Abstrak: Kanker nasofaring merupakan jenis kanker yang biasa terjadi di Asia Tenggara dan angka kematiannya masih tinggi. Probabilitas pasien kanker nasofaring yang menjalani kemoterapi neoadjuvant dilanjutkan kemoradiasi dengan respon tumor CR lebih tinggi dibandingkan dengan PR dan PD. Deteksi dini dapat meningkatkan survival pasien dan penambahan jumlah sampel diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Abstrak: Rumah sakit adalah bagian dari sistem pelayanan perawatan kesehatan yang sangat dipengaruhi globalisasi dan krisis ekonomi. Mahalnya biaya perawatan kesehatan dan tingginya persaingan pasar juga mempengaruhi seluruh kegiatan rumah sakit. Selain itu meningkatnya kebutuhan akan perawatan kesehatan juga menambah tuntutan untuk meningkatnya standar kualitas pelayanan yang akan mengakibatkan meningkatnya juga biaya pelayanan.
Data menunjukkan bahwa 31,4% dari total pasien yang dirawat di RSMH Palembang pada tahun 2002 adalah pasien dengan PT Askes. Masalah yang ditemukan adalah adanya perbedaan pelayanan antara pasien yang menggunakan PT Askes dengan pasien Non-Askes. Pasien peserta wajib PT Askes sering mengeluhkan kualitas pelayanan yang diterima selama dirawat di rumah sakit, terutama pada rawat Inap.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kualitas layanan yang diberikan antara pasien Askes dengan pasien Non-Askes, yang dirawat di ruang rawat inap kelas II dengan diagnosis Hipertensi. Enam indikator digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan meliputi jenis obat yang diberikan terhadap pasien, jumlah pemeriksaan medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter, asuhan keperawatan dan total biaya. Data tersebut diambil dari rekam medis.
Berdasarkan hasil menunjukkan tidak ada perbedaan kualitas pelayanan yang bermakna yang diberikan baik kepada pasien PT Askes maupun Non-Askes yang dirawat di ruang kelas II dengan diagnose hipertensi. Secara khusus tidak terdapat perbedaan pada jumlah jenis obat yang diberikan baik terhadap pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dengan kriteria minimal lima jenis pemeriksaan penunjang medis, ditemukan bahwa pasien dengan PT Askes menerima jumlah pemeriksaan yang sama dengan pasien Non-Askes, dengan rentang antara 2 sampai dengan 8 jenis pemeriksaan penunjang medis. Penelitian ini juga melihat pada lama rawat, dan tidak ditemukan perbedaan antara pasien PT Askes dengan Non-Askes. Rata-rata lama hari rawat adalah 5,58 hari dengan rentang dari 1 sampai 19 hari.
Dalam hal kunjungan oleh dokter selama dirawat inap seringkali menjadi alasan utama keluhan para pasien peserta PT Askes. Dan pads kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada kunjungan dokter antara pasien PT Askes dengan pasien Non-Askes. Asuhan keperawatan sebagai salah satu kriteria tidak ada perbedaan kualitas layanan antara pasien PT Asked dengan Non-Askes. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa baik pasien PT Askes maupun Non-Askes mendapat asuhan keperawatan yang kurang, dengan rata-rata 2,19 kali.
Secara keseluruhan, baik pasien PT Askes dan Non-Askes yang dirawat di kelas II dengan hipertensi mendapat pelayanan yang baik, berdasarkan pemberian obat, jumlah pemeriksaan penunjang medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter dan total biaya. Sedangkan asuhan keperawatan mendapat pelayanan yang kurang baik bagi pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dilihat dari informasi rekam medik pasien, perlu disarankan kepada petugas medis untuk menyadari betapa pentingnya informasi yang ditulis dalam rekam medik secara jelas, lengkap dan konsisten. Analisis sangat tergantung pada kualitas informasi yang tersedia pada rekam medik. Lebih jauh lagi, diperlukan juga untuk perbaikan pelayanan perawatan secara berkelanjutan untuk memudahkan proses pemulihan pasien.
Untuk PT Askes perlu mengevaluasi besaran tarif rumah sakit dalam rangka mengurangi beban keuangan rumah sakit. Selanjutnya perlu analisis lebih lanjut untuk Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang guna perbaikan kualitas pelayanan.

---

Analysis of Service of Hospital for the Patients with Hypertension Case at Ward Class Two which are Assured by PT.Askes and General Patients in the Mohamad Hoesin Hospital Palembang 2002Hospitals as part of the health care delivery system are highly influenced by globalization and economic crisis. High cost of health services and highly competitive market also contribute to the sustainability of the overall operation of the hospital. In addition, increasing demand on health care services also add to the requirements of high standard of quality of care that further increase the cost of delivery services.
The data indicated that 31.4% of total admitted patients hospitalized in the RSMH in 2002 was P.T.ASKES patients. There are issues that members of PT ASKES are treated differently than Non-ASKES patients. Members of PT ASKES frequently complain on the quality of services received during treatment in the hospital, especially in the inpatient care setting.
This study aims to address issues on differences on quality of care given to patients of PT ASKES and Non-ASKES who are admitted in the ward class two with diagnosis of hypertension. Six indicators are used to measure quality of care that include numbers of types of drugs given to patients, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, nursing services, and cost Data is taken from medical records.
The results indicated that there is no significant differences on quality of care given to patients of PT. ASKES and Non-ASKES patients admitted in the ward two diagnosed with hypertension. In specific, there is no difference on numbers of types of drugs given to PT ASKES and Non-ASKES patients. Using criteria of minimum five types of medical examination, it is found that ASKES patients receive same numbers of medical examination, with range from 2 to 8 types of medical examinations. The study also address the issue on length of stay, which is found no differences between PT ASKES and Non-ASKES patients. The average length of stay is 5,58 days ranging from 1 - 19 days.
Issues on number of visit by medical doctors during hospitalization frequently become the main reason of complain among PT ASKES patients. Again, the result describes that there is no differences on numbers of visite by medical doctors for both PT ASKES and Non-ASKES patients.
Nursing care is also used as one of the criteria to identify no differences on quality of care between PT ASKES and Non-ASKES patients. The results indicated that both patients ASKES and Non-ASKES receive bad services on nursing care aspect, with the average of 2,19 times.
Overall, patients of PT ASKES and Non-ASKES admitted in the ward class two diagnosed with hypertension both receive good quality of care, as measured by types of drugs given, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, and cost. Nursing care is considered as bad, both for PT ASKES and Non-ASKES patients.
Since the above information is taken from patients medical records, it is highly recommended for medical staffs to be aware on the importance on clear, valid, concise and consistent information written in the medical records. The analysis will depend on the quality of information available on the medical records. Furthermore, it is needed to continue improve on nursing care to ease process of recovery of the patients.
For PT ASKES, it is important to reevaluate tariff given to the hospital in attempt to reducing financial burden of the hospital. For further detailed analysis, Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang require to continue improve its quality of services.

Abstrak: Latar belakang: Ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) merupakan hal esensial yang wajib dipenuhi. Salah satu jenis fasyankes yang ada di Indonesia adalah Puskesmas. Dokter gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang wajib tersedia di setiap Puskesmas yaitu minimal tersedia satu dokter gigi untuk setiap Puskesmas. Namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak Puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi. Salah satu Riset Kesehatan Nasional di Indonesia (Rifaskes 2019) merupakan riset terbaru yang dapat digunakan untuk melihat fasilitas di Puskesmas termasuk ketersediaan dokter giginya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan dokter gigi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di tingkat Puskesmas. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional menggunakan data sekunder hasil Rifaskes Puskesmas 2019 yang didapatkan dari Badan Litbangkes Kemenkes RI. Unit analisis yang digunakan adalah Puskesmas.Kesimpulan: kondisi geografi, sumber daya finansial, dan sumber daya / fasilitas fisik yang dimiliki oleh Puskesmas dapat memberikan pengaruh terhadap penyediaan dokter gigi di Puskesmas. Saran: Diperlukan perhatian khusus dan tindak lanjut dari berbagai stakeholder kepada Puskesmas yang masih kesulitan dalam penyediaan fasilitas fisik dan finansial, diperlukan perhatian dalam akses pendidikan dokter gigi dan anaknya, kemudahan akses pelatihan dan diperlukan perbaikan kualitas data dalam hal meminimalisir data missing sehingga data yang digunakan untuk analisis di masa depan dapat lebih berkualitas dan pemenuhan tenaga dokter gigi di Puskesmas dapat terpenuhi sesuai standar yang berlaku.

Abstrak: Tenaga kerja kesehatan atau Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) menjadi pilar utama atas keberhasilan berlangsungnya sistem kesehatan sehingga tercapai tujuan utama yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjaga kualitas dan performa SDMK, salah satu hal yang paling penting adalah menjaga kesehatan pekerja. Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang paling berisiko bagi SDMK. Agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di rumah sakit, maka terdapat Program Pelayanan Kesehatan Kerja. RSUD Nganjuk sebagai rumah sakit rujukan tingkat kabupaten, serta di masa pandemi COVID-19 menjadi rumah sakit rujukan COVID-19, menyebabkan risiko bagi SDMRS akan semakin meningkat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses dokumentasi data, monitoring, dan review di RSUD Nganjuk belum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, konsisten, dan efisien. Suatu sistem informasi dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik. Oleh karena itu diusulkan rancangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Kerja (SIPEKA) Berbasis Web-mobile. Perancangan SIPEKA dilakukan dengan metode prototyping. Dalam tahap awal pengembangan, dilakukan analisis kebutuhan pengguna yang bersifat kualitatif, menggunakan metode analisis stakeholder serta wawancara mendalam pada 12 SDM RSUD Nganjuk, serta telaah dokumen. Kemudian dibuat software prototype sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengguna. Dari proses tersebut, disimpulkan bahwa rancangan SIPEKA berpeluang untuk dikembangkan karena dukungan dari pihak struktural RSUD Nganjuk cukup baik. Akan tetapi, untuk dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahap implementasi, diperlukan koordinasi dengan tim IT RSUD Nganjuk, serta membutuhkan umpan balik dari lebih banyak SDM RSUD Nganjuk tentang SIPEKA

---

Healthcare workers become the most important thing in the success ability of the health system, which the last aim is to improve community health and wellbeing. So that, maintaining the health of its workforce is so important to maintain the quality and performance of the healthcare workers. Hospital is one of the workplace with the highest risk of diseases occurrence among its workers. Occupational Health Service is a program to maintain the health and safety of workers in hospital. Public Hospital of Nganjuk is one of the referral hospital in the COVID-19 pandemic, making the risks of its workers higher. Unfortunately, the Occupational Health Service which was expected to be well implemented, still had some shortcoming in the terms of data documentations, monitoring, and review which could not be well integrated, less consistent, and not efficient. Information systems can handle these problems well. So that, it was proposed a development of Occupational Health Service Information System (SIPEKA) based on web-mobile. The development using prototyping methodology. In the initial stage of development, user requirement analysis was done with stakeholder analysis and in-depth interview to 12 (twelve) staff of Public Hospital of Nganjuk, and documents review. Based on that, the software prototype was made. From the research, resulted that SIPEKA development has great opportunity to be implemented in the next stage because of the stakeholders support was good enough. But, to be on the next development stage (implementation), coordination with the IT staff and more feedback from the Public Hospital is needed

Abstrak: Ketidakpastian akan terjadinya penyakit di masa depan, mendorong individu untuk memiliki jaminan kesehatan sebagai upaya pemenuhan layanan kesehatan yang memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan secara keseluruhan dan hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi parameter garis regresi dan variabel dependen terbatas (limited dependen variable) model Tobit. Hasil penelitian menggunakan Model Tobit menunjukan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan nasional terbukti signifikan memiliki hubungan signifikan dapat menurunkan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga sebesar 7.379 rupiah. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) maka out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga akan semakin rendah, terutama pada rumah tangga yang memiliki balita dan lansia, rumah tangga yang melakukan kunjungan rawat inap dan rawat jalan.

Abstrak: Pelayanan kesehatan di Indonesia makin hari semakin berkembang dengan pesat, hal ini memberi dampak pads meningkatnya pembiayaan kesehatan Setelah texjadi krisis, beban pembiayaan itu menjadi semakin berat terutama disebabkan oleh infiasi yang sangat tinggi. Krisis ekonimi juga menambah behan biaya kesehatan yang berasal dari pemerintah karma pemerintah hams mensubsidi pelayanan kesehatan bagi pcnduduk miskin. Selain itu juga menyebabkan alokasi pembiayaan untuk kesehatan menjadi semakin minim. Dalam melaksanakan program pokok yang menjadi tugasnya, maka biaya Puskesmas tems meningkat. Biaya yang tersedia sekarang, baik yang berasal dari Pusat, Propinsi dan Kabupatcn dirasakan semakin tidak mencukupi, disamping itu tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan terus meningkat pula.
Dikaitkan dengan persiapan otonomi daerah, tanggung jawab para pemimpin daerah khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan bidang kesehatan akan lebih besar, Kabupaten Tangerang harus berupaya untuk memobilisasi dana masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan daui masyarakat untuk menutupi biaya pelayanannya. Penyesuaian tarif yang rasional merupakan salah satu altematif untuk mengatasi beban biaya tersebut. Hal ini dimungkinkan asalkan scsuai dengan tingkat kemampuan membayar (ability ro pay) dan kemauan mcmbayar (willingnes to pay) masyarakat setempat.
Tarif pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang perlu dilihat sebagai salah satu altematif unutk meningkatkan pendapatan Puskesmas guna memcukupi kebutuhan biaya operasional maupun pemeliharaannya dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih bermutu. Namun demikian, dalam kebijakan sektor kesejahteraau (welfare policy), seyogyanya pelayanan yang bersifat public goods dibiayai bersama oleh masyarakat melalui tangan Pemerintah dalam bentuk subsidi yang berasal dari masyarakat sendiri. A Sampai saat ini belum diketahui besamya tarif rasional Puskesmas di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besamya biaya total produksi, biaya satuan aktual, biaya satuan normati besarnya revenue, dan besarnya cost recovery Puskesmas dan tentu saja diperolehnya gambaran kemampuan membayar masyarakat di Kabupaten Tangerang dengan mempenimbangkan juga tarif pesaing setara sebagai dasar dalam melaksanakan penyesuaian tarif Penelitian ini dilaksanakan di Kahupaten Tangerang pada 4 Puskesmas yang diambil secara purposive dan diharapkan dapat mewakili 40 Puskesmas yang ada yaitu di Puskesmas Balaraja, Puskesmas Sukadiri, Puskesmas Pamulang dan Puskesmas Dangdnng Analisis hiaya Puskesmas menggunakan data sekunder, yaitu data Puskesmas tahun 1999/2000 dan data kemampuan membayar masyarakat memakai data Susenas tahun 1999 berdasarkan kemampuan pengeluaran non esensial.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif yang sekarang berlaku di Semua unit produksi Puskesmas jauh di bawah biaya tuannya. Untuk biaya satuan di unit produksi dengan output yang heterogen dilakukan penghitungan Relative Value Unit HU/U). Cos! Recovely Rate Puskesmas Kabupaten Tangerang masih rendah dan semua unit produksi mengalami deiisit. CRR paling tinggi di unit produksi laboratozium Puskesmas Balaraja yaitu sebesar 48,1%. ATP Kabupaten Tangerang hasil Susenas tahun 1999 berdasarkan pcngeluaran non esensial (tembakau sirih) sebesar Rp.36,847,- dengan pengeluaran terendah Rp.l5.235,- dan tertinggi sebesar Rp.55.240,-
Hasil dari simulasi tarif dengan berdasarkan biaya satuan, kemampuan membayar masyarakat, Cos! Recovery Rate sorta mempertimbangkan tarif pesaing setara malta tarif yang diusulkan untuk tmit produksi Balai Pengobatan (BP) adalah sebesar Rp.5.000,- perkunjungan dengan 88,17 % masyarakat mampu membayar, sisanya sebanyak ll,83% termasuk kelompok tersingkir dan hams mendapat subsidi salah satunya adalah dengan pembelian kartu sehat. Untuk tarif lain di luar unit produksi BP hendalmya mengacu kepada biaya satuan yang telah dihitung dalam penelitian ini. Apabila akan diberlakukan tarif nmggal (seragarn) di semua Puskesmas Kabupaten Tangerang dengan subsidi sllang antar Puskesmas hendaknya didasari hasil analisis biaya masing-masing Puskesmas.

---

Health services in Indonesia is getting more and more developed rapidly and it increases the health financing. After the crisis hit, the Enancing burden is getting more and more unbearable due to the very high inflation. The economic crisis is also burdening the govemment on how to finance the health cost because the govemment has to subsidize the health services for the poor people. Besides it also minimizes the allocation of health cost. In implementing the main programs of their relevant tasks, PI-[Cs under go the increasing costs. The now available fluid, either from the Central, Provincial, and Regional Governments is felt more insuicient , mean while the society demands on health services keep increasing as well.
In line with the Regional Autonomy preparation, the Regional leaders, specially those who are dealing with the health service financing are bearing greater responsibilities. Tangerang Regional Govemment has to try to mobilize the public iitnds for raising income collected fiom the society to cover their health services. The rational adjustment of tariif is an alternative solution to the cost biuiden. It is possible as long as it is considering the ability to pay adan willingness to pay.
The tariff of health services in Tangerang Region should be viewed as one altemative to increase the income of a PHC to cover the operational and maintenance costs so that it can give more quality services. However in the welfare policy , the public goods services should be financed collectively through the govemment subsidy collected liom the society it self Up to now the rational tariff for PHC in Tangerang is not known yet.
Therefore this research is carried out to find out the total production cost, actual unit cost, normative unit cost, the revenue amount, and recovery cost in a PHC. lt is also aimed at finding out the illustration of the paying power of Tangerang society by considering the competitors tariff as the basis of the tariff adjustment. This research is carried out in Tangerang District at 4 PHCS which have been selected purposively and they are expected to represent 40 existing PHCs in Tangerang. The 4 PHCs were PHC Balaraja, PHC Sukadiri, PHC Pamulang and PHC Dangdang. PHC cost analysis uses the secondary data ie.1999/2000 PHCs and 1999 Susenas on non-essential eaqaenses.
The analysis result shows that the existing tariff eH ective in all PHC production units is titr below the unit cost. For the unit cos in a production tmit with the heterogeneous output, the RVU was calculated. Tangerang District PHC cost recovery rate is still low and all production units suffer deficit. The highest CRR in It production unit is Balaraja PHC laboratorium with 48,1 %. The ATP of Tangerang Region in 1999 msenas on non-essential elqaeoses is Rp 36.847, with the lowest expense of Rp 15.235 and the highest exp se is Rp 55.240.
From the tariff simulation on unit cost, society paying power, CRR and considering the competitors? tari&, the suggested tarif for a production unit in a Clinic (BP) is Rp 5000.- per visit. With that 88, 17 % of the society can it and the rest 11,83 % cannot alford it so that they need to be subsidized. One way of giving the subsidy is providing them with the health cards. Tariffs other than the Clinic production unit should refer to the unit costs which have been calculated in this research. 1999. We suggested that the price charged by The PHC was best levied regionally in accordance to the group of society based on unit cost, affordability and acceptance applicable to the patiens of each particular PHC. In the future, it is therefore unavoidable thateach district could have more then otielevel of prices.

Abstrak: Latar Belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi perhatian terutama di Indonesia. Penurunan AKI merupakan indikator penting dalam pencapaian pembangunan kesehatan di Indonesia. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting dilakukan karena tenaga kesehatan memiliki keterampilan dan alat yang sesuai untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Kementerian Kesehatan telah mewajibkan pertolongan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang kompeten untuk mencapai target SDG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara partisipasi maternal dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan pemilihan penolong persalinan pada ibu.
Metode: Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 5 tahun terakhir sebelum survei di 34 provinsi di Indonesia, dengan jumlah responden sebanyak 14.193 orang. Variabel independen penelitian ini yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan yang terdiri dari 4 aspek (perawatan kesehatan, pengeluaran rumah tangga, kunjungan ke keluarga/kerabat, dan penggunaan pendapatan suami) dan variabel dependennya adalah pemilihan penolong persalinan. Variabel kovariatnya adalah umur ibu, tempat tinggal, pendidikan ibu, pendidikan suami, pekerjaan ibu, pekerjaan suami, hidup dengan pasangan, paritas, jumlah anak hidup, pengetahuan kehamilan, jarak ke fasilitas kesehatan, dan tingkat kekayaan. Penelitian ini dianalisis menggunakan regresi logistik ganda.
Hasil: Proporsi penolong persalinan terampil sebesar 67,4% dan penolong persalinan tradisional sebesar 32,6%. Pemilihan penolong persalinan terbanyak oleh tenaga kesehatan yaitu bidan sebanyak 61,8% dan penolong persalinan oleh bukan tenaga kesehatan paling banyak yaitu dukun sebanyak 13,6%. Variabel lain yang paling berhubungan yaitu variabel paritas (grandemultipara) beresiko 1.899 kali untuk memilih penolong persalinan oleh bukan tenaga kesehatan dibandingkan ibu yang paritasnya primipara (OR = 1.899, 95% CI = 1.600-2.253). Pada model akhir multivariat, didapatkan variabel lain yang berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan yaitu usia ibu, tempat tinggal, pendidikan ibu, pendidikan suami, pengetahuan kehamilan, jarak ke fasilitas kesehatan, paritas, tingkat kekayaan.
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi maternal di dalam keputusan rumah tangga (perawatan kesehatan, pengeluaran rumah tangga, dan kunjungan ke keluarga/kerabat) dengan pemilihan penolong persalinan. Dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi maternal dalam keputusan penggunaan pendapatan suami dengan pemilihan penolong persalinan

Abstrak: Perawatan Metode Kanguru (PMK) merupakan salah satu metode perawatan terhadap bayi BBLR yang mulai dikembangkan di Indonesia sejak tahun 90-an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PMK, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang mendorong dan menghambat pelaksanaan PMK di rumah oleh Ibu pasca perawatan di RSUD Kota Depok tahun 2019. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen pada bulan Mei-Juni 2019 terhadap 4 orang Informan Ibu yang melakukan PMK di rumah dan 18 informan kunci. Berdasarkan hasil penelitian, belum keseluruhan Ibu melaksanakan PMK sesuai dengan kategori komponen PMK. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanan PMK dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, paritas, status pekerjaan, dan dukungan yang diterima Ibu yang melakukan PMK, serta kontrol ulang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Disarankan kepada RSUD Kota Depok untuk melakukan edukasi PMK yang tepat sasaran. Selanjutnya, perlu dimaksimalkan peran Kader Kesehatan dan kelompok pendukung dalam pengawasan pelaksanaan PMK di rumah yang berkelanjutan, serta advokasi terkait kebijakan PMK di tingkat kota Depok.