Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 35772 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Analisis Pelaksanaan Coordination Of Benefit Antara Asuransi Kesehatan Sosial Dengan Asuransi Kesehatan Komersial di Beberapa Negara : Literature Review

Aisya Safira Nisa; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Budi Hidayat, Chandra Istanti Prasetyo

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik coordination of benefit yang terjadi dienam negara, yaitu Prancis, Swedia, Belanda, Turki, China, dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber data pada penelitian ini berasal dari website, buku, grey literature dari Library Universitas Indonesia, dan database online melalui Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode PRISMA

S-10860

Depok : FKMUI, 2022

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Kajian Coordination of Benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya pada awal pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional tahun 2014

Eko Rahman Setiawan; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Pujiyanto, Bulan Rachmadi, Syafranelsar

Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurancesalah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesiadiwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya. Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut makadiperlukan coordination of benefit.Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di programJKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurutfasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dana suransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit.Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut. Kata kunci: Kepesertaan wajib, Over insurance, Coordination of Benefit

National Health Insurance programme that adheres to the Social HealthInsurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population ofIndonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJSKesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can becomeinsured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency.To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordinationof benefit.Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potentialimpacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination ofBenefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ otherguarantee entities. This study is a qualitative research.The study states that the COB programme that will be implemented in JKN isdifferent with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to thereferral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan.Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal healthcoverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial healthinsurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committedhospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health carereferral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJSKesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based oninformation technology, socialization COB to participants and providers, and the needfor further research on the implementation of the COB.Keywords: Mandatory participation, Over insurance, coordination of benefits

T-4120

Depok : FKM-UI, 2014

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Gambaran Pelaksanaan Provider Payment Asuransi Kesehatan Sosial Dalam Pengendalian Penyakit Hipertensi Di Beberapa Negara: Literature Review

Dessya Suci Ramadhanti; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Laksmi Damaryanti

Abstrak:

Asuransi kesehatan sosial merupakan mekanisme pendanaan pelayanan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, dan memberikan manfaat pengendalian penyakit. Penyakit tidak menular merupakan salah satu penyakit mematikan yang terkadang tidak menunjukan gejala seperti, penyakit hipertensi yang dapat menyebabkan penyakit komplikasi lainnya. Pengendalian penyakit hipertensi yang dilakukan oleh asuransi kesehatan sosial berbeda-beda di setiap negara. Hal ini, berhubungan dengan bagaimana sistem pembayaran provider yang dilakukan di tiap negara tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan pembayaran provider asuransi kesehatan sosial dalam pengendalian penyakit hipertensi di beberapa negara dengan metode telaah literatur pada enam online database yaitu, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, dan Springer Link. Terdapat 10 studi terinklusi yang berasal dari Negara Ghana, Nigeria, Kenya, dan Cina. Hasil penelitian menunjukan bahwa peserta dalam skema asuransi kesehatan sosial yang menderita penyakit hipertensi memiliki tingkat prevalensi, kesadaran, dan pengendalian hipertensi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka diluar skema asuransi kesehatan. Sistem pembayaran provider yang berlaku di Ghana menggunakan metode Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG), Nigeria menggunakan metode kapitasi dan fee-for-service (FFS), Kenya menggunakan metode kapitasi, dan fee-for-service (FFS), dan Cina menggunakan metode kapitasi, dan anggaran global. Secara keseluruhan pembayaran provider pada keempat negara masih memiliki kendala yang terjadi, dan menunjukan tingkat pengendalian hipertensi yang rendah. sehingga, masih diperlukannya evaluasi akan sistem pembayaran provider yang berlaku, dan peningkatan pengendalian penyakit hipertensi oleh asuransi kesehatan sosial di keempat negara.

Social health insurance is a funding mechanism for health services that is used to improve the quality of health, and provide disease control benefits. Non-communicable diseases are one of the deadly diseases that sometimes do not show symptoms such as hypertension which can cause complications. Control of hypertension carried out by social health insurance varies in each country. This is related to how the provider payment system is carried out in each of these countries. This study identified the implementation of social health insurance provider payments in the control of hypertension in several countries by the literature review method on six online databases namely, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, and Springer Link. There were 10 included studies from Ghana, Nigeria, Kenya and China. The results showed that participants in the social health insurance scheme who have hypertension have a better level of prevalence, awareness and control of hypertension compared to those outside the health insurance scheme. The provider payment system in Ghana uses the Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG) method, Nigeria uses the capitation and fee-for-service (FFS) methods, Kenya uses the capitation, and fee-for-service (FFS) methods , and China uses the capitation method, and the global budget. In conclusion, provider payments in the four countries still have problems, and show a low level of hypertension control. Thus, there is still a need for evaluation of the existing provider payment system, and improvement of hypertension control by social health insurance in the four countries.

S-11462

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Implementasi Skema Coordination Of Benefit antara BPJS Kesehatan dan PT. Asuransi X dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Fidhi Mei Adha Yani Putri; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Jaslis Ilyas, Bernadi Mubarok

Abstrak: PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama (PKS), Coordination of Benefit (CoB), Implementasi, Kendala, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

S-9027

Depok : FKM-UI, 2016

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Scoping Review: Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Keputusan Masyarakat Memilih Asuransi Kesehatan Komersial

Kevinta Elinel ; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Amila Megraini

Abstrak:

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjadi sistem utama jaminan kesehatan di Indonesia, namun masih memiliki keterbatasan dalam manfaat dan fleksibilitas layanan. Hal ini mendorong sebagian masyarakat memilih asuransi kesehatan komersial sebagai pelengkap atau alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih asuransi kesehatan komersial, meliputi aspek budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Metode yang digunakan adalah scoping review dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Literatur dikumpulkan dari PubMed dan Google Scholar, menghasilkan 10 artikel terpilih berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi. Analisis dilakukan dengan menyusun matriks dan mengelompokkannya ke dalam empat kategori faktor. Hasil menunjukkan bahwa faktor pribadi dan psikologis paling dominan, disusul oleh faktor sosial dan budaya. Penelitian ini juga mengungkap adanya kesenjangan kajian sebelumnya, terutama terkait kelompok rentan dan aspek digitalisasi. Temuan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan literasi asuransi kesehatan. Pada penelitian selanjutnya disarankan mengadopsi pendekatan multidimensi serta lebih memperhatikan pengaruh teknologi dan kelompok yang kurang terlayani, guna mendukung pengambilan kebijakan dan peningkatan literasi asuransi masyarakat.

The National Health Insurance program (JKN) has become the primary health coverage system in Indonesia; however, it still has limitations in terms of benefits and service flexibility. This condition has led some members of the public to choose commercial health insurance as a complement or alternative. This study aims to analyze the factors influencing public decisions in selecting commercial health insurance, focusing on cultural, social, personal, and psychological aspects. The method used is a scoping review with a qualitative-descriptive approach. Literature was collected from PubMed and Google Scholar, resulting in 10 selected articles based on inclusion and exclusion criteria. The analysis was conducted by constructing a matrix and categorizing the data into four factor groups. The results show that personal and psychological factors are the most dominant, followed by social and cultural factors. This study also reveals gaps in previous research, particularly related to vulnerable groups and the impact of digitalization. These findings are expected to serve as a basis for policymaking and improving public literacy on health insurance. Future research is recommended to adopt a multidimensional approach and give greater attention to technological influences and underserved populations to support more inclusive policies and health insurance literacy.

S-12147

Depok : FKM-UI, 2025

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Hubungan Kualitas Pelayanan Dan Keinginan Membeli Ulang Asuransi Kesehatan Dengan Skema Coordination Of Benefit Pada Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Fkm UI Tahun 2020

Sarah Salsabila; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Septiara Putri, Erma Wijayanti

Abstrak: Keinginan membeli ulang adalah salah satu faktor yang memengaruhi kepuasan konsumen terhadap suatu pelayanan jasa. Faktor yang dapat membuat konsumen berkeinginan membeli ulang sebuah jasa adalah kualitas pelayanan jasa tersebut. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan metode SERVQUAL dengan dimensi tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Penelitian ini membahas hubungan antara kualitas pelayanan asuransi kesehatan dengan skema Coordination of Benefit terhadap keinginan membeli ulang asuransi kesehatan dengan skema Coordination of Benefit pada tenaga pendidik dan kependidikan FKM UI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Populasi penelitian ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan FKM UI yang merupakan peserta dari asuransi kesehatan skema CoB dengan sampel 65 responden. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner secara daring. Uji Mann Whitney digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan independen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 96,9% dari responden (n = 63) berkeinginan membeli ulang asuransi kesehatan dengan skema CoB. Terdapat hubungan yang bermakna antara dimensi assurance dengan keinginan membeli ulang asuransi kesehatan dengan skema CoB (p value = 0,044). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberi saran kepada AKT untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar peserta CoB tetap membeli ulang produknya. Kata kunci: kualitas pelayanan, coordination of benefit, minat beli ulang Urge to repurchase is one of the factors affecting consumer satisfication towards services. The factor that can make consumers want to repurchase the service is the quality of the service itself. Quality of a service can be measured with the SERVQUAL method with dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research discusses the relationship between quality of service in health insurance with coordination of benefits scheme towards intention to repurchase health insurance with coordination of benefits scheme for teachers and educational staffs of FKM UI. This research is using a quantitive method with a study design using cross-sectional. The population in this research are teachers and educational staffs of FKM UI who are participants of CoB scheme health insurance with 65 respondents. Samples are gathered using a purposive sampling technique. The instrument used in this research is an online questionnaire. Mann Whitney Test was conducted to determine the relationship between dependent and independent variables. The result of this research shows that 96,9% of respondents (n = 63) wanted to repurchase CoB scheme health insurance. There is a significant correlation between assurance dimension with the intention to repurchase health insurance with CoB scheme (p value = 0.044). According to the result of this study, we suggest insurance companies to maintain and increase the quality of their service so that CoB participants will repurchase their products. key words: quality of service, coordination of benefits, repurchase intention

S-10320

Depok : FKM-UI, 2020

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Distribusi Net Benefit Program Asuransi Kesehatan Karyawan di Rektorat Universitas Indonesia Depok Tahun 2010

Fadhlina; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Budi Hidayat, Ahmad Fauzi Asran

S-6776

Depok : FKM-UI, 2011

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Kemauan Membayar (Willingness to Pay) Iuran Asuransi Kesehatan Sosial pada Pekerja Informal di Berbagai Negara: Literature Review

Emmy Kezia; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Jaslis Ilyas, Amila Megraini

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji Willingness to Pay (WTP) iuran asuransi kesehatan sosial di kalangan pekerja informal. Meskipun WTP merefleksikan kesediaan membayar, realitas pendapatan fluktuatif dan kendala operasional di sektor informal menjadi tantangan signifikan bagi kepatuhan iuran, berbeda dengan sistem formal yang terjamin melalui pemotongan gaji. Tujuan penelitian ini adalah menyintesis faktor-faktor dominan yang memengaruhi WTP pekerja informal berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi, literasi asuransi, persepsi manfaat, dan kepercayaan, serta kualitas dan aksesibilitas layanan secara kolektif memengaruhi WTP. Temuan ini menggarisbawahi bahwa WTP pekerja informal cenderung di bawah tarif iuran JKN yang berlaku, dipicu oleh ketidaksesuaian premi dengan kemampuan membayar. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang determinan WTP pekerja informal, sebagai dasar perumusan kebijakan premi yang lebih adaptif dan strategi peningkatan kepatuhan yang efektif untuk mencapai UHC.

This research examines the Willingness to Pay (WTP) for social health insurance premiums among informal sector workers. Although WTP reflects the willingness to pay, the reality of fluctuating incomes and operational constraints in the informal sector poses a significant challenge to premium compliance, unlike the formal system which is guaranteed through salary deductions. The objective of this study is to synthesize the dominant factors influencing WTP among informal sector workers based on a comprehensive literature review. The analysis results indicate that socioeconomic factors, insurance literacy, perception of benefits, and trust, as well as service quality and accessibility, collectively influence WTP. These findings highlight that informal workers' WTP tends to be below the prevailing JKN premium rates, triggered by a mismatch between premiums and their ability to pay. This study contributes to a better understanding of the determinants of WTP among informal sector workers, serving as a basis for formulating more adaptive premium policies and effective compliance improvement strategies to achieve UHC.

S-11991

Depok : FKM-UI, 2025

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Skema Pengendalian Biaya Pada Sistem Asuransi Kesehatan Nasional Serta Implikasinya di Berbagai Negara dengan Kategori Middle Income: Scoping Review

Ajeng Kusumawardani; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Amila Megraini

Abstrak:

Pengendalian biaya merupakan salah satu strategi untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan supaya tidak terjadinya over budget dan untuk memastikan keberlangsungan program asuransi kesehatan nasional. Keberadaan program Jaminan Kesehatan juga membawa dampak positif bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa adanya kesulitan finansial. Program asuransi kesehatan nasional sebagai bentuk dari jaminan kesehatan juga diharuskan dapat mencakup seluruh populasi, peningkatan penggunaan layanan kesehatan yang berlebih oleh masyarakat juga dapat membawa efek negatif yaitu biaya kesehatan yang semakin meningkat jika tidak dikendalikan akan menimbulkan inflasi pada sektor kesehatan serta akan berdampak pada kualitas layanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk itu pentingnya mengetahui lebih jauh dan menerapkan skema pengendalian biaya pada program asuransi kesehatan nasional karena dalam strategi skema pengendalian biaya, tidak hanya biaya kesehatan yang dikendalikan tetapi juga pada kualitas layanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah literature review menggunakan online database Pubmed, Scopus, ProQuest, dan EBSCOHost yang menghasilkan 4 jurnal terinklusi yang diterbitkan sepuluh tahun terakhir (2013-2023) yang dipilih berdasarkan kategori negara middle income. Hasil dari 4 jurnal yang terinklusi menjelaskan mengenai penerapan skema pengendalian biaya dan dampaknya yaitu dengan diterapkannya skema pengendalian biaya dengan metode kapitasi, cost sharing, dan metode campuran dapat berdampak pada penurunan utilisasi rawat jalan dan rawat inap, penurunan biaya klaim dan Out Of Pocket, penurunan kemiskinan dan kualitas layanan kesehatan.

Cost control is one of the strategies to control the cost of health services so as not to overbudget and to ensure the sustainability of the national health insurance program. The existence of the Health Insurance program also has a positive impact on the community to be able to access health services without financial difficulties. The national health insurance program as a form of health insurance is also required to cover the entire population, increasing the use of excessive health services by the community can also have a negative effect, namely increasing health costs if not controlled will cause inflation in the health sector and will have an impact on the quality of health services and the quality of public health. For this reason, it is important to know more and apply the cost control scheme to the national health insurance program because in the cost control scheme strategy, not only health costs are controlled but also on the quality of health services. The method used is literature review using online databases Pubmed, Scopus, ProQuest, and EBSCOHost which produces 4 inclusive journals published in the last ten years (2013-2023) selected based on the middle income country category. The results of the 4 included journals explain the application of cost control schemes and their impacts, namely the implementation of cost control schemes with capitation methods, cost sharing, and mixed methods can have an impact on reducing outpatient and inpatient utilization, decreasing claim costs and Out Of Pocket, reducing poverty and health service quality.

S-11510

Depok : FKM-UI, 2024

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Penerapan Pembayaran Copayment pada Sistem Asuransi Kesehatan di Berbagai Negara dan Dampaknya: Literature Review

Eko Aprizon Nanda; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Amila Megraini

Abstrak:

Cost-sharing merupakan metode pengendalian biaya pada sistem asuransi kesehatan yang mana pasien dan perusahaan asuransi kesehatan sama-sama membayar sebagian dari biaya medis pasien sepanjang tahun. Cost-sharing memiliki beberapa model yang sering digunakan pada sistem asuransi kesehatan seperti deductible, copayment, coinsurance dan out-of-pocket maximum. Dalam pelaksanaannya cost-sharing tidak hanya memberikan dampak positif dalam pengendalian biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh asuransi kesehatan namun juga memberikan dampak negatif kepada peserta asuransi kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan pembayaran cost-sharing pada sistem asuransi kesehatan di berbagai negara dan dampaknya baik positif maupun negatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah literature review. Pencarian studi menggunakan online database yaitu EBSCOhost, ProQuest, PubMed, dan ScienceDirect. Hasil Pencarian awal ditemuka 1.803 studi, menggunakan prinsip PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta Analyses) studi diseleksi sesuai dengan kriteria inklusi sehingga ditemukan 8 studi yang sesuai dengan topik penelitian dan berasal dari berbagai negara berbeda. Hasil penelitian meunjukkan penerapan pembayaran cost-sharing pada sistem asuransi kesehatan telah dilakukan di berbagai negara dengan kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan kebijakan cost-sharing yang diterapkan memberikan dampak positif dalam pengendalian utilisasi pelayanan kesehatan dan sebagai upaya membantu proteksi finansial pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan perawatan bahkan obat-obatan yang mahal. Selain itu kebijakan cost-sharing juga memberikan dampak negatif yaitu dapat menghanbat akses ke perawatan emergency, hambatan akses layanan kesehatan bagi lansia yang tergolong rentan terkena penyakit serta desinsensitif (penghalang) kepatuhan dan persistensi (berkelanjutan) pasien minum obat.

Cost-sharing is a cost control method in the health insurance system in which patients and health insurance companies both pay a portion of the patient's medical expenses throughout the year. Cost-sharing has several models that are often used in health insurance systems such as deductibles, copayments, coinsurance and out-of-pocket maximums. In practice, cost-sharing not only has a positive impact on controlling health costs incurred by health insurance but also has a negative impact on health insurance participants. This research was conducted with the aim of knowing the implementation of cost-sharing payments in the health insurance system in various countries and its positive and negative impacts. The method used in this research is literature review. Study searches used online databases, namely EBSCOhost, ProQuest, PubMed, and ScienceDirect. Results The initial search found 1,803 studies, using the PRISMA principle (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta Analyzes) studies were selected according to inclusion criteria so that 8 studies were found that matched the research topic and came from different countries. The results of the study show that the implementation of cost-sharing payments in the health insurance system has been carried out in various countries with different policies. The different cost-sharing policies implemented have had a positive impact on controlling the utilization of health services and as an effort to help financially protect patients with certain diseases that require treatment, even expensive medicines. In addition, the cost-sharing policy also has a negative impact, namely it can hinder access to emergency care, hinder access to health services for the elderly who are classified as susceptible to disease and be deinsensitive (barrier) to adherence and persistence (sustainability) of patients taking medication.

S-11208

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 35772 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV