Abstrak: Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.

Abstrak: ABSTRAK Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RB Nomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RI telah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaian tingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatan audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu peneliti merasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untuk memperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasi pengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dan telaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaah dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistem kendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RB Nomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan program penjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untuk evaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar audit serta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belum optimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksana kebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yang melaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yang mengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlu melengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminan mutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapat perhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalah perlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan. Kata kunci : Kendali mutu audit; Inspektorat Jenderal; Permenpan 19/2009; PKMA In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditing standards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen-PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI has established an audit quality control system, but based on the assessment of APIP capability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fully implemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need to perform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepth information related to how the implementation of quality control audit in Itjen Kemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done by comparing the information obtained from several different informants and comparing the results of the document review. The result of the research shows that Itjen Kemenkes has built an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fully implemented according to audit quality control measures in PER-PAN RB Number 19 of 2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, it has not yet designed and has not established the quality assurance and improvement programme so that there is no mechanism for evaluation / review and assessment on the conformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on the application of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal the implementation of audit quality control is from the aspect of communication is still not optimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementing the policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs the main task of its function so that the need for a section / team that coordinate to conduct monitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to the implementation of quality control of audit, besides need to complete guidance / SOP which arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitment of all policy implementers. Key words : Audit quality control; Inspectorate General; Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009; PKMA

Abstrak:

---

Abstrak: Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai motor penggerak. Salah satu SDM kesehatan adalah dokter umum. Ketersediaan dokter umum dalam segi jumlah harus memadai dan terdistribusi secara merata. Kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta memberikan keluluasaan bagi puskesmas kecamatan selaku instansi pelaksana dalam melakukan manajemen SDM. Salah satu variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah kapabilitas instansi pelaksana. Kapabilitas ini ditunjukkan dengan kemampuan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas di Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Penelitian menggunakan mixed method yang menggabungkan hasil kualitatif dengan hasil kuantitatif. Gambaran implementasi kebijakan adalah masih terjadi ketidakseimbangan beban kerja dokter umum antara puskesmas kelurahan dan puskesmas kecamatan. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang baku mengenai penempatan dokter umum sampai dengan tingkat puskesmas kelurahan dan kemampuan manajemen puskesmas kecamatan masih kurang. Salah satu rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah perbaikan manajemen dengan menggunakan model simulasi distribusi dokter umum berdasarkan penyeimbangan forecasting beban kerja dokter umum di puskesmas wilayah Kemayoran. Kata kunci : implementasi kebijakan, pendayagunaan dokter umum, forecasting, model simulasi.

Abstrak: Puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai motor penggerak. Salah satu SDM kesehatan adalah dokter umum. Ketersediaan dokter umum dalam segi jumlah harus memadai dan terdistribusi secara merata. Kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta memberikan keluluasaan bagi puskesmas kecamatan selaku instansi pelaksana dalam melakukan manajemen SDM. Salah satu variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah kapabilitas instansi pelaksana. Kapabilitas ini ditunjukkan dengan kemampuan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas di Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Penelitian menggunakan mixed method yang menggabungkan hasil kualitatif dengan hasil kuantitatif. Gambaran implementasi kebijakan adalah masih terjadi ketidakseimbangan beban kerja dokter umum antara puskesmas kelurahan dan puskesmas kecamatan. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang baku mengenai penempatan dokter umum sampai dengan tingkat puskesmas kelurahan dan kemampuan manajemen puskesmas kecamatan masih kurang. Salah satu rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah perbaikan manajemen dengan menggunakan model simulasi distribusi dokter umum berdasarkan penyeimbangan forecasting beban kerja dokter umum di puskesmas wilayah Kemayoran. Kata kunci : implementasi kebijakan, pendayagunaan dokter umum, forecasting, model simulasi.

Abstrak:

---