Alat kesehatan di Indonesia masih dipenuhi oleh lebih dari 70% alat kesehatan impor. Selain itu, transaksi alat kesehatan dalam negeri dalam e-katalog pada tahun 2019-2020 yang masih rendah (12%) menandakan masih besarnya ketergantungan terhadap alat kesehatan impor. Upaya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 yang mewajibkan penerapan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB), paling lambat 4 tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. Hingga tahun 2022, jumlah sarana produksi alat kesehatan yang memiliki sertifikat CPAKB hanya 30,52%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik tahun 2022. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan dari pemerintah, asosiasi, dan industri alat kesehatan di Indonesia, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Grindle dan Van Meter Van Horn yang dimodifikasi dalam kerangka segitiga kebijakan Walt-Gilson. Hasil penelitian adalah ukuran dan tujuan kebijakan, kepentingan yang dipengaruhi, dan manfaat kebijakan sudah jelas, namun terkendala dari sumber daya keuangan yang masih terbatas. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Karakterisitik lembaga pelaksana mendukung implementasi kebijakan, namun strategi para pelaksana masih belum dilaksanakan secara optimal. Disposisi pelaksana masih kurang dan komunikasi kebijakan perlu ditingkatkan. Dari sisi aktor/pelaksana kebijakan, masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk menerapkan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum kebijakan sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan-kebijakan yang mendorong penerapan CPAKB dan dukungan dari para pelaksana kebijakan, terutama terkait penguatan kebijakan izin edar alat kesehatan dalam negeri dimana CPAKB dijadikan persyaratan wajib dalam pengajuan izin edar.

Medical devices in Indonesia are still fulfilled by more than 70% of imported medical devices. In addition, domestic medical device transactions in e-catalogs in 2019-2020 were still low (12%) indicating that there was still a large dependence on imported medical devices. The effort of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to overcome this is by issuing Minister of Health Regulation Number 20 of 2017 which requires the application of Good Medical Device Manufacturing Practices (CPAKB), no later than 4 years after the regulation was issued. Until 2022, the number of medical device production facilities that have CPAKB certificates is only 30.52%. This study aimed to analyze the implementation of the Good Medical Device Manufacturing Practice policy in 2022. The research was conducted qualitatively using in-depth interviews with informants from the government, associations, and the medical device industry in Indonesia, as well as document reviews. This research uses the policy implementation model of Grindle and Van Meter Van Horn which is modified within the framework of the Walt-Gilson policy triangle. The results of the research are that the standard and objectives of the policy, the interests affected, and the benefits of the policy are clear, but are constrained by limited financial resources. The economic, social, and political environment influences policy implementation. The characteristics of implementing agencies support policy implementation, but the strategies of implementing agencies have not been implemented optimally. The disposition of implementers is still lacking and policy communication needs to be improved. In terms of actors/policy implementers, there is still a limited number of human resources to implement policies. This study concludes that in general the policy has been implemented well, but there are still obstacles in its implementation. This study recommends the need to strengthen policies that encourage the implementation of CPAKB and support from policy implementers, especially related to strengthening the policy for registration of distribution permits for domestic medical devices where CPAKB must be a mandatory requirement in the application.

Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Man Power of Health Education Information System) telah dikembangkan lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu. Sistem informasi tersebut diimpiementasikan di 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat pusat, tingkat propinsi, dan tingkat institusi. Pada awalnya sistem tersebut dimulai dari laporan secara manual hingga pada 5 (lima) tahun yang lalu telah dibangun dalam basis komputer. Program aplikasi (software) yang dikembangkan diletakkan di Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan di DKI Jakarta (1998) dan di Padang, Sumatera Barat (2000) menunjukkan bahwa 34% institusi output software tidak sesuai dengan kebutuhan institusinya, dan setiap periode laporan (Maret-September) masih terjadi keterlambatan dan ketidaklengkapan laporan dari sejumlah institusi. Selain itu sering terjadi kegagalan dalam proses installing software dan kegagalan fungsi-fungsi yang ada dalam software dimaksud. Masih terdapat kelemahan software yang lain yaitu sulit untuk melakukan editing dan tampilan antar muka (interface) yang kurang menarik. Untuk mempelajari sistem tersebut dilakukan wawancara mendalam yang dilakukan di salah satu institusi pendidikan tenaga kesehatan tertua di Indonesia yaitu Akademi Kesehatan Lingkungan Jakarta. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara umum software yang dikembangkan selama ini tidak banyak membantu dalam hal pengelolaan data di institusi. Hal tersebut terbukti bahwa di akaderni tersebut data yang ada belum terorganisir dengan baik, belum terintegrasi dan masih banyak duplikasi. Data input software tersebut belum memuat nilai per mata kuliah sehingga untuk menyiapkan daftar prestasi akademik diperlukan waktu 2 - 3 bulan. Untuk mencetak output software tersebut diperlukan printer khusus yaitu printer besar. Selain itu untuk melakukan penyiapan data maupun pencarian data dibutuhkan langkah yang panjang dan waktu yang relatif lama. Kelemahan lain yang dirasakan adalah tidak menariknya tampilan antar muka, installing program yang tidak selalu berhasil dengan baik, serta langkah editing data yang tidak praktis. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dua hal yang perlu disempurnakan yaitu software pengelola data dan rancangan basis data yang ada di tingkat institusi. Untuk penyempurnaan tersebut makna software harus mampu mengintergrasikan data yang ada dan memuat nilai per mata kuliah, memiliki langkah operasional yang sederhana, mampu memproduksi output dalam waktu yang relatif singkat. Kelebihan (feature) lain yang diperlukan antara lain adalah mampu mencari data dengan cepat, output dapat dicetak di berbagai jenis printer, memiliki tampilan interface yang menarik, memiliki langkah editing data yang praktis dan memiliki tingkat kegagalan install yang rendah. Software yang menjadi solusi perrnasalahan tersebut adalah Program Aplikasi Basis Data yang dibangun dengan menggunakan Paradox 7.0 dan bahasa pemorgraman Borland Delphi 6.0. Dengan program aplikasi tersebut diharapkan dapat menunjang sistem informasi akademi kesehatan (Health Academy Information System).

Information System Design of 2001 Database Based Health AcademyManpower of Health Education Information System has 'been developed since 5 years ago. The information system has been implemented in 3 levels, namely central, provincial and institution levels. At first, such system was initiated from report manually until 5 years ago and since then a computer based system was developed. Application program (software) that was developed is resided at the Center for Manpower of Health Education, Health Agent of Provinces and Educational Institution of Manpower of Health. The result of research conducted in Special Capital City of Jakarta (1998) and Padang, West Sumatera (2000) indicated that 34% of output software institution did not meet the needs of the institutions. And every report period (-March - September) still undertakes late and report incompleteness from a number of institutions. Besides, failure often occurred in installing software process and functions in concerned software. There were still many software weaknesses, difficulty in carrying out editing and less interesting interface performance. To study such system, an in-depth interview was carried out in one of the oldest education institutions of manpower of health in Indonesia, the Academy of Environmental Health of Jakarta. The result of the interview indicated that in general the software developed up to now has not helped managing data in institution. It was proofed that in that institution the existing data have not yet been organized and integrated well and much duplication still could be found. The data input software has not covered the grades of subject of course so that to prepare academic achievement lists needs time of 2 - 3 months. To print the output software needs special printer, a large printer. In addition, to carry out data preparing or data searching needs long step and relatively long time. Other weaknesses found were the less interesting interface performance, installing program that did not always succeed well, and editing data that was unpractical. From the results above, it can be concluded that two matter need to be perfected, namely software of data processing and database plan existing in the institutional levels. To solve these weaknesses the software should be able to integrate the existing data and cover grades for each course subject; have simple operational steps; able to produce output in relatively short time. Other necessary features are ability to search data fast, output can be printed in any types of printers, which possess an interesting interface performance; has practical editing steps and low level of installation failure. The software that can become the solution is Database Application Program developed by using Paradox 7.0 and the language programof Borland Delphi 6.0.

Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal, sehingga menjadi penyebab utama kematian dini. Prevalensi hipertensi pada orang dewasa usia 30−79 tahun di dunia mencapai 33% di tahun 2019. Hipertensi dapat terjadi pada berbagai kelompok, termasuk pekerja, yang berdampak pada produktivitas dan kesehatan jangka panjang. Identifikasi faktor risiko hipertensi penting dilakukan sebagai dasar upaya pencegahan. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dengan menganalisis data sekunder medical check up, pengukuran komposisi tubuh, dan data karakteristik pekerja tahun 2024. Prevalensi hipertensi pada pekerja PT X tahun 2024 sebesar 10,3%. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan signifikan antara usia, masa kerja, dislipidemia, komposisi tubuh, dan dimensi lemak dengan hipertensi. Risiko hipertensi meningkat pada pekerja usia 40−49 tahun (AOR: 3,22) dan ≥ 50 tahun (AOR: 4,15), masa kerja > 20 tahun (AOR: 3,83), dislipidemia (AOR: 1,55), komposisi tubuh lemak tinggi dan otot rendah (AOR: 2,15), dan dimensi lemak tinggi (AOR: 2,46). Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui edukasi kesehatan, pemeriksaan tekanan darah dan komposisi tubuh secara berkala, serta pengembangan program penurunan kadar lemak tubuh untuk menekan risiko hipertensi.

---

Hypertension can lead to serious complications such as heart disease, stroke, and kidney failure, making it a leading cause of premature death. The global prevalence of hypertension among adults aged 30–79 years reached 33% in 2019. Hypertension can affect various population groups, including workers, impacting their productivity and long-term health. Identifying hypertension risk factors is important to support targeted prevention efforts. This study used a cross-sectional design by analyzing secondary data from medical check-up, body composition measurement, and worker characteristic in 2024. The prevalence of hypertension among PT X workers in 2024 was 10.3%. The analysis showed significant associations between age, work tenure, dyslipidemia, body composition, and fat dimension with hypertension. The risk of hypertension increased among workers aged 40–49 years (AOR: 3,22) and ≥ 50 years (AOR: 4,15), with work tenure > 20 years (AOR: 3,83), dyslipidemia (AOR: 1,55), high body fat and low muscle composition (AOR: 2,15), and high fat dimension (AOR: 2,46). Therefore, preventive efforts through health education, regular blood pressure and body composition monitoring, and fat reduction programs are needed to control the risk of hypertension.