Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 31642 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Sri Juniarti Azis; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Anhari Achadi, Atik Nurwahyuni, Dience Meidiana, Yenny Nariswari Harumansyah
Abstrak: Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak bagi Negara Indonesia dari sisi keuangan, sehingga pemerintah Indonesia harus memikirkan strategi pembiayaan pelayanan pasien COVID-19. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 dapat mengajukan klaim kepada Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dialami rumah sakit pada saat mengajukan klaim, yaitu jumlah dispute klaim yang tinggi. Dispute klaim merupakan klaim yang setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan terdapat ketidaksesuaian antara RS dan BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis gambaran penyebab dispute klaim COVID-19 ditinjau dari faktor input, proses, dan output di RSUD Matraman. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di unit casemix RSUD Matraman pada bulan September-Desember 2020. RSUD Matraman adalah rumah sakit pemerintah yang berstatus BLUD yang membiayai sendiri operasional rumah sakitnya, sehingga jika pembayaran klaim ini tertunda maka cashflow rumah sakit akan terganggu. RSUD Matraman telah mengajukan klaim COVID-19 bulan pelayanan Maret-Agustus 2020 sebanyak 157 berkas. Jumlah klaim yang terdispute sebanyak 94 berkas (60%) lebih banyak dibandingkan jumlah klaim yang lolos verifikasi sebanyak 63 berkas (40 %). Hasil penelusuran didapatkan bahwa penyebab dispute klaim yang terjadi di RSUD Matraman disebabkan karena hasil swab yang tidak terlampir, resume medis yang tidak tepat dan juga tidak lengkap. RSUD Matraman segera menyelesaikan kasus dispute klaim yang terjadi supaya pembayaran klaim segera cair sehingga cashflow rumah sakit tidak terganggu.
The COVID-19 pandemic has a financial impact on the State of Indonesia, so the Indonesian government must think about a strategy for financing COVID-19 patient services. Hospitals that provide COVID-19 services can submit claims to the Ministry of Health to get reimbursement for patient care costs. In its implementation, there are obstacles experienced by hospitals when submitting claims, namely the high number of dispute claims. Dispute claims are claims that after verification by BPJS Kesehatan there is a mismatch between the Hospital and BPJS Kesehatan. This study aims to determine and analyze the description of the causes of the COVID-19 claim dispute in terms of input, process, and output factors at Matraman Hospital. This research is an observational study with a qualitative approach. The research was conducted at the casemix unit of the Matraman Hospital in September-December 2020. RSUD Matraman is a government hospital with a BLUD status that self-finances the operation of the hospital, so if this claim payment is delayed, the hospital cash flow will be disrupted. The Matraman Regional Hospital has submitted 157 COVID-19 claims for the month of service from March-August 2020. The number of claims that were dispatched was 94 files (60%), more than the number of claims that passed verification of 63 files (40%). The results showed that the cause of the dispute claim that occurred at the Matraman Regional Hospital was due to the results of the swab which was not attached, the medical resume was incorrect and also not complete. Matraman Regional Hospital immediately resolves the dispute claim case so that the claim payment is immediately disbursed so that the hospital cash flow is not disturbed
Read More
B-2163
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Slamet Widodo; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Adang Bachtiar, Ascobat Gani, Gita Ika Irsatika, Khosiatun Azmi
Abstrak:
Pelayanan pada pasien covid 19 di rumah sakit membutuhkan biaya perawatan yang tinggi sehingga perlu adanya pengeloalaan yang baik dan pemantauan dari awal perawatan hingga pasien tersebut pulang. Agar kepastian klaim pasien tersebut layak untuk diterima atau tidak dispute, dibutuhkan adanya manajemen pengendalian klaim dan pengendalian biaya perawatan. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Manajemen pengendalian Klaim dispute dan biaya Perawatan Pasien Covid 19 dilihat dari faktor Input, Proses dan Output yang ada di Rumah sakit Prima Medika Pemalang. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui telaah dokumen, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan pada input :kurangnya SDM di Ruang Isolasi, kebijakan/ SOP yang sering berubah dan berlaku surut, keterlambatan pencairan biaya yang telah dianggarkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, Faktor Proses : fungsi kontrol yang masih belum berjalan dengan baik, output yang dihasilkan : pengendalian biaya pelayanan baik namun masih terdapat klaim dispute dengan penyebabnya adalah hasil swab yang tidak terlampir, resume medis yang tidak lengkap, upload berkas tidak lengkap, input berkas tidak sesuai, berkas identitas pasien tidak lengkap. Saran dibutuhkan peningkatan pengetahuan SDM yang terlibat pada kegiatan klaim covid-19 tentang persyaratan klaim covid-19 di rumah sakit prima medika untuk mengurangi jumlah klaim dispute, perlu adanya seorang person in contact (PIC) yang bertanggung jawab klaim covid-19 ,pemenuhan sarana dan prasarana, jumlah SDM dan waktu penagihan klaim lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan agar dapat meminalisir klaim dispute. Kata kunci : Biaya Perawatan, Covid-19, Manajemen Klaim Dispute

Services for COVID-19 patients in hospitals require high treatment costs, so there needs to be good management and monitoring from the beginning of treatment until the patient goes home. In order to ensure that the patient's claim is eligible to be accepted or not to be disputed, it is necessary to have claims control management and treatment cost control. The purpose of this study was to analyze the application of management to control dispute claims and the cost of treating Covid 19 patients in terms of input, process and output factors at Prima Medika Hospital, Pemalang. This research was conducted qualitatively through document review, observation and in-depth interviews. The results showed the inputs: lack of human resources in the Isolation Room, policies / SOPs that often change and apply retroactively, delays in disbursing budgeted costs, inadequate facilities and infrastructure, Process Factors: control functions that are still not running well, outputs that are not working properly. Resulted: service cost control is good but there are still claims of dispute with the causes being swab results that are not attached, incomplete medical resume, incomplete file upload, incorrect file input, incomplete patient identity file. Suggestions are needed to increase the knowledge of human resources involved in Covid-19 claim activities regarding the requirements for Covid-19 claims at the Prima Medika Hospital to reduce the number of disputed claims, there is a need for a person in contact (PIC) who is responsible for Covid-19 claims, fulfillment of facilities and infrastructure, number of human resources and claim collection time earlier than the predetermined schedule in order to minimize dispute claims. Keywords: Dispute Claim Management, Treatment Costs, Covid-19
Read More
B-2252
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Siti Ulfah; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Dumilah Ayuningtyas, Zulfa, Yessi
Abstrak:
Dispute klaim COVID-19 menjadi salah satu permasalahan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi . Klaim dispute terjadi ketika terdapat ketidak sepakatan dalam proses verifikasi BPJS Kesehatan terhadap berkas klaim rumah sakit. Klaim dispute akan berdampak terhadap penundaan pembayaran klaim COVID-19 sehingga mempengaruhi arus kas rumah sakit, dan juga proses penyelesaian klaim dispute juga membutuhkan waktu lama. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa penyebab terjadinya klaim dispute COVID-19 ditinjau dari faktor input, proses, output, mengidentifikasi dampak klaim dispute dan strategi bertahan rumah sakit dalam menyikapi masalah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi pada bulan Juni-Juli 2021. Menggunakan data sekunder Berita Acara Hasil Verifikasi klaim COVID-19 bulan pelayanan April 2020 hingga Mei 2021. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Dari hasil penelitian, pada output terdapat klaim dispute di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 115 kasus sebesar Rp. 3.087.614.900 (23%). Klaim pending 62 kasus sebesar Rp. 891.426.800 (6%) . Dan ini menimbulkan dampak hingga mempengaruhi 54,7% jika dilihat dari sisi operasional rumah sakit rata-rata sebulan. Didapatkan penyebab klaim dispute dan pending terbanyak adalah penegakan diagnosa (suspek, komorbid dan koinsiden) tidak sesuai kriteria sebesar 33%, kriteria rawat inap tidak sesuai ketentuan 21%, pemeriksaan penunjang tidak sesuai kriteria 18%, kesalahan pengentrian dan upload berkas 17% dan tatalaksana tidak sesuai ketentuan 11%. Jika ditelaah lebih lanjut permasalahan terbesar adalah berasal dari faktor internal rumah sakit, penyebab dispute dan pending klaim COVID-19 ini adalah dari input terkait SDM dan kebijakan, sedangkan dari proses pengentrian dan upload berkas. Dalam menyikapi klaim dispute dibutuhkan strategi bertahan rumah sakit diantaranya adalah incresing revenue (meningkatkan pendapatan) dengan tetap mempertahankan pelayanan pasien COVID-19 yang sesuai ketentuan yang berlaku, sembari tetap memberikan pelayanan non COVID-19, cutting cost (memangkas pembiayaan) dengan mengevaluasi pembiayaan pelayanan COVID-19 saat ini

COVID-19 dispute claims is one of the problems at Islamic Hospital Ibnu Sina Bukittinggi. Dispute claims occur when there is disagreement in the BPJS Kesehatan verification process on hospital claim files. Dispute claims will have an impact on delays in payment of COVID-19 claims, which will affect the hospital's cash flow, and the settlement of disputed claims will also take longer. This study aims to determine the impact of the dispute, analyze the causes of the dispute claim in terms of input, process, output factors and the hospital's survival strategy in addressing this problem. This research uses a qualitative approach with a case study method. The study was carried out at Islamic Hospital Ibnu Sina Bukittinggi in June-July 2021. Using secondary data from the Verification Results for COVID-19 service months from April 2020 to May 2021. Then proceed with conducting in-depth interviews with selected informants. From the output data, there are claims of dispute at Islamic Hospital Ibnu Sina Bukittinggi with 115 cases of Rp. 3,087,614,900 (23%). Claims pending 62 cases of Rp. 891,426,800 (6%). And this has an impact that affects 54.7% when viewed from the side of hospital operations on average a month. From the results of the study, it was found that the causes of the most disputed and pending claims were diagnosis enforcement (suspect, comorbid and coincidental) that did not meet the criteria by 33%, the criteria for hospitalization did not comply with the provisions of 21%, supporting examinations did not meet the criteria 18%, entry errors and file uploads 17 % and the treatment is not in accordance with the provisions of 11%. If we examine further, the biggest problem is that it comes from internal hospital factors, the cause of the dispute and pending COVID-19 claims is from input related to human resources and policies, while from the process of entering and uploading files. In responding to dispute claims, hospital survival strategies are needed, including incresing revenue while maintaining COVID-19 patient services in accordance with applicable regulations, while still providing non-COVID-19 services, cutting costs by evaluating service financing. COVID-19 currently and making hospital PPK and CP related to COVID-19 services, Improving Cash Flow by evaluating the risk of claim disputes and strengthening the dispute claim settlement team so that all claims can become eligible claims from the Ministry of Health
Read More
B-2225
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Deasy Amelia Nurdin; Pembimbing: Adik Wibowo; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Ede Surya Darmawan, Siti Ainun Dwiyanti, Yenny Nariswari Harumansyah
Abstrak: Sejak beralih menjadi rumah sakit yang sepenuhnya melayani pasien COVID-19, RSUD Jati Padang sudah mengubah tata kelolanya dan memiliki strategi dengan membuat beberapa kebijakan berupa surat keputusan direktur, standar prosedur operasional, pengaturan zonasi, hingga mengubah alur layanan untuk mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa tata kelola RSUD Jati Padang yang telah diterapkan dalam mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya, Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan terakhir focus group discussion dengan manajemen RSUD Jati Padang. Terjadi perubahan dalam tata kelola RSUD Jati Padang sejak melayani pasien COVID-19. Strategi menghadapi perubahan sudah dilakukan secara administratif, alur pelayanan hingga pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Masih terdapat hal yang perlu peningkatan dalam penerapan tata kelola di RSUD Jati Padang yaitu komunikasi tentang kebijakan internal antara manajemen dan petugas di RSUD Jati Padang, kedisiplinan petugas, dan menambah sarana untuk meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Tindak lanjutnya ialah meningkatkan komunikasi terkait kebijakan yang ada, membentuk tim supervisi yang bertanggung jawab pada pimpinan, meningkatkan koordinasi antar unit dan menyusun kebijakan terkait yang belum dimiliki rumah sakit. Selain itu juga pemenuhan sarana dan prasarana dan pemberian reward and punishment untuk karyawan dalam meningkatkan kedisplinannya.
Since turning into a hospital that fully serves COVID-19 patients, the Jati Padang Hospital has changed its governance and has a strategy by making several policies in the form of a director's decree, standard operating procedures, zoning arrangements, to changing the flow of services to prevent COVID-19 transmission in health workers. The purpose of this study was to find out what the governance of the Jati Padang Hospital has been in preventing the transmission of COVID-19 to its health workers. This research was conducted qualitatively through document review, observation, in-depth interviews, and finally a focus group discussion with the management of the Jati Hospital. field. The results of this study obtained changes that have occurred in the governance of the Jati Padang Hospital since serving COVID-19 patients. The strategy is carried out administratively, service flow to the fulfillment of the required facilities. There are still several things that need improvement, namely communication about internal policies between management and officers at the Jati Padang Hospital, officer discipline, and the fulfillment of facilities to increase the prevention of COVID-19 transmission to health workers. Follow-up that can be done in the short term is to improve communication related to existing policies, form a supervision team that is responsible to the leadership, improve coordination between units and formulate related policies that are not yet owned by the hospital. For the long-term follow-up related to the budget, namely the fulfillment of facilities and infrastructure and the provision of rewards and punishments for employees in improving their discipline
Read More
B-2226
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Henri Azis; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Helen Andriani, Alfurqon, Ifan M. Fahriansyah
Abstrak:
Latar Belakang : Pandemi COVID-19 telah berdampak langsung terhadap pelayanan rumah sakit, terutama rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19. Banyak rumah Sakit mengalami masalah keuangan. Hal ini disebabkan penurunan angka kunjungan pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap ke rumah sakit. Di samping itu pengeluaran rumah sakit justru semakin meningkat karena besarnya biaya operasional untuk penanganan pasien COVID-19. Pembiayaan pasien yang dirawat dengan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertentu termasuk infeksi COVID-19 dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan. Beban rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 semakin tinggi ketika dalam pelaksanaannya banyak didapatkan kendala pada saat pengajuan klaim tersebut. Klaim dispute merupakan klaim yang setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan terdapat ketidaksesuaian antara RS dan BPJS Kesehatan. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam atau observasi. Penelitian ini dilakukan di RSUD HM Rabain pada bulan Juli ? September 2022. Informan merupakan pejabat struktural dan fungsional yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian dispute klaim pasien covid 19 di RSUD HM Rabain. Hasil : terdapat 127 klaim dispute pasien COVID-19, sebanyak 124 klaim (97,64%) berhasil dibayarkan, sedangkan sebanyak 3 klaim (2,36%) tidak berhasil dibayarkan. Faktor input yang berpengaruh dalam terjadinya klaim dispute COVID-19 adalah jumlah petugas yang kurang, tempat kerja yang belum optimal, belum ada insentif untuk petugas klaim, aplikasi yang terjadi gangguan. Sedangkan faktor proses yang mempengaruhi terjadinya klaim dispute adalah : belum ada perencanaan, SOP maupun kebijakan rumah sakit untuk penyelesaian dispute klaim, pemeriksaan penunjang pasien kritis sering terlewat, belum dilakukan verifikasi berkas, pelaksanaan revisi klaim menunggu tim TPKD dan evaluasi belum dilakukan secara periodik dan kontinu. Kesimpulan : Faktor input, proses dan output berperan dalam terjadinya klaim dispute pasien COVID-19 di RSUD HM Rabain Muara Enim. Penyelesaian klaim dispute di RSUD HM Rabain tahun 2021 telah diselesaikan. Karakteristik klaim pending BPJS mirip seperti klaim dispute COVID-19 sehingga rekomendasi penelitian ini dapat dipakai untuk mengurangi klaim pending BPJS. Upaya yang dapat dilakukan Rumah Sakit antara lain membuat kebijakan dan SOP pengajuan Klaim COVID-19, menambah jumlah koder, meningkatkan kompetensi verifikator, melengkapi dan meperbaiki saran, prasana dan sistem infromasi Rumah Sakit.

Background: COVID-19 pandemic has given a direct impact on hospital health services, mainly on those who administered COVID-19 services. Financial problem has been an issue to a lot of hospitals. This is due to lower rate of patient visit, both outpatients and inpatients visit. Furthermore, the hospital outcome keeps increasing since operational cost for COVID-19 patient is awfully expensive. Financing of inpatients with certain Emerging Infection Diseases (EIDs) including COVID-19 infection can be claimed by Health Ministry via director of health services. However, in execution, there are many difficulties in proposing those claims which give a burden build up for hospitals who administered COVID-19 services. Dispute claim is a claim which has discrepancy between the hospital and BPJS Kesehatan after the claim has been verified by BPJS Kesehatan. Method: This research is qualitative research with case study approach by collecting data from deep interview or observation. The current research was implemented in RSUD HM Rabain during July ? September 2022. Informant is a structural and functional placeman who got involved directly in the process of resolving COVID-19 patients? dispute claim in RSUD HM Rabain. Results: There are 127 dispute claims submitted from total of 590 COVID-19 paitents? claims. As much as 124 claims (97,64%) were paid successfully, while the rest of 3 claims (2,36%) were failed. Input factors of COVID-19 dispute claims are lack of employee, inadequate working place, there is no incentive for claim officers, and application technical difficulties. Moreover, process factors which affect dispute claims are lack of planning, SOP, and hospital policy on settling dispute claims, missed of supporting examination on critical patients, unverified documents, await of TKPD (Tim Penyelesaian Klaim Dispute) officer for claim revision, and lack of periodical and continuous evaluation. Conclusion: Input, process, and output factors have a great impact on COVID-19 patients dispute claims in RSUD HM Rabain Muara Enim. Refinement of those variables is needed to fluent the claims and dispute claims resolution process. Considering the similar characteristics between BPJS pending claim and COVID-19 dispute claim, the current research recommendation can be also used to reduce incidents of BPJS pending claim.
Read More
B-2306
Depok : FKM UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mohammad Zakir Chohan; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Helen Andriani, Vetty Yulianty Permanasari, Temmasonge Radi Paki, Titi Anggraeni
Abstrak: Perawat mempunyai fungsi kolaborasi dalam pemberian asuhan keperawatan dan kemampuan dalam penerapan 6 tepat pemberian obat meliputi : tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat dokumentasi.Tujuan penelitian mengetahui perilaku profesional perawat dalam penerapan 6 tepat benar obat dan hubungan dengan karakteristik, pengetahuan, sikap,pemahaman etis&hukum serta humanisme dan kultur kompetensi yang mempengaruhi kinerja selama masa pandemic Covid-19. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif metode cross sectional dengan total sampel 50 perawat di ruang Intensive Care RSPI Prof Dr Sulianti Saroso. Analisis bivariat dengan Contiunity Corretion dan multivariat dengan regresi logistic berganda. Hasil penelitian menunjukan hubungan yang signifikan antar humanisme dan kultur kompetensi dengan perilaku profesional dalam penerapan 6 tepat pemberian obat (p Value 0,000) sejumlah 74.2%, dan pemahaman etis dan hukum dengan perilaku profesional perawat dalam penerapan 6 tepat pemberian obat (p value 0,043) sejumlah 63,39%. Hasil multivariat variabel humanisme dan kultur kompetensi menjadi faktor dominan perilaku profesional perawat dalam 6 tepat pemberian obat. Perilaku profesional perawat dalam penerapan 6 tepat pemberian obat mendukung peningkatan pelayanan terhadap keselamatan pasien dalam pemberian obat yang aman. Perilaku professional perawat menjadi penilaian sangat mendasar dalam proses kredensi untuk seleksi karyawan.Upaya penerapan.prinsip ini dapat dilakukan dengan pendidikan keperawatan berkelanjutan dan meningkatkan supervisi.
Nurses have a collaborative function in providing nursing care and the ability to implement appropriate 6 drugs, including: the right patient, the right drug, the right dose, the right time, the right way, and the right documentation. the relationship with the characteristics, knowledge, attitudes, ethical & legal understanding as well as humanism and the culture of competence that affect performance during the Covid-19 pandemic. This study used a quantitative approach with cross sectional method with a total sample of 50 nurses in the Intensive Care Room at RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso. Bivariate analysis with Contiunity Corretion and multivariate analysis with multiple logistic regression. The results showed a significant relationship between humanism and a culture of competence with professional behavior in the correct application of medication (p value 0.000) amounting to 74.2%, and ethical and legal understanding with professional behavior of nurses in the correct application of 6 drugs (p value 0.043). 63.39%. The multivariate results of humanism and competency culture variables are the dominant factors in the professional behavior of nurses in administering drugs. The professional behavior of nurses in the proper application of drug administration supports the improvement of services for patient safety in safe drug administration. The professional behavior of nurses is a very basic assessment in the credential process for employee selection. Efforts to implement this principle can be done by continuing nursing education and increasing supervision.
Read More
B-2221
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Rohana Octavia Damanik; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Adik Wibowo, Amal Chalik Sjaaf, Hatta Rizqi Sulaiman, Ati Nirwanawati
Abstrak: Insiden Keselamatan Pasien diasosiasikan dengan kehilangan nyawa ataupun disabilitas permanen. RSUD Jati Padang, rumah sakit milik pemerintah provinsi DKI Jakarta, baru setahun berdiri, namun sudah ada 11 insiden yang diketahui dari Laporan dan Analisis Insiden Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Januari Juni 2018 di RS tersebut. Dalam rangka persiapan akreditasi, peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Jenis penelitian merupakan studi kasus, didahului dengan pengisian checklist yang disesuaikan dengan persyaratan permenkes No 11 tahun 2017 yang dikuantifikasi untuk melihat gap antara current situation dengan persyaratan permenkes. Penelitian dilanjutkan dengan Consensus Decission Making Group (CDMG) untuk menganalisis penyebabnya dan tindak lanjut untuk meningkatkan penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang masih kurang. Dari CDMG didapatkan 11 akar penyebab masih rendahnya penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang.
Read More
B-2068
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ratih Dwi Lestari; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Prastuti C. Soewondo, Pujiyanto, Sawidjan Gunadi
Abstrak:
Propinsi Bengkulu memiliki 12 unit nimah sakit dengan 10 unit Rumah Sakit Pemerintah dengan variasi jumlah tempat tidur, kelas dan alokasi dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. DaIam pengalokasian anggaran untuk pembiayaan RSUD di propinsi Bengkulu ternyata tidak ada kaitan dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin. Pernbiayaan di tiga RSUD kelas C sumber subsidi terbesar dari APBD Rp.4.916.765.000,- ski Rp.32.271.723.867,- (48,3%-68%). Sumber lainnya. adalah APBN 12,7%-33,9%, OOP 7,6%-9,8%, Askes PNS 2,8%-3,6%, pasien miskin 0,9%-5,3% dan sumber lain 0,7%. Pembiayaan pada tahun 2006 terbesar fungsi rawat inap mencapai proporsi 33%-40%. Pembiayaan RSUD kelas 0 menurut sumber tahun 2006 sampai 2007 terbesar adalah APBD dan tahun 2008 adalah APBN dan dana Ad Hoc. Sumber OOP memiliki kecenderungan meningkat, sementara sumber asuransi hanya berkisar 0,2%4,9%. Berdasarkan jenis belanja, tahun 2006 di RSUD keIas D terbesar belanja operasional, tahun 2007 belanja gaji sedangkan tahun 2008 belanja modal. Pembiayaan RSUD Non Kelas tahun 2006 terbesar adalah bersumber APBN, sedangkan tahun 2006 dan 2008 adalah APBD dan APBN. Output kinerja dari RSUD belum menunjukkan efisiensi, hanya RSUD Manna sudah efisien. Lima RSUD di propinsi Bengkulu masih mensubsidi semua pasien baik miskin maupun kaya menunjukkan belum equity. Implikasi pembiayaan terhadap sustainability, hanya tiga rumah sakit yaitu RSUD Manna, RSUD Argamakmur dan RSUD Kepahiang yang seialu menaikkan proporsi anggaran.
Read More
B-1183
Depok : FKM UI, 2009
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Sariaman Sitanggang; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wahyu Sulistiadi, Hamonangan Sirait
Abstrak:
Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan alat ilmiah khusus dan rumit, dan diiimgsikan oleh berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik modem, yang semuanya terikat bersama-sama dalam maksud yang sama untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Instalasi farmasi rumah sakit adalah salah satu unit di rumah sakit, yang berfimgi sebagai tempat menyelenggarakan semua kegiatan pekeljaan kefarmasian yang ditujukan untuk kcperluan rumah sakit. Sebanyak 52% dari total pengeluaran rumah sakit dipergunakan untuk barang farmasi. Hal ini terlihat dari data keuangan rumah sakit Budhi Asih tahun 2007 di mana total belanja rumah sakit sebanyak Rp 28.?l78.580.633,- sedangkan untuk pengeluaran barang farmasi adalah sebesar Rp I5.060.666.858,-. Pengeluaran barang farmasi ini khusus untuk obat dan alat kesehatan habis pakai. Jumlah item obat di instalasi farmasi sebanyak 1500 item. Pengendalian obat adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan stmtegi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak teljadi kelebihan dan kekurangan atau kekosangan obat di unit-unit pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah rmtuk menganalisis jenis persediaan obat antibiotika yang ada di instalasi Farmasi dan melihat berapa besamya invwtasi serta indeks kritis agar tercapai persediaan yang optimum. Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Budhi Asih Jakarta dcngan rancangan pcnclitian deskriptif kualitatif dan lcuantitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pengendalian obat antibiotika dan analisis kebutuhan obat berdasarkan ABC indeks lcritis. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan kepala instalasi farmasi. Hasil analisis berdasarkan nilai pemakaian didapatkan Kelompok A terdapat I8 item obat antibiotika yang merupakan 8,33% dari keseluruhan item dengan pemakaian sebanyak 348.219 (70% dari pemakaian keseluruhan), kelompok B terdiri dari 34 item obat antibiotika yang merupakan l5,74% dari keseluruhan item dengan jumlah pemakaian sebanyak 100.992 ( 20% dari pemakaian keseluruhan), kelompok C terdiri dari 164 item obat antibiotika yang merupakan 75,93% dari keseluruhan item dengan jumlah pemakaian 49.360 (10% dari pemakaian keseluruhan). Sedangkan hasil Analisis ABC berdasarkan nilai investasi terhadap obat antibiolika didapatkan kelompok A dengan nilai investasi 70% dengan biaya Rp 2.081.l06.832,- (dua milyar delapan puluh satu juta seratus enam ribu delapan ratus tigapuluh dua Rupiah) dengan jumlah item 32 dan merupakan 14,8l% dari jumlah item, kelompok B dengan nilai investasi Rp 60l.738.539,~ (enam ratus satu juta tujuh ratus tigapuluh delapan ribu lima rams tiga puluh sembilan Rupiah) dengan jumlah item 32 dan mempakan l4,81% dari jumlah item, kelompok C dcngan nilai investasi 10% dengan biaya Rp 304.129.346,- (tiga ratus empat juta seratus duapuluh sembulan ribu tiga ratus empatpuluh enam Rupiah) dengan jumlah item 152 dan merupakan 70,38% darijumlah item. Hasil yang didapat berdasarkan nilai kritis adalah kelompok A adalah 8 item obat antibiotika atau 3,70 % dari total item antibiotika, sedangkan kelompok B sebanyak 164 item atau 75,93 % dari seluruh item dan kelompok C sebanyak 44 item atau 20,37% dari seluruh item obat antibiotika

Hospital is a complex organization, that apply the unification of special and complicated scientidc equipment, implemented by vary skilled and educated personal team to strive the solution for current medical issues, all together bounded in one goal to do health maintenance and recovery for the customers. Pharmacy Department is one unit ofthe Hospital that has limction to perform all pharmacy issues for hospital concern. As much 52% of total hospital spending budget has utilized for pharmacy goods. It described by Budhi Asih Hospital financial report year 2007 where the total spending budget is as much IDR. 28.778.580.633, - and for pharmacy goods they spend as much IDR. 15.060.666.858,-. The spending budget for pharmacy goods at the hospital was especially for drug and single use equipment. Total item of drugs at phannacy department as much 1500 items. Drugs controlling is an activity to ensure intended target achievement with established strategy and programme so that not affected to sufficiency and insufficiency of drugs supply at health services units. The objectives of the study are to analyses vary antibiotic drugs supply at pharmacy department and to observes how much invest and critical index that atiected to the optimum supply. The study conducted at Pharmacy Department of Budhi Asih General Hospital jakarta with study design descriptive qualitative and quantitative and case study approach that aim to obtain the description of antibiotic dmgs controlling process and analyses of drugs demand based on ABC critical index. Data collected by interview with head of pharmacy department. Analyses output based on usage value that obtain of Group A that has 18 items of antibiotic drugs is 8, 33 % of total item with utilize as much 348.219 (70% of total usage), Group B consist of 34 antibiotic drug items is 15, 74% of total item with utilize as much 100.992 (20% of total usage), Group C consist of 164 antibiotic drug items is 75, 93% of total item with utilize as much 49.360 (10% of total usage). Meanwhile analyses of ABC based on invest value regarding antibiotic drug that obtained by Group A with infestation value 70 % with cost IDR. 2.081.106.832, - (Two billion eighty one million and one hundred six thousand eight hundred and thirty two rupiahs) with total 32 items is 14, 81 % of total item, Group B with invest value IDR. 60l.738.539,- (Six hundred and one million seven hundred thirty eight thousand Eve hundred and thirty nine Rupiahs) with total 32 items is 14,81% of total items, Group C with invest value I0 % with cost lDR.304.l29.346,- (Three hundred four million one htmdred and twenty nine thousand three htmdred and forty six Rupiahs) with total 152 items is 70,38% of total items. The study output that obtained based on critical value is Group A with 8 antibiotic drug items or 3,70 % of total antibiotic item, meanwhile Group B as much 164 items or 75,93 % of total item and Group C as much 44 items or 20,37% of total antibiotic drug item.
Read More
B-1136
Depok : FKM UI, 2008
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Lenny Octory Sitorus; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Pujiyanto, Ede Surya Darmawan, Hariyadi Wibowo, Yuniarti
Abstrak: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS
Kata Kunci: rumah sakit, penyebab, penundaan klaim, BPJS Kesehatan

The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue. This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews.
The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January- September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process.
Keywords: hospital, causes, pending claims, National Health Care Security
Read More
B-2061
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive