Abstrak: Postpartum Hemorrhage (PPH) merupakan suatu keadaan dimana kehilangan darah 500 ml atau lebih dalam 24 jam setelah persalinan ibu. PPH menduduki posisi pertama pada penyebab langsung pada kematian ibu dengan menyumbang 19,7% kematian ibu pada tingkat global. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah tingginya angka PPH, namun sampai saat ini angka kejadian PPH masih dapat dikatakan tinggi. Untuk dapat mengetahui penyebab yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pencegahan PPH dapat dilakukan melalui studi implementasi kebijakan publik. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pencegahan PPH diberbagai negara di dunia tahun 2022. Analisis implementasi kebijakan dilakukan menggunakan gabungan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter and Van Horn, Grindle, Sabatier and Mazmanian, Edward III dan Peters. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis implementasi kebijakan pencegahan Postpartum Hemorrhage pada ibu dari berbagai negara di dunia. Penelitian ini mengunakan studi literature review melalui delapan database, yaitu Ebsco, Emerald, Sage, Science Direct, Scopus, Pubmed, BMC dan PMC. Terdapat 13 artikel terinklusi dari 7.153 artikel yang diidentifikasi dari kedelapan database. Hasil studi menunjukkan terdapat hubungan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, standar dan sasaran kebijakan dan lingkungan terhapat pelaksanaan implementasi kebijakan PPH di berbagai negara.

---

Postpartum Hemorrhage (PPH) is a condition in which blood loss of 500 ml or more within 24 hours after delivery of the mother. PPH occupies the first position in the direct cause of maternal death by contributing 19.7% of maternal deaths at the global level. Various policies have been issued to address the problem of the high rate of PPH, but until now the incidence of PPH is still high. To be able to find out the causes that affect the process of implementing PPH prevention policies, it can be done through a study of the implementation of public policies. This study discusses the implementation of PPH prevention policies in various countries in the world in 2022. Analysis of policy implementation is carried out using a combination of public policy implementation theories proposed by Van Meter and Van Horn, Grindle, Sabatier and Mazmanian, Edward III and Peters. The purpose of this study was to determine the analysis of the implementation of Postpartum Hemorrhage prevention policies in mothers from various countries in the world. This study uses a literature review study through eight databases, namely Ebsco, Emerald, Sage, Science Direct, Scopus, Pubmed, BMC and PMC. There were 13 included articles out of 7,153 articles identified from the eight databases. The results of the study show that there is a relationship between communication factors, resources, disposition, bureaucratic structure, policy standards and objectives and the environment on the implementation of PPH policies in various countries.

Abstrak: PPIA merupakan bagian dari rangkaian upaya pengendalian HIV dan AIDS. Tujuan utamanya adalah agar bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV terbebaskan dari HIV, serta ibu dan bayi tetap hidup dan sehat. Saat ini dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan bagi Kabupaten/Kota secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dengan target capaian 100%. Target ini cukup berat bila melihat data capaian PPIA selama ini yang masih sangat rendah. Data rutin Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2017, cakupan kunjungan pertama kali ibu hamil ke tenaga kesehatan Kota Tangerang sudah mencapai 100% akan tetapi jumlah ibu hamil yang dites HIV baru berjumlah 4.230orang atau hanya 10% (SIHA, 2017). Untuk itu peneliti melakukan analisis pelaksanaan kebijakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) untuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan kebijakan PPIA di Kota Tangerang tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan FGD. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studi literatur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah di dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PPIA di Kota Tangerang tahun 2017 masih belum sesuai dengan kebijakan dalam Pedoman Manajemen Program PPIA dan Pedoman Pelaksanaan PPIA, sehingga output belum menggambarkan implementasi PPIA secara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi, khususnya komunikasi dengan klinik, rumah sakit swasta dan bidan praktik mandiri. Faktor sumberdaya khususnya fasilitas, perlu dipertimbangan untuk distribusi reagensia dan RDT tidak hanya di puskesmas tetapi juga kepada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta. Faktor disposisi khususnya komitmen agar RS Kota Tangerang mampu menjadi RS rujukan PPIA. Faktor struktur birokrasi perlunya dibentuk tim lintas program/lintas sektor dalam pelayanan PPIA yang bergabung dalam topik HIV, serta penguatan pencatatan dan pelaporan bidan praktik mandiri terkait indikator ibu hamil yang dites HIV dan ibu hamil positif HIV. Kondisi sosial ekonomi mendukung pelayanan PPIA dengan adanya program jaminan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC) bagi semua warga Kota Tangerang. Akan tetapi masih ada stigma dan diskriminasi yang dapat menghambat ibu hamil untuk dites HIV
Kata kunci: AIDS; HIV; Implementasi Kebijakan; Kota Tangerang;

---

PPIA PMTCT is part of a series of HIV and AIDS control efforts. The ultimate goal is that infants born to mothers with HIV are released from HIV, and mothers and infants remain alive and well. Currently with the Regulation of the Minister of Health No. 43 of 2016 on Minimum Service Standards (MSP) of the health sector for the District / City explicitly states that everyone is at risk of HIV infection (pregnant women, TB patients, STI patients, transgender, drug users, and prisoners) get standard HIV testing with 100% achievement targets. This target is quite heavy when looking at data PMTCT achievement during this time is still very low. Regular data of Tangerang City Health Office in 2017, coverage of first antenatal visit to health worker of Tangerang City has reached 100% but the number of pregnant women tested by HIV is only 4,230 people or only 10% (SIHA, 2017). Therefore, the researcher conducted analysis of policy implementation of Prevention of Mother to Child of HIV Transmission (PMTCT) to get in-depth information how the implementation of PMTCT policy in Tangerang City 2017. This research is a qualitative research with data collection technique in depth interview and focus group discussion. Triangulation of sources is done by comparing data obtained from one informant with another informant. The study of the documents produced, as well as the literature study done as a comparison to the information that has been obtained. The results showed that the implementation of PMTCT policy in Tangerang City in 2017 still not in accordance with the policy in PMTCT Program Management Guidelines and Implementation Guidelines of PMTCT, so that the output has not depicted the implementation of PMTCT as a whole. Communication factors are factors that affect implementation, especially communication with clinics, private hospitals and independent midwives. Resource factors, especially facilities, need to be considered for the distribution of reagents and RDT not only in puskesmas but also to private health care facilities. Disposition factors, especially the commitment to Tangerang City Hospital is able to become a reference hospital PPIA. Bureaucratic structural factors need to be established cross-program / cross-sectoral teams in PPIA services joining HIV topics, as well as strengthening the recording and reporting of independent midwives on indicators of pregnant women tested for HIV and HIV-positive pregnant women. Socio-economic conditions support PMTCT services with a free health insurance program through Universal Health Coverage (UHC) for all citizens of Tangerang City. However, there are still stigma and discrimination that can prevent pregnant women from testing HIV.
Key words: AIDS; HIV; PMTCT; policy implementation; Tangerang City

Abstrak: Alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan disamping obat. Selain memiliki fungsi sosial, alat kesehatan juga memiliki fungsi ekonomi dan menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan. Indonesia adalah pasar yang besar untuk pemasaran alat kesehatan dengan nilai pasar sekitar 800 juta USD pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar USD pada tahun 2019 (BMI, 2015). Namun, kebutuhan alat kesehatan masih dipenuhi lebih dari 90% alat kesehatan impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik Indept Interview. Hasil penelitian: Komunikasi pada implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum efektif. Sumber daya di Universitas Gadjah Mada seperti SDM, fasilitas dan dana belum optimal. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP dalam pelaksanaan hilirisasi hasil riset alkes. Kesimpulan: Implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum optimal dalam penyelenggaraan hilirisasi hasil riset alat kesehatan. Hambatan: Komunikasi periset Universitas Gadjah Mada dengan LKPP kurang bersinergi sehingga produk-produk yang dihasilkan yang seharusnya dapat disusun dalam tata kelola pengadaan alat kesehatan masih adanya penolakan oleh LKPP. Disposisi pada persepsi penggunaan alat kesehatan luar negeri lebih bagus mutunya serta kurangnya minat industri untuk memproduksi alat kesehatan dan pelaku usaha untuk menanamkan investasi di bidang industri alat kesehatan. Sumber daya periset secara kuantitas yang masih kurang dalam mendukung riset alat kesehatan secara konsisten, selama ini fungsi dosen sebagai tenaga pengajar dan sebagai periset. Serta laboratorium pengujian yang masih kurang bagi periset Universitas Gadjah Mada. Struktur organisasi kurang menyusun SOP tugas direktur, periset dan tim advokasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga kurangnya pencapaian tujuan dari prototype, Izin Edar, HAKI, dan komersialisasi hasil riset.

---

Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. In addition to having a social function, medical devices also has an economic function and commodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devices marketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated to reach 1.2 billion USD by 2019 (BMI, 2015). However, the need for medical devices is still fulfilled by more than 90% of imported medical devices. This research uses qualitative method with In-depth Interview technique. Research Result of: Communication on the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah Mada University such as human resources, facilities and funds have not been optimal. Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation of medical devices research results. Conclusion: the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in the hilirization implementation of medical devices research results. Obstacles: Gadjah Mada University researchers' communication with LKPP is less synergic so that the products that should be arranged in the governance of medical devices procurement are still rejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medical devices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devices and business actors to invest in the medical devices industry. Research resources in quantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, so far the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testing laboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. The organizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and the advocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement of the objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization of research results. 

Abstrak: Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented a work health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of 2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff. This study aims to obtain in-depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure (RAP), data collecting by in-depth interview, observation and document review. This study uses the theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment. In this research, there are some obstacles based on six variables from van meter and van horn theory so that the implementation of employee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented. Suggestions recommended in this study include socializing and monitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees in the hospital, local governments allocate special budgets for occupational health to worker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation of occupational health policy for hospital staff.

Abstrak: Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhakmemperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinyapenyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pemerintah juga wajib memberikanimunisasi dasar lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pada tahun 2017, Kota Depokberstatus KLB difteri dengan 12 kasus suspect difteri dan 1 orang meninggal. Kota Depokmerupakan wilayah yang berpotensi transmisi penyakit menular tinggi karena padatpenduduk dan mobilitas tinggi. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan salah satuprogram dari kebijakan imunisasi yang lama dilaksanakan namun belum menemuikeberhasilan yang diharapkan. Analisis implementasi ditujukan untuk melihat bagaimanapengimplementasian program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumenterkait, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berdasarkan6 (enam) variabel. Hasil penelitian didapatkan bahwa standar dan sasaran kebijakanbelum tercapai sepenuhnya. Sumber daya terkendala berdasarkan indikator insentif yangbelum dirasakan secara optimal dalam menunjang optimalnya penyelenggaraan IDL diPuskesmas. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksanaterkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomidan politik baik, namun kondisi sosial belum mendukung. Kesimpulan didapatkan bahwaimplementasi IDL di Kota Depok masih memiliki kendala di setiap variabelnya dan perludilakukan proses pemenuhan variabel yang kurang. Rekomendasi penelitian ini yaitukeberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik darisisi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristikpelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik. Hambatan program yangada bisa diatasi dengan mengoptimalkan wewenang Puskesmas sebagai pembina wilayah.

---

Health Law Number 36 of 2009 states that every child deserved in basic immunizationaccording the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided throughimmunization. The government is also required to provide a complete basic immunizationto every baby and child. In 2017, Depok became outbreak with 12 cases suspectdiphtheria and 1 person died. The city of Depok is an area with high transmission potentialfor communicable diseases due to high population and high mobility. Complete BasicImmunization (IDL) is one of the old immunization policy implemented but has not metthe expected success. Complete Basic Immunization Program is one of the oldimmunization policy programs implemented but has not met the expected success. Theimplementation analysis is intended to see how the implementation of the complete basicimmunization program at the Puskesmas. This research is a qualitative research with in-depth interview technique and related document study which using the policyimplementation theory of Van Meter and Van Horn based on 6 (six) variables. The resultsobtained that the standard and objective have not been fully achieved. Resources areconstrained by incentive indicators that have not been felt optimally in supporting theoptimal implementation of complete basic immunization in Puskesmas. Inter-organizational communication is good. Characteristic of implementing agencies areconstrained by human resource constraints. Disposition of implementors supported, butstill found some implementers who are not orderly. Economic and political conditions aregood, but social condition are not yet supportive. Conclusion found that implementationof complete basic immunization in Depok still has constraints in each variable and needto be done process of fulfillment of less variable. The recommendation of this research isthe success of implementation will be achieved if the improvement of deficiency, bothfrom the side of standard and objective, policy resources, interorganizationalcommunication, characteristic of implementing agencies, disposition of implementors,and social, economy, political condition. Barriers to existing programs can be overcomeby optimizing the Puskesmas's authority as a regional coach.

Abstrak: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yang lainnya. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

Minimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough.

Abstrak: Kementerian Kesehatan Indonesia pada masa pandemi Covid 19 mengeluarkan instrument tentang Daftar Tilik Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Tujuan penelitian adalah mengetahui gambaran komponen-komponen Hospital Readiness Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan pada masa pandemi covid 19 dengan instrumen Rapid Hospital Readiness Checklist WHO di tahun 2021-2022.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari aplikasi mutufasyankes.kemkes.go.id dengan menarik data dari 34 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di tahun 2021 dan data 20 RS Vertikal Kementerian Kesehatan di Tahun 2022. Pengukuran ini menggunakan Instrument WHO Rapid Hospital Readiness Checklist yang terdiri dari 12 komponen yang diukur dan hasil penilaian berupa score dan persentasi penilaian yang secara sistematis hasil dari 12 komponen .Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase terendah hasil penilaian Hospital Readiness Checklist Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan tahun 2021 dan 2022 adalah komponen ke-10 yaitu kesehatan kerja, kesehatan mental, dan dukungan psikososial dimana tahun 2021 sebesar 77% sedangkan ditahun 2022 sebesar 91%. Sedangkan persentase tertinggi didapatkan bahwa sebesar 95% ditahun 2021 yaitu komponen ke-12 terkait pencegahan dan pengendalian infeksi, pada tahun 2022 persentase tertinggi yakni komponen ke-5 terkait administrasi, keuangan, dan kelangsungan bisnis. Penelitian ini memunculkan saran agar dapat membuat program di rumah sakit vertikal untuk peningkatan mutu pelayanan terkait kesehatan kerja, kesehatan mental dan dukungan psikososial dengan melibatkan stakeholder terkait sehingga mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit terwujud. Kata Kunci : Hospital readiness, UPT Rumah Sakit Vertikal, Covid 19

---

The Indonesian Ministry of Health in order to prepare hospitals during the Covid 19 pandemic issued an instrument regarding Hospital Readiness During the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19). This studi for know about componens Hospital Readiness in Vertical Hospitals as UPT of the Ministry of Health in 2021 and 2022. This study uses a quantitative method using secondary data taken from the Mutufasyankes.kemkes.go.id application by pulling data from 34 Vertical Hospitals of the Ministry of Health in 2021 and data from 20 Vertical Hospitals of the Ministry of Health in 2022. This measurement uses the WHO Rapid Instrument. Hospital Readiness Checklist which consists of 12 components that are measured and the results of the assessment are in the form of scores and percentages of assessments which systematically the results of the 12 components form a spider web. The research results show that The results of the analysis found that the lowest percentage of the results of an overview of the readiness of the vertical ministry of health in 2021 and 2022 was the 10th component, namely occupational health, mental health, and psychosocial support where in 2021 it was 77% while in 2022 it was 91%. While the highest percentage is found to be 95% in 2021, namely the 12th component related to infection prevention and control, in 2022 the highest percentage is the 5th component related to administration, finance, and business continuity.This research raises suggestions for making policies on the quality of services related to occupational health, mental health and psychosocial support by involving relevant stakeholders so that the quality of service and patient safety in hospitals is realized. Keywords: Hospital readiness,UPT Vertical Hospital, Covid 19

Abstrak:

---

Abstrak:

---