Abstrak: Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Data WHO menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia tidak menyadari bahwa mereka memiliki hipertensi dan 1 dari 5 orang dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Pada tahun 2025 sekitar 29% orang dewasa diseluruh dunia memiliki hipertensi dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Asia Tenggara berada di posisi ketiga tertinggi dengan prevalensi 25% terhadap total penduduk. Di Asia Tenggara, beberapa negara sudah melaksanakan skrining hipertensi pada usia produktif, namun penelitian yang dilakukan masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan skrining dalam penemuan jumlah kasus Hipertensi pada usia produktif (15- 59 Tahun) di Asia Tenggara. Penelitian ini merupakan studi kualitatif menggunakan metode Literature review dengan basis data Google Scholar, PubMed, dan PMC. Pendekatan yang digunakan yaitu Input Process Output (IPO) agar penelitian lebih terarah. Hasil pencarian yang memenuhi kriteria inklusi hanya Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skrining efektif dalam menyaring pasien hipertensi yang tidak terdiagnosis dan tidak terkontrol yaitu studi di Vietnam 28,7% penduduk usia produktif terdiagnosis hipertensi dan 37,7% dari mereka tidak terkontrol, di Thailand 40% penduduk usia produktif tidak menyadari bahwa mereka hipertensi dan 50,8% dari mereka tidak terkontrol, serta di Malaysia 32,4% penduduk usia produktif terdiagnosis hipertensi dan 40,5% dari mereka tidak terkontrol. Peneliti menyimpulkan bahwa skrining terbukti efektif dalam menemukan kasus secara dini dan menentukan penanganan serta diagnosis lebih lanjut. Kata kunci: Hipertensi, Skrining, Asia Tenggara, Input, Proses, Output Hypertension is one of the worldwide leading causes of premature death. The WHO data shows about 1.13 billion people on hypertension in the world, that means 1 of 3 people in the world is unaware that they have hypertension and 1 of 5 people with uncontrolled hypertension. In 2025, about 29% of adults worldwide are having hypertension and are estimated that each year 10.44 million people died from hypertension and its complications. Southeast Asia is in the third highest position with a prevalence of 25% of the total population. In Southeast Asia, several countries have already carried out hypertension screening at their productive age, otherwise the conducted reasearch amount are limited. The objective of this research is to analyze the implementation of screening for the hypertension cases discovery in the productive age (15-59 years) in Southeast Asia. This research is a qualitative study using the Literature review method with Google Scholar, PubMed, and PMC databases. The study approach used in this research is Input Process Output (IPO) to produce more directed research. The countries which met the inclusion criteria were only Vietnam, Thailand and Malaysia. The research shown that screening was effective to detect any undiagnosed and uncontrolled hypertension patient. The study in Vietnam shown that 28.7% of the productive aged inhabitants had hypertension and 37.7% of them were uncontrolled, in Thailand 40% of the productive aged inhabitants were unaware that they were having hypertension and 50,8% of them were uncontrolled; and in Malaysian 32,4% of the productive aged inhabitants were having hypertension and 40,5% of them were uncontrolled. The researchers concluded that screening proved effective in finding cases early in order to determine any further treatment and diagnosis. Key words: Hypertension, Screening, Southeast Asia, Input, Process, Output

Abstrak: Tesis ini membahas implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada pendudukusia produktif di Tangerang Selatan pada tahun 2018. Variabel penelitian mengacu padateori impelementasi kebijakan Edwards III, yaitu aspek implementasi, komunikasi,disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan April-Juni 2018 di Tangerang Selatan. Mengacu pada Inpres 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada informan yang bertanggung jawab untuk kegiatan Germas di tingkat daerah, yaitu kepala daerah yang dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah dan atau kepala Bappeda sertapelaksana terkait dengan kegiatan Germas yang diteliti. Dengan mempertimbangkan kemampuan laksanaan penelitian baik dari aspek pengetahuan, sumber daya dan waktu penelitian, maka lingkup penelitian dibatasi pada kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik di dalamnya, sehingga informan yang diteliti dipersempit menjadi informan dari instansi yang bertanggungjawab pada Germas dan mempunyaitugas dalam kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik padaruang terbuka hijau. Hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasi Germas pada penduduk usia produktif di Tangerang Selatan dikarenakan implementasi Germas masih dititikberatkan ke dinas kesehatan, belum ada pelibatan kebijakan Germas dalam dokumen perencanaan kebijakan daerah, belum ada kajian dan mapping kegiatan Germas, belum ada perdatentang Germas, serta belum ada supervsisi dan monitoring Germas. Dari segi disposisi, pemerintah Tangerang Selatan berkomitmen untuk menyediakan sarana aktivitas fisikseabagai bagian dari perwujudan Tangerang Selatan sebagai kota layak huni dan berwawasan lingkungan.

Abstrak: Postpartum Hemorrhage (PPH) merupakan suatu keadaan dimana kehilangan darah 500 ml atau lebih dalam 24 jam setelah persalinan ibu. PPH menduduki posisi pertama pada penyebab langsung pada kematian ibu dengan menyumbang 19,7% kematian ibu pada tingkat global. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah tingginya angka PPH, namun sampai saat ini angka kejadian PPH masih dapat dikatakan tinggi. Untuk dapat mengetahui penyebab yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pencegahan PPH dapat dilakukan melalui studi implementasi kebijakan publik. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pencegahan PPH diberbagai negara di dunia tahun 2022. Analisis implementasi kebijakan dilakukan menggunakan gabungan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter and Van Horn, Grindle, Sabatier and Mazmanian, Edward III dan Peters. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis implementasi kebijakan pencegahan Postpartum Hemorrhage pada ibu dari berbagai negara di dunia. Penelitian ini mengunakan studi literature review melalui delapan database, yaitu Ebsco, Emerald, Sage, Science Direct, Scopus, Pubmed, BMC dan PMC. Terdapat 13 artikel terinklusi dari 7.153 artikel yang diidentifikasi dari kedelapan database. Hasil studi menunjukkan terdapat hubungan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, standar dan sasaran kebijakan dan lingkungan terhapat pelaksanaan implementasi kebijakan PPH di berbagai negara.

---

Postpartum Hemorrhage (PPH) is a condition in which blood loss of 500 ml or more within 24 hours after delivery of the mother. PPH occupies the first position in the direct cause of maternal death by contributing 19.7% of maternal deaths at the global level. Various policies have been issued to address the problem of the high rate of PPH, but until now the incidence of PPH is still high. To be able to find out the causes that affect the process of implementing PPH prevention policies, it can be done through a study of the implementation of public policies. This study discusses the implementation of PPH prevention policies in various countries in the world in 2022. Analysis of policy implementation is carried out using a combination of public policy implementation theories proposed by Van Meter and Van Horn, Grindle, Sabatier and Mazmanian, Edward III and Peters. The purpose of this study was to determine the analysis of the implementation of Postpartum Hemorrhage prevention policies in mothers from various countries in the world. This study uses a literature review study through eight databases, namely Ebsco, Emerald, Sage, Science Direct, Scopus, Pubmed, BMC and PMC. There were 13 included articles out of 7,153 articles identified from the eight databases. The results of the study show that there is a relationship between communication factors, resources, disposition, bureaucratic structure, policy standards and objectives and the environment on the implementation of PPH policies in various countries.

Abstrak: Dunia sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Pemerintah di berbagai negara menetapkan protokol pembatasan untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Protokol tersebut membatasi akses ke pelayanan kesehatan, sistem pelayanan tatap muka di minimalisir. Hal tersebut memberikan dampak pada anak dengan autisme. Menurut Kaplan, pada anak dengan autisme gejala inti tidak bisa diobati dengan obat medis, akan tetapi dengan edukasi dan intervensi perilaku. Akan tetapi, sebelum pandemi, edukasi dan intervensi umumnya dilaksanakan dengan sistem tatap muka. Solusi dari masalah tersebut adalah penggunaan layanan kesehatan jarak jauh atau telehealth. Penelitian ini adalah penelitian yang membahas bagaimana penggunaan telehealth-telemedicine untuk intervensi pada kasus anak dengan autisme di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menggunakan database Pubmed, Proquest, Sage Journal, dan Portal Garuda yang menghasilkan 9 artikel terinklusi. Penelitian terinklusi dilaksanakan pada rentang waktu dinyatakannya COVID-19 sebagai pandemi, yaitu tanggal 11 Maret 2020 hingga 1 Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi menghasilkan dampak pada anak dengan autisme berupa pengurangan perilaku yang ditargetkan, dan meningkatnya keterampilan. Selain itu pada cargeiver dijumpai peningkatan kepuasan dan persepsi mengenai pelayanan telehealth. Bagi penyedia layanan telehealth, dijumpai artikel yang menjelaskan tentang persepsi mengenai layanan telehealth tersebut. Berdasarkan temuan yang didapat, pelayanan telehealth di rekomendasikan bagi anak dengan autisme, para caregiver baik orang tua ataupun bukan, penyedia jasa layanan juga di rekomendasikan jika ingin menyelenggarakan layanan telehealth berdasarkan temuan berupa tingkat kepuasan dan perkembangan yang muncul setelah intervensi. Sedangkan bagi pemerintah diharapkan mengembangkan kebijakan dan program terkait dengan telehealth terutama di masa pandemi, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap mendapat pelayanan yang dibutuhkan.

---

The world is being hit by the COVID-19 pandemic. Governments in various countries set protocols for the spread of the COVID-19 virus. The protocol limits access to health services, the face-to-face service system is minimized. This has an impact on children with autism. According to Kaplan, children with autism symptoms cannot be treated with medical drugs, but with education and behavioral interventions. However, before the pandemic, education and intervention were generally carried out face-to-face. The solution to this problem is the use of remote health services or telehealth. This study is a study that discusses how telehealth is used for intervention in cases of children with autism during the COVID-19 pandemic. This study uses a literature review method using the Pubmed, Proquest, Sage Journal, and Garuda Portal databases which produces 9 included articles. Inclusive research was carried out during the time period that COVID-19 was declared a pandemic, namely March 11, 2020 to May 1, 2022. The results showed that the intervention had an impact on children with autism in the form of a reduction in targeted behavior and skills. In addition to the carrier, increased satisfaction and perception of telehealth services. For telehealth service providers, article explain the perception of the telehealth service. Based on the findings obtained, telehealth services are recommended for children with autism, caregivers, whether parents or not. Service providers are also recommended if they want to provide telehealth services based on the findings about the level of satisfaction and development that appears after the intervention. Meanwhile, the government is expected to develop policies and programs related to telehealth, especially during the pandemic, so that people in need can still receive the services they need.

Abstrak:

---

Abstrak: Capaian cakupan CDR Kota Depok dari tahun 2009 sampai 2014 di bawah target nasional. Kota Depok berada di urutan 24 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat dengan nilai CDR sebesar 34,28%. Hanya 5 dari 32 puskesmas yang mencapai target nasional pada tahun 2014. Penelitian kualitatif ini membahas tentang penemuan kasus TB paru BTA positif di Kota Depok. Sampelnya adalah Puskesmas Pancoran Mas yang mencapai target dan Puskesmas Sawangan yang tidak mencapai target. Variabel yang diteliti adalah faktor input puskesmas (SDM, Dana, Sarana Prasarana dan Implementasi), peran Dinas Kesehatan dan faktor Kemitraan Masyarakat. Ditemukan bahwa keberhasilan penemuan kasus TB paru BTA positif terutama karena promosi kesehatan yang melibatkan lintas program dan sektor. Petugas P2TB mempunyai peran penting untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga pasien didukung dengan ketersedian dana. Penelitian ini menyarankan diperluas evaluasi melibatkan seluruh petugas yang terkait dalam pelaksanaan P2TB, baik di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Kata kunci : Penemuan Kasus TB Paru BTA Positif, Puskesmas dan Studi Kualitatif Case detection of TB cases with BTA positive has been underperformed in Depok since 2009 to 2014. Depok is listed as member 24 of the 27 district / city in West Java with CDR value of 34,28%. Of the 32 health centers in the city of Depok, only 5 community health center (15.6%), reached the national target of in 2014. This study discusses case finding of BTA positive pulmonary TB cases samples were Puskesmas Pancoran Mas with good performance and Puskesmas Sawangan that has not reached the target. Variables involved were Puskesmas input factors (Human Resources, Cost, Infrastructure and Implementation), role of district health office and community participation. It was found that the success of the case detection BTA positive pulmonary TB cases mainly because of health promotion involving other programs and multisectors. The P2TB officers played an important role to disseminate and provide education to the community and the families of patients, supported by the sufficient funding. The study suggested to conduct a thorough evaluation involving all relevant staffs in the implementation of P2TB, both in the District Health Office and Community Health Center. Key Words: Case Detection Rate of Tuberulosis, Community Health Center and Qualitative Study

Abstrak:

---

Abstrak: Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebebakan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. pada tahun 2012 mencapai prevalensi 12 juta prevalensi kasus dan 990 ribu kematian di dunia. Di Indonesia prevalensi penyakit ini sebesar 423/100.000 penduduk dan mortalitas sebesar 27/100.000 penduduk. Salah satu provinsi yang memiliki prevalensi yang lebih tinggi dari rata-rata nasional adalah Jawab Barat.Dalam sepuluh tahun terakhir pencapaian penemuan kasus baru TB BTA positif (CDR) kota Bekasi belum pernah mencapai target nasional. Selain itu, dari 31 puskesmas yang berada di wilayah Kota Bekasi hanya 3(10%) puskesmas yang mencapai target nasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan cakupan penemuan kasus baru TB BTA positif di puskesmas wilayah Kota Bekasi tahun 2012. Penelitian ini menggunkan metode cross sectional deengan analisis uji T dan Chi square. Penelitian ini dilakukan bulan April–Juni 2013 dengan menggunakan data sekunder baik register TB di puskesmas, dinas Kesehatan, dan laporan pendukung lainnya. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sistem.Hasil didapatkan bahwa dilihat dari kondisi SDM, terdapat 14 (54,8%) puskesmas dengan kondisi kurang, tingkat tanggung jawab yang dimiliki oleh penanggung jawab program TB 23 (74,2%) puskesmas tinggi, terdapat 26 (83,9%) puskesmas dengan penanggung jawab program TB dengan tingkat pengetahuan baik, dan 16 (51,6%) puskesmas memiliki proporsi pelatihan tinggi. Dari kondisi sarana dan prasarana diperoleh bahwa terdapat 23 (74,2%) puskesmas memiliki kondisi sarana dan prasarana yang baik.Berdasarkan alokasi dana tersebar merata 45,2% puskesmas untuk rendah ataupun tinggi. Dilihat dari angka penjaringan suspek diperoleh bahwa 16 (51,6%) puskesmas memiliki angka penjaringan suspek tinggi, dilihat menurut frekuensi kegiatan KIE TB terdapat 26 (83,9%) puskesmas dengan frekuensi KIE TB tinggi, terdapat 20 (64,5%) puskesmas dengan tingkat pemeriksaan kontak tinggi, dan terdapat 16 (51,6%) puskesmas dengan tingkat kemitraan masyrakat rendah.Hasil analisis antara proses dan output didapatkan adalah terdapat hubungan yang signifikan antara angka penjaringan suspek dengan cakupan penemuan kasus baru TB BTA positif. Didapatkan hubungan yang tidak signifikan antara KIE TB, pemeriksaan Kontak, dan juga kemitraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah angka penjaringan suspek berpengaruh terhadap cakupan penemuan kasus TB BTA Positif.

---

Tuberculosis is a disease that caused by the Mycobacterium tuberculosis. In 2012, the prevalence of the cases reached 12 million and caused 990 thousand death cases in the world. In Indonesia, the prevalence of this disease is 423/100.000 with 27/100.000 for the mortality rate. One of the provinces which have a higher prevalence than the national average is West Java. Bekasi, as one of the city in West Java still has problem in TB control. In the last ten years, the Case Detection Rate has not reached the national target. In addition, there are only 3 (10%) health centers in Bekasi City which are achieved the national target.This reaserch is aimed to determine the factors related to the scope of tuberculosis new cases detection in Bekasi Regional Health Center Area in 2012. It then cross-sectional analysis with the T and Chi square test. The research was conducted on April-June 2013 by using secondary data from health centers, health departments, and other supporting reports. Furthermore, a system approach is used in this study.The results obtained that the human condition 14 (54.8%) in health centers with the low conditions, the level of responsibility held by the person in charge of the TB program 23 (74.2%) in health centers with a high level of responsibility, there were 26 (83.9% ) which had charge of the TB program with a good level of knowledge, and 16 (51.6%) with high training proportions. In term of infrastructure condition, it is obtained that there are 23 (74.2%) health centers in the good condition.Based on the fund allocation, it is equally spread 45.2% for good and low condition. In crawl suspect, it is obtained that 16 (51.6%) health center with high crawl suspect, seen by the frequency of Communication, Information, and Education of TB (KIE TB) activities there were 26 (83.9%) centers with a high frequency of KIE TB, then there are 20 (64.5%) health center with high examination for the person in contact, and there are 16 (51.6%) health centers with low levels of society partnerships.The result for the process and output is obtained that there is a significant correlation between the number of crawl suspected to number of coverage of the Tuberculosis (+) new case detection. Meanwhile, there is no significant correlation between KIE TB, contact examination and as well as community partnerships. The conclusion of this study is the crawl of the suspect affects number of coverage of the Tuberculosis (+) new case detection.