and methods to validate the data. The results showed, the problems occured were the time-consuming process of making Clinical Practice Guidelines (CPG) in the Department, differences in understanding between RSCM and BPJS, differences in the quality of PPDS and DPJP discharge summary writing, DPJP supervision of discharge summary writing were poor, inaccurate code selection, the changes of the BPJS Verifier, there has been no detailed causes evaluation of pending related to the accuracy diagnosis, the problems with the CPG distribution system, a system that guarantees the writing of discharge summarys every time a change of care, and there is no monitoring system regarding claims and pending claims, and servers and networking which sometimes have problems. The root cause found were limited human resource (HR) of the Pediatrics Department, there is no system of training for DPJP related to filling out discharge summarys, limited IT HR, limited training budgets, no quarterly/ semester evaluation regarding the causes of pending claims, There is no evaluation on the improvement of discharge summary writing, there is no evaluation of the causes of pending in more detail regarding the completeness of the discharge summary, there is no checklist for the revisions, there is no socialization mechanism for the results of the agreement with the BPJS, the supervision system has not been established discharge summary writing that can solve the DPJP workload problem, in the discharge summary SOP there are no rules regarding discharge summary writing in case of a change of care, a monitoring system has not been made in each stakeholder, the lack of use of information systems other than e-office, for example EHR, especially related to medical care. service, the coding rules are not embedded in the EHR, and the IT monitoring system cannot be accessed by mobile. To address the root causes that is directly related to the claim process, it is recommended creating an integrated claim system to help processing, monitor and evaluate claims or resolve pending claims, which located both within the RSCM and between RSCM and BPJS. Nationally, the government needs to develop an integrated health information system, one of which is to help implement the JKN program

Abstrak: ABSTRAK Nama : Anni Farida Ritonga Program Studi :  Kajian Adminsitrasi Rumah Sakit Judul : Analisis Pelayanan Door To Balloon Time Pada Primary Percutaneous Coronary Intervention Dengan Menggunakan Pendekatan Lean Six Sigma Di RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo Tahun 2017 Pembimbing :  Prof.dr Amal C. Sjaaf, SKM, Dr.PH Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) telah memberikan pelayanan Primary Percutaneous Coronary Intervention (PCI) sejak tahun 2010 dengan pedoman pada tahun 2017 dari European Society of Cardiology (2012) yang memberikan anjuran door to balloon ≤90 menit untuk tindakan Primary PCI pada pasien STEMI dengan onset ≤ 12 jam. Untuk memenuhi target tersebut Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Unit Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) telah bekerja sama untuk memperbaiki proses pelayanan Primary PCI sejak awal tahun 2017 dengan capaian door to balloon time bulan Januari – Agustus 2017 adalah 203,5 menit. Penelitian ini untuk mengetahui pedoman pelayanan, alur pelayanan, mengidentifikasi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah (waste), akar masalah panjangnya door to balloon time serta usulan perbaikan pelayanan Primary PCI. Desain penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan metode observasi, telaah dokumen, dan wawancara mendalam di IGD dan PJT dengan kerangka acuan DMAI (Define, Measure, Analyse, Improve). Hasil penelitian didapatkan SPO dan PPK terkait pelayanan Primary PCI belum ada, Clinical Pathway Terintegrasi belum ditetapkan, bulan September – Desember 2017 didapatkan capaian door to balloon time dengan median 182 menit, namun tidak dapat dibuat Value Stream Maping (VSM) dikarenakan data dalam rekam medik tidak lengkap. Hasil observasi Februari – April 2018 didapatkan capaian door to balloon time dengan median 126 menit dengan lead time 270,5 menit, cycle time 209,8 menit, waiting time 60,7 menit dengan value added 41,7% dan non value added 58,3%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alur proses pelayanan pasien STEMI dengan tindakan Primary PCI masih tergolong un-lean dan perhitungan Six Sigma berada di level sigma 2 yang memungkinkan terdapat 308.538 tindakan Primary PCI melebihi door to balloon time ≤ 90 menit dari 1 juta kesempatan. Terdapat 40 waste dan 10 varian diseluruh proses pelayanan, dimana waste yang terbanyak terdapat pada waiting, extra processing dan confusion. Hasil analisis Fishbone didapatkan faktor man dan method adalah yang paling dominan menjadi penyebab keterlambatan pelayanan pasien STEMI dengan tindakan Primary PCI. Dibutuhkan komitmen dari managemen rumah sakit dan dukungan dari seluruh tim yang terlibat dalam pelayanan Primary PCI untuk melakukan perbaikan secara terus menerus dengan pembuatan SPO dan PPK sebagai pedoman pelayanan, managemen rumah sakit membuat sistem yang baik agar pelayanan Primary PCI dapat terlaksana 24 jam, mengurangi dokumentasi rekam medik di IGD, penggantian mesin EKG, pemendekan jalur pemindahan pasien, segera menggunakan Clinical Pathway Terintegrasi Primary PCI serta melakukan evaluasi kualitas pelayanan yaitu mortality dan LOS. Kata kunci: Door to balloon time; Lean Six Sigma; Primary PCI

---

ABSTRACT Name : Anni Farida Ritonga Study Program : Magister of Hospital Administration Title : Analysis Of Door To Balloon Time On Primary Percutaneous Coronary Intervention With Lean Six Sigma Approach In Dr Cipto Mangunkusumo National Referral Hospital, 2017 Counsellor : Prof. dr Amal C. Sjaaf, SKM, Dr.PH Cipto Mangunkusumo National General Hospital (RSCM) has been providing Primary Percutaneous Coronary Intervention (PCI) services since 2010 with a guideline in 2017 from the European Society of Cardiology (2012) which provides a door to balloon ≤90 minutes for PCI Primary Action in STEMI patients with an onset of ≤ 12 hours. To meet the target, Emergency Installation (IGD) and Integrated Heart Service Unit (PJT) have been working together to improve the Primary PCI service process since early 2017 with the achievement of door to balloon time from January to August 2017 is 203.5 minutes. This research is to know the guidance of service, service line, identify activity which do not give added value (waste), root of problem of door to balloon time length and suggestion of service improvement of Primary PCI. This research design is qualitative analysis with observation method, document review, and depth interview at IGD and PJT with DMAI reference frame (Define, Measure, Analyze, Improve). The result of the research shows that SPO and PPK related to Primary PCI service is not yet available, Clinical Pathway Integrated has not been established, September - December 2017 got door to balloon time with median 182 minutes, but can not be made Value Stream Maping (VSM) because data in medical record incomplete. The result of observation from February to April 2018 was achieved by door to balloon time with median 126 minutes with lead time 270,5 minutes, cycle time 209,8 minutes, waiting time 60,7 minutes with value added 41,7% and non value added 58, 3%. This study concludes that the flow of STEMI patient service process with Primary PCI action is still classified un-lean and Six Sigma calculation is at sigma level 2 which enables 308,538 Primary PCI actions beyond the door to balloon time ≤ 90 minutes from 1 million occasions. There are 40 waste and 10 variants throughout the service process, where the most waste is in waiting, extra processing and confusion. Fishbone analysis results obtained man factor and method is the most dominant cause of delay in patient service STEMI with Primary PCI action. It takes commitment from hospital management and support from all team involved in Primary PCI service to make continuous improvement with SPO and KDP as service guidance, hospital management make good system for Primary PCI service can be done 24 hours, reduce documentation medical records at ER, ECG machine replacement, shortening of patient transfer path, immediately using Clinical Pathway Integrated Primary PCI and evaluating service quality that is mortality and LOS. Keywords: Door to balloon time; Lean Six Sigma; Primary PCI

Abstrak:

Diagnostic Related Groups (DRGs) yaitu suatu sistem yang mengklasifikasikan pasien-pasien rawat inap rumah sakit ke dalam kelompok-kelompok (grup) yang menggunakan sejumlah sumber daya yang relatif sama berdasarkan karakteristik seperti diagnosa, prosedur, umur, komplikasi ataupun penyakit yang menyertai (comorbidity). Diagnose Related Groups (DRG’s) merupakan suatu sistem pembiayaan rumah sakit dengan menggunakan mekanisme penggantian biaya (reimbursement payment mechanism) yang berguna untuk melakukan pengukuran terhadap sumber daya rumah sakit yang digunakan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap pasien dengan menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit kepada pasien (Willems et al. 1989). Selain memberikan fokus dalam masalah penghitungan biaya, Casemix juga memberikan standar nasional mengenai berapa biaya yang harus dikenakan untuk diagnosis tertentu. Hal ini memberikan kepastian sekaligus transparansi pada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Dengan demikian, biaya dapat diprediksi, dan keuntungan yang diperoleh rumah sakit pun dapat lebih pasti. Kelahiran bayi dapat dilakukan secara per abdominal melalui seksio caesaria maupun pervaginam baik secara spontan maupun dengan bantuan alat (vakum dan forcep). Walaupun insidens partus pervaginam dengan bantuan instrument hanya 1 diantara 10 persalinan, namun tindakan ini dapat mengakibatkan risiko mortalitas dan morbiditas yang cukup tinggi terhadap ibu dan janin sehingga operator yang melakukan tindakan haruslah seseorang yang benar – benar kompeten (Hayman 2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyakit penyulit dan penyerta (casemix) AR-DRG berbeda dengan pola penyakit DRG Indonesia khususnya pada tindakan vakum dan forsep dimana AR-DRG hanya mengklasifikasikan pola penyakit penyerta dan penyulit menjadi with severe comorbidity and complication dan without comorbidity and complication. Sedangkan DRG Indonesia (dengan pengambilan sampel di RSCM) mengklasifikasikan pola penyakit pada tindakan ekstraksi vakum dan forsep menjadi : EV/EF Murni, EV/EF dengan penyerta, EV/EF dengan penyakit penyulit dan EF/EV dengan penyerta dan penyulit. Penyakit Penyulit yang menjadi pola penyakit antara lain PreEklamsia Berat, Pre-Eklamsia Ringan, Hipertensi dalam kehamilan, Ketuban pecah dan Inersia PK 1 Aktif. Penyakit penyerta yang menjadi pola penyakit adalah bekas seksio. Penyakit penyerta dan penyulit yang menjadi pola penyakit antara lain PEB dan Bekas Seksio dan Ketuban Pecah & Bekas Seksio. Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep murni (O02B) adalah sebesar Rp. 3,570,552.54, dengan lama hari rawat 2 hari. Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep dengan penyerta (O02A) adalah sebesar  Rp 3,810,507.42, dengan lama hari rawat 3 hari, Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep dengan penyulit (O02A) rata – rata Rp 3,528,798.93 dengan lama hari rawat 4 hari. Terakhir, Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep dengan penyakit penyerta dan penyulit (O02A) Rp. 3,615,238.61 dengan lama hari rawat 4 hari. Terdapat penurunan tarif yang signifikan antara tarif tindakan ekstraksi vakum dan forsep mulai dari 14 % sampai dengan 30 % apabila komponen gaji dan obat dikeluarkan dari perhitungan. Perlunya telaah lebih lanjut terhadap adanya INA CBG’s (Indonesia Case-Based Group) sebagai kelanjutan dari INA DRG yang mulai diberlakukan oleh Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2011. Daftar Bacaan : 31 (1986 – 2010)

---

 

Diagnostic Related Groups (DRGs) is a system that classifies patients who were hospitalized in groups (group) that uses a number of resources which are relatively similar based on characteristics such as diagnosis, procedures, age, complications or illnesses that accompany (comorbidity). Diagnose Related Groups (DRG's) is a system of hospital’s financing using the reimbursement payment mechanism which is useful to make the measurement of hospital resources and used to provide optimum service to patients by ensuring the effectiveness and efficiency of health services (Willems et al. 1989). Besides focusing on costing issue, case mix also provides national standards on how costs should be imposed for a specific diagnosis. This provides certainty as well as transparency in public as a user of health services. Thus, predictable cost and hospital’s revenue can be more certain. The birth of a baby can be done by abdominal or caesarean section either spontaneously with the help of instrument (vacuum and forceps). Although the incidence of vaginal parturition with the aid of instruments only 1 in 10 deliveries, but this action could result in risk of mortality and morbidity to mother and fetus so the operators should be someone who is competent (Hayman 2005). The study reported that patterns of complications and comorbidity diseases (case mix) of AR-DRG has different patterns with INA DRG, especially on vacuum and forceps extraction where the AR-DRG only classify patterns  with severe complication and comorbidity and without comorbidity and complication. While DRG Indonesia (with sampling in RSCM) classify the pattern of disease in vacuum extraction and forceps action becomes: without comorbidity and complication, with comorbidity, with complications and with severe comorbidity and complications. Disease that became the pattern of disease complications including severe pre-eclampsia, Mild Pre-eclampsia, Hypertension in pregnancy, premature ruptur of the membrane and active phase inertia. Comorbidities that became the pattern of disease is a former delivery with caesarean section. Severe Complication and comorbidity are include mixture of former delivery with caesarean section and severe pre-eclamptia and premature rupture of the membrane and former delivery with caesarean section. Cost of Treatment vacuum & forceps extraction wo/ complication and comorbidity (O02B) is 3,570,552.54 IDR, with average length of stay 2 days. Cost of treatment vacuum & forceps extraction with comorbidity (O02A) is Rp 3,810,507.42 IDR, with average length of stay 3 days, cost of treatment vacuum & forceps extraction with complications (O02A) is 3,528,798.93 IDR with average length of stay 4 days and the Cost of Treatment vacuum & forceps extraction with severe comorbidities and complications (O02A) 3,615,238.61 IDR with average length of stay 4 days. There is a significant reduction in vacuum and forceps extraction’s tariff ranging from 14% to 30% if the salary component and the drugs excluded from the calculation. The need for further study of the CBG's INA (Indonesia Case-Based Group) as a continuation of the INA DRG which will be started by the Ministry of Health of Indonesia in 2011. References : 31 (1986 – 2010)