Deklarasi SDGs 2030 menyebutkan remaja di beberapa instansi sebagai populasi rentan, terutama pada kondisi kesehatan dan perilaku berisiko. Dalam rangka melindungi sumber daya manusia potensial yang merupakan aset sekaligus investasi generasi mendatang, program kesehatan remaja perlu menjadi perhatian khusus. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengembangkan model pelayanan kesehatan remaja bernama Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), yang dilaksanakan di tingkat Puskesmas. Penelitian ini membahas analisis implementasi program kesehatan remaja pada tingkat Puskesmas di Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari pelayanan kesehatan remaja menggunakan kerangka RE-AIM, disertai faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam analisis SWOT. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang melibatkan 5 informan koordinator PKPR, dengan validitas data menggunakan triangulasi wawancara 2 orang Kepala Puskesmas serta diskusi kelompok terfokus pada 2 kelompok remaja. Hasil penelitian ini memaparkan tentang capaian, efektivitas, adopsi, implementasi, dan pemeliharaan program kesehatan remaja yang ada di Puskesmas. Secara umum, Puskesmas telah melakukan pelayanan sesuai standar nasional PKPR dengan kelemahan berupa minimnya sumberdaya terlatih dan keterbatasan fasilitas pelayanan yang menjamin privasi remaja. Di samping itu, pelayanan mengalami perubahan karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia yang menjadi ancaman bagi Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan PKPR. Sehingga, saran diberikan kepada Dinas Kesehatan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan optimalisasi Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan tentang PKPR secara rutin setiap tahun dengan sasaran SDM di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan. Kata kunci: PKPR, Puskesmas, COVID-19

The SDGs 2030 declared that adolescents in several institutions are vulnerable, particularly in health condition and risky behaviour. In order to protect potential human resources, who are assets as well as investments for future generations, youth health programs require special attention. The Ministry of Health, Republic Indonesia developed a youth health services model called Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), which is implemented at the Puskesmas (Public Health Centre) level. This thesis discussed the analysis of adolescents’ program implementation in Public Health Centre level in South Jakarta. The purpose of this study is to give a description of adolescents’ program services analysis using RE-AIM framework, along with supporting and inhibiting factors, which then classified into a SWOT analysis. This is a qualitative descriptive study using phenomenology approach which involved 5 key informants, with data validity using triangulation of interviews with 2 Heads of Puskesmas and focus group discussions with 2 mini groups of teenagers. The results of this study describe the reach, effectiveness, adoption, implementation, and maintenance of adolescent health programs in the Puskesmas. In general, the Puskesmas has provided services according to the PKPR national standard with weaknesses in the form of a lack of trained resources and limited service facilities that guarantee youth privacy. In addition, services have changed due to the COVID-19 pandemic in Indonesia, which has become a threat to Puskesmas in carrying out PKPR services. Therefore, the recommendation given to the Health Office to overcome these problems is to optimize training for health workforces on PKPR annually in regular way. Key words: PKPR, Puskesmas, COVID-19

Data tentang pelaksanaan program konseling kesehatan reproduksi remaja di SLTA (YPI, 2002) memperlihatkan bahwa ada sekolah yang layanan konselingnya berjalan efektif dan ada yang tidak efektif, sehingga pemanfaatannya pun menjadi berbeda. Satu sekolah dapat menjaring kasus-kasus kesehatan reproduksi dan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian informasi, satu sekolah lainnya tidak ada kasus dan kurang kegiatan pemberian informasi. Padahal dibawah PROPAS YPI, sekolah tersebut mempunyai program yang lama, yaitu konseling kesehatan reproduksi remaja di SLTA. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pemanfaatan layanan konseling kesehatan reproduksi remaja oleh siswa pada 2 SMK di Jakarta Selatan. Pengumpulan data melalui FGD, WM dan observasi pada bulan September - Nopember 2003 di SMK Negeri X dan SMK Swasta Y. Staf YPI, konselor formal, konselor non formal dan kepala sekolah sebagai informan lanjutan setelah siswa sebagai informan utama. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa siswa kelas III paling banyak memanfaatkan karena mereka sudah lebih lama berada di sekolah dan kebutuhan akan informasi lebih banyak dibandingkan kelas I dan II. Informan SMK Negeri X ternyata lebih banyak pengetahuan dan memberikan jawaban yang benar tentang materi kesehatan reproduksi dan keberadaan layanan dibandingkan dengan SMK Swasta Y. Justru hal ini yang membuat informan SMK Negeri X lebih memanfaatkan layanan konseling karena ingin tahu lebih banyak lagi. Sikap informan SMK Negeri X dan SMK Swasta Y terhadap ketrampilan konselor yang tidak bisa menjaga kerahasiaan membuat informan enggan konsultasi langsung dengan konselor formal, melainkan konsultasi dengan konselor non formal, yang dalam hal ini adalah pembina OSIS dan paling banyak konsultasi dengan teman. Semua informan siswa SMK Negeri X berpendapat bahwa konselor menyediakan waktu kapan saja untuk konsultasi, sedangkan konselor SMK Swasta Y hanya 2 hari seminggu, akibatnya informan siswa SMK Swasta Y sedikit yang konsultasi dan konselor. Fasilitas, khususnya ruangan di 2 SMK kurang disenangi, karena dianggap tidak nyaman untuk konsultasi, sempit, dirancang seperti puskesmas. Akhirnya mereka konsultasi di taman, pinggir lapangan atau di kelas. Sebagian besar informan siswa SMK Negeri X dan SMK Swasta Y juga tidak diajak berpartisipasi memikirkan bentuk layanan dan disain di sekolah. Untuk itu agar ada perbaikan program dimasa mendatang disarankan agar membentuk konselor sebaya yang lebih mudah dekat dan terbuka dengan informan. Konselor sebaya ini harus dilibatkan dalam mendisain program, karena mereka yang lebih banyak tahu tentang kondisi sekolah dan kebutuhan temannya. Sekolah juga memberikan dukungan bagi konselor formal maupun non formal dan konselor sebaya untuk mengadakan kegiatan di sekolah. Depkes dan Depdiknas sebaiknya memikirkan strategi pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi remaja di SLTA, khususnya SMK. Juga peran LSM pelaksana dalam melakukan monitoring program secara rutin hendaknya lebih ditingkatkan agar kendala cepat diketahui dan permasalahan cepat teratasi.

The data on the implementation of Teenage reproductive health counseling program in High schools (YPI, 2000) show that some schools conduct the program effectively, while some others don't, and these cause the differences in the usage. One school can collect the cases on reproductive health and conduct some activities related to information dissemination, while there's also another school that has no cases and tacitness in information dissemination. This difference is surprising, considering that under YPI's School Based Program, those schools have the same opportunity to implement the Teenage Reproductive Health Counselling Service in Highschools. A Survey was conducted to get an illustration on the usage of Teenage Reproductive Health Counselling Service by the students of Two Vcational Highschools in south Jakarta. Data collectings were conducted through FGD, WM and observation during September - November 2003 in a State Vocational Highschool (X) and a Private Vocational H'ighschool (Y). YPI's staffs, formal counsellors,.non formal counsellors and principals are considered as advanced informants after the highschool students as the main informants.

ABSTRAK Informasi tentang kesehatan sebagai usaha preventif dapat diperoleh melalui jalur pendidikan. Sekolah sebagai sarana pendidikan tidak hanya terbatas memberikan pengetahuan dan informasi tetapi juga memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa yang diwujudkan dengan keberadaan guru BK. Guru BK memiliki 4 fimgsi dalam kesehatan reproduksi yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pcrbaikan dan pengembangan pribadi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang peran gum bimbingan konseling dalam kesehatan reproduksi remaja pada dua SMP di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Pengumpulan data melalui WM, FGD, observasi dan telaah dokumen pada bulan Mei 2007 di SMP Negeri X dan SMP swasta Y. Guru BK yang bermgas scbagai informan utama dan kepala sekolah, guru, siswa dan pejabat diknas sebagai informan pendukung. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masalah kespro di SMP Ncgeri X lebih beragam dibandingkan dengan masalah kespro di SMP Swasta Y. Sementara im persepsi dan sikap guru BK di kedua sekolah terhadap kesehatan reproduksi memiliki persamaan, sehingga gum BK merasa perlu meiaksanakan perannya sebagai fasilitator maupun konselor dalam kesehatan reproduksi remaja. Namun karena keterbatasan pengetahuan tentang hal ini maka guru BK di kedua sekolah melaksanakan perannya sebatas pengetahuan dan pengalaman yang dimi|iki_ Gum BK di SMP Swasta Y lebih menunjukkan peranannya dibandingkan dcngan gum BK SMP Ncgeri X. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas guru BK baik sebagai fasilitator dan konseior yang aktif berinteraksi dengan siswa dan mendapatkan kesan positifdari siswa_ Kenyataan ini didukung oleh keterlibatan kepala sekolah di SMP Swasta Y dalam mensosialisikan keberadaan layanan BK kepada siswa dan pelaksanaan bentuk kerjasama clengan instansi lain dalam memberikan pengeiahuan kespro kcpada siswa. Peran guru BK di SMP Ncgeri X belum dapat berjalan optimal, hal ini lebih diakibatkan karena kurangnya pendelcatan guru BK terhadap siswa, kesan negatif siswa terhadap keberadaan guru BK serta kurangnya kcyakinan guru dan siswa terhadap kemampuan BK dalam memberikan jaminan kcrahasiaan. Gum BK di SMP Negeri X juga merasakan kurang optimalnya peran guru BK sebagai akibat dari besarnya jumlah siswa yang ditangani dan tidak adanya insentif yang diberikan jika beban kerja melebihi ketentuan mengakibatkan menurunnya motivasi gum BK dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran guru BK tidal: hanya dipengamhi oleh faktor individu tetapi juga ada faktor lain dalam hal ini keberadaan dukungan organisasi. Pada akhirnya agar pelaksanaan peran guru BK dalam kesehatan reproduksi remaja dapat berjalan optimal, maka perlu dilakukan berbagai usaha yang menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan instansi yang terkait dalam hal ini Depdil-:nas dan Depkes. Pihak sekolah disarankan Iebih mensosialisasikan keberadaan guru BK seperti yang dilaksanakan di SMP Swasta Y, mempenimbangkan sumberdaya yang dapat mendukung pelaksanaan peran gum BK, melakulcan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja guru BK dan mempertimbangkan pemberian insentif sesuai ketentuan yang berlaku sebagai reward atau salahsatu bentuk upaya memotivasi gum BK. Depdiknas dan Depkes sebaiknya mempenimbangkan strategi dalarn usahanya menangani masalah kespro remaja melalui keberadaan guru BK di sekolah balk berupa pelaksanaan pelatihan dan penyediaan buku atau media penunjang yang dapat dimanfaatkan gum BK dalam melaksanakan perannya.

ABSTRACT Reproduction health campaign can be considered as a preventive action in education process. School as education institute shall perform not only in knowledge transfer, but also in giving guidance to student, which carried out by counselling teacher. Counselling teacher has four functions in reproduction health education; those are understanding, prevention, upgrading, and personality improvement. Research was conducted to get description about the role of counselling teacher in giving guidance for reproduction health. This research conduct on 2 Junior High School in District Jagakarsa, Jakarta Selatan. Data collection through Indepth Interview, Focus Group Discussion, observation, and documentation studies were held on May 2007 in Public Junior High School X and Private Junior High School Y. Counselling teachers provide main infomation source while headmaster and teachers provide additional information. Result has shown that reproduction eases in Public Junior High School X are varied than Private Junior High School Y. Meanwhile, counselling teachers in those schools have similarity in perception and action. Nevertheless, because of limitation of knowledge, those counselling teacher only perform as far as their knowledge and experience. Counselling teachers in Private Junior High School Y perform their role better than counselling teachers in Public Junior High School X. This shown in their action as facilitator and actively interact with student with good responses from student as result. ln Private Junior High School Y, They also supported by headmaster in socializing counselling function to student and creating cooperation with other institute in reproduction education. The Role of counselling teacher in Public Junior High School X could not perform optimal, mostly caused by minimum eITort by counselling teacher in approaching the student, negative opinion of student to their counselling teacher and confidentially aspect. Counselling teacher in Public Junior High School X already realize regarding their role but the ratio between students and counselling teachers are wide and no such given incentive. These affect their motivation in perform their role. This condition can show that results are affected not only by individual manner but also by organization manner. ln the end, rolc of counselling teacher in health reproduction could be perform well as if there is integrated effort between Department of National Education and Department of Health. School shall be strongly socialized their counselling, Private Junior High School Y as an example. School shall support to counselling?s role with monitoring and evaluating to their performance. A reward system shall be applied to motivate them, Department of Health and Department of National Education can consider to develop strategy to handle teenager reproduction health matter by utilize counselling in school and provide training and media to improve counselling teacher to perform their role.