Abstrak: UHC (Universal Health Coverage) merupakan tujuan utama dari reformasi kesehatan hampir di seluruh negara dan juga menjadi prioritas WHO dimana setiap masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya UHC maka pemerintah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap dan jumlah hari rawat inap di Pulau Timor, Flores, dan Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan menggunakan data sekunder Susenas Tahun 2017. Hasil analisis logit dan negatif binomial membuktikan bahwa program JKN meningkatkan probabilitas utilisasi rawat inap sebesar 1,58 kali dengan peningkatkan jumlah hari rawat inap sebesar 0,318 hari rawat inap. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

Abstrak: Ketidakpastian akan terjadinya penyakit di masa depan, mendorong individu untuk memiliki jaminan kesehatan sebagai upaya pemenuhan layanan kesehatan yang memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan secara keseluruhan dan hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi parameter garis regresi dan variabel dependen terbatas (limited dependen variable) model Tobit. Hasil penelitian menggunakan Model Tobit menunjukan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan nasional terbukti signifikan memiliki hubungan signifikan dapat menurunkan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga sebesar 7.379 rupiah. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) maka out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga akan semakin rendah, terutama pada rumah tangga yang memiliki balita dan lansia, rumah tangga yang melakukan kunjungan rawat inap dan rawat jalan.

Abstrak:

---

Abstrak: Rumah sakit adalah bagian dari sistem pelayanan perawatan kesehatan yang sangat dipengaruhi globalisasi dan krisis ekonomi. Mahalnya biaya perawatan kesehatan dan tingginya persaingan pasar juga mempengaruhi seluruh kegiatan rumah sakit. Selain itu meningkatnya kebutuhan akan perawatan kesehatan juga menambah tuntutan untuk meningkatnya standar kualitas pelayanan yang akan mengakibatkan meningkatnya juga biaya pelayanan.
Data menunjukkan bahwa 31,4% dari total pasien yang dirawat di RSMH Palembang pada tahun 2002 adalah pasien dengan PT Askes. Masalah yang ditemukan adalah adanya perbedaan pelayanan antara pasien yang menggunakan PT Askes dengan pasien Non-Askes. Pasien peserta wajib PT Askes sering mengeluhkan kualitas pelayanan yang diterima selama dirawat di rumah sakit, terutama pada rawat Inap.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kualitas layanan yang diberikan antara pasien Askes dengan pasien Non-Askes, yang dirawat di ruang rawat inap kelas II dengan diagnosis Hipertensi. Enam indikator digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan meliputi jenis obat yang diberikan terhadap pasien, jumlah pemeriksaan medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter, asuhan keperawatan dan total biaya. Data tersebut diambil dari rekam medis.
Berdasarkan hasil menunjukkan tidak ada perbedaan kualitas pelayanan yang bermakna yang diberikan baik kepada pasien PT Askes maupun Non-Askes yang dirawat di ruang kelas II dengan diagnose hipertensi. Secara khusus tidak terdapat perbedaan pada jumlah jenis obat yang diberikan baik terhadap pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dengan kriteria minimal lima jenis pemeriksaan penunjang medis, ditemukan bahwa pasien dengan PT Askes menerima jumlah pemeriksaan yang sama dengan pasien Non-Askes, dengan rentang antara 2 sampai dengan 8 jenis pemeriksaan penunjang medis. Penelitian ini juga melihat pada lama rawat, dan tidak ditemukan perbedaan antara pasien PT Askes dengan Non-Askes. Rata-rata lama hari rawat adalah 5,58 hari dengan rentang dari 1 sampai 19 hari.
Dalam hal kunjungan oleh dokter selama dirawat inap seringkali menjadi alasan utama keluhan para pasien peserta PT Askes. Dan pads kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada kunjungan dokter antara pasien PT Askes dengan pasien Non-Askes. Asuhan keperawatan sebagai salah satu kriteria tidak ada perbedaan kualitas layanan antara pasien PT Asked dengan Non-Askes. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa baik pasien PT Askes maupun Non-Askes mendapat asuhan keperawatan yang kurang, dengan rata-rata 2,19 kali.
Secara keseluruhan, baik pasien PT Askes dan Non-Askes yang dirawat di kelas II dengan hipertensi mendapat pelayanan yang baik, berdasarkan pemberian obat, jumlah pemeriksaan penunjang medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter dan total biaya. Sedangkan asuhan keperawatan mendapat pelayanan yang kurang baik bagi pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dilihat dari informasi rekam medik pasien, perlu disarankan kepada petugas medis untuk menyadari betapa pentingnya informasi yang ditulis dalam rekam medik secara jelas, lengkap dan konsisten. Analisis sangat tergantung pada kualitas informasi yang tersedia pada rekam medik. Lebih jauh lagi, diperlukan juga untuk perbaikan pelayanan perawatan secara berkelanjutan untuk memudahkan proses pemulihan pasien.
Untuk PT Askes perlu mengevaluasi besaran tarif rumah sakit dalam rangka mengurangi beban keuangan rumah sakit. Selanjutnya perlu analisis lebih lanjut untuk Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang guna perbaikan kualitas pelayanan.

---

Analysis of Service of Hospital for the Patients with Hypertension Case at Ward Class Two which are Assured by PT.Askes and General Patients in the Mohamad Hoesin Hospital Palembang 2002Hospitals as part of the health care delivery system are highly influenced by globalization and economic crisis. High cost of health services and highly competitive market also contribute to the sustainability of the overall operation of the hospital. In addition, increasing demand on health care services also add to the requirements of high standard of quality of care that further increase the cost of delivery services.
The data indicated that 31.4% of total admitted patients hospitalized in the RSMH in 2002 was P.T.ASKES patients. There are issues that members of PT ASKES are treated differently than Non-ASKES patients. Members of PT ASKES frequently complain on the quality of services received during treatment in the hospital, especially in the inpatient care setting.
This study aims to address issues on differences on quality of care given to patients of PT ASKES and Non-ASKES who are admitted in the ward class two with diagnosis of hypertension. Six indicators are used to measure quality of care that include numbers of types of drugs given to patients, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, nursing services, and cost Data is taken from medical records.
The results indicated that there is no significant differences on quality of care given to patients of PT. ASKES and Non-ASKES patients admitted in the ward two diagnosed with hypertension. In specific, there is no difference on numbers of types of drugs given to PT ASKES and Non-ASKES patients. Using criteria of minimum five types of medical examination, it is found that ASKES patients receive same numbers of medical examination, with range from 2 to 8 types of medical examinations. The study also address the issue on length of stay, which is found no differences between PT ASKES and Non-ASKES patients. The average length of stay is 5,58 days ranging from 1 - 19 days.
Issues on number of visit by medical doctors during hospitalization frequently become the main reason of complain among PT ASKES patients. Again, the result describes that there is no differences on numbers of visite by medical doctors for both PT ASKES and Non-ASKES patients.
Nursing care is also used as one of the criteria to identify no differences on quality of care between PT ASKES and Non-ASKES patients. The results indicated that both patients ASKES and Non-ASKES receive bad services on nursing care aspect, with the average of 2,19 times.
Overall, patients of PT ASKES and Non-ASKES admitted in the ward class two diagnosed with hypertension both receive good quality of care, as measured by types of drugs given, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, and cost. Nursing care is considered as bad, both for PT ASKES and Non-ASKES patients.
Since the above information is taken from patients medical records, it is highly recommended for medical staffs to be aware on the importance on clear, valid, concise and consistent information written in the medical records. The analysis will depend on the quality of information available on the medical records. Furthermore, it is needed to continue improve on nursing care to ease process of recovery of the patients.
For PT ASKES, it is important to reevaluate tariff given to the hospital in attempt to reducing financial burden of the hospital. For further detailed analysis, Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang require to continue improve its quality of services.

Abstrak: Penyakit infeksi seperti diare dapat menyebar melalui transmisi oral fecal. Menurut WHO, lebih dari 1,4 juta anak di bawah usia lima tahun di seluruh dunia meninggal akibat penyakit diare dapat dicegah dan diperkirakan bahwa 88% dari kasus-kasus ini terkait dengan air yang tidak aman atau sanitasi yang buruk. Di wilayah Asia Tenggara, hampir 48% atau diperkirakan 3.070.000 kematian setiap tahun yang dikaitkan dengan infeksi saluran pernapasan akut dan penyakit diare dengan beban tertinggi penyakit diare di lima negara: Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, dan Nepal dimana penyakit ini menyebabkan 60.000 kematian setiap tahunnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) terhadap kejadian diare pada balita di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Indonesia tahun 2017. Dalam penelitian ini menggunakan analisis cross sectional. Data variabel mengenai sarana pembuangan tinja, jarak sumber air dengan tangki septik, kebiasaan membuang tinja balita, cuci tangan pakai sabun, sumber air minum, pengelolaan air minum, penyimpanan air minum, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga dan pendidikan ibu dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta dikategorikan dan disaring dengan chi square. Hasil dalam penelitian ini didapat enam variabel dengan nilai p < 0,25 yang masuk kedalam analisis regresi logistik yang menghasilkan 2 variabel yang signifikan dengan nilai p < 0,05 (kebiasaan ibu membuang tinja anak balitanya dan cuci tangan pakai sabun). Uji regresi logistik didapatkan kebiasaan membuang tinja anak (OR) 1,59 dan cuci tangan pakai sabun (OR) 1,48. Studi ini memyimpulkan bahwa kebiasaan ibu membuang tinja anak balitanya secara sembarangan dan aktivitas cuci tangan pakai sabun yang tidak memenuhi syarat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya diare

Abstrak:

---

Abstrak: Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan primer sebagai gatekeeper. Kementerian Kesehatan memberikan pengecualikan dan pengkhususan di wilayah DKI Jakarta untuk melayani beberapa pelayanan tambahan diluar layanan standar dalam program JKN. Skripsi ini membahas tentang kapitasi, jenis pelayanan, biaya, besaran biaya untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan dan dampak pembiayaan pelayanan kesehatan lanjutan dengan kapitasi terhadap pelayanan kesehatan dasar. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, menggunakan data sekunder dari register kunjungan dan data peserta JKN tertanggung . Hasil penelitian memperoleh bahwa dana kapitasi yang diperoleh oleh Puskesmas Jagakarsa sebesar Rp2.059.704.000,- selama periode Januari-Juni 2014 dengan jumlahh rata-rata peserta JKN perbulan 57.214. Jenis pelayana kesehatan tingkat lanjutan yang dimanfaatkan adalah pelayanan dokter spesialis, rongent, fisioterapi, akupuntur dan pelayanan laboratorium lanjutan. Angka rata-rata utilisasi tergolong rendah (1,16%) dengan pelayanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah palayanan laboratorium lanjutan (0,75%) dan paling kecil adalah pelayanan dokter spesialis anak (0,02%). Biaya yang berlaku sesuai dengan Pergub no.68 Tahun 2012 dengan nilai ratarata Rp.22.400,-. Dari hasil perhitungan diperoleh besaran biaya pelayanan kesehatan lanjutan sebesar Rp.128.945.000 atau Rp. 257.890.000,- setahun (6,26% dari dana kapitasi). Tidak ada pengaruh yang berarti terhadap pelayanan kesehatan dasar karena biaya untuk pelayanan dasar hanya sebesar 4,91% dari total kapitasi. Sehingga masih banyak dana yang belum digunakan.
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beban Kapitasi

---

In Era National Social Security System, a mayor milestone of health care is primary health care as a gatekeeper. The Ministry of Health provided specialization in Jakarta to serving some additional services beyond standard in JKN program. This study discusses capitation, types of service, cost, total cost to provided secondary health service and impact of secondary health financing with capitation for basic health services. Type of research using quantitative approach with cross-sectional design, using secondary data from the visit registers and JKN participants data. Result of study found that capitation funds obtained by PHC Jagakarsa of Rp. 2.059.704.000,- during period from January to June 2014, with average participant per mouth 57.214. Type of secondary level health service is utilized are specialist services, rongent, physiotherapy, acupuncture and secondary laboratory services. The utilization rate is low (1,16%) with the most widely used service is secondary laboratory service (0,75%) and the smallest is a pediatrician service (0,02%). Costs applicable in accordance with the Gubernur regulation Number 68 of 2012 with an average value Rp.22.400,- . From calculations, the secondary health care costs by Rp.128.945.000,- or Rp 257.890.000/year (6,26% of the fund capitation). There is no significant impact on basic health services because of costs for basic services only 4,91% of total capitation. So, there is still plenty of unused funds.
Key word : Secondary health services, National Health Insurance (JKN), Capitation Expense

Abstrak:

ABSTRAK

Latar Belakang: Tingginya angka kematian ibu dan neonatus di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang belum mencapai target. Kinerja bidan desa, sebagai ujung tombak pelayanan, dipandang sebagai salah satu faktor krusial yang dapat ditingkatkan melalui supervisi dari bidan koordinator puskesmas. Meskipun demikian, data menunjukkan pelaksanaan supervisi fasilitatif KIA di provinsi Jambi pada tahun 2022 dan 2023 baru mencapai 10.86% dan 17.38% dari target 90%. Khususnya di kabupaten Muaro Jambi, capaiannya lebih rendah lagi, yaitu 11.64% (2022) dan 15.07% (2023). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas supervisi demi mengoptimalkan kinerja bidan dalam pelayanan KIA.
Tujuan: Mengetahui pengaruh model integrasi midwifery opinion leader dan supervisi fasilitatif terhadap kinerja bidan dan dampaknya pada cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Jambi tahun 2025.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods exploratory sequential design terdiri dari 3 tahap yaitu tahap I diawali scoping review, studi pendahuluan dan uji coba instrumen dilanjutkan identifikasi kebutuhan model menggunakan metode kualitatif dengan desain phenomenology. Tahap II meliputi pengembangan model, panel expert, pelatihan dan uji coba model. Tahap III dilakukan uji model terhadap kinerja bidan dengan indikator standar kompetensi kinerja (SKK) dan cakupan pelayanan KIA dengan penelitian quasi experiment pretest-posttest with control designs. Populasi adalah seluruh bidan desa/pustu di provinsi Jambi. Sampel yaitu kelompok intervensi sebanyak 60 responden (di kabupaten Muaro Jambi) dilakukan intervensi model integrasi MOL dan supervisi fasilitatif, sedangkan kelompok kontrol 60 responden (di kota Jambi) dilakukan hanya supervisi fasilitatif. Waktu penelitian pada bulan Mei 2024 hingga Agustus 2025, analisis data dengan univariat, bivariat dan multivariat (Difference in Difference).
Hasil: Berdasarkan identifikasi kebutuhan ditemukan subtema: kinerja bidan, kebutuhan supervisi dan model supervisi. Selanjutnya dilakukan pengembangan model supervisi dengan pendekatan teori COM-B, supportif supervision, midwifery leadership dan coaching sehingga diperoleh model midwifery opinion leader (MOL) yang dapat diintegrasikan dengan program supervisi fasilitatif KIA puskesmas. Hasil uji penerimaan model diperoleh hasil skor tertinggi yaitu sikap terhadap penggunaan rata-rata 4.9 dan terendah yaitu persepsi manfaat dengan skor 4.71. Hasil analisis diff in diff diketahui pada 2 kelompok sebelum dan sesudah intervensi terhadap skor standar kompetensi kerja: penataan pelayanan 1.36(0.24-1.60), asuhan bayi baru lahir 2.36(0.75-3.12) pemeriksaan kehamilan 1.33(0.48-1.82), pemeriksaan ibu bersalin 1.93(1.72-3.65) dan asuhan ibu nifas 1.43(0.30-1.74).Uji dampak model terhadap cakupan KIA yaitu: kunjungan ibu hamil ke-4 (K4)18.25(3.83-22.08), persalinan nakes (PN) 15.53(3.47-19.00), kunjungan nifas (KNF) 15.59(3.41-19.00), kunjungan neonatal lengkap (KNL) 14.35(9.97-24.33), kunjungan bayi (KBY) 19.08 (7.26-26.35) dan kunjungan balita (KBAL) 5.81 (16.14-21.95).
Kesimpulan dan Saran: Model integrasi Midwifery Opinion Leader (MOL) dan supervisi fasilitatif berpengaruh dalam meningkatkan kinerja bidan dalam pelayanan KIA. Disarankan mempertimbangkan model ini dalam kegiatan program supervisi kesehatan ibu dan anak di Puskesmas.

---

ABSTRACT

Background: The high maternal and neonatal mortality rates in Indonesia are influenced by various factors, including the quality of maternal and child health (MCH) services, which have not yet reached their targets. The performance of village midwives, as the frontline of service delivery, is seen as a crucial factor that can be improved through supervision by health center coordinator midwives. However, data shows that the implementation of facilitative MCH supervision in Jambi province in 2022 and 2023 has only reached 10.86% and 17.38% of the 90% target. In Muaro Jambi district, in particular, the achievement was even lower, at 11.64% (2022) and 15.07% (2023). This gap indicates the need for strategic interventions to improve the quality of supervision in order to optimize the performance of midwives in MCH services.
Objective: To determine the effect of the midwifery opinion leader integration model and facilitative supervision on midwives' performance and its impact on the coverage of maternal and child health services in Jambi Province in 2025.
Research Method: This research is a mixed methods exploratory sequential design consisting of 3 stages, namely stage I, which begins with a scoping review, preliminary study, and instrument testing, followed by the identification of model requirements using a qualitative method with a phenomenology design. Stage II includes model development, expert panel, training, and model testing. Phase III involved testing the model on midwives' performance using standard competency performance (SKK) indicators and MCH service coverage using a quasi-experimental pretest-posttest with control designs. The population consisted of all village midwives/health workers in Jambi Province. The sample consisted of an intervention group of 60 respondents (in Muaro Jambi district) who underwent the MOL integration model intervention and facilitative supervision, while the control group of 60 respondents (in Jambi city) only underwent facilitative supervision. The research period was from May 2024 to August 2025, with data analysis using univariate, bivariate, and multivariate (Difference in Difference) methods.
Results: Based on the identification of needs, the following sub-themes were found: midwife performance, supervision needs, and supervision models. Subsequently, a supervision model was developed using the COM-B theory, supportive supervision, midwifery leadership, and coaching approaches, resulting in a midwifery opinion leader (MOL) model that can be integrated with the KIA puskesmas facilitative supervision program. The model acceptance test results showed the highest score for attitude toward use, with an average of 4.9, and the lowest score for perceived benefits, with a score of 4.71. The results of the diff in diff analysis showed that in the two groups before and after the intervention, the standard work competency scores were: service management 1.36 (0.24-1.60), newborn care 2.36 (0.75-3.12), pregnancy check-ups 1.33 (0.48-1.82), maternity check-ups 1.93 (1.72-3.65), and postpartum care 1.43 (0.30-1.74). The model's impact on MCH coverage was as follows: fourth antenatal visit (K4) 18.25 (3.83-22.08), skilled birth attendance (PN) 15.53 (3.47-19.00), postnatal visit (KNF) 15.59 (3.41-19. 00), complete neonatal visits (KNL) 14.35 (9.97-24.33), infant visits (KBY) 19.08 (7.26-26.35), and toddler visits (KBAL) 5.81 (16.14-21.95).
Conclusion and Recommendations: The integration model of Midwifery Opinion Leader (MOL) and facilitative supervision has an impact on improving midwives' performance in maternal and child health services. It is recommended to consider this model in maternal and child health supervision program activities at health centers.