Abstrak: Tesis ini membahas implementasi clinical pathway sectio caesarea yang telah berlaku. Rumah sakit ditantang untuk meningkatkan pelayanan dengan penekanan pada kendali mutu dan kendali biaya. Penerapan clinical pathway merupakan hal yang baru di lingkungan Rumah Sakit Universitas Udayana. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam yang ditujukan kepada pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian mengungkap bahwa implementasi clinical pathway sectio caesarea belum sepenuhnya berjalan dimana ada hambatan yang dapat dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang saling berkaitan. Penelitian ini menunjukkan belum adanya komunikasi efektif antara pemangku kebijakan dan pelaksanan kebijakan serta antarpelaksana kebijakan, belum adanya sosialisasi dan edukasi terkait implementasi clinical pathway sehingga kurangnya pengetahuan staf tentang fungsi dan manfaat serta tugas dan kewenangannya dalam implementasi clinical pathway, belum adanya SOP terkait alur dan pengisian clinical pathway, serta belum adanya case manager yang memegang peranan penting dalam implementasi clinical pathway. Disarankan kepada pemangku kebijakan untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang disampaikan secara jelas dan konsisten serta tersampaikan pada seluruh pelaksana kebijakan, menyusun rencana strategis dalam mengangkat case manager yang memegang peranan penting dalam proses implementasi clinical pathway. Serta untuk pelaksana kebijakan diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam implementasi clinical pathway yang lebih baik

---

This thesis discusses the implementation of the clinical pathway for sectio caesarea that has been applied. Hospitals are challenged to improve services with an emphasis on quality control and cost control. The application of clinical pathways is new in the Udayana University Hospital environment. This research uses a qualitative case study. Data were collected by means of in-depth interviews aimed at policy makers and policy implementers using purposive sampling method. The results of the study revealed that the implementation of clinical pathway of caesarean section was not yet fully implemented where there were obstacles which could be seen from the interrelated factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research shows that there is no effective communication between policy makers and policy implementation as well as between policy implementers, there is no socialization and education regarding the implementation of clinical pathways so that there is a lack of staff knowledge about the functions and benefits as well as their duties and authorities in implementing clinical pathways, there is no SOP related to the flow and filling. clinical pathway, and the absence of a case manager who plays an important role in the implementation of clinical pathways. It is recommended to policy makers to carry out socialization and training that is delivered clearly and consistently and delivered to all policy implementers, formulating a strategic plan in appointing case managers who play an important role in the process of implementing clinical pathways. As well as implementing policies, it is hoped that they can increase commitment in implementing better clinical pathways

Abstrak:

---

Abstrak:

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui posisi biaya satuan rumah sakit untuk tindakan sectio caesarea agar pihak manajemen dapat melakukan berbagai upaya efisiensi kedepan untuk menutup kesenjangan antara tarif Rumah Sakit dengan tarif INA CBGs. Dengan metode kualitatif yang mengolah data sekunder pasien BPJS Kesehatan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam serta menggunakan pendekatan Activity Based Costing, analisis biaya dilakukan pada 161 tindakan sectio caesarea dengan komposisi 53 pasien kelas 1, 69 pasien kelas 2 dan 39 pasien kelas 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Total Tindakan sectio caesarea sebesar Rp 1.400.670.750,- dimana biaya satuan untuk tindakan sectio caesarea kelas 1 yaitu sebesar Rp 8.803.752,- dengan kesenjangan sebesar Rp 1.873.631,- dengan tarif INA CBGs, untuk kelas 2 sebesar Rp 8.513.739,- dengan kesenjangan Rp 2.376.873,- jika dibandingkan dengan tarif INA CBGs dan untuk kelas 3 sebesar Rp 8.887.792,- dengan kesenjangan sebesar Rp 3.796.854,- dengan tarif INA CBGs . Efisiensi yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengurangi tingginya variasi obat dan bahan medis habis pakai dengan pembuatan clinical pathway sectio caesarea. Untuk mengurangi besaran biaya dan biaya satuan untuk tindakan sectio caesarea efisiensi yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit Harapan Keluarga.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Ibu hamil menjadi salah satu kelompok masyarakat yang rentan terinfeksi COVID-19 akibat adanya perubahan fisiologis tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan pandemi COVID-19 memengaruhi perawatan selama kehamilan, meningkatkan angka kehamilan risiko tinggi, dan meningkatkan mortalitas pada ibu dan bayinya. Menurut WHO, peningkatan jumlah persalinan dengan metode Sectio Caesaria (SC) berbanding lurus dengan peningkatan kejadian infeksi daerah operasi (IDO). Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor intrinsik (umur pasien, status gizi, anemia, kejadian perdarahan)dan faktor ekstrinsik ( pengetahuan tenaga kesehatan tentang pengendalian infeksi rumah sakit, kepatuah kebersihan tangan tenaga kesehatan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri tenaga kesehatan, lama waktu operasi dan penggunaan antibiotika profilaksis) yang menyebabkan kejadian IDO pada pasien pasca-SC selama pandemi COVID-19 di RSUD Bali Mandara Asuhan antenatal yang terfokus bekerja sama dengan fasilitas kesehatan primer,serta pemangku kebijakan dalam menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai bagi pasien dan tenaga kesehatan serta membangkitkan kesadaran untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi oleh pasien dan keluarga merupakan salah satu upaya menurunkan angka IDO.

Abstrak: Terdapat selisih antara klaim INA-CBG dengan pendapatan Rumah Sakit di 4 Rumah Sakit kelas A yaitu RSUP Fatmawati, RSUP Dr. Kariadi, RSUP Dr. Sarjito dan RSUP Dr. Hasan Sadikin. Dalam 6 bulan terdapat selisih terkecil Rp 1.091.205.671 di RSUP Dr. Kariadi dan terbesar Rp 10.142.004.398 di RSUP Fatmawati. Perbedaan selisih terutama dipengaruhi perbedaan pada komponen biaya untuk jasa medis dan farmasi pada seluruh kasus yang dilayani maupun kasus sectio cesarea tingkat keparahan 3. RSUP Dr. Kariadi dan RSUP Dr. Hasan Sadikin adalah Rumah Sakit yang efisien, sedangan RSUP Fatmawati dan RSUP Sarjito adalah Rumah Sakit yang inefisien.

Metode pembayaran INA-CBG meningkatkan upaya pengendalian biaya Rumah Sakit melalui pembayaran jasa medis yang lebih kecil, penggunaan obat generik serta pengendalian pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi. Setiap Rumah Sakit mempunyai karakteristik dalam melakukan pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi dan dapat menjadi model pembelajaran bagi Rumah Sakit lain. RSUP Fatmawati dalam menerapkan clinical pathway, RSUP Dr. Kariadi dalam pengendalian alat medik habis pakai, RSUP Dr. Sarjito dalam menerapkan jasa pelayanan yang sama untuk semua kelas perawatan dan RSUP Dr. Hasan Sadikin dalam hal kebijakan mewajibkan penggunaan obat generik.

---

There is a difference between the claims of INA - CBG with hospital revenue in the fourth class A hospitals; Fatmawati, Dr. Kariadi, Dr . Sarjito and Dr. Hasan Sadikin . Within 6 months, difference range between Rp 1,091,205,671 in Dr. Kariadi Hospital and Rp 10,142,004,398 in Fatmawati Hospital . The difference is mainly influenced by the difference of cost component for medical service payment and pharmacy cost in all cases and cesarean section severity level 3. Dr. Kariadi and Dr. Hasan Sadikin Hospital are an efficient hospitals, on the other hand Fatmawati and Sarjito Hosital are an inefficient hospitals.

INA-CBG payment method enhance the cost containment efforts through smaller medical service payment, the use of generic drugs, control of laboratory and radiological investigations. Each hospital has the characteristics in costs containment to enhance hospital efficiency and can be a learning model for other hospitals. Fatmawati hospital in implementing clinical pathways, Dr. Kariadi hospital in the control of medical equipment consumables, Dr. Sarjito hospital in implementing the same payment services to all class care and Dr. Hasan Sadikin hospital in policies require the use of generic drugs.

Abstrak: Dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional, diharapkan memberi kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat. Sistem klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit era JKN, dilakukan dengan tarif INACBGs. Namun terdapat keluhan adanya ketimpangan biaya tindakan dengan tarif INA-CBGs terutama pada tindakan bedah kelas III. Penelitian ini bertujuan menganalisis selisih biaya aktual pelayanan dengan tarif INA-CBGS pada tindakan Sectio Caesarea pasien JKN kelas III di Rumah Sakit Wisma Prashanti. Diambil sampel dari periode bulan Januari - Oktober 2017 sebanyak 27 pasien dengan kriteria inklusi pasien JKN kelas III dengan diagnosa utama maternal care due to uterine scar from previous surgery, untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan layanan aktual dengan Clinical Pathway Sectio Caesarea. Perhitungan biaya aktual dilakukan dengan menggunakan metode double distribution berdasarkan data dari bagian keuangan dan laporan rumah sakit. Hasil penelitian mendapatkan bahwa biaya aktual pelayanan tindakan SC pada pasien kelas III yakni Rp. 5.658.016,75 dengan tarif INA CBGs yang dibayarkan adalah Rp.5.019.900,00, sehingga terdapat selisih negatif sebesar Rp. 638.116,75. Komponen biaya yang dinilai dapat dikontrol adalah komponen biaya operasional seperti biaya listrik, air, telepon, serta bahan medis habis pakai. Meskipun demikian, belum patuhnya staf terhadap Clinical Pathway (CP) juga berpotensi menyebabkan variasi komponen pelayanan, yang berdampak terhadap kenaikan biaya pelayanan. Pembentukan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya dan Tim Anti Fraud diperlukan agar dapat secara rutin berkoordinasi dengan manajemen sehingga diketahui lebih dini penyimpangan yang ada untuk mencegah kemungkinan kerugian rumah sakit lebih banyak. Koordinasi antara manajemen dengan dokter spesialis terkait Clinical Pathway juga perlu diintensifkan agar Clinical Pathway menjadi kesepakatan bersama, serta adanya sosialisasi dan pengawasan pelaksanaannya. Selain itu upaya efisiensi juga dapat dilakukan melalui briedging Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) dengan sistem INA-CBGS, dan pelaksanaan analisis unit cost setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan pencapaian kinerja unit.
Kata Kunci : Biaya aktual, Sectio Caesarea, Pasien JKN kelas III, Tarif INA-CBGs

---

The implementation of the National Health Insurance (JKN) program, is expected to provide health coverage for all levels of society. The claim system of health services at the Hospital, conducted by INA-CBGs tariff. However, there are complaints of cost difference between actual cost with INA-CBGs tariff especially for surgical treatment on the patients of class III. This study aims to analyze the cost differences between the actual cost of Sectio Caesarea services and INACBGS tariffs on patients JKN class III at Wisma Prashanti Hospital. 27 samples were taken from the period time of January - October 2017 with the inclusion criteria are patients of JKN class III with a primary diagnosis of maternal care due to uterine scar from previous surgery, to determine the actual service utilization compare with Clinical Pathway of Sectio Caesarea. Actual cost calculation is done by using double distribution method based on data from financial section and hospital report. The results of the study found that the actual cost of SC services in patients class III is Rp. 5,658,016.75 with INA CBGs tariff paid is Rp.5.019.900,00, so there is a negative difference of Rp. 638.116,75. Cost components that are assessed to be controlled are the components of operational costs such as electricity, water, telephone, and medical consumables. However, the lack of compliance of staff to CP also has the potential to cause variations in service components, which have an impact on the increase in service costs. It is recommended to establish a Quality and Cost Control Team and an Anti Fraud Team that can routinely coordinate with the management so that we have known the irregularities earlier to prevent hospital losses. There should be a coordination between management and specialist doctors related to Clinical Pathway as a mutual agreement, as well as the socialization and supervision of its implementation. In addition, efficiency efforts can also be done through briedging the hospital management information system with INA-CBGS system, and implementation of unit cost analysis every year to know the level of efficiency and achievement of unit performance.
Keywords: Actual Cost, Sectio Caesarea, Patients of class III with JKN, Rates INA-CBGs

Abstrak: Penelitian ini merupakan studi kasus di salah satu rumah sakit swasta tipe C di Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk melakukan evaluasi efektivitas alur pelayanan sectio caesarea (SC) emergency pada tahun 2021 (masa pandemi COVID-19) dari sisi input, proses, dan outcome. Alur pelayanan sectio caesarea (SC) emergency yang ada disesuaikan dengan referensi Pemerintah dan Profesi (POGI), yakni adanya skrining COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan swab-RDT Antigen dan rontgen thorax, serta konsultasi kepada Spesialis Paru atau Penyakit Dalam. Penelitian ini dilakukan dengan mix-method, secara kuantitatif dengan metode potong lintang dari berkas rekam medis dan dilanjutkan dengan kualitatif dari para informan kunci dan informan tambahan. Penelitian dilakukan pada 379 sampel pasien yang melakukan persalinan secara sectio caesarea (SC) emergency periode Januari-Desember 2021. Karakteristik pasien didapatkan 75,5% adalah usia 20-35 tahun dengan rata-rata 29,32 tahun; 58,8% adalah multipara dengan rata-rata paritas 1,96; dan 92,3% usia kehamilan 37-42 minggu dengan rata-rata 38,50 minggu. Diagnosis pasien didapatkan 77% kategori 2 dan 95,5% status non COVID-19. Diagnosis kategori 1 sebanyak 11,8% adalah fetal distress dan diagnosis kategori 2 sebanyak 27,7% adalah ketuban pecah dini (KPD), dengan response time kategori 1 <30 menit hanya 1,1% dan response time kategori 2 dalam 30-75 menit sebanyak 33,2%. Kemudian rata-rata waktu informed consent didapatkan 3,71 menit; waktu konsul Spesialis Paru/Penyakit Dalam didapatkan 4,06 menit; waktu konsul Spesialis Anestesi didapatkan 3,77 menit; proses transfer pasien didapatkan 6,01 menit; waktu spinal anestesi didapatkan 5,08 menit; waktu mulai operasi sampai bayi lahir didapatkan 20, 37 menit, dengan rata-rata pasien per-bulan adalah 31,58 dan waktu tanggap sectio caesarea (SC) emergency selama 111,87 menit. Pada analisis bivariat didapatkan adanya korelasi yang bermakna antara rerata jumlah pasien terhadap waktu tanggap sectio caesarea (SC) emergency (p-value=0,019), dan tidak ada hubungan bermakna antara diagnosis kategori 1 dan kategori 2 (p-value=0,767) serta status COVID19 dan Non COVID-19 (p-value=0,071) terhadap waktu tanggap sectio caesarea (SC) emergency; namun status COVID-19 terhadap waktu tanggap SC emergency memiliki hubungan bermakna dari sisi substansi. Pada kualitatif, didapatkan bahwa seluruh informan sudah mengetahui dan memahami alur pelayanan SC emergency selama pandemi ini, faktor pendukung yang ada adalah kekompakan dan kerjasama tim, dukungan manajemen rumah sakit untuk mengutamakan safety tenaga kesehatan ditunjang oleh sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai, serta faktor penghambat yang ada adalah proses skrining/penapisan COVID-19 (hasil pemeriksaan penunjang), letak kamar operasi di lantai 2 dan tidak ada lift khusus transfer pasien, serta kekosongan alat pelindung diri (APD) dan linen operasi. Kesimpulannya, penilaian efektivitas alur pelayanan SC emergency tahun 2021 dengan pendekatan goal approach belum efektif, dilihat dari outcome yaitu rata-rata waktu tanggap SC emergency yang belum mencapai target indikator mutu (≤30 menit)