Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 39684 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Ayudina Larasanti; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Vetty Yuliana Permanasari, Maria Gayatri, Anwar Fachry
Abstrak: Salah satu penyebab belum optimalnya pencapaian angka penggunaan kontrasepsi di Indonesia adalah kejadian unmet need Keluarga Berencana (KB) yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Penanganan unmet need KB tidak hanya memerlukan pengukuran besaran angkanya, tetapi juga pemahaman mengenai faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total determinan pemanfaatan pelayanan keluarga berencana terhadap kejadian unmet need di Indonesia sebagai landasan rekomendasi program yang efektif. Penelitian ini menggunakan data sekunder SDKI 2017 dengan desain cross sectional dengan responden sebanyak 33.635 yang merupakan wanita kawin usia 14-59 tahun. Hasil analisis menunjukkan kejadian unmet need di Indonesia sebesar 11,68%, yang terdiri dari unmet need spacing (4,86%) dan unmet need limiting (6,82%). Hasil analisis GSEM menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan KB, status sosio ekonomi demografi, dan jumlah anak ideal berpengaruh signifikan terhadap kejadian unmet need pada analisis Indonesia, daerah unmet need tinggi, maupun daerah unmet need rendah. Variabel otonomi wanita berpengaruh signifikan terhadap kejadian unmet need pada analisis Indonesia dan daerah unmet need rendah, dan permasalahan akses berpengaruh signifikan terhadap kejadian unmet need pada daerah unmet need rendah. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan determinan pemanfaatan pelayanan keluarga berencana terhadap kejadian unmet need di Indonesia. Diperlukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan KB, memberikan perhatian lebih terhadap wanita status sosio ekonomi rendah, otonomi wanita rendah, permasalahan akses tinggi, dan wanita dengan jumlah anak ideal ≥ 3 anak. KB Pasca-Persalinan merupakan cara paling efektif dalam menurunkan kejadian unmet need KB. Diperlukan pula peningkatan pemanfaatan media massa dalam pemberian informasi KB khususnya terkait efek samping metode
One of the reasons for the lack of optimal achievement related to the use of contraceptives in Indonesia is the unmet need for family planning that has not been fully addressed. Handling the unmet need for family planning requires not only measuring the magnitude of the number, but also an understanding of the factors causing it. This study aims to determine the direct effect, indirect effect, and the total effect of the determinants of the use of family planning services on the incidence of unmet need in Indonesia as the basis for effective program recommendations. This study uses secondary data from the 2017 IDHS using a cross sectional design with 33,635 respondents who are married women aged 14-59 years. The results of the analysis show that the incidence of unmet need in Indonesia is 11.68%, consisting of unmet need spacing (4.86%) and unmet need limiting (6.82%). The results of the GSEM analysis show that the variables of family planning service quality, socio-economic status, demographics, and ideal number of children have a significant effect on the incidence of unmet need in Indonesia's analysis, areas with high unmet need and low unmet need areas. The variable of women's autonomy has a significant effect on the incidence of unmet need in the analysis of Indonesia and low unmet need areas, and access problems have a significant effect on the incidence of unmet need in areas with low unmet need. It can be concluded that there is a significant influence on the determinants of the use of family planning services on the incidence of unmet need in Indonesia. It is necessary to improve the quality of family planning services, pay more attention to women with low socio-economic status, low women's autonomy, high access problems, and women with the ideal number of children 3 children. Post-partum family planning is the most effective way to reduce the incidence of unmet need for family planning. It is also necessary to increase the use of mass media in providing family planning information, especially regarding the side effects of the method
Read More
T-6270
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Anantha Dian Tiara; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Kurniasari, Besral, Dedi Kuswenda, Flourisa Juliaan
Abstrak:

Unmet need KB adalah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Unmet need KB merupakan salah satu indikator yang menggarnbarkan pelayanan KB dan merupakan salah satu capaian MDGs 2015. SDK! 2007 menunjukkan unmet need KB sebesar 9,1 persen, sedangkan SDKI 2002-2003 menunjukkan 8,6 persen. Di Indonesia, sejak 12 tahun terakhir unmet need KB stagnan di 9 persen sehfngga merupakan masalah lain yang perlu diatasi Peneiitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungab dengan unmet need K.B. Penelitlan ini merupakan penelitian cross sectional dengan menggunakan data sekunder mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need KB. Jumlah sampel untuk melihat Unmet need KB Nasional adall1h seluruh PUS usia 1549 tahun yang meniklth yang terdapat dalam SDK! 2007. Sedangksn sampel untuk studi ini tidak termasuk mereka yang contraceptive failure, desire birth


 Unmet need for family planning are couples of childbearing age who do not want to have children but do not use contraceptives. Unmet need for family planning are one of the indicators that describe family planning services and is one of the achievements of MDGs. IDHS 2007 showed unmet need for family planning of 9.1 percent, while the 2002-2003 IDHS shows 8.6 percent. In Indonesia, since last 12 years unmet need for family planning stagnant at 9 percent so that is another issue that needs to be addressed. This study aims to conduct empirical tests to determine the factors associated with unmet need family planning. This study is a cross sectional study using secondary data about the factors associated with unmet need for family planning. The number of are married couples at child bearing period, aged 15-49 years who married as stared in IDHS 2007. While the sample for !his study does not include contraceptive failure, desire birth

Read More
T-3302
Depok : FKM-UI, 2011
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Setyo Aji Sasongko; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Ratu Ayu Dewi Sartika, Intan Yustisiawati
Abstrak:
Unmet need Keluarga Berencana (KB) masih menjadi tantangan kesehatan reproduksi di Indonesia karena berkontribusi terhadap kehamilan tidak direncanakan, kematian ibu, dan berbagai dampak kesehatan lainnya. Permasalahan tersebut semakin kompleks pada WUS Generasi Z yang telah menikah akibat keterbatasan akses informasi dan ketakutan terhadap efek samping kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kejadian unmet need KB dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need KB pada WUS Generasi Z yang telah kawin di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional menggunakan data primer yang dikumpulkan pada April 2026. Sampel berjumlah 135 WUS Generasi Z (15–27 tahun) yang telah kawin dan dipilih menggunakan mixed sampling design, yaitu pemilihan kecamatan secara purposif dan pemilihan klaster secara bertahap (multistage cluster random sampling). Analisis data meliputi analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square atau Fisher's Exact Test dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi unmet need KB sebesar 27,4%, lebih tinggi dibandingkan hasil analisis SDKI 2017 pada perempuan muda yang telah menikah (9,3%), capaian nasional tahun 2023 (11,5%), maupun target Renstra Kemendukbangga/BKKBN 2025–2029 sebesar 10,0%. Kebutuhan KB yang belum terpenuhi didominasi oleh unmet need untuk penjarangan kehamilan (spacing) sebesar 17,0%. Dari seluruh variabel yang dianalisis, hanya paparan petugas kesehatan yang berhubungan signifikan dengan kejadian unmet need KB (p-value=0,041), sedangkan usia, status pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, jumlah anak hidup, jumlah anak ideal, dan paparan media massa tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa unmet need KB pada WUS Generasi Z di Kota Depok masih tergolong tinggi dan didominasi oleh kebutuhan penjarangan kehamilan. Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), peningkatan kualitas konseling kontrasepsi oleh tenaga kesehatan, promosi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta pengembangan sistem informasi keluarga berencana yang terintegrasi perlu dioptimalkan untuk menurunkan unmet need KB pada Generasi Z

Unmet need for family planning (FP) remains a major reproductive health challenge in Indonesia because it contributes to unintended pregnancies, maternal mortality, and various adverse health outcomes. This issue is particularly pronounced among married Generation Z women of reproductive age (WRA) due to limited access to information and concerns about contraceptive side effects. This study aimed to describe the prevalence of unmet need for family planning and to analyze factors associated with unmet need for family planning among married Generation Z women of reproductive age in Depok City. This study employed a cross-sectional design using primary data collected in April 2026. A total of 135 married Generation Z women of reproductive age (15–27 years) were selected using a mixed sampling design, consisting of purposive selection of subdistricts followed by multistage cluster random sampling. Data were analyzed using univariate and bivariate analyses. The bivariate analysis employed the Chi-square test or Fisher's Exact Test with a 95% confidence level. The results showed that the prevalence of unmet need for family planning was 27.4%, which was higher than the prevalence reported in the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) among married young women (9.3%), the national prevalence in 2023 (11.5%), and the 2025–2029 Strategic Plan target of the Ministry of Population and Family Development/National Population and Family Planning Board (10.0%). Unmet need was predominantly attributed to the need for birth spacing (17.0%). Among all variables examined, only exposure to family planning information provided by health workers was significantly associated with unmet need for family planning (p-value=0.041). In contrast, age, employment status, educational level, economic status, number of living children, ideal number of children, and exposure to mass media were not significantly associated with unmet need for family planning. In conclusion, the prevalence of unmet need for family planning among Generation Z women of reproductive age in Depok City remains high and is predominantly related to the need for birth spacing. Strengthening family planning communication and education, improving the quality of contraceptive counseling provided by health workers, promoting Long-Acting Reversible Contraceptive Methods (LARCs), and developing an integrated family planning information system should be optimized to reduce unmet need for family planning among Generation Z
Read More
S-12466
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Rizki Asriani Putri; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Doni Arianto, Meita Veruswati
Abstrak: Masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah kesehatan, keduanya memiliki hubungan yang timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi angka kemiskinan akan semakin menciptakan kondisi kesehatan yang semakin buruk pula. Salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui program jaminan kesehatan guna mengatasi ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan antara masyarakat miskin dan kaya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui determinan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2013 dan 2017 dengan unit analisis individu pada kuintil 1 dan 2 yang memiliki jaminan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kunjungan rawat jalan pada masyarakat miskin mengalami penurunan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio kunjungan tertinggi yaitu 1-3 kali. Sedangkan proporsi kunjungan rawat inap mengalami peningkatan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio hari rawat inap tertinggi yaitu 1-10 hari. Faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat periode pra dan pasca JKN Tahun 2013 dan 2017. Faktor yang paling dominan terhadap pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017 adalah keluhan kesehatan.
Read More
T-5686
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fajar Firdawati; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Mardiati Nadjib, Adang Bachtiar, Eni Gustina, Lovely Daisy
Abstrak:
Penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan cenderung mengalami penurunan, sedangkan di pedesaan sebaliknya, disisi lain jumlah penduduk di wilayah perkotaan semakin banyak, dan lebih mudah memiliki akses terhadap informasi, fasilitas kesehatan, dan transportasi, selain tingkat pendidikan dan status ekonomi yang juga lebih tinggi dibanding pedesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor penggunaan kontrasepsi modern dan faktor apa paling dominan serta menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder SKAP KKBPK tahun 2019 yang dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen kebijakan dan menganalisis kebijakan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh variabel independen berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan kecuali kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,370) untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB (p-value=0,066) dan kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,347) untuk di pedesaan. Hampir seluruh variabel juga merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penggunaan kontrasepsi modern baik di perkotaan dan pedesaan, kecuali keterpaparan sumber informasi melalui media dan institusi serta kepemilikan jaminan kesehatan untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB, keterpaparan sumber informasi melalui institusi dan kepemilikan jaminan kesehatan untuk di pedesaan. Hasil analisis kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern, pada perumusan kebijakan masih belum menggambarkan secara jelas kebijakan yang berdasarkan segmentasi sasaran dan wilayah terutama di perkotaan dan pedesaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam pelaksanaanya juga masih ada kendala dalam pemenuhan kuantitas, persebaran dan kapasitas tenaga lini lapangan terutama penyuluh KB yang menjadi ujung tombak program KB. Disisi lain belum semua pihak dapat menerima program KB karena bervariasinya komitmen pelaksana kebijakan di wilayah tertentu dan masih adanya hambatan sosial dan budaya. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan komunikasi kebijakan dan masih adanya anggapan program KB hanya tanggung jawab BKKBN mempengaruhi peningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Adapun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah perlu merumuskan kembali pada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern dan memperkuat strategi komunikasi yang efektif menurut segmentasi sasaran dan wilayah.

The use of modern contraceptives in urban areas tends to decrease, while in rural areas it is the opposite, on the other hand, the population in urban areas is more numerous, and has easier access to information, health facilities, and transportation, in addition to higher levels of education and economic status than rural areas. The purpose of this study was to determine the relationship between the factors of modern contraceptive use and the most dominant factors and to analyze and provide evidence-based policy recommendations to increase the use of modern contraceptives in urban and rural areas. This study is a quantitative study using secondary data from SKAP KKBPK in 2019 which is complemented by qualitative research by reviewing policy documents and analyzing policies to increase the use of modern contraceptives. The results showed that almost all independent variables were associated with modern contraceptive use in urban and rural areas except ownership of health insurance (pvalue=0.370) for urban areas, and family planning knowledge variables (p-value=0.066) and ownership of health insurance (p-value=0.347) for rural areas. Almost all variables are also the most dominant factors affecting modern contraceptive use in both urban and rural areas, except exposure to information sources through media and institutions and ownership of health insurance for urban areas, and variables of family planning knowledge, exposure to information sources through institutions and ownership of health insurance for rural areas. The results of the analysis of policies related to increasing the use of modern contraceptives, in the formulation of policies still do not clearly describe policies based on target segmentation and areas, especially in urban and rural areas that have different characteristics. In its implementation, there are still obstacles in fulfilling the quantity, distribution and capacity of field personnel, especially family planning extension workers who are the spearhead of the family planning program. On the other hand, not all parties can accept the KB program because of the varying commitment of policy implementers in certain areas and the existence of social and cultural barriers. In addition, the implementation of policy communication has not been optimal and there is still an assumption that the family planning program is only the responsibility of BKKBN affecting the increase in the use of modern contraceptives in urban and rural areas. The policy recommendations based on the research results are the need to reformulate some policies related to increasing the use of modern contraceptives and strengthening effective communication strategies according to target segmentation and region.
Read More
T-6523
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hariyanti; Promotor: Budi Utomo; Kopromotor: Sabarinah B. Prasetyo; Penguji: Meiwita Budiharsana, Kemal Nazaruddin Siregar, Rita Damayanti, Tris Eryando, Wendy Hartanto, Sudibyo Alimoeso
Abstrak:
Unmet need KB merupakan kondisi perempuan aktif seksual yang ingin menunda atau membatasi kehamilan tetapi tidak menggunakan KB. SDKI 2017 melaporkan unmet need KB perempuan kawin 10,6% dengan variasi provinsi 6% sampai 24%. Ini berarti pada saat survei sekitar 5,5 juta perempuan kawin berisiko mengalami kehamilan tidak diinginkan. Angka unmet need KB dalam dua dekade terakhir tidak berubah. Penelitian ini mengkaji determinan sosiodemografik unmet need KB di Indonesia. Melalui data SDKI 2017, pengukuran unmet need dengan cara non-kalender dan cara kalender dilakukan pada perempuan potensial hamil (n=32.110) dan perempuan potensial hamil yang ingin menunda atau membatasi kehamilan (n=26.436). Perhitungan unmet need cara non-kalender mendasarkan pada status penggunaan KB saat survei, sedangkan cara kalender mendasarkan status penggunaan KB dalam kurun waktu 69 bulan jelang survei. Regresi logistik digunakan dalam analisis determinan sosio- demografik unmet need KB. Indonesia dengan konteks angka putus pakai KB yang relatif tinggi, 29% dalam satu tahun, pengukuran unmet need KB dengan cara kalender lebih sesuai dibanding cara non-kalender. Unmet need KB pada perempuan potensial hamil dengan cara non-kalender 11,7% dan cara kalendar 14,7%. Perbedaan sekitar 3% ini menyangkut tambahan hampir 1,6 juta perempuan berisiko kehamilan tidak diinginkan. Pemerintah perlu mengantisipasi dengan menyusun kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kehamilan tidak diinginkan di layanan primer. Perempuan yang terpapar informasi KB oleh tenaga kesehatan, suami bekerja, tinggal di perdesaan, dan tinggal di Jawa-Bali berisiko lebih rendah terhadap kehamilan tidak diinginkan. Sumber informasi baik dari petugas KB, media informasi dan komunitas, umur perempuan, paritas, pendidikan perempuan, pekerjaan perempuan, sosial ekonomi rumah tangga, dan pendidikan suami tidak mempengaruhi unmet need KB. Hasil studi menyarankan penggunaan pengukuran unmet need KB cara kalender dan mempersiapkan layanan primer yang tanggap terhadap risiko kehamilan tidak diinginkan, penguatan konseling oleh tenaga kesehatan, penataan pola pelayanan KB yang lebih sesuai dengan karakteristik perempuan di perkotaan, pemerataan pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau masyarakat miskin, diharapkan dapat menurunkan unmet need KB.
Read More
D-424
Depok : FKM-UI, 2020
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Gede Wirabuana Putra; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Mardiati Nadjib, Maliki, Enny Ekasari
Abstrak: Latar belakang: Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Gini Ratio) dengan mengakomodir pemanfaatan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pada data Riskesdas tahun 2018 proporsi persalinan pada perempuan umur 15- 49 tahun, melakukan persalinan tidak pada fasilitas kesehatan sebesar 16 %. Salah satu Komponen kesehatan yang diwajibkan sebagai Keluarga Penerima manfaat (KPM) PKH adalah ibu hamil wajib bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh PKH terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk bersalin di Indonesia. Metode: Penelitian ini degan desain cross sectional yang menggunakan data Susenas dan Podes tahun 2018 dengan jumlah sampel 8.636 ibu berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup terakhir pada periode dua tahun sebelum survei dilaksanakan. Analisis menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM) dengan model Logit yang melihat nilai OR Hasil: PKH memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan bersalin di fasilitas kesehatan. faktor dominan yang mempengaruhi ibu dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk bersalin adalah Wilayah tempat tinggal di perkotaan, ibu dan kepala keluarga dengan pendidikan tinggi, kepemilikkan alat komunikasi dan informasi, kepemilikkan sarana transportasi dan bantuan komplementer JKN-PBI Kesimpulan: Implmentasi PKH serta faktor pendukung lainnya memiliki manfaat yang cukup besar dalam rangka membantu masyarakat, terutama penduduk miskin dan rentan untuk mendapat hak Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk bersalin.

Program Keluarga Harapan (PKH) aims to improve the standard of living of the community by accommodating the utilization of health services. One health component that is required as a PKH Beneficiary Family (KPM) is that pregnant women must deliver in a health care facility. The purpose of this study is to look at the effect of PKH on the use of health facilities for delivery in Indonesia. This study used a cross sectional design using Susenas and Podes data in 2018 with a total sample of 8,636 mothers aged 15-49 who had had their last live deliver in the two-year period before the survey was conducted. The analysis uses the Propensity Score Matching (PSM) method with the Logit model that looks at the OR value. PKH has an influence on the use of maternity in health facilities. Dominant
factors that influence mothers in utilizing health facilities for deliveryh are urban residential areas, mothers and household heads with higher education, ownership of communication and information tools, ownership of transportation facilities and complementary assistance JKN-PBI. PKH implantation and other supporting factors have beneficial benefits quite large in order to help the community, especially the poor and vulnerable population to get the right to Utilize health care facilities for delivery.
Read More
T-5861
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mimin Rosmini; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Hafizurrachman, Ede Surya Darmawan, Triwandha Elan, Nana Mulyana
Abstrak:

Pemanfaatan pelayanan persalinan oleh ibu-ibu merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu yang diharapkan dapat meningkatkan persalinan yang aman dan bersih, sehingga dapat membantu menurunkan penyebab dari kesakitan dan kematian ibu. Adapun tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang hubungan faktor predisposisi (umur, paritas, pendidikan, pengetahuan dan sikap), faktor pendukung (pendapatan keluarga, jarak, ketersediaan pelayanan dan sumber informasi) dan faktor kebutuhan (persepsi terhadap persalinan aman dan bersih) dengan pemanfaatan pelayanan persalinan di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan, pengolahan data dengan program komputer dan analisis dilakukan univariat, bivariat dan multivariate. Populasi , yaitu ibu-ibu yang melahirkan anak terakhir pada tahun 2002 dan pada saat pens lmpulan data masih berdomisili di wilayah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Jumlah sampel 104, yaitu yang melahirkan pada bulan April dan Mei tahun 2002 diambil secara acak.Hasil analisis didapatkan, bahwa1) komponen predisposisi ternyata umur, paritas, pendidikan ibu dan sikap tidak terbukti berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan persalinan. Pengetahuan tentang persalinan dan penolong persalinan terbukti ada hubungan dengan pemanfaatan pelayanan persalinan.2) Pada komponen pendukung ternyata pendapatan keluarga dan jarak terbukti ada hubungan dengan pemanfaatan pelayanan persalinan, namun ketersediaan pelayanan dan sumber informasi kesehatan tidak terbukti ada hubungan dengan pemanfaatan pelayanan persalinan.3) Komponen kebutuhan tentang persalinan aman dan bersih tidak terbukti ada hubungan dengan pemanfaatan pelayanan persalinan.Dari variabel-variabel yang diteliti tersebut, variabel pengetahuan, pendapatan keluarga dan jarak dari tempat tinggal ibu ke penolong persalinan merupakan variabel determinan dari pemanfaatan pelayanan persalinan.Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Puskesmas untuk meningkatkan pengetahuan ibu terhadap persalinan dan penolong persalinannya dengan konseling atau komunikasi yang efektif sehingga meningkatkan kualitas pelayanan persalinan oleh petugas kesehatan.Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang diperlukan pelatihan ketrampilan komunikasi bagi petugas Puskesmas dan penelitian lebih lanjut tentang kualitas pelayanan persalinan yang sudah diberikan petugas kesehatan dan yang diharapkan masyarakat sehingga dapat menyediakan pelayanan yang baik sesuai standar yang ada dan diharapkan dapat membantu meningkatkan pemanfaatan pelayanan persalinan.Daftar bacaan: 33 (1975 - 2001)


 

Determinants of the Delivery Service Usage by Health Staff in Cimalaka Sub District, District of Sumedang Delivery services by health staff is an effort to provide clean and safe delivery to improve maternal health and decreasing maternal morbidity and mortality rate. Objective of study is to acquire information about relation between predisposition factors (age, parity, education, knowledge, and attitude), supporting factors (family income, distance, service availability, and source of information) and needs factors (perception to clean and safe delivery) with delivery service usage in Cimalaka Sub-district, district of Sumedang.This Study using cross sectional design with quantitative approach. Data collected by interview and observation, processed by computer software, and using univariate, and multivariate analysis. The population is mothers who deliver their baby before 2002 and live at Cimalaka sub-district during data collection. Total sample is 104, who deliver their baby between April and May 2002 and taken randomly.Result from the analysis are :1) predisposition factor such as age, parity, mother's education and attitude not related with delivery service usage, except the knowledge factors.2) supporting factors like family income and distance have relation with delivery service usage, but not with service availability and source of information factors.3) needs related with delivery service usage.Based on those result, this study recommend the health center to improve mother?s knowledge about delivery and delivery aid by counseling and effective communication so that could improve quality of delivery service by health staff. To Health Office of District of Sumedang to carry out training the communication skill of health staff in health centre and advance research on quality of delivery service that have given by health staff.Bibliography: 33 (1975-2001)

Read More
T-1285
Depok : FKM-UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Alya Pramesti Nurlitasari; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Anwar Fachry
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan.
Read More
S-10872
Depok : FKM UI, 2021
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Cindy Anastacia Ratu; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Popy Yuniar, Mieska Despitasari
Abstrak:
Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu upaya yang terbukti efektif dalam mengurangi atau menurunkan hambatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal biaya pelayanan. Meskipun provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia, pemanfaatan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat inap formal pada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross-sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 3,3% masyarakat DKI Jakarta yang memanfaatkan layanan rawat inap. Berdasarkan karakteristiknya, kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan rawat inap adalah kelompok yang memiliki jaminan kesehatan ganda (8,2%), berusia lanjut (6,5%), berjenis kelamin perempuan (3,9%), memiliki tingkat pendidikan tinggi (3,5%), berstatus menikah (4,2%), dengan status pekerjaan tidak bekerja (3,9%), memiliki keluhan kesehatan (7,2%) dan bukan perokok (3,8%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = <0.001) dengan pemanfaatan layanan rawat inap, dengan kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat meningkatkan peluang pemanfaatan rawat inap sebanyak 7,2 kali dibandingkan kelompok yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat memberikan akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong capaian UHC (Universal Health Coverage) dengan meningkatkan kepesertaan JKN, salah satunya dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat kepemilikan jaminan kesehatan, mekanisme penggunaan jaminan kesehatan dan manfaat yang diperoleh. Selain itu, perlu dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan yang ada pada fasilitas kesehatan misalnya dengan memastikan ketersediaan obat, perlengkapan alat kesehatan, kepedulian tenaga kesehatan kepada pasien dan lain-lain. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan juga perlu memastikan bahwa sasaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada kelompok yang paling membutuhkan

Health insurance ownership is one of the efforts that has proven effective in reducing or lowering barriers to community access to health facilities, especially in terms of service costs. Although DKI Jakarta province is the province with the highest health insurance ownership in Indonesia, the utilization of health services in DKI Jakarta has not been maximized. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and the utilization of formal inpatient facilities in the community in DKI Jakarta Province. This study is an observational study with a cross-sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2023 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for DKI Jakarta Province. The results showed that only 3.3% of DKI Jakarta residents utilized inpatient services. Based on their characteristics, the group that utilized inpatient services the most was the group that had multiple health insurance (8.2%), was elderly (6.5%), female (3.9%), had a high level of education (3.5%), was married (4.2%), with a work status of not working (3.9%), had health complaints (7.2%) and was a non-smoker (3.8%). There was a significant association between health insurance ownership (p value = <0.001) and utilization of inpatient services, with having multiple health insurance coverage increased the odds of inpatient utilization by 7.2 times compared to the uninsured group. This suggests that having multiple health insurance coverage can provide wider and easier access to health services. The results of this study suggest that the government encourages the achievement of UHC (Universal Health Coverage) by increasing JKN membership, one of which is by conducting socialization about the benefits of health insurance ownership, the mechanism for using health insurance and the benefits obtained. In addition, it is necessary to improve the quality of existing services at health facilities, for example by ensuring the availability of drugs, medical equipment, health workers' concern for patients and others. The government and BPJS Kesehatan also need to ensure that the targeting of BPJS Beneficiary Contribution (PBI) participants is right on target so as to increase access to health services to the groups that need it most.
Read More
S-11651
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive