Abstrak: Puskesmas sebagai pelaksana Program UKS dan UKGS menjalankan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembina lingkungan sekolah yang disebut Trias UKS, termasuk Puskesmas Sambas. Semua SD yang dibina Puskesmas Sambas menjalankan UKS dan UKGS namun saat Pandemi Covid-19 sekarang, UKS dan UKGS tidak optimal. Ini disebabkan Kabupaten Sambas mengalami lonjakan kasus Covid-19 mencapai status KLB Mei 2020. Sekolah di Kabupaten Sambas banyak tidak menjalankan pembelajaran tatap muka, sehingga sulit petugas kesehatan mengoperasikan Program yang dicanangkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi UKS dan UKGS Puskesmas Sambas sebelum dan saat Pandemi Covid-19. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus menggunakan data primer dari wawancara mendalam, data sekunder dari telaah dokumen. Hasil penelitian pada komponen input, perbedaan utama terletak pada refokusing anggaran sehingga anggaran program UKS UKGS berkurang dari tahun sebelumnya, serta APD yang kurang memadai. Pada komponen proses, pendidikan kesehatan dilakukan secara daring, pelayanan kesehatan dilakukan dengan mempriorotaskan kegitan yang menjadi SPM, dan Renstra Kemenkes yaitu penjaringan dan BIAS dan pembinaan lingkungan dilakukan sebagai upaya persiapan sekolah menghadapi sekolah tatap muka saat pandemi. Pada komponen output, sebagian besar capaian bulanan ditahun 2020 lebih rendah daripada tahun 2019

Abstrak:

---

Abstrak: Permasalahan gizi di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah yang besar, dimana menurut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan 17,7% balita di Indonesia masih bermasalah dengan status gizinya. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak secara langsung terhadap pelayanan kesehatan, salah satunya pelayanan gizi. Dengan berbagai regulasi maupun kebijakan yang bergulir di masa pandemi, salah satunya pembatasan pelayanan, evaluasi pada pelaksanaannya harus ada dan sigap untuk disikapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita di masa pandemi Covid-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere. Desain penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada model proses implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn dengan pendekatan critical thinking analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan masalah gizi yang cukup signifikan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere selama masa pandemi. Selain itu mayoritas programnya pun belum memenuhi capaian target tahunan. Hasil analisa kausalitas di masing-masing variabel ditemukan jika ketakutan dan kekhawatiran ibu, kurangnya sumber daya, baik tenaga kesehatan dan sarana prasarana, serta kurangnya pemahaman para pelaksana merupakan faktor paling menonjol yang mempengaruhinya. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, Kader Posyandu Pangkalan Jati Baru dinilai sebagai pelaku positive deviance dan Posyandu Keliling sebagai creative action yang selanjutnya memungkinkan untuk diaplikasikan di daerah lain. Penelitian ini menghasilkan 3 rekomendasi utama. Untuk jangka pendek, rekomendasi rekruitmen tenaga kesehatan. Untuk jangka menengah, rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi. Untuk jangan Panjang, rekomendasi pembangunan penambahan Puskesmas baru (Unit Pelaksana Fungsional)

Abstrak: Kota Depok merupakan kota pertama ditemukan kasus terinfeksi COVID-19. Akibat meningkatnya jumlah kasus, Pemerintah Kota Depok menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok. Penerapan kebijakan tersebut juga memengaruhi kesehatan kesehatan jiwa dan psikososial.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi

---

Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020.
The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment.
In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts

Abstrak: Penyebab bayi dengan HIV sebagian besar terjadi karena penularan dari ibunya. Ibu hamil dengan HIV dapat menularkan virus kepada bayinya selama proses kehamilan, persalinan atau saat menyusui. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) merupakan intervensi yang sangat efektif untuk mencegah penularan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi program pencegahan penularan penyakit HIV dari ibu ke anak (PPIA) di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih dan Puskesmas Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara dan telaahan dokumen. Hasil dari penelitian ini yaitu perlu adanya komitmen dalam menanggulangi masalah HIV dalam pelaksanaan program pencegahan penularan penyakit HIV dari ibu ke anak dengan meningkatkan sosialisasi kepada sasaran program yakni ibu hamil, pelatihan untuk SDM pelaksana program, peningkatan kualitas kegiatan konseling pra-tes dan pasca tes tentang HIV/AIDS, pengintegrasian pencatatan dan pelaporan serta penjadwalan monitoring dan evalusi yang lebih jelas. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu komunikasi, dana, standar operasional prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas mempengaruhi pelaksanaan proses pelayanan PPIA yang meliputi kegiatan konseling pra-tes dan pasca tes tentang HIV/AIDS, skrining HIV pada Ibu hamil, mekanisme rujukan, pencatatan dan pelaporan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Seluruh proses tersebut memberikan pengaruh terhadap ketercapaian cakupan tes HIV kepada semua Ibu hamil

---

The cause of babies with HIV is mostly due to transmission from their mother. Pregnant women with HIV can pass the virus to their babies during pregnancy, childbirth or while breastfeeding. Prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT) is a very effective intervention to prevent such transmission. This study aims to understand the implementation of the prevention program of mother-to-child transmission (PMTCT) of HIV in Puskesmas Cempaka Putih and Puskesmas Johar Baru Central Jakarta 2020. This study uses a qualitative approach by interviewing and reviewing documents. The results of this study are that there needs to be a commitment to tackling the problem of HIV in the implementation of prevention programs for HIV transmission from mother to child by increasing socialization to program targets, namely pregnant women, training for program implementing human resources, improving the quality of pre-test and post-test counseling activities about HIV/AIDS, the integration of recording and reporting as well as a clearer scheduling of monitoring and evaluation. The conclusion of this study is that communication, funds, standard operating procedures, human resources, and facilities affect the implementation of the PMTCT service process which includes pre-test and post-test counseling activities about HIV/AIDS, HIV screening for pregnant women, referral mechanisms, recording and reporting, as well as monitoring and evaluation activities. The entire process has an impact on the achievement of HIV testing coverage for all pregnant women

Abstrak: Abstrak

Kementerian kesehatan meluncurkan program Jampersal sejak tahun 2011 sebagai upaya mempercepat pencapaian MDGs terutama tujuan kelima yaitu meningkatkan kesehatan ibu, dengan salah satu indikator keberhasilannya adalah proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga kesehatan berkompeten. Pada tahun 2012, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Nanggeleng sebagai salah satu puskesmas di Kota Sukabumi baru mencapai 70,7% dari target 86%. Dengan demikian implementasi program Jampersal belum optimal di wilayah kerja puskesmas Nanggeleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitik dengan pendekatan sistem, informasi diperoleh dari wawancara mendalam dan telaah dokumen yang berkaitan dengan implementasi program Jampersal, untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala yang ditemui antara lain pada input; sebagian kelompok sasaran lebih memilih ke dukun bayi untuk menolong persalinannya. Pada proses; pemasaran Jampersal belum efektif, perencanaan kegiatan belum mendukung keberhasilan program Jampersal, kemitraan bidan dan dukun bayi belum berjalan baik, sehingga kinerja program Jampersal belum tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan agar bidan terus melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada kelompok sasaran, disiminasi informasi menggunakan berbagai media informasi, perencanaan berdasarkan prioritas masalah serta meningkatkan kemitraan bidan dan paraji dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

The Ministry of Health launched Jampersal program in 2011 as an effort to accelerate the achievement of the MDGs, especially the fifth goal, which is improving maternal health, with one success indicator is the proportion of births attended by skilled health personnel. Delivery by skilled health personel at Puskesmas Nanggeleng Sukabumi in 2012 is not optimal, that reached 70,7 % only, as compered to the target of 86%. This research uses qualitative approach with system framework. The information obtained through in-depth interviews and review of documents related to Jampersal program implementation. Triangulation of sources and methodes is used for validity.

The results showed the existence of obstacles encountered, among others. In the input; most preferre target group for the traditional birth attendants labor. In the process; Jampersal has not yet been implemented effectively, planing process has not supported the success of implementation, midwives and traditional birth attendants partnerships has not been well implemented, so that integrated Jampersal program performance has not been achieved. Thus the research suggest that midwives continue to prude Communication, information and education to target groups, disseminat of information using a variety of media conduct, planning based on priority issues and improve partnerships between midwives and traditional birth attendants with the principle of equality, openness and mutual benefit.

Abstrak: Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pasien Program Rujuk Balik (PRB) untuk melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan. Salah satu solusi pelayanan kesehatan untuk pasien PRB dalam situasi pandemi Covid-19 adalah dengan mengadopsi layanan telemedicine. Namun, sebagian besar peserta PRB merupakan pasien berusia lanjut dan tidak terlalu mahir dalam menggunakan perangkat elektronik. Sehingga, apakah memungkinkan layanan telemedicine dapat dikembangkan untuk pasien PRB? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan pengembangan telemedicine bagi peserta PRB dan menyusun prototype telemedicine untuk peserta PRB. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa telaah regulasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa telemedicine untuk pasien PRB dapat dikembangkan untuk menghindari penularan Covid-19 pada pasien kronis yang berisiko tinggi dan pelayanan telemedicine berpotensi untuk dapat terus dimanfaatkan setelah pandemi berakhir karena penggunaan telemedicine akan sangat membantu bagi pasien yang jauh dari fasilitas kesehatan atau pasien yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengakses fasilitas kesehatan. Permasalahan utama dalam pengembangan layanan telemedicine pasien PRB yang dirasakan oleh user adalah pelaksanaan pemeriksaan fisik dan penunjang serta memastikan hasil pemeriksaan akurat, validasi data dokter dan pasien, pencatatan rekam medis secara online dan penyimpanan data yang aman, mekanisme penjelasan obat secara detail ke pasien dan mekanisme pemberian obat sehingga pasien tidak perlu datang ke faskes, monitoring kondisi pasien kronis secara berkala, pasien lansia yang tidak familiar dengan teknologi terkinidan hilangnya aspek sentuhan dan interaksi manusia dalam pelayanan telemedicine. Solusi terhadap permasalahan tersebut, menjadi dasar pengembangan desain prototype telemedicine pasien PRB, yaitu menambahkan fitur voice & video call untuk mempermudah dokter melakukan pemeriksaan fisik secara virtual disertakan dengan petunjuk pemeriksaan fisik secara virtual, proses validasi data dokter dan pasien saat mengakses layanan telemedicine dan menampilkan STR & SIP dokter dalam aplikasi telemedicine yang dilengkapi dengan link validasi data di Konsil Kedokteran Indonesia, sistem telemedicine yang berbasis pada fasilitas kesehatan, sehingga data rekam medis pasien tersimpan di faskes, resep obat dilengkapi dengan penjelasan cara penggunaan obat dan fitur pengantaran obat ke rumah dengan bekerjasama dengan jasa penagntaran, menambahkan fitur monitoring kondisi pasien secara berkala, menyederhanakan fitur telemedicine dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan mengadakan admin asistensi untuk mengarahkan pasien lansia., menambahkan fitur voice& video call dalam telemedicine disertai dengan SOP bagi dokter untuk memastikan aspek humanisme menjadi sentral dalam pelayanan telemedicine. Berdasarkan hasil uji kelayakan aplikasi didapatkan bahwa user pasien dan dokter menganggap bahwa desain aplikasi menarik, mudah untuk diingat, terhindar dari kesahalan dan aman digunakan, mudah untuk dioperasikan, efisien dalam memberikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan user puas dengan aplikasi telemedicine

Abstrak: Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Defenisi yang digunakan dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Kebijakan ini mulai dilaksanakan April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan, menggunakan metode kualitatif, selama bulan Oktober 2021 - Desember 2021 di FKTP Kota Malang. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen, menggunakan Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh capaian Angka Kontak KBK tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Kesehatan. The definition used in this Teleconsultation is Indirect Contact Service, which is the provision of health services through an information system used by FKTP and Participants as a means of communication, or through an information system provided by BPJS Health, as a means of two-way communication/consultation. This policy began to be implemented in April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities have shown better achievements, one of which is the highest achievement in the Malang City FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP Teleconsultation policy in preventing the spread of COVID-19 without patients losing their rights to access health services, using qualitative methods, during October 2021 - December 2021 at the Malang City FKTP. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review, using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation. The results of the research in November 2021 obtained that the KBK Contact Number reached 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for health facilities compliance indicators on quality was only achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of Malang City FKTP had Teleconsultation implementation, and utilization by patients slowly increased up to 33.66% and there was an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by residents, so they can take advantage of the services. Teleconsultation

Abstrak: Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan tren kunjungan langsung pasien rawat jalan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Penggunaan telehealth menjadi alternatif solusi dalam merespon tantangan pelayanan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi telehealth pada pasien rawat jalan di beberapa negara maju selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggukanan metode scoping review. Pencarian literatur dilakukan melalui online database yaitu PubMed, ScienceDirect, Scopus, dan Sage Journal. Terdapat 22 studi yang termasuk ke dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan penggunaan telehealth pada masa pandemi COVID-19 oleh pasien rawat jalan. Negara-negara maju yang termasuk dalam penelitian ini yaitu Negara Amerika, Australia. Inggris, Italia, Jerman dan Polandia. Jenis layanan telehealth yang digunakan meliputi telekonsultasi, telemedicine, telemonitoring, teleneurologi, virtual care, virtual visit, dan video-observed therapy. Media yang digunakan selama menggunakan layanan telehealth oleh pasien yaitu audio telepon, panggilan video, dan aplikasi berbasis web. Implementasi telehealth selama pandemi COVID-19 telah memberikan manfaat bagi pasien rawat jalan. Namun, masih terdapat hambatan dan tantangan dalam pengimplementasian telehealth di beberapa negara maju dan begitupun dengan implementasi di Indonesia. Sehingga, masih diperlukan adanya upaya-upaya perbaikan dan pengembangan berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat dari layanan telehealth yang lebih baik untuk pelayanan kesehatan.

---

The COVID-19 pandemic has led to a decrease in the trend of outpatient in-person visits to healthcare facilities. Telehealth is an alternative solution in responding to the challenges of health services due to the COVID-19 pandemic. This study aims to describe of telehealth implementation in outpatients in several developed country during pandemic COVID-19. This tudy used a scoping review method. Literature searches are carries out through online databases namely Pubmed, ScienceDirect, Scopus, and Sage Journal. There were 22 studies included in this study. The results showed that there was an increase in the use of telehealth during the COVID-19 pandemic by outpatients. The developed countries include in this study are America, Australia. English, Italian, German and Polish. The types of telehealth services used include teleconsultation, telemedicine, telemonitoring, teleneurology, virtual care, virtual visits, and video-observed therapy. The media used while using telehealth services by patients are telephone audio, video calls, and web-based applications. The implementation of telehealth during the COVID-19 pandemic has provided benefits for outpatients. However, there are still has challenges in implementing telehealth in several developed countries and in Indonesia. Thus, there is still a need for continuous improvement and development to get benefit from better telehealth services.