Abstrak: Salah satu amanah UU No. 40 Tahun 2004 adalah masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan terpenuhinya Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan jika masyarakat membutuhkan rawat inap di RS maka dilayani di kelas standar. Hal tersebut dituangkan dalam peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019 yaitu keseragaman paket manfaat medis dan nonmedis bagi peserta JKN di RS pada tahun 2019, namun sampai saat ini belum terwujud. Terbitnya PP 47 tahun 2021 mengatur kelas standar ini yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2023 dan juga mengatur ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan sumber daya manusia (SDM) purna waktu. Penelitian dilakukan untuk menganalisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN, ruang intensif,ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (kuesioner rancangan 12 konsep kriteria KRIS JKN bulan November 2021) dan kualitatif (wawancara mendalam menggunakan teori Donald van Metter dan Carl van Horn) pada 22 RS di wilayah kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan kesiapan RS di akhir tahun 2021, untuk KRIS masih kurang dari 60% RS yang baru memenuhi kriteria kepadatan ruangan (luas ruangan per TT, jarak antar TT minimal 1,5m2, jumlah maksimal TT per ruangan); untuk ruang intensif terpenuhi 23% RS; untuk ruang isolasi terpenuhi 36% RS; serta 15%-20% terpenuhi dokter spesialis purna waktu di RS swasta dan 100% di RS pemerintah (secara kuantitas bukan kualitas). Saran penelitian ini: RS melakukan mapping ketersediaan ruang rawat inap saat ini dan penyesuaian dilakukan setelah kriteria KRIS JKN ditetapkan pemerintah; pemerintah segera membuat peraturan pelaksana termasuk ketegasan jenis kepesertaan dan tarif yang akan diberlakukan sehingga RS dapat mempersiapkannya dengan tepat , melakukan harmonisasi regulasi, memberikan keringanan pajak alat-alat kesehatan, mengalokasikan dana khusus bagi RS pemerintah , sosialisasi masif kepada RS atau masyarakat luas, melakukan mapping tenaga dokter kemudian bekerjasama dengan institusi pendidikan yang memproduksi tenaga dokter spesialistik; RS swasta juga mempersiapkan dana khusus secara mandiri untuk persiapan KRIS JKN; penerapan KRIS JKN, ruang intensif dan ruang isolasi dilakukan bertahap dalam 2-4 tahun kedepan

---

One of the mandates of Law Number 40 Year 2004 that the community gets the benefits of health care and protection for Basic Health Needs (KDK), and if the community requires hospitalization then it is served according to standard inpatient room. This is stated in National Health Insurance (JKN) Roadmap 2012-2019, equality of medical and non-medical benefit packages for JKN participants in hospitals in 2019, but so far this has not been realized. The issuance of PP Number 47 Yearf 2021 regulates standard classes that will be implemented on January 1, 2023 and also regulates intensive rooms, isolation rooms and provisions for full-time human resources. The study aims to analyze the readiness of implementation standard inpatient room (KRIS), intensive rooms, isolation rooms and the provision of full-time human resources using a quantitative approach (a questionnaire designed 12 concepts of KRIS JKN criteria in November 2021) and qualitative approch (in-depth interviews using the theory of Donald van Metter and Carl van Horn) at 22 hospitals in the Tangerang district. The results of the study show that the readiness of hospitals at the end of year 2021 to implement KRIS is still less than 60% of hospitals fulfill the criteria for density room (area for bed, minimum distance between beds are 1.5m2, maximum number of bed in KRIS); hospitals fulfilled 23% for intensive care criteria, 36% for isolation room; and 15%-20% full-time specialist doctors in private hospitals and 100% in government hospitals (quantity not quality). Suggestions for this research: the hospital does a mapping of the current availability of inpatient rooms and adjustments are made after the KRIS JKN criteria are set by the government; the government immediately make implementing regulations including firmness on the type of participation and tariffs to be applied so that hospitals can prepare them properly, harmonize regulations, provide tax breaks for medical devices, allocate special funds for government hospitals, massive socialization to hospitals or the wider community, conduct mapping doctors then collaborate with educational institutions that produce specialist doctors; Private hospitals also prepare special funds independently for the preparation of the KRIS JKN; the implementation of KRIS JKN, intensive rooms and isolation rooms is carried out in stages over the next 2- 4 years

Abstrak: Pada awal bencana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak Rumah Sakit tidak siap, terutama saat terjadi lonjakan kapasitas. Adanya kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi dan penetapan sebagai RS Rujukan COVID-19 membuat RSUD Kabupaten Bekasi harus mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan RSUD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, faktor-faktor apa yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, bagaimana peran pimpinan dan pelaksananya, bagaimana kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Metode: penelitian ini adalah desain deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan validitas dengan Triangulasi sumber melalui observasi, telaah dokumen dan cross-check dengan penilaian terhadap 12 komponen kunci menggunakan checklist Monev Kesiapan RS yang diadaptasi dari WHO. Penelitian dilakukan pada Februari-Mei 2022. Hasil: penelitian ini adalah RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan hasil skor 96% pada saat penilaian kondisi triwulan 4 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Faktor Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi terkait, serta Karakteristik dan kapabilitas pimpinan dan pelaksana. Kesimpulan penelitian bahwa RSUD Kabupaten Bekasi siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas para pelaksana. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjalankan strategi.

Abstrak: Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai dengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapi Formularium Nasional dengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.
Kata kunci : Panduan praktik klinis, fasilitas pelayanan kesehatan primer,implementasi kebijakan

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of HealthRegulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors inPrimary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the firstcontact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment ofdiseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role ofother health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructureof puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitativeresearch with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11people toexplorein depthinformation. The results showed that all three puskesmas are less ready to implementthe policy. It is recommended that puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotiveand preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement National Formularium with needed medicines in primary health care facilities, Garut Health Office makes the development of health planning in the region by integrating all a spectsandin doing renovations or create a new building puskesmas should follow technical guide lines for buildings and infrastructure of puskesmas.
Keyword : Clinical Practice Guidelines, primary health care facilities, policyimplementation

Abstrak: ABSTRACT

---

ABSTRACT

Abstrak: Sektor pelayanan Rawat Inap cenderung menyerap biaya terbesar di era Jamkesmas, sedangkan di era JKN ini belum diketahui gambaran utilisasi rawat inap khususnya lama hari rawat yang seharusnya mendapat perhatian khusus sebagai salah satu variabel data dasar untuk merevisi tarif. Kabupaten Bogor sendiri merupakan wilayah terpadat di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat utilisasi tertinggi kedua di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain studi cross sectional dan fokus pada dua kasus berbiaya tertinggi. Hasil penelitian pada kasus prosedur operasi dan pembedahan caesar hanya derajat keparahan yang mempunyai hubungan bermakna dengan lama hari rawat. Sedangkan pada kasus peradangan dan infeksi pernafasan variabel status kepesertaan, jenis rumah sakit dan derajat keparahan mempunyai hubungan bermakna dengan lama hari rawat. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi lama hari rawat yang seharusnya didasarkan semata pada indikasi medis ikut dipengaruhi oleh faktor non medis lainnya yang perlu disoroti lebih lanjut. Kata kunci: JKN, lama hari rawat, rawat inap, utilisasi

Abstrak: Data dari WHO tahun 2018 menempatkan Indonesia pada urutan ketiga negara penyumbang kasus kusta terbanyak. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan temuan kasus kusta yang cukup tinggi. Dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2019 didapatkan Provinsi Banten termasuk 10 besar provinsi dengan angka cacat tingkat 2. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten agar tercapai target eliminasi kusta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun belum ada peraturan turunan, sumber daya sudah cukup siap, standar operasional prosedur yang belum merata, komunikasi sudah cukup siap namun belum optimal, disposisi pelaksana menerima kebijakan ini, lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung namun tetap masih ada stigma di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten sudah cukup siap namun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya peraturan turunan, sosialisasi, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan.

---

Data from the WHO in 2018 placed Indonesia in third place that contributed to the most leprosy cases. Banten Province is one of the provinces with high cases of leprosy. In Indonesia's 2019 health profile, Banten Province was included in the top 10 provinces with a level 2 disability rate. The government issued Minister of Health Regulation No. 11 of 2019 regarding the prevention of leprosy. This study aims to determine the readiness to implement leprosy control policies in Banten Province to achieve the leprosy elimination target. The study was done using the qualitative method. Primary data was obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. This study uses Van Meter and Van Horn's policy analysis theory with variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, interorganizational communication, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation. The results of this study are the size and objectives of the policy are clear. Still, there are no derivative regulations. The resources are quite ready; the standard operating procedures are not evenly distributed, the communication is quite prepared but not optimal, the disposition of the implementer accepts this policy, the economic and social environment is adequate to support. However, there's still a stigma in society. This study concludes that the readiness for implementing leprosy control policies in Banten Province is quite ready, but Banten Province can improve several things. This study recommends making derivative regulations, socializing, increasing discipline in reporting.

Abstrak: Rekam medis di Rumah Sakit Gading Pluit berupa manual rekam medis.Pengisian kelengkapan rekam medis di Unit Rawat Inap bulan Januari-Marettahun 2016 di Rumah Sakit Gading Pluit masih ada yang dibawah indikator mutukelengkapan rekam medis. Tujuan penelitian ini menganalisis pengisiankelengkapan rekam medis bulan Januari-Maret tahun 2016 di unit rawat inap RSGading Pluit. Metode Penelitian analisis kualitatif dengan wawancara mendalamdengan studi kasus terhadap kelengkapan dokumen rekam medis bulan Januari-Maret tahun 2016. Hasil penelitian yaitu form resume medis, dimana tanda tangandokter yang merawat lengkap sebesar 97,2%, tidak lengkap 2,8%. Form catatanpasien terintegrasi dimana nama dokter lengkap sebesar 35,5% tidak lengkap64,5%, form informed consent dimana tanda tangan saksi lengkap hanya 37,91%tidak lengkap 62,09% dan nama saksi 16,80% lengkap, dan tidak lengkap 83,20%.Kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor-faktor yang memegang peranan dalampengisian kelengkapan rekam medis rawat inap seperti pelatihan tentang rekammedis, standar operasional prosedur tentang rekam medis kurang disosialisasikanserta masih belum ada sanksi tegas bagi dokter yang sering tidak melengkapirekam medis.Kata kunci :faktor, kelengkapan, rekam medis

---

Background : The medical records at Gading Pluit Hospital are still donemanually. The completeness of medical records filling form at inpatient unit ofGading Pluit in January until March 2016 are still below the standard indicatorquality.Purpose : to analyze the charging form completeness of medicalrecords in January until March 2016 at inpatient unit of Gading PluitHospital.Methode: Qualitative anaylisis by in-depth interviews and case studi ofmedical records completeness in January until March 2016. Results :Resume of medical records form, with signature of doctor who treat 97,2%completed, 2,8% incomplete. Integrated data patient form where there is a doctorname 35,5% completed, 64,5% incomplete. Informed consent form where there isa signature of witnesses 37,91% completed., 62,09% incomplete, and witnessesname 16,80% completed, 83,20% incomplete.Conlusion : Factors that held animportant role of the completeness of medical records filling form in inpatient unitare training about medical record, standar operating procedure about medicalrecord which is still less socialized and still there is no sanction for the doctorswho did not complete the filling of medical record.Keywords : complete, factor, medical record.

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang analisis beban kerja perawat pelaksana di instalasi rawat inap anak RS Hermina Bogor untuk mengetahui kebutuhan tenaga perawat pelaksana dengan berbagai macam metode perhitungan. Pasien anak merupakan pengunjung terbanyak yang dirawat di RS Hermina Bogor. Kebutuhan tenaga perawat pelaksana khususnya di Instalasi rawat inap anak harus benar-benar diperhatikan sehingga mutu pelayanan di RS Hermina Bogor menjadi semakin baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan observasi work sampling pada bulan April 2019 untuk mendapatkan gambaran beban kerja perawat pelaksana yang kemudian dapat digunakan untuk perhitungan WISN (workloud indikator staffing need). Perhitungan juga dilakukan dengan formula Ilyas, formula hasil lokakarya PPNI dan formula Gillies. Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja perawat pelaksana pada kegiatan produktif sebesar 86,71% . Shift pagi merupakan shift dengan beban kerja tertinggi yaitu 94,79%. Untuk hasil perhitungan kebutuhan tenaga perawat dengan metode WISN diperoleh hasil 17 orang. Perhitungan dengan formula Ilyas diperoleh hasil 18 orang, formula PPNI 26 orang dan formula Gillies yaitu 17 orang. Jumlah perawat pada saat ini yaitu 15 orang sehingga masih terdapat kekurangan tenaga 2 orang dengan perhitungan WISN dan Gillies, 3 orang dengan formula Ilyas dan 11 orang untuk perhitungan formula PPNI. Pada kondisi saat ini perawat harus dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan kegiatan administrasi karena merupakan kegiatan dengan jumlah waktu terbanyak dan perlunya evaluasi terkait dengan uraian jabatan perawat pelaksana sehingga tidak perlu melakukan kegiatan diluar tanggung jawab perawat pelaksana dan dapat lebih fokus terhadap kegiatan perawatan pasien.

Abstrak: Budaya keselamatan pasien menjadi isu penting dalam peningkatan mutupelayanan dan kepuasan pasien, serta pengurangan beban cost rumah sakit.Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran budaya keselamatan pasien dikalangan perawat rawat inap RS Trimitra. Penelitian ini menggunakan studi crosssectional dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitiankuantitatif menggunakan instrumen rumah sakit milik AHRQ dan penelitiankualitatif menggunakan instumen observasi. Hasil penelitian menunjukkanterdapat 4 budaya kategori kuat (supervisor, kerjasama, komunikasi, handsoff dantransisi), 4 budaya kategori sedang (organizational learning, respon non-punitiveterhadap kesalahan, staffing, persepsi perawat terkait keselamatan pasien) dan 1budaya lemah (frekuensi pelaporan insiden). Perilaku perawat yang diamati(ketepatan identifikasi pasien, ketepatan prosedur pemberian obat, danpencegahan infeksi) menunjukkan sebagian besar perilaku tidak sesuaiSPO/standar lain yang berlaku. Berdasarkan teori swiss cheese model, hal inidiakibatkan masih ada celah pada setiap layer pertahanan keselamatan pasien,yang pada satu waktu semua pertahanan dalam kondisi lemah mengakibatkaninsiden/perilaku lalai terjadi. Saran perbaikan diperlukan pada setiap dimensibudaya keselamatan pasien.Kata kunci : Budaya, Keselamatan, Pasien, Rawat Inap.