Abstrak: Area Reformasi Birokrasi gelombang II diantaranya reformasi di bidang peraturan perundangan dan sumber daya manusia aparatur. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menginisiasi program peningkatan kompetensi ASN sebagai salah satu syarat pengembangan karir (sistem merit). UU 5/2014 mengamanatkan pengembangan kompetensi sebagai hak tiap ASN yang berimplikasi kepada kewajiban tiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes adalah bagian ASN yang berperan penting dalam mewujudkan lulusan poltekkes yang kompeten dan sesuai kebutuhan. Fakta di lapangan masih dijumpai permasalahan terkait kualifikasi dan kompetensi dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes. Terbitnya UU 5/2014 ini hendaknya menjadi momentum bagi Poltekkes Kemenkes dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi dosen dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan secara keseluruhan. Untuk itu menarik ditelaah bagaimana penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN Jabfung Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes dalam kerangka kajian UU 5/2014. Lokus penelitian adalah Prodi D3 Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa in-depth interview, foccus group discussion, telaah terhadap dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengembangan kompetensi dosen di Prodi D3 Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 belum sepenuhnya direncanakan dengan baik. Belum ada proses analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dosen mengakibatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi bersifat pasif dan kurang terarah. Evaluasi pada tahap penilaian peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja dosen belum dilakukan, hanya pencatatan dan pelaporan. Rekomendasi: penguatan dukungan sumber daya yaitu SDM, instrument kebijakan, sarana prasarana, dan anggaran; penguatan koordinasi UP3K, manajemen kepegawaian dan unit terkait dalam analisis kebutuhan pengembangan kompetensi; pengembangan system informasi yang terintegrasi untuk memperkuat dokumentasi dan sistem pemutakhiran data; dan konsistensi pelaksanaan tiap tahapan pengembangan kompetensi dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

Abstrak:

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan ( Poltekkes Kemenkes ) Jakarta III tahun 2011. Penelitan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Sampel penelitian ini terdiri dari, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan (Kapusdiklatnakes, Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Ketua Jurusan Keperawatan , Ketua Program Studi Keperawatan kimia 17, Ketua Program Studi Keperawatan Anestesi, Ketua Program Studi Keperawatan Persahabatan, Dosen 3 Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan Mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada aspek kontek, komitmen manajemen dan jajarannya dalam melaksanakan KBK terlihat bersungguh-sungguh, dibuktikan dengan tekad yang kuat dan semangat dalam menjalankan Kurikulum Berbasis Kompetensi melalui menjalin komunikasi yang terbuka, mengadakan pelatihan-pelatihan, workshop, perhatian terhadap aspek input berupa pemenuhan kebutuhan dari manajemen pelaksana, berupa sarana prasarana, walaupun belum seperti yang diharapkan. Proses pelaksanaan yang direspon positif oleh dosen dan mahasiswa dengan dibuktikan semangat dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar juga stakeholder dibuktikan dengan respon terhadap produk yang dihasilkan dengan menjadikan lulusan sebagai karyawannya dan tingkat keberhasilan dalam mengikuti evaluasi semester dengan nilai tertinggi sempurna = 4 oleh mahasiswa dari tingkat III Program Studi Persahabatan dan terendah = 3.41 dari Program Studi Keperawatan Kimia 17 dan Keperawatan Anestesi.

---

 This thesis discusses the implementation of Competency Based Curriculum (CBC) in the Department of Health Ministry of Health Nursing Polytechnic (Polytechnic Kemenkes) Jakarta III in 2011. This is a qualitative research study with a phenomenological approach. This study sample consisted of, Head of Education and Training of Health Workers (Kapusdiklatnakes, Director of the polytechnic Kemenkes Jakarta III. Chairman of the Department of Nursing, Chief Nursing Studies Programme chemistry 17, Chairman of the Anesthesia Nursing Program, Chairman of the Friendship of Nursing Studies Programme, Department of Nursing Polytechnic lecturer 3 Kemenkes Jakarta III and Student Programs Nursing Polytechnic Kemenkes Jakarta III. The study states that the aspect of context, the commitment of management and staff in implementing the CBC looks serious, as evidenced by a strong determination and zeal in carrying through the Competency-Based Curriculum to establish open communication, conduct trainings, workshops, attention to aspects of the input needs of executive management, in the form of infrastructure, although not as expected. the process of implementing a positive response by faculty and students with a demonstrated passion for teaching and learning activities are also stakeholders evidenced by response to the products produced by making the graduates as employees and the level of success in following the evaluation of the semester with the highest value of perfect = 4 by students from level III Friendship Studies Program and the lowest = 3.41 of Nursing Studies Program of Chemistry 17 and Nursing Anesthesia.

Abstrak: Latar belakang: Ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) merupakan hal esensial yang wajib dipenuhi. Salah satu jenis fasyankes yang ada di Indonesia adalah Puskesmas. Dokter gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang wajib tersedia di setiap Puskesmas yaitu minimal tersedia satu dokter gigi untuk setiap Puskesmas. Namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak Puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi. Salah satu Riset Kesehatan Nasional di Indonesia (Rifaskes 2019) merupakan riset terbaru yang dapat digunakan untuk melihat fasilitas di Puskesmas termasuk ketersediaan dokter giginya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan dokter gigi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di tingkat Puskesmas. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional menggunakan data sekunder hasil Rifaskes Puskesmas 2019 yang didapatkan dari Badan Litbangkes Kemenkes RI. Unit analisis yang digunakan adalah Puskesmas.Kesimpulan: kondisi geografi, sumber daya finansial, dan sumber daya / fasilitas fisik yang dimiliki oleh Puskesmas dapat memberikan pengaruh terhadap penyediaan dokter gigi di Puskesmas. Saran: Diperlukan perhatian khusus dan tindak lanjut dari berbagai stakeholder kepada Puskesmas yang masih kesulitan dalam penyediaan fasilitas fisik dan finansial, diperlukan perhatian dalam akses pendidikan dokter gigi dan anaknya, kemudahan akses pelatihan dan diperlukan perbaikan kualitas data dalam hal meminimalisir data missing sehingga data yang digunakan untuk analisis di masa depan dapat lebih berkualitas dan pemenuhan tenaga dokter gigi di Puskesmas dapat terpenuhi sesuai standar yang berlaku.

Abstrak: Tarif pemeriksaan IMS di Puskesmas Mangga Besar hingga saat ini sebesar Rp. 20.000,- per kunjungan. Apabila biaya tersebut ditingkatkan ada kemungkinan daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Sementara apabila diturunkan ada kemungkinan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan yang ada. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui besar tarif pemeriksaan IMS di Klinik Jelia Puskesmas Mangga Bcsar Jakarta Barat yang rasional dengan memperhatikan biaya satuan. tingkat pemulihan biaya, tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat Jenis penelitian ini adahth study analitik dengan pendekatan perhitungan cost ana/isis. Metode analisis biaya yang digunakan adalah, Activity Based Costing (ABC) yang menelusuri biaya berdasarkan Clinical Pathway, selain itu juga mengumpulkan data mengenai tingkat kemampuan dan kemauan membayar (ATP/WTP) dari responden selaku pengguna layanan pemeriksaan IMS. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa biaya pemeriksaan IMS dari biaya invest.asi langsung Rp. l6.077.489,10,- sedangkan biaya operasional langsung diketahui scbesar Rp. 237.970.301,dengan komponen terbesar terdapat pada biaya gaji pegawai sebesar Rp. 149.ll8,504,-. Biaya tidak langsung pada pemeriksan IMS sebesar Rp. 148.719.898,- atau 36,9% dari biaya total. Biaya total pemeriksaan IMS di Klinik Jelia Puskesmas Mangga Besar tahun 2007 adalah sebesar Rp. 402.767688,-. Biaya terbesar terdapat pada biaya operasional langsung yaitu Rp. 237.970301,- atau 59% dari total biaya. Biaya satuan pemeriksaan IMS sebesar Rp. 223.388,-. CRR pemeriksaan IMS di Klinik Jelia pada tahun 2007 sebesar 8,95% ATP berkisar antara Rp. 32.250,- hingga Rp. 517500,-, dengan nilai tengah Rp. 114.500 ? WTP berkisar antara Rp. 10.000,- dengan Rp. 200.000,·, dengan nilai rata-ram Rp. 53203,·dan ni!ai rengah Rp. 37.500,-. ATP lebih tinggi daripada WTP. Tarif pemeriksaan IMS yang rasional berdasarkan simulasi ditetapkan sebesar Rp. 75.000,-. Saran yang disampaikan adalah perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang biaya pemeriksaan IMS, utilisasi terhadap pemeriksaan IMS harus selalu ditlngkatkan, pcndampingan kepada kelompok penjaja seks komersial harus selalu digalakan, perlu adanya usulan penetapan tarif pemeriksaan IMS, Dinas Kesehatan Provinsi DKJ Jakarta perlu mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan Suku dinas dan Puskesmas dalam pemmggulangan lMS. Dengan demikian dihatapkan adanya intervensi yang berkelanjutan untuk dapat menurunkan kasus HIV sehingga dapat meningkatkan produktiivitas dan kesejahteraan masyarakat.

---

The Sexual Infectious Disease (SID} medical checkup tariff at Mangga Besar Public Health Center is only Rp 20,000 for each visit. If the current price is raised, it is afraid that public purchase interest is declining. On the contraryif it is decreased, there is a possibility of public lessening trust on the quality served. The purpose of the study is to acquire the rational cost of SJD medical checkup at Jelia Clinic Mangga Besar Public Health Center West Jakarta by focusing on the unit cost, recovery cost levet. and public purchase ability and interest. The srudy ls analytical study with the cost analysis approath. Cost analysis method used is Activity Based Costing (ABC} which traces cost based on Clinical Pathway, and atso collect data pertaining public purchase ability and interest of the respondents as the customers of the SiD medical checkup services. It is derived from the srudy that SID medical checkup cost is Rp.16.077.489.10,- of the total direct investment cost; while direct operational cost is Rp. 237.970.301,- with the biggest component is on employee salary with the amount of Rp. 149.118504,-. SID medical checkup indirect cost is Rp. 148.719.898,- or 36,9% of the total cost. The total cost of SID medical checkup at ? is Rp. 53.203,- and median is Rp. 37.500,-. ATP is higher tban WTP. It is determined that the SID medical checkup rational oost based on the simulation is Rp. 70.000,-. It is suggested that further comprehensive study on SID medical checkup cost and utilization on SID medical checkup are to be improvesociety's for commercial sexual workers needs to be enhanced, DKl Jakarta Health Office needs to coordinate better with Sub Health Office and Public Health Center, and the scheme of SID medical checkup cost settlement is needed. To sum up, it is hoped that there is a sustained intervention to lessen HIV cases in order to improvesociety's productivity and wealth.

Abstrak: Pendokumentasian asuhan keperawatan merupakan bukti tertulis bahwa proses asuhan keperawatan telah dilaksanakan dalam pemberian asuhan keperawatan pasien di rumah sakit. Kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di RS Jiwa Prof HB. Sa'anin Padang masih rendah (32,25%).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan antara lain faktor individu (karakteristik individu: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, status perkawinan dan kemampuan intelektual: pengetahuan) dan faktor organisasi (supervisi, insentif, pelatihan, beban kerja dan iklim kerja).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gambaran faktor-faktor dari variabel individu dan organisasi terhadap kinerja perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di unit rawat map RS Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan disain cross sectional dan untuk pengayaan informasi juga dilakukan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan observasi, sampel adalah semua perawat berjumlah 53 orang (total sampel) yang merupakan perawat pelaksana di 7 (tujuh) ruang rawat map RS Jiwa Prof FIB. Sa'anin Padang. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis univariat, bivariat dengan uji chi square dan multivariat dengan uji regresi logistik ganda dan tingkat kemaknaan 0,05.

Hasil penelitian menggambarkan proporsi kinerja perawat dalam pendokumentasian masih rendah, kinerja perawat yang balk hanya 41,5%. Pada analisis multivariat, faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan adalah tingkat pendidikan, supervisi dan beban kerja. Tingkat pendidikan dan beban kerja mei upakan faktor yang paling dominan setelah dikontrol oleh umur, supervisi dan iklim kerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada penentu kebijakan di RS Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang untuk lebih meningkatkan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan yaitu dengan cara meningkatkan SDM perawat dengan memberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan formal/non formal seperti mengikuti pelatihan dan seminar, beban kerja perawat dikurangi dengan memberi tugas dan tanggungjawab sesuai tupoksinya serta perbaikan dan perubahan semua sistem yang terkait dengan pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan seperti pelaksanaan supervisi sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

---

Nursing care documentation is written evidence showing that the nursing care process has been implemented in the hospital. Nurse performance in documenting the nursing care in Prof. HB. Sa'anin Padang Mental Hospital still low (32,25%).

Factors related to performance of nurse on documenting patient's nursing care are individual factors (individual characteristic: age, sex, education level, length of work, marital status and knowledge) and organizational factors (supervision, incentive, training, work load and work climate).

The aim of this study is to identify factors related to individual variables and organizational factors and their relationship to nursing care documentation in ward unit of Prof. HB. Sa'anin Padang Mental Hospital.

The study is non-experimental cross sectional design, qualitative method may to enrich information with in depth interview, focus group discussion and observation, sample of 53 individuals (total sample) who fulfill sample selection criteria, all of them are nurse in 7 (seven) wards unit of Prof HB. Sa'anin Padang Mental Hospital. Collected data was then analyzed with univariate analysis, bivariate analysis using chi square and multivariate analysis using multiple logistic regression at p value S 0,05.

The research of performance in documenting the nursing care showed that the proportion of performance still low, good performance of nurse just only 4,5%. The multivariate analysis showed that education level, supervision and work load was variable related to nursing care documentation. Education level and work load were the most dominant variable related to nursing care documentation after controlled by age, supervision and work climate.

Based on study results, it is recommended to Prof. HB. Sa'anin Padang Mental Hospital policyrnaker to improve nurse performance in documenting nursing care through improving man power of nurse by give opportunity to improve formal education/ non formal like following seminar and trainings, nurse work load can make Iess by given jobs description and responsibility as their real work and function and also repair and change all system that related to nursing care documentation such as implementing of supervision adjust to it's principle.

Abstrak: Ventilator mekanik merupakan salah satu aspek yang penting dan banyak digunakan bagi perawatan pasien kritis di Intensif Care Unit (ICU). Lama pemakaian ventilator mekanik merupakan salah satu faktor penting penyebab VAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lama pemakaian ventilator mekanik dengan kejadian Ventilator Associated Pneumonia (VAP) di ICU RSUD Tarakan Jakarta tahun 2014 2017 Jenis peneltian analitik, desain penelitian studi potong lintang (cross sectional). Metode pengambilan sampel adalah consecutive sampling dengan cara observasi catatan medik pasien yang memakai ventilator mekanik minimal 48 jam dan dirawat minimal 3 hari di ruang ICU RSUD Tarakan Jakarta Tahun 2014 2017 dan sampel berjumlah 106 sampel. Data dianalisis dengan uji chi square, t-test independent, dan regresi logistik. Prevalensi Kejadian Ventilator Associated Pneumonia (VAP) sebesar 17,9%. Lama pemakaian ventilator mekanik dan lama perawatan secara statistik menunjukkan berhubungan yang bermakna dengan kejadian VAP. Sedangkan variabel umur, penyakit yang mendasari, posisi tidur, pembedahan dan pemberian antibiotik secara statistik tidak menunjukkan hubungan yang bermakna terhadap kejadian Ventilator Associated Pneumonia (VAP). Hasil analisis multivariat diperoleh bahwa variabel lama pemakaian ventilator mekanik merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kejadian VAP, dengan OR=5,265 (95% CI: 1,084-25,548)

---

Mechanical ventilator is one of the important aspects and frequently used for treatment of critical patients in the Intensive Care Unit (ICU). The duration for using mechanical ventilator is important factors caused VAP. This research aimed to find the correlation between duration of mechanical ventilator use and Ventilator Associated Pneumonia (VAP) case in ICU RSUD Tarakan Hospital Jakarta 2014 2017. This was an analitic research with observational study (cross-sectional design). Sampling method used consecutive sampling by observed medical records of patients who used mechanical ventilator at least 48 hours and treated at least 3 days in ICU RSUD Tarakan Hospital Jakarta January 2014 December 2017, as many as 106 sampels. Data was analyzed by chi-square, t-test independent, and logistic regression. Prevalention of Ventilator Associated Pneumonia (VAP) was about 17,9%. Duration of mechanical ventilator use and duration of treatment had significant correlation to VAP. While age, basic disease, sleep position, surgery and antibiotic treatment insignificant to VAP. Multivariate analysis showed that duration of mechanical ventilators use variable was the most dominant variable related to VAP OR=5,265 (95% CI: 1,084-25,548)

Abstrak: In an effort to improve the quality of health services at First Level Health Facilities (FKTP) in the implementation of the National Health Insurance Program in Indonesia, the government has issued a policy, namely a performance-based capitation payment (KBK) policy at the FKTP. This study aims to determine how to evaluate performance-based capitation policies (CBC) in Merial Health clinics by looking at aspects of effectiveness, efficiency, facilities and infrastructure, availability of human resources, adequacy, and legal compliance. Data collection techniques in this study were in-depth interviews and document review. The results showed that the effectiveness of the policy has been optimal but is still constrained by the socialization of the KBK policy and visits to health numbers for BPJS Kesehatan participants. The efficiency of the KBK policy has been running optimally in increasing the capitation income of the Merial Health Clinic. The adequacy of the policy is as expected because it improves the quality of health services. The availability of human resources is in accordance with the BPJS Health provider standards. Facilities and infrastructure are in accordance with the rules of cooperation as a provider of BPJS Health. Legal compliance has been running optimally because it has met the applicable requirements. The conclusion of this study is that the implementation of the performance-based capitation policy at the Merial Health clinic has been running optimally