Abstrak: Pembiayaan puskesmas yang berasal dari pemerintah (dana publik) harus dipastikan telah digunakan secara efektif, efisien dan transparan dengan menggunakan sistem Public Financial Management. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana puskesmas untuk meningkatkan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) di Puskesmas Kota Bogor. Data dikumpulkan melalui tinjauan dokumen kualitatif dan kuantitatif serta melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 12 informan terpilih. Tren realisasi dana untuk KN1 dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif dianalisis dalam bentuk matriks dan divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk implementasi KN1, tidak ada anggaran khusus yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran. Namun dalam pelaksanaan anggaran, dana yang digunakan oleh puskesmas untuk mendukung peningkatan cakupan KN1 terdiri dari pembelian vitamin K, salep mata, klem tali pusat, pelaksanaan kelas ibu hamil, dan lain-lain. Dana yang digunakan berasal dari BOK dan Kapitasi. Pemantauan anggaran dilakukan secara berkala baik oleh internal (puskesmas dan dinas kesehatan) maupun eksternal (inspektorat). Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketepatan waktu penetapan pagu anggaran untuk puskesmas dan integrasi perencanaan antara dinas kesehatan dan puskesmas memainkan peran penting dalam perumusan anggaran. Transaksi tunai merupakan mekanisme paling tepat untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat/kader/lintas sektor. Bendahara dengan latar belakang pendidikan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Puskesmas.

Abstrak: Realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas di KotaDepok dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 meningkat sebesar 25,56%. Tingginya serapan dana tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Hasil capaian KN1 di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,11%, sehingga perlu dievaluasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan dan 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cipayung, Puskesmas Cinere, Puskesmas Cilodong dan Puskesmas Tapos dengan metoda kualitatif dan mempertimbangkan variabel dana serta cakupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua Puskesmas kekurangan sumber daya manusiadan sarana prasarana dalam mengelola BOK dan program kesehatan anak. Namun,ketersediaan dana operasional rutin (BOP) untuk melakukan kunjungan luar gedung relatif terbatas, sehingga Puskesmas mengutamakan dana BOK. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tiap Puskesmas menetapkan rencana pelaksanaan berdasarkan capaian program tahun sebelumnya dengan melibatkan lintas program di Puskesmas. Dana BOK dimanfaatkan untuk kunjungan neonatus resiko tinggi,penyuluhan dan pendataan sasaran oleh kader kesehatan.

---

The Health Operational Fund (BOK) to support programs in 2013 in Depok hasincreased 25,56% as compared to 2012. This should be followed by an increase incoverage of the first neonatal visit (KN1). Performance of KN1 in the year 2013decreased by 6,11%, so it is needed to evaluate the use of BOK. The study wasconducted at the District Health Office level and covering 4 health centers, namelyCipayung, Cinere, Cilodong and Tapos using qualitative approach and consideredcost and coverage variables. The results showed that there was no shortage onhuman resources and facility to manage the Puskesmas Operational funds (BOK)and neonatal health programs. The availability of routine operational funds (BOP)is limited so that the health center has been relying on BOK fund to supportoutreach programs. Each health center set up Plan of Action based on previousprograms achievement involving various relevant programs. The fund was used forhigh risk neonatal visit, counseling and mapping the target by cadres.

Abstrak: Realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Serang dari tahun 2014-2016 selalu mencapai 100% setiap tahun dan 30% digunakan untuk kegiatan KIA. Namun, capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya kunjungan antenatal K4 menunjukkan penurunan dan belum mencapai target (75%). Penelitian kualitatif ini dilakukan di Dinas Kesehatan, 2 (dua) Puskesmas dengan cakupan K4 tinggi dan 2 (dua) Puskesmas dengan cakupan K4 rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk program KIA, dana operasional untuk kegiatan preventif dan promotif hanya mengandalkan dana BOK, pengawasan pencatatan pelaporan bidan masih lemah, serta frekuensi pergantian kader yang relatif tinggi. Kata Kunci: Bantuan Operasional Kesehatan, Puskesmas, Kunjungan Antenatal K4 The Health Operational Aid Fund (BOK) has been 100% absorped during 2014- 2016 in health centers in Serang city. Out of the total fund, 30% has been used for KIA program activities. However, coverage of maternal and child health services especially K4 antenatal visit tend to decrease and has not reached the target (75%). This qualitative research was conducted in District Health Office, 2 (two) health centers with high K4 coverage and 2 (two) Puskesmas with low K4 coverage. The result showed that Puskesmas has shortage in human resources and infrastructure facilities for KIA program, while funding to support preventive and promotive activities was only rely on BOK funds. In addition, midwife reporting was found insufficient, and high turn over of cadres has lead to poor performance. Key words : community health centre, health operational fund, K4 antenatal visit

Abstrak: Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016. Metode : Kualitatif dengan Rapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkait tujuan penelitian. Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta, norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancara mendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendah menunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan proses perencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besar berlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga, pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOK dan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar. Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upaya pemerataan, porsi kapitasi 60% untuk Jasa dan 40% opersional lain, ketercukupannya berbeda perlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perlu dikaji ulang, kapitasi porsi 40% dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkan bila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikan mekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD pada puskesmas. Kata kunci : kapitasi; FKTP; Puskesmas Background: The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTP Puskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016. Method: Qualitative with Rapid Assessment Procedure, in-depth interview on 12 informant, purposive sample, related to research objectives. Results: There is a high disparity of capitation funds for puskesmas covering participants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between various puskesmas. In-depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, low capitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the proper planning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and the overwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained by procurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physician services decreases in the ratio of physicians per large participant. Conclusions and suggestions: The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1: 5000 participants need equalization effort, 60% capitation portion for services and 40% other opersional, different sufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service need to be reviewed, Capitation of 40% portion can be complementary with BOK, the rest of the budget is advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to society requirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to be pushed PPK-BLUD at puskesmas. Keywords: capitation; FKTP; Puskesmas

Abstrak: Semenjak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas mendapat pembayaran dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa dana kapitasi. Di Kota Lubuklinggau terdapat masalah mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di puskesmas yang rata-rata pertahunnya sebesar 23%. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas di Kota Lubuklinggau tahun 2014-2016. Penelitian kualitatif ini dilakukan di Puskesmas Simpang Periuk, Taba, Citra Medika dan Swasti Saba berdasarkan realisasi SiLPA terendah dan tertinggi, data dikumpulkan secara retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana kapitasi untuk jasa pelayanan telah sesuai target (69,5%) sedangkan untuk kegiatan operasional penyerapan masih kecil (12,4 %). Puskesmas belum melaksanakan perencanaan sistematis dengan tahapan Planning, Organizing, Actuating, Controlling dalam pemanfaatan dana kapitasi. Aturan pemanfaatan yang dianggap rumit menyebabkan puskesmas tidak menyerap dana kapitasi tersebut. Pengawasan dan bimbingan diperlukan agar penyerapan dana kapitasi dapat ditingkatkan. Kata Kunci : Pemanfaatan Dana, Puskesmas Since the implementation of National Health Insurance (JKN), Health Center received payment from Social Security Administering Body for Health (BPJS) using capitation. In Lubuklinggau City there has been problem of utilizing capitation funds and financing surplus (SiLPA) which average 23% per year. This research aims to analyze the utilization of capitation funds in Lubuklinggau City 2014-2016. This qualitative study was implemented in Simpang Periuk Health Center, Taba, Citra Medika and Swasti Saba which are the lowest and highest SiLPA absorption, data were collected retrospectively. The study revelaed that the capitation funds have been achieved the target (69,5%) while spending for operational was still under utilized (12,4%). The planning for using capitation funds was not systematically implemented using appropriate steps : Planning, Organazing, Actuating, Controlling. Health centers thought the rule to use the funds was not easy to follow so they could not absorp the capitation funds. Monitoring assitance are needed to improve the absorption of capitation funds. Keywords: Use of Capitation Fund, Health Center

Abstrak: Latar belakang : Adanya keterbatasan biaya operasional untuk Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas menbuat pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan program Bantuan Operasional Puskesmas sebagai dukungan operasional Puskesmas yang disalurkan melalui mekanisme Tugas Pembantuan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Penelitian ini membandingkan pemanfaatan dana BOK dan capaian indikator Gizi dan KIA di Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dan jumlah penduduk terbanyak serta APBD kesehatan yang besar 18,89% dengan Kabupaten Ciamis yang luas wilayah dan jumlah penduduknya hanya sepertiga dari Kabupaten Bogor dan APBD kesehatan kecil 6,8%. Indikator Gizi dan KIA yang diteliti adalah indikator Program Gizi dan KIA dalam RPJPN 2005- 2025 yaitu D/S, Pn dan KN1.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana BOK dan capaian indikator gizi dan KIA Puskesmas di Kabupaten Bogor dan Ciamis tahun 2013-2014 serta mengetahui faktor pendorong & penghambatnya.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan data sekunder dari laporan tahunan BOK Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten, serta dokumen terkait pelaksanaan BOK lainnya.
Hasil: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 4 (empat) Puskesmas di dua Kabupaten tersebut sesuai dengan teori sistem yaitu input, process dan output didapatkan hasil bahwa Input BOK yang terdiri dari 15 (lima belas) unsur sangat berperan dalam pemanfaatan dana BOK. Proses adalah fungsi manajemen yang dijalankan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mengoptimalkan unsur-unsur input agar tercapai ouput yang optimal. Faktor pendukung pemanfaatan BOK salah satunya adalah Dana BOK merupakan satu- satunya sumber dana yang membiayai UKM melalaui kegiatan promotif dan preventif. Salah satu faktor Penghambatnya adalah pengurangan alokasi pembiayaan kesehatan dari dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif berdampak pada capaian indikator SPM bidang kesehatan.
Kesimpulan: Dari pemanfaatan dana BOK Puskesmas di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Ciamis dari sisi input, proses dan outputnya terdapat peningkatan capaian indikator Program Gizi dan KIA tahun 2013-2014. Peningkatan capaian indikator Gizi dan KIA tahun 2013-2014 di Kabupaten Bogor adalah D/S 3,2%, Pn 3,09%, KN1 1,55%, sedangkan di Ciamis yaitu D/S 8,87%, Pn 8,8% dan KN1 2,48%.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus rujukan peserta JKN di Puskesmas Tanah Sareal dan Puskesmas Cipaku tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan data sekunder dari aplikasi primary care puskesmas dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kasus rujukan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, jenis kepesertaan, diagnosa, jarak puskesmas ke pusat rujukan, kelengkapan peralatan penunjang pelayanan kesehatan, pemahaman dokter mengenai peran gatekeeper dan kapitasi, pengalaman dokter serta pemahaman pasien peserta JKN tentang prosedur rujukan. Diperlukan adanya ketegasan dokter untuk mengurangi kasus rujukan yang bukan berdasarkan indikasi medis, serta koordinasi antara puskesmas, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas.
Kata kunci: Kasus rujukan, dokter, puskesmas, pasien JKN

---

This study aims to determine the factors associated with referral cases of National Health Insurance (JKN) Participants at Tanah Sareal health center and Cipaku health center in 2016. This study uses a mixed methods research with quantitative and qualitative approach, by using secondary data from primary care application of health centers and in-depth interviews. The results of this study found that referral cases are influenced by patient age, sex, type of membership, diagnosis, distance of health center to referral center, completeness of medical equipment, physician perception about the role of gatekeeper and capitation, physician experience and patient understanding of participants JKN about referral procedures. The researcher suggests improving the physician decision to reduce referral cases are not based on medical indications, and the coordination between health center, BPJS Kesehatan and the regional health office to provide medical equipment required in health center.
Key words: Referral cases, physician, health center and patient JKN