Abstrak: Latar Belakang: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pembiayaan kesehatan termasuk stunting dipengaruhi oleh komitmen pemangku kebijakan didaerah. Tujuan: Untuk melihat gambaran realisasi belanja kesehatan bersumber pemerintah untuk stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2018-2019. Metode:Penelitian ini menggunakan desain penelitian non experimental dengan pendekatan Distric Health Account (DHA). Hasil: Analisis menunjukkan bahwa anggaran kesehatan tahun 2018 berjumlah Rp 3.296.445.655.287 (10,73%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 berjumlah Rp 3.429.111.553.700 (11,48 %). Peruntukkan biaya untuk jenis kegiatan stunting biaya lebih banyak digunakan untuk kegiatan langsung, tahun 2018 porsinya mencapai 58,29 % dan tahun 2019 porsinya sampai 100 %. Dilihat dari mata anggaran, realisasi lebih banyak digunakan untuk biaya operasional. Pada tahun 2018 sebesar 91,63 % dan pada tahun 2019 mencapai 100 %. Pada jenis intervensi stunting menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah melakukan namun belum memenuhi pedoman pelaksanaan penurunan stunting pada tahun 2018 dan 2019. Kesimpulan: Penelitian ini memberikan informasi bahwa kecukupan pembiayaan stunting di Dinas kesehatan Kabupaten Serang tahun 2018 dan 2019 sudah berbasis kinerja namun kegiatannya belum semua terlaksan sesuai dengan pedoman serta komitmen pemangku kebijakan pada tahun 2019.

---

Background: Stunting is a condition of failure to thrive in children under five due to chronic malnutrition, especially in the first 1,000 days of life (HPK). Health financing including stunting, commitment by regional policy makers. Objective: To find an overview of the realization of health spending from the government for stunting at the Serang District Health Office in 2018-2019. Methods: This study used a non-experimental research design with a Distric Health Account (DHA) approach. Results: The analysis shows that the 2018 health budget states IDR 3,296,445,655,287 (10.73%) and an increase in 2019 may be IDR 3,429,111,553,700 (11.48%). Allocated costs for this type of stunting activity are mostly used for direct activities, in 2018 the portion reached 58.29% and in 2019 the portion was up to 100%. Viewed from the line item budget, the realization is mostly used for operational costs. In 2018 it was 91.63% and in 2019 it reached 100%. The type of stunting intervention shows that the Serang District Health Office has implemented but has not implemented stunting reduction instructions in 2018 and 2019. Conclusion: This study provides information that the adequacy of stunting financing in the Serang District Health Office in 2018 and 2019 is performance-based, but not all activities have been carried out according to new and commitment of policy makers in 2019

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pembiayaan kesehatan berdasarkan sumber dan pemanfaatan dana yang berasal dari pemerintah di Kota Serang Tahun 2014-2016, serta komitmen dari pemerintah Daerah Kota Serang terhadap pembiayaan kesehatannya dengan menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Penelitian dilakukan di Sektor kesehatan dan sektor terkait di wilayah Kota Serang. Hasil penelitian menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Serang dari Tahun 2014- 2016 mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2014 sebesar Rp 61.759.128.963, Tahun 2015 sebesar Rp 77.302.110.763 dan Tahun 2016 sebesar Rp 88.278.652.111. Jika dilihat dari persentase APBD Kota Serang pada Tahun 2014 sebesar 6,02%, Tahun 2015 sebesar 6,99% dan Tahun 2016 sebesar 7,79%. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah Kota Serang terhadap pendanaan sektor kesehatannya. Pembiayaan kesehatan berdasarkan fungsi, persentase terbesar untuk fungsi tata kelola sistem kesehatan dan untuk pelayanan kuratif. Berdasarkan program, banyak terealisasi untuk program penguatan Sistem kesehatan 59,55%-67,43% untuk program kesehatan individu sebesar 21,29% - 26,49% kemudian untuk program kesehatan masyarakat sebesar 11,28%-13,96%. Berdasarkan mata anggaran, paling besar untuk belanja operasional (83,68%-93,57%) untuk investasi (4,76%-15,29%) serta untuk belanja pemeliharaan (0,93%-1,67%). Dengan sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan kesehatan yang terus meningkat, maka diperlukan efisensi penggunaan sumber daya yang ada serta pemilihan program kegiatan kesehatan yang efektif, serta perlu dibuat kebijakan penganggaran kesehatan sebagai dasar atau acuan perencanaan anggaran kesehatan di Kota Serang. Kata Kunci: Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan This study aims to obtain information about health financing based on sources and utilization of funds derived from the government in Serang City Year 2014-2016, as well as commitment from the local government of Serang City against health financing by using approach District Health Account (DHA). The research was conducted in health sector and related sectors in Serang City area. The results showed that the total budget for health financing sourced by the government in Serang City from 2014-2016 has increased in 2014 amounting to Rp 61,759,128,963, Year 2015 amounting to Rp 77,302,110,763 and Year 2016 of Rp 88,278,652,111. If seen from the percentage of APBD Serang City in the Year 2014 of 6.02%, Year 2015 of 6.99% and Year 2016 of 7.79%. This shows the commitment of Serang City government to funding the health sector. Health financing by function, the largest percentage of health system governance functions and for curative services. Based on the program, many realized for health system strengthening program 59,55% -67,43% for individual health program equal to 21,29% - 26,49% then for public health program equal to 11,28% -13,96%. Based on budget, most of the operational expense (83.68% -93.57%) for investment (4.76% -15.29%) and for maintenance expenditure (0.93% -1.67%). With limited resources while increasing health needs, it will require the efficient use of existing resources as well as the selection of effective health program activities, and the need to make health budgeting policy as the basis or reference of health budget planning in Serang City. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditure

Abstrak: ABSTRAK Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH Tesis ini membahas gambaran pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2018 berdasarkan sumber, pengelola, pemberi pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, penerima manfaat, realisasi anggaran, capaian kesehatan serta kebijakan pengalokasian pembiayaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data alokasi anggaran yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas baik di instansi pengelola (finance intermediers) maupun di unit pengguna dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan terpilih yang dapat memberikan informasi terkait pembiayaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Alokasi pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2018 sebesar 11,94 % terhadap total APBD Kabupaten di luar gaji telah memenuhi UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, (2) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu berdumber dari pemerintah kabupaten sebesar 72,32 %, (3) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut pengelola anggaran yaitu puskesmas sebesar 50,65 %, (4) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penyedia layanan yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar 49,26 %, (5) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut fungsi kesehatan yaitu fungsi kuratif sebesar 47,16 %, (6) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis program yaitu program kesehatan individu sebesar 47,08 %, (7) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis kegiatan terbesar yaitu kegiatan tidak langsung sebesar 79,24 %, (8) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut mata anggaran terbesar yaitu mata angggaran operasional sebesar 81,33 %, (9) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenjang kegiatan yaitu jenjang kegiatan kecamatan/puskesmas sebesar 51,25 %, (10) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penerima manfaat yaitu semua kelompok umur sebesar 93,78 %, (11) Realisasi anggaran terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu APBD Provinsi sebesar 99,80 %, (12) Capaian Kesehatan menurut SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) indikator SPM Kesehatan yang masih dibawah target 100 % dan terdapat 3 (tiga) indikator SPM Kesehatan mencapai target 100 %. Disarankan agar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana agar menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan secara efektif dan efisen dengan menekankan kepada fungsi pelayanan dan pencegahan kesehatan masyarakat yang mendukung kepada pelaksanaan program kesehatan masyarakat berorientasi kepada aspek promotif dan preventif, dan meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan kepada kelompok bayi, balita, dan ibu serta lansia sebagai indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kata kunci : Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan ABSTRAC Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Public Health Judul : Health Financing Analysis Sourced Government in the Health Office, Population Control and Family Planning Anambas Islands District in 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH This thesis discusses an overview of health financing analysis sourced government in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Island District in 2018 based on financial sources, financing agents, health providers, function of health care, programs, health inputs, level of health activities, and health beneficiaries, budget realization, achievements health and health funding allocation policies. This study used a descriptive qualitative research design by collecting budget allocation data aimed at analyzing government-funded health financing in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Islands District in both the finance intermediers and the user units by conducting in-depth interviews with selected informants who can provide information related to health financing. The results of the study showed (1) Allocation of government-funded health funding in the Health Office, Population Control and Family Planning Year 2018 amounted to 11,94% of the total District Budget outside the salary had met Law 36 of 2009 concerning health, (2) The largest allocation of health financing according to health financing sources is from the district government of 72,32%, (3) The largest allocation of health financing according to the financing agents is the puskesmas of 50,65%, (4) The largest allocation of health financing according to health providers is the Health Office, Population Control and Family Planning at 49.26%, (5) The largest allocation of health financing according to function of health care is a curative function of 47.16%, (6) The largest allocation of health financing according to program is an individual health program of 47.08%, (7) The largest allocation of health financing according to the largest of health activity is indirect activity of 79.24%, (8) The largest allocation of health financing according to the largest health inputs is the operational budget of 81.33%, (9) The largest allocation of health funding according to the level of health activities is the level of activity of the sub-district / puskesmas by 51.25%, (10) The largest allocation of health financing according to the health beneficiaries is all age groups of 93.78%, (11) The largest budget realization according to health financing sources, namely the Provincial APBD of 99.80%, (11) Health Outcomes according to the Minimum Service Standards (MSS) of the Anambas Islands District Health Sector In 2018 there were 9 (nine) indicators of Minimum Health Service Standards which were still below the 100% target and there were 3 (three) Health SPM indicators reaching the target of 100%. It is recommended that the Office of Health, Population Control and Family Planning to formulate health financing policies effectively and efficiently by emphasizing the function of service and prevention of public health that supports the implementation of public health programs oriented to the promotive and preventive aspects, and increasing the allocation of health financing to groups babies, toddlers, and mothers and the elderly as indicators of achievement of the Minimum Service Standards (MSS) in the Health Sector. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditures

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis jumlah kebutuhan tenaga Verifikator Medis di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok berdasarkan beban kerja. Metode Workload Indicator Staffing Needs (WISN) merupakan metode yang digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi menggunakan teknik work sampling untuk mendeskripsikan pola kegiatan, beban kerja, serta proporsi waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Selain itu, dilakukan wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian, untuk perhitungan kebutuhan tenaga Verifikator Medis menggunakan metode Workload Indicator Staffing Needs (WISN).

Abstrak: Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita merupakan tujuan MDGS 4 dan 5. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu adalah kebijakan perencanaan terpadu untuk Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) melalui intervensi Distric Team Problem Solving (DTPS). Kabupaten Serang di Provinsi Banten telah melaksanakan DTPS sejak tahun 2010. Dengan intervensi tersebut diharapkan adanya dukungan terhadap belanja program KIBBLA untuk pencapaian target indikator program. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tren belanja bersumber APBD Dinas Kesehatan, capaian indikator dan proses perencanaan KIBBLA dengan dan tanpa intervensi DTPS. Kabupaten Tangerang dipilih sebagai sampel kabupaten tanpa intervensi DTPS. Hasil studi menunjukkan bahwa belanja kesehatan kedua kabupaten Tahun 2011-2013 diluar gaji cenderung meningkat, namun belum sesuai dengan amanat UU yaitu 10 % di luar gaji karena masih berkisar 2% .Tren belanja KIBBLA tersebut, menunjukkan peningkatan namun separuhnya (sekitar50%) bersumber jam persal yang diperuntukkan bagi pelayanan perorangan.Hasil capaian indikator program KIBBLA dengan dan tanpa intevensi DTPS menunjukkan K1, KN1 dan PN cenderung meningkat meski belum mencapai target serta untuk K4 dan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di ke-2 kabupaten menunjukkan kecenderungan tidak ada peningkatan bahkan jauh dari target. Proses Perencanaan KIBBLA dengan intervensi DTPS di Kabupaten Serang belum terintegrasi dengan sistem perencanaan yang ada di tingkat Kabupaten/noninstitusional. Intervensi DTPS tidak lagi berjalan sesuai tahapan yang dikembangkan setelah bantuan donor berakhir walaupun sudah ada pembahasan perencanaan terkait kesehatan ditingkat Kabupaten melalui forum SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda. Disarankan agarmemotret pembiayaan secara periodik untuk memperbaiki perencanaan dan advokasi. Hal iniakan mampu meningkatkan kinerja KIBBLA .Kata kunci : Tren Belanja Kesehatan, DTPS, KIBBLA.

---

Efforts to improve the quality of maternal and child health services to reduce Maternal Mortality and Neonatal Mortality Rate, Infant and Toddler/KIBBLA is part of the MDG 4 and 5goals. One effort of the Directorate of Maternal Health is the integrated planning policy for Maternal, Newborn and Child Toddler (MNCH/KIBBLA) through Distric Team ProblemSolving (DTPS) intervention as the strategic approach. Kabupaten Serang in Banten province hasimplemented this approach since 2010. It is expected that support to execute programs to achievethe target indicator of MNCH/KIBBLA program will be sustained..This study aimed to determine trend on spending to support KIBBLA performanceindicators and the MNH planning processes with and without DTPS intervention. TangerangDistric is the sample for distric without DTPS intervention.The study revealed that in both districts the health expenditures excluding salaries forYear 2011-2013 has increased, but still less than what has been mandated by the act, which is10% of the total distric budget excluding salary, it is still around 2%..The trend showed increased spending, however around 50% has been used for curativecare (Jampersal). Result on performance of MNCH/KIBBLA programs with and without DTPSintervention indicated that the target for K1, KN1 and PN increased, although still less than thetargets and for K4 and Toddler Child Health Services in both districts showed no tendency toincrease and even far behind the target.Planning process for DTPS MNCH/KIBBLA interventions in Serang has not beenintegrated with the existing system. After donor support terminated the ideal process of DTPSwas no longer conducted. It is suggested to track down expenditure to see whether priorityprogram received sufficient support. This would lead to the improvement of KIBBLA.Key words:Health Expenditure Trends, DTPS, MNCH.

Abstrak: Ketepatan sasaran penerima manfaat program Jaminan Kesehatan akan membuat penggunaan anggaran menjadi efisien. Sasaran penerima manfaat program jaminan kesehatan, baik JKN PBI dan Jamkesda adalah masyarakat miskin dan tidak mampu. Sasaran dapat dikatakan tepat jika karakteristik penerima manfaat sama dengan kriteria masyarakat miskin menurut BPS dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan membahas mengenai ketepatan sasaran penerima manfaat Program Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan berdasarkan karakteristik sumber penghasilan kepala rumah tangga di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder diperoleh dari hasil telaah dokumen terhadap berkas penerima manfaat Program Jamkesda-fresh money dari bulan Januari hingga Maret. Dari hasil penelitian diperoleh: 1) ketepatan sasaran Program Jamkesda-fresh money sudah sesuai dengan tujuan program yang terdapat dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah. 2) Meskipun dari pelaksanaan masih ditemukan sebagian kecil ketidaktepatan, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. 3) Perhitungan kebutuhan dana oleh seksi pengelola program hanya berdasarkan prediksi penambahan jumlah peserta PBI APBD tanpa mempertimbangkan penambahan penerima manfaat Jamkesda-fresh money. 4) Koordinasi antar instansi, komitmen petugas terhadap program, dan komunikasi internal organisasi pengelola program sudah berjalan dengan baik. 5) Masih ada banyak penduduk Kabupaten Bogor yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan adanya hutang politis bupati terpilih kepada konstituennya saat ia menjabat yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi. Hasil penelitian menyarankan agar pembuat kebijakan Program Jamkesda memperkuat sistem verifikasi dan validasi berkas untuk mempersempit celah penyebab ketidaktepatan sasaran, serta dapat melibatkan pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab menerbitkan Surat Keterangan Keluarga Miskin dalam kegiatan rekonsiliasi.

Abstrak:

Kabupaten Garut adalah kabupaten terbesar (urutan ke 2) di Provinsi Jawa Bam!dengan cakupan imunisasi yang belum mencapai target nasional. Cakupan desa UCI di Kabupaten Garut selama tabun 2006 sampai 2008 adalah 75,9"/o, 79% dan 81,8% yang masih dibawah target yaitu 88%, 92% dan 95%. Untuk mempertabankan tingkat perlindungan bayi di daerah ini khususnya dan Jawa Barat pada umumnya serta mencapai target UCI Desa 100% tabun 2010, program imunisasi pada kabupaten ini barns ditingkatkan dan dijaga kcsinambungannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis pernbiayaan serta komitmen pernetintab daerah terbedap program imunisasi di Kabupaten Garut pada tahun 2010 - 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran petensi kesinambungan pernbiayaan (financing sustainabi/ity) program imunisasi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tabun 2010- 2014. Ruang lingkup penelitian terfokus pada aspek biaya yang dipergunakan di dinas kesebatan kabupaten dan seluruh puskesmas dalam menyelenggarakan kegiatan imunisasi tabun anggaran 2008, sebagai baseline year dan estimasi di tabun 2010-2014, yang berdSal deti berbagai sumber tetapi tidak termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat (out of pocket) dengan menggunakan data primer dan skunder. Data sekunder adatab data alokasi dan realisasi anggamn program imunisasi dari dokumen keuangan. data primer diperoleh dengan wawancara mendalam pejabat terkait mengenai komitmennya dalam program dan pengalokasian anggaran. Dari basil penelitian, didapatkan total anggaran untuk pembiayaan program imunisasi termasuk gaji dan investasi di Kabupaten Garut pada tahun 2008 yang berasal deti berbagai suruber adalab sebesar Rp. 18.938.099.676,·. Tren total pembiayaan Program lmunisasi (di luar gaji) yang bersumber dana APBD Kabupaten Garut mengalarni peningkatan dari Rp. 202.200.000 (2006) ke Rp. 366.918.000 berkesinambungan. Proporsi biaya imunisasi terhadap belanja Dinas Kesehatan pada tahun 2010-2014 perlu peningkatan kurang lebih 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2008 agar kelangsungan pembiayaan prognun imunisasi dapat terjaga.

---

 

Garut is the second largest dlstrict in West Java Province with immunization coverage has not achieved the National target Coverage of UC!village in Garut district during 2006,2008 namely 75,9%, 79% and 81,8% respectively comparing with the national target 88o/o, 92% and 95% in respective years. To maintain the protection among babies against VPD especially in this district area and province generally, and also to achieve the.national target of UCI village 100"/o in 2010, immunization program must be strengthened and sustained, So that an analysis of financing and local government commitment toward immunization program 2010-2014 in order to appraise the sustainability of immunization program in Garut District become crucial to be conducted. The research aimed to get the potency picture of the financial sustainability of immunization program in Garut district, West Java province in 2010-2014 Scope of the research focuses on the budget that used for implementation of immunization program activities in District Health Office and all puskesmas during 2008 as baseline year and estimated in year 2010 2014, but not including the expense released by society ( out of pocket) based on both primary and secondary data. Secondary data includes data allocation and budget realization in immunization program based on financial document mean while, primary data gained from interview among providers related (respondents) regarding tlteir commitment toward immunization program and budget alocation. The research finds that the total budget for immunization program, includes salaries and investment in Garut District in 2008 from all resources budget, is an amount of Rp. 18.938.099.676,-. The tren of total budget for immunization program (excluded salary) that from APBD Garut district increases from Rp. 202.200.000 in expenses to District Health Office expenses in the year 2010-2014 need to increase around 3 times compared to the year 2008 so that the financing sustainability of immunization program should be secure.