Abstrak: Tantangan resistensi antimikroba yang dihadapi Indonesia serupa dengan banyak negara di Kawasan Asia dan sekitarnya. Hasil survei penggunaan antimikroba yang dilakukan EXPLAIN* (Exploration of Antimicrobial Consumption to Identify Targets for Quality Improvement in Indonesian Hospitals) di seluruh bangsal rawat inap RS Royal Taruma tanggal 19-22 Maret 2019 dari 100 pasien yang diteliti didapatkan hasil penggunaan antibiotik empiris sebanyak 97% yang terdiri dari 81% untuk terapi empiris, 12 % profilaksis medis, 4% profilaksis bedah, dengan diagnosis terbanyak untuk pemberian antibiotik adalah tifoid, pneumonia dan demam berdarah. Pasien tanpa indikasi yang jelas mendapatkan antibiotik sebanyak 16%. RS Royal Taruma pada bulan November 2018 membentuk Tim PPRA untuk mendukung program nasional dan mengurangi penggunaan antibiotik irasional di RS Royal Taruma. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PPRA terhadap penggunaan antibiotik di RS Royal Taruma. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan menganalisis penggunaan antibiotik secara kuantitatif DDD (Defined daily doses)/100 patient-days secara berkala dengan mengambil data sekunder Tim PPRA triwulan di bulan Februari, Mei dan Agustus 2020. Dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam 14 sumber informan untuk mengetahui tentang persepsi, pendapat, pikirannya tentang penggunaan antibiotik terkait dengan impelementasi kebijakan PPRA di RS Royal Taruma. Dari hasil DDD/100 patient-days, didapatkan hasil tiga antibiotik terbanyak yang digunakan adalah Cetriaxon (64,7%), Levofloxacin (20,1%) dan Meropenem (6,9%), yang termasuk kedalam golongan antibiotik berspektrum luas. Total penggunaan antibiotik sebanyak 1206,59 DDD/100 patient-days atau dalam satu hari terdapat 12,1 DDD antibiotik yang digunakan pada 100 pasien rawat inap dengan total lama perawatan selama 5547 hari. Dari hasil wawancara mendalam dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PPRA sudah dilaksanakan namun belum berjalan optimal dan perlu ditingkatkan lagi

---

The challenges of antimicrobial resistance facing Indonesia are similar to those of many countries in the Asian Region and beyond. The results of a survey on the use of antimicrobials conducted by EXPLAIN * (Exploration of Antimicrobial Consumption to Identify Targets for Quality Improvement in Indonesian Hospitals) in all inpatient wards of Royal Taruma Hospital on 19-22 March 2019, out of 100 patients studied, it was found that 97% of empirical antibiotics were used. consisting of 81% for empiric therapy, 12% for medical prophylaxis, 4% for surgical prophylaxis, with the most common diagnoses for antibiotics being typhoid, pneumonia and dengue fever. 16% of patients without a clear indication received antibiotics. Royal Taruma Hospital in November 2018 formed the PPRA Team to support the national program and reduce the use of irrational antibiotics at the Royal Taruma Hospital. The purpose of this study was to determine the implementation of PPRA policies on the use of antibiotics at the Royal Taruma Hospital. This research is a descriptive analytical study by analyzing the quantitative use of antibiotics, DDD (Defined daily dosage) / 100 patient-days periodically by taking secondary data from the PPRA Team for the quarterly months of February, May and August 2020. Followed by a qualitative approach with in-depth interviews with 14 sources. informants to find out about their perceptions, opinions, thoughts about the use of antibiotics related to the implementation of PPRA policies at Royal Taruma Hospital. From the DDD / 100 patient-days results, the three most widely used antibiotics were Cetriaxon (64.7%), Levofloxacin (20.1%) and Meropenem (6.9%), which belong to the broad-spectrum antibiotic class. Total antibiotic use was 1206.59 DDD / 100 patient-days or in one day there were 12.1 DDD antibiotics used in 100 hospitalized patients with a total length of stay of 5547 days. From the results of the in-depth interview it can be concluded that the implementation of PPRA policies has been implemented but has not run optimally and needs to be further improved

Abstrak: Retur obat dan alat kesehatan sering terjadi pada pasien rawat inap. Rata-rata retur RS Royal Taruma tahun 2016 sekitar 10% dari transaksi penjualan. Penelitian bertujuan mencari faktor penyebab, dampak dan permasalahan retur dengan desain penelitian studi kasus secara kualitatif dan kuantitatif atas transaksi retur April 2017. Berdasarkan penelitian, penyebab retur dibagi menjadi faktor penyebab dari pasien (3,1%), dokter (63,1%) yaitu pasien pulang (33%), penghentian/ penggantian terapi (30,1%) serta faktor internal (33,8%) yang berhubungan dengan SDM, prosedur, sistem informasi dan pengawasan. Permasalahan retur dan ketidakefisien sistem informasi mengakibatkan pemborosan waktu, biaya sehingga disarankan untuk memperbaiki sistem distribusi obat dan sistem informasi. Kata kunci : retur obat, sistem distribusi obat, sistem distribusi dosis unit Medications and disposable medical equipment returned are common in hospitalized patients. The average of medications return at Royal Taruma Hospital in 2016 is about 10% of sales transactions. The purpose of the research is to find the causal factors, impacts and problems of medication returned applying case study designs with qualitative and quantitative data on the return transactions of April 2017. Based on the research, the causes were divided into factors of the patient (3.1%), physician (63.1%) consist of returning patients (33%), discontinuation/ replacement therapy (30.1%) and internal factor (33.8%) related to human resources, procedures, information systems and supervision. Problems of returns and inefficiencies of information systems lead to waste of time, costs. It is advisable to improve drug distribution systems and information systems. Keywords : medication return, drug distribution system, unit dose distribution system

Abstrak: ABSTRAK Kelengkapan penulisan diagnosis pada resume medis dan ketepatan penulisan diagnosis akhir dengan Panduan Praktik Klinik dan Clinical Pathway diperlukan untuk verifikasi tagihan rawat inap pasien dan penentuan tarif INA CBG yang didassari klasifikasi diagnosis penyakit. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif dengan wawancara mendalam dengan pengambilan data dari 192 rekam medis Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta untuk menilai perilaku, pengetahuan, sikap dokter akan kelengkapan dan ketepatan penulisan diagnosis. Terdapat sebesar 17.2% penulisan diagnosis yang tidak lengkap. Dari 44 rekam medis dengan tindakan medis, sebanyak 25 % tindakan medis tidak dicantumkan di resume medis. Sebanyak 11.5% diagnosis utama yang tidak dicantumkan koding dan dari koding yang tercantum untuk diagnosis utama hanya sebesar 48.4% koding yang tepat. Belum semua dokter memahami pentingnya penulisan diagnosis pada resume medis dengan lengkap berkaitan dengan ketepatan klasifikasi penyakit dengan ICD sebagai dasar untuk penentuan grouper tarif pada INA CBG, walaupun semua dokter memiliki sikap mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Sikap dokter terhadap Panduan Praktik Klinis dan Clinical pathway pada beberapa bidang yaitu spesialisasi Penyakit Dalam dan Saraf adalah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan variasi-variasi yang ditemukan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kelengkapan dan ketepatan diagnosis antara lain adalah dengan meningkatkan pengetahuan dokter akan ICD-10 dan ICD 9 CM, implementasi rekam medis elektronik, peningkatan kemampuan petugas koder, dan meningkatkan keterlibatan dokter dalam pembuatan Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway. Kata kunci: kelengkapan diagnosis, kelengkapan rekam medis, ketepatan Panduan Praktik Klinis, Clinical Pathway Physician expected to write down complete diagnosis in medical discharge report and in accordance to clinical practice guidelines and clinical pathway to insure verification process of Universal Health Coverage which is based of INA CBG grouper of ICD 10 and ICD 9 CM codes. This research is to measure physician behavior, attitude, and knowledge towards filling medical discharge report by in depth interview and sampling of 192 medical records of Royal Taruma Hospital, Jakarta. There are 17.2% incomplete diagnosis in medical discharge records. Out of 44 medical records with medical procedures, 25% of records not stating medical procedures in discharge report. 11.5% out of 192 samples were not ICD 10 coded for principal diagnosis, and out of those coded only 41.6% were coded correctly. Not all physician know the importance of complete filling of diagnosis in medical discharge report especially for INA CBG grouper. Some informant in Internal Medicine and Neurology has negative attitute towards Clinical Practice Guideline and Clinical Pathways as wide variety in the course of illness. Efforts of to increase completeness of diagnosis in medical discharge report and accordance to Clinical Practice Guidelines and/or Clinical Pathways are increasing physician knowledge of ICD 10 and ICD 9 CM, implementation of electronic medical record, increasing coder ability and increasing physician involvement in development of Clinical Practice Guideline and Clinical Pathway. Keyword: Medical record completeness, diagnosis completeness, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathway

Abstrak:

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan. Permenkes Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 1 menyatakan bahwa Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) digunakan sebagai acuan Rumah Sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan pihak lainnya dalam pelaksanaan klaim jaminan kesehatan. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan di rumah sakit khusus tarif pelayanan untuk pasien kekhususan berlaku tarif sesuai kelasnya, sedangkan untuk pelayanan non kekhususan berlaku tarif INA-CBG satu tingkat lebih rendah. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit adalah satu-satunya Rumah Sakit Khusus Kelas A milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melayani pasien di luar kekhususannya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan klaim penggantian biaya rawat inap pasien jiwa dengan penyakit fisik pada tahun 2003. Penelitian dilakukan dengan desain studi kasus dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer adalah wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder melalui telaah dokumen. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan dengan menganalisis implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan standar dan tujuan kebijakan masih belum tersosialisasikan dengan baik, pelatihan sumber daya manusia terbatas, belum terdapat Standar Prosedur Operasional dan clinical pathway khusus mengenai pasien jiwa dengan penyakit fisik, dan belum ada komunikasi khusus antar rumah sakit dan BPJS. Karakteristik instansi pelaksana dan sikap para pelaksana sudah baik. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi dan advokasi yang menyeluruh, peningkatan pelatihan, pembuatan SPO dan clinical pathway, peningkatan komunikasi rumah sakit dan BPJS, serta penelitian lebih lanjut mengenai potensi loss of income rumah sakit. Kata kunci: Implementasi kebijakan, Klaim Biaya Rawat Inap, Pasien Jiwa Dengan Penyakit Fisik, Van Meter dan Van Horn

---

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) is Indonesian government's policies in the health sector. Permenkes Number 26 of 2021 Article 1 stated that Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) is used as payment guidance for hospital and BPJS Kesehatan. According to Permenkes Number 3 of 2023 Article 29, in special hospital the service tariff for patients with specificity applies to the hospital rate according to their class, while for non-specific services, the rate applies one level lower. Duren Sawit Hospital is the only Class A Special Hospital in DKI Jakarta that serves patients outside of its specialties. This study was conducted to analyze the implementation of claim policy for hospitalization of mental patients with physical illness. This research was carried out with a case study design and qualitative approach. The primary data was collected through in-depth interviews and observation, whilst secondary data was obtained from document reviews. The theory used is of Van Meter and Van Horn. The results showed that the standards and objectives of the claim policy for hospitalization of mental patients with physical illnesss are still not properly socialized, human resource training are limited, there are no special SOP regarding mental patients with physical illnesss, there are no special communication between hospitals and BPJS regarding mental patients with physical illnesss. The characteristics and attitude of the implementing agencies and implementers are good. This study recommends to give comprehensive socialization and advocacy, to improve training, to make SOPs and clinical pathways, to improve communication between hospitals and BPJS, and further research regarding potential loss of income.   Key words:  Policy Implementation, Hospitalization Claims, Mental Patients With Physical Illnesses, Van Meter and Van Horn

Abstrak: Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Kredensial BPJS, Proses Manajemen, Rumah Sakit Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program. The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program. Key: National Health Insurance, Credentials BPJS, Management Process, Hospital

Abstrak: Pendahuluan: Salah satu penilaian akreditasi adalah hak dan kewajiban pasien membuat keputusan medis. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mutu kelengkapan dan ketepatan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Royal Taruma sebagai bentuk hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Metode: menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode cross sectional. Data primer wawancara 11 orang pihak rumah sakit. Data sekunder random sampling, 96 sampel rekam medis ditelaah didalamnya 4 jenis persetujuan tindakan medis (tindakan anestesi, operasi, darah dan produk darah, tindakan berisiko tinggi), didapatkan total 174 sampel persetujuan tindakan medis. Hasil dan kesimpulan: dari telaah dokumen pada 5 aspek dalam formulir persetujuan tindakan medis, yaitu bagian identifikasi pasien, identifikasi dokter, identifikasi pemberi persetujuan, informasi penting dan autentikasi masih ditemukan ada beberapa bagian dalam persetujuan tindakan medis yang terlewat dan tidak diisi dengan lengkap. Rata-rata identifikasi pasien terisi 86.59% dan tidak terisi 13.41%. Rata-rata identifikasi dokter terisi 83.91% dan tidak terisi 16.09%. Rata-rata 78.44% identifikasi pemberi persetujuan terisi dan 21.56% tidak terisi. Rata-rata 52.11% informasi terisi dan 47.89% tidak terisi. Rata-rata 86.98% bagian autentikasi terisi, namun masih terdapat 13.02% bagian yang tidak terisi. Regulasi serta desain formulir yang berlaku mengacu pada undang-undang dan standar akreditasi, namun masih perlu diperbaiki. Dokter dan karyawan rumah sakit royal taruma mengetahui dan bersikap positif terhadap persetujuan tindakan medis. Cara komunikasi dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis sudah sesuai dengan aturan tata cara. Kendala yang dikeluhkan oleh dokter adalah tingkat pemahaman pasien dan penundaan pemberian keputusan oleh pasien atau keluarga pasien.

---

Introduction: one of accreditation judgement point is patient rights and obligations to make a medical decisions. this study done to know quality of completeness and implementation accuracy of medical informed consent in Royal Taruma Hospital as patient right and hospital obligation. Methode: this study use qualitative and quantitative approachment with cross sectional methode. primary data by interviewed 11 hospital employer. Secondary data done by random sampling, 96 medical records reviewed inside by 4 type of informed consent (anesthetic procedure, operation procedure, blood dan blood product, and high risk procedure) to total 174 sample of informed consent form. Result and conclusion: from 5 aspects in medical procedures approval form reviewed, identification of patients, identification of doctor , approver identification , important information and autentication was still not with completed. The average identification patients 86.59% filled and 13.41% not filled. The average doctor identification 83.91% filled and 16.09% not filled. The average identification approver occupied 78.44% filled and 21.56% did not filled. The average health information filled 52.11% and 47.89 % did not filled. The average 86.98% autentication filled but 13.02% did not filled. Regulation and form design made based on stated bills and accreditation standart, but still need to fix. Doctor and employer have knowledge and show positif reaction toward informed consent regulation. Doctors communication on implementation informed consent are refer to hospital regulation. Obstacles that are complained by doctors are patients level of understanding and postponement decision by the patient or the patient family

Abstrak:

---