Abstrak: Penilaian kinerja keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 21 tahun 2015 tentang penilaian kinerja bidang pendidikan bahwa berdasarkan data Biro Keuangan Kementerian Kesehatan, kinerja keuangan Poltekkes Kemenkes Jakarta III masih belum maksimal atau masih pada kriteria B. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hasil evaluasi sumatif kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pola pengelolaan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Penelitian ini adalah penelitian non eksprimental dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis rasio keuangan dan faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 dari 7 rasio yang nilainya rendah meliputi kas rasio, rasio lancar, perputaran aset tetap, imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas, dan rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu penetapan tarif yang belum cost based pricing, pendapatan dari pemanfaatan aset masih rendah, kurangnya promosi dan belum adanya pengelola yang berjiwa enterpreneurship. Selain itu unit bisnis Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang terbatas dan sedikit. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan PNBP BLU dengan membuka prodi baru, meningkatkan pemanfaatan aset, pengembangan laboratorium untuk klinik dan kerjasama dengan Bapelkes Cikarang untuk pelaksanaan pelatihan. Kesimpulan belum maksimalnya kinerja keuangan disebabkan rendahnya capaian rasio keuangan, belum optimalnya pemanfaatan aset dan penetapan tarif yang belum cost based pricing serta mindset pegawai yang belum sama dalam mengelola BLU. Disarankan perlu menambahkan point enterpreneur pada pemilihan Direktur khusus Poltekkes BLU, perlu melatih pegawai agar memiliki kompetensi dalam pengelolaan BLU dan melakukan studi kelayakan terhadap peluang bisnis.

---

Based on the Regulation of the Director-General of Treasury number 21, 2015, concerning the evaluation performance in education, the assessment of the financial performance of the Public Service Agency (BLU), that obtained from the Ministry of Health's Finance Bureau, the financial performance of the Health Polytechnic of the Ministry of Health Jakarta III is unsatisfied or in criterion B. The research objective is to find out the results of a summative evaluation of financial performance based on financial ratios and factors that influence financial performance in the financial management pattern of BLU Health Polytechnic Ministry of Health, Jakarta III. This research is nonexperimental research with a qualitative approach to analyze financial ratios and other factors that influence the financial performance of BLU Health Polytechnic Ministry of Health, Jakarta III. The results showed that there were 6 out of 7 ratios with low values including cash ratios, current ratios, fixed assets turnover, returns on fixed assets, equity returns, and the ratio of PNBP income to operating expenses. Other factors that also affect are the setting of tariffs that have not been cost-based pricing, income from asset utilization is still low, the lack of promotion and the absence of an entrepreneurial manager. Besides, the business units of the Jakarta III Health Polytechnic are limited and few. Opening new study programs, increasing asset utilization, developing a laboratory for clinics, and collaborating with the Cikarang Health Training Agency for training implementation were efforts undertaken to increase the PNPB of BLU. The financial performance is concluded nonoptimal due to some reasons; the low achievement of financial ratios, inadequate utilization of assets, the tariff setting that is not yet cost-based pricing, and distinctive employee's mindsets in managing BLU. It is suggested that to add an entrepreneur's point in selecting a special Director of the Health Polytechnic specifically for BLU. It is necessary to train employees to have competence in BLU management and conduct a feasibility study on business opportunities

Abstrak: Puskesmas Kota Depok menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelayanan Puskesmas di Kota Depok sebelum dan setelah penerapan PPK-BLUD. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada empat Puskesmas Kota Depok. Hasil menunjukkan adanya perbedaan pada input sumber daya manusia, anggaran, fasilitas , proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban , output penilaian kinerja puskesmas dan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Kota Depok sebelum dan setelah diterapkan PPK-BLUD. BLUD UPT Puskesmas memiliki kewenangan untuk penerimaan pegawai non PNS, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan pendapatan BLUD secara langsung. Perencanaan dan penganggaran mengacu Rencana Strategis Bisnis RSB dan berbentuk Rencana Bisnis Anggaran RBA BLUD UPT Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang sudah disahkan. Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dibuat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah SAP dan Standar Akuntansi Keuangan SAK . PPK-BLUD Puskesmas Kota Depok memberikan fleksibilitas dalam penambahan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran. Sumber daya yang memadai menunjang pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas.

Abstrak:

Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ). Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

 

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ). To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006. Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD.

Abstrak: Banyak negara di dunia bertujuan untuk meraih Universal Health Coverage (UHC) agar dapat mencapai hak asasi manusia dalam kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Implementasi JKN pada tahun 2014 mengakibatkan adanya perubahan sistem pembayaran dari fee for service menjadi prospective payment system (PPS) melalui INA CBG (Indonesia Case Base Group) yang dilakukan oleh BPJS. Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang pengaruh dampak implementasi JKN dengan menggunakan analisis rasio keuangan untuk melihat tingkat kinerja rumah sakit. Kinerja rumah sakit yang dianalisis adalah kinerja pada tahun 2012 - 2018 dimana dilihat dari kinerja keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberlakuan JKN terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit, serta melihat gambaran kebijakan serta kinerja operasional rumah sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah DKI Jakarta. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode mix method yaitu metode yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah sejak adanya penerapan JKN terdapat peningkatan pendapatan layanan Rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan, rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan mengalami kenaikan, masa Penagihan piutang rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan mengalami penurunan, Solvabilitas Rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan rendah karena tingkat utang yang rendah dan proporsi utang pada pendanaan sangat kecil, tidak menurunkan kinerja keuangan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan terlihat dari masih dipertahankannya opini laporan keuangan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Tita Rsoita Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan : Ekonomi Kesehatan Judul : “Implikasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Kinerja Keuangan : Analisis Laporan Keuangan dan Hospital Base Rate 2 RSUD Tipe C di Jawa Barat “ Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak tahun 2014 telah mengubah sebagian besar pola pembayaran pelayanan kesehatan di rumah sakit dari sistem fee for service menjadi prospective payment system berdasarkan paket INA CBGs. Hal ini memberikan dampak terhadap rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah sebagai provider utama pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Diperlukan strategi yang fokus pada peningkatkan kinerja secara terintegrasi untuk meminimalkan cost, merasionalisasi waste, serta meningkatkan efisiensi business process tanpa mengabaikan clinical pathway yang mengacu pada standar pelayanan profesi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberlakuan JKN terhadap kinerja rumah sakit umum daerah yang meliputi aspek kinerja keuangan dan hospital base rate. Penelitian dilakukan menggunakan data laporan keuangan periode 2012 – 2015 dan data klaim BPJS untuk menghitung hospital base rate di dua RSUD tipe C di kabupaten Sukabumi. Selama periode 2012 – 2015 terjadi kenaikan dari total aset dan aset lancar, terutama kas dan setara kas sangat meningkat setelah pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Peningkatan Aset disertai juga dengan peningkatan liabilitas. Peningkatan pendapatan layanan lebih tinggi setelah pemberlakuan JKN jika dibanding periode sebelumnya dan pendapatan dari APBD berkurang setelah pemberlakuan JKN di RSUD A. Sedangkan untuk komponen biaya justru peningkatannya lebih rendah setelah pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional. Secara umum dilihat dari ratio keuangan, kinerja RSUD mengalami peningkatan, terutama RSUD A. Case mix indeks meningkat baik pada rawat jalan dan rawat inap di RSUD A, sedangkan di RSUD B case mix indek rawat inap meningkat sedangkan rawat jalan menurun. Hospital Base Rate untuk rawat inap dan rawat inap di kedua RSUD meningkat pada periode 2014 – 2015. Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, kinerja keuangan, hospital base rate, RSUD.

---

ABSTRACT Name : Tita Rosita Study Programe : Public Health Majority : Health Economic : “The Implications of National Health Insurance on District Public Hospital Perfomance: Financial Analysis and Hospital Base Rate 2 District Hospital Type C in West Java” Title National Health Insurance (NHI) implementation in Indonesia since 2014 has transformed most of the payment system in the hospital from fee for service into a prospective payment system based on INA CBGs. Necessary strategies for management hospital that focus on enhancing performance in an integrated to minimize cost, rationalize waste, and improve business process efficiency without neglecting clinical pathways refers to the standard of professional services. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of NHI on the performance of district public hospitals were covering aspects of financial performance and hospital base rate (HBR). In order to conduct a financial analysis this study uses financial statement period 2012 – 2015 and BPJS claims period 20142015 to calculate the HBR in two type C public hospitals in Sukabumi. During 2012 - 2015 there was an increase of total assets and current, primarily cash and cash equivalents greatly increased after NHI period in 2014. The increase in assets is accompanied also by an increase in liabilities. Improved medical revenue after NHI period higher if compared to the previous period and revenues from the local goverment budget (APBD) was reduced after NHI period. As for the expenses precisely the increase is lower after NHI period. In general, if viewed from the financial ratios, the performance of hospitals has increased. Case mix index increased on both outpatient visit and inpatient admission at District Hospital A, while in District Hospital B case mix index increased on inpatient admission and decreased on outpatient visit. Hospital Base Rate on inpatient admission and outpatient visit in both hospital increased during 2014-2015. Keywords : NHI, financial performance, HBR, district public hospital.