Abstrak:

---

Abstrak:

Latar Belakang: Kondisi pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan berbagai penyesuain agar kegiatan pelayanan tetap dapat berjalan dengan maksimal dan aman dengan tujuan dapat menurunkan dan menekan angka penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sangat diperlukan untuk dilakukan oleh puskesmas mengingat fungsi utama puskesmas yaitu dalam upaya promosi dan pencegahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas Kota Binjai dalam penularan infeksi COVID-19 dan diketahui rekomendasi perbaikannya. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Didapatkan informan sebanyak 8 orang dengan latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk melakukan crosscheck atau validasi data informan. Hasil: Pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas berjalan mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian. Permasalahan yang ditemui pada kesiapan variabel input yaitu SDM yang belum mendapatkan pelatihan terkait COVID-19, pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes seperti penggunaan formulir pencatatan dan pelaporan serta monitoring indikator capaian keberhasilan. Kemudian dari kesesuaian variabel proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi masih harus dimaksimalkan seperti konsisten dalam menggunakan APD sesuai dengan ketentuan, mensosialisasikan COVID-19 dan program vaksin COVID-19 untuk meningkatkan cakupan, melakukan kegiatan evaluasi program secara formal dengan melibatkan pihak terkait. Pada indikator capaian output belum dapat dinilai dikarenakan Puskesmas belum melakukan monitoring indikator capaian program dan dokumen yang tersedia tidak mendukung. Kesimpulan: Implementasi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas sudah cukup baik namun belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya deng Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Petunjuk Teknik Pelayanan Puskesmas di Masa Pandemi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Disarankan agar semua pihak yang terlibat untuk melakukan evaluasi kegiatan sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas.

---

 

Background: The current condition of the COVID-19 pandemic requires all Health Care Facilities to make various adjustments so that service activities can continue to run optimally and safely with the aim of reducing and suppressing the spread of COVID-19. Prevent and control COVID-19 are urgently needed to be carried out by Puskesmas considering the main function of puskesmas is in promotion and prevention efforts. The purpose of this study was to describe the implementation of COVID-19 prevention and control efforts at Puskesmas in Binjai in the transmission of COVID-19 infection and to identify recommendations for improvement. Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which strengthened by in-depth interviews. It was found 8 informants from different backgrounds. It use the techniques of sources and method triangulations to crosscheck data from the informants. Result: The implementation of COVID-19 prevention and control efforts at the Puskesmas is running according to the applicable rules and policies. However, in practice, there are still some discrepancies. The problems encountered in the readiness of the input variables are HR who have not received training related to COVID-19, the implementation of activities has not been in accordance with the COVID-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health such as the use of recording and reporting forms and monitoring of indicators of success. Then from the suitability of process variables starting from planning, organizing, implementing, controlling and evaluating, it still has to be maximized such as consistently using PPE in accordance with the provisions, socializing COVID-19 and the COVID-19 vaccine program to increase coverage, conducting formal program evaluation activities involving related parties. The output achievement indicators cannot be assessed because the Puskesmas has not monitored program achievement indicators and the available documents do not support it. Conclusion: The implementation of COVID-19 prevention and control efforts at Puskesmas has been quite good but has not run optimally due to discrepancies in its implementation with the COVID-19 Prevention and Control Guidelines and Technical Instructions for Community Health Center Services during the Pandemic Period issued by the Ministry of Health. It is recommended that all parties involved evaluate activities so that they can improve implementation to maximize efforts to prevent and control COVID-19 at the Puskesmas

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas Penerapan Strategi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Covid-19 di RSUI Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan komponen strategi pengendalian infeksi di pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh World Health Organization tahun 2020. Responden dalam penelitian ini adalah 5 orang anggota Panitia Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) terkait penerapan PPI COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Indonesia.

Abstrak: Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya.

Abstrak: Pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah berkomitmen untuk percepatan pencegahan kasus stunting dan berupaya dalam mewujudkan Kudus zero stunting dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kudus No. 53 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus. Namun pelaksanaan konvergensi di Kabupaten Kudus belum berjalan optimal. Hasil rapat kerja penilaian aksi konvergensi pencegaham stunting terintegrasi di Jawa Tengah tahun 2020, kapasitas pelaksanaan analisis situasi dan inputing serta kualitas analisis situasi dengan keterlibatan lintas sektor di Kabupaten Kudus belum optimal, rembug stunting belum dilakukan secara intensif, dan belum adanya regulasi untuk memperkuat publikasi pencegahan stunting. Selain itu pandemi COVID-19 menimbulkan adanya refocusing anggaran dari pelayanan dan program yang lain termasuk pencegahan stunting. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dan Van Meter dan Van Horn meliputi variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam tim percepatan pencegahan stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan serta Kader Pembangunan Manusia (KPM). Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun intervensi gizi sensitif belum maksimal, komunikasi yang dilakukan terbatas dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, sumber daya yang tersedia cukup memadai, terdapat panduan kebijakan yang telah diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, koordinasi yang terjalin belum optimal, lingkungan ekonomi dan sosial yang belum cukup mendukung dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Kesimpulannya implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel sumber daya manusia, koordinasi, serta lingkungan ekonomi dan sosial. Dengan demikian pelaksanaan konvergensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar lembaga. Sosialisasi kepada masyarakat tetap digencarkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dengan Perpres terbaru tantang percepatan penurunan stunting.

---

The local government of Kudus Regency has committed to accelerating the handling of stunting cases and is trying to realize Kudus zero stunting by issuing Regional Regulation Number 53/2020 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Kudus Regency. However, the implementation of convergence in Kudus has not run optimally. The results of the work meeting on the assessment of the integrated stunting prevention convergence action in Central Java in 2020, the capacity for implementing situation analysis and inputting as well as the quality of situation analysis with cross-sectoral involvement in Kudus Regency has not been optimal, the stunting discussion has not been carried out intensively, and there are no regulations to strengthen publications of stunting prevention. In addition, the COVID-19 pandemic has led to a refocusing of the budget from other services and programs, including stunting prevention. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic in Kudus Regency. This research is qualitative research. Data were collected through in-depth interviews with informants and document review with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and Van Meter and Van Horn covering variables of the economic, social and political environment. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the stunting prevention acceleration team at the district, sub-district, and village/kelurahan levels as well as the Human Development Cadre (KPM). The study was conducted from April to May 2022. The results show that policy implementation has been running but sensitive nutrition interventions have not been maximized, communication is limited due to the COVID-19 pandemic, the available resources are adequate, and there are policy guidelines that are known and understood by policy implementers, coordination is not optimal. , the economic and social environment is not yet sufficiently supportive and the political environment is sufficiently supportive of policies. In conclusion, the implementation of the policy to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic has not run optimally, with constraints on human resource variables, coordination, as well as the economic and social environment. Thus, the implementation of convergence still needs to be improved by carrying out activities in a coordinated manner between institutions. Socialization to the community continues to be intensified so that policy objectives can be achieved. This policy need to be adjusted with the latest Presidential Regulation on accelerating stunting reduction.

Abstrak:

Dalam rangka mendukung Transformasi Layanan Rujukkan, Kementerian Kesehatan melaksanakan Transformasi Akreditasi Rumah Sakit. Hal ini menjadi salah satu upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun, masih terdapat kendala dalam akreditasi yaitu pada pembinaan survei akreditasi, pre dan pasca survei. Melihat mutu pelayanan Kesehatan di Indonesia yang terus berkembang dan memerlukan peningkatan, maka perlu diketahui upaya apa saja yang dikerahkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi di Rumah Sakit di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan RI. Metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber yang mencakup wawancara dengan berbagai informan, serta triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi.  Hasil dari penelitian ini ialah Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi melibatkan Sumber Daya Manusia mulai dari Menteri, Ketua Tim, Staff, yang memiliki kompetensi sarjana kesehatan maupun tidak dengan catatan memiliki pengalaman di fasyankes. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBN & APBD. Pedoman utama dalam percepatan ini ialah Standar Akreditasi yang memberikan efektivitas dari segi substansi, tarif, dan metode penyelenggaraan Survei. Pencatatan dan pelaporan terintegrasi melalui Sistem Informasi Akreditasi Rumah Sakit (SINAR). Permasalahan terdapat pada keterbatasan SDM, pengajuan anggaran, serta ruangan untuk konsultasi. Namun capaian Rumah Sakit terakreditasi per Desember 2022 sudah tinggi yaitu 82% dari 100% target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024).

---

 

In order to support Referral Service Transformation, the Ministry of Health implements Hospital Accreditation Transformation. It's become one of the efforts of the Ministry of Health to provide quality health services. However, there are still obstacles in accreditation, namely in the development of accreditation surveys, pre, and post-surveys. Seeing the quality of health services in Indonesia which continues to grow and requires improvement, it is necessary to know what efforts are being made by the government to realize quality health services. The purpose of this study is to find out the description of efforts to accelerate the implementation of accreditation in hospitals in Indonesia by the Indonesian Ministry of Health. The research methodology used is qualitative research using in-depth interviews. Data validation was carried out through source triangulation, which included interviews with various informants and method triangulation by document review and observation. The results of this study are Efforts to Accelerate the Implementation of Accreditation involving Human Resources starting from Ministers, Team Leaders, Staff, who have a competency degree in health or not with a record of having experience in health facilities. The funding is sourced from APBN & APBD. The primary guideline in this acceleration is the Accreditation Standards which provide effectiveness in terms of substance, rates and methods of conducting Surveys. Integrated recording and reporting through the Hospital Accreditation Information System (SINAR). The problem lies in the limited human resources, submission of submissions, and the council for consultation. However, the achievements of accredited hospitals as of December 2022 are already high, namely 82% of the 100% target of the Medium Term Development Plan (2020-2024).

Abstrak:

Abstrak:

Abstrak: Latar belakang: Covid-19 adalah wabah pneumonia baru yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat termasuk di Indoesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama Forkopimda adalah membentuk kampung Tangguh bencana Covid-19 di tingkat kelurahan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kampung Tangguh dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Payakumbuh. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualilatif dengan metode case study. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Dan upaya validitasi data dilakukan melalui triangulasi metode dan sumber. Hasil: Pelaksanaan Kampung Tangguh Payobasung dan Kampung Tangguh Kubang Gajah dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Payakumbuh telah berhasil sampai bulan Oktober, dibuktikan dengan tidak adanya kasus positif di kedua kampung Tangguh tersebut. Namun sejak terjadi kelonggaran pelaksanaan Kampung Tangguh terutama kegiatan piket di posko, pada bulan November sampai sekarang ditemukan peningkatan kasus positif di kedua Kampung Tangguh tersebut. Disamping itu di tahun 2021, ada beberapa pengalihan peran kader yang disesuaikan dengan kebijakan terbaru terutama dalam mensukseskan vaksinisasi. Kegiatan kader dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi warga untuk vaksin telah berhasil mencapai cakupan vaksin di atas 30% pada kedua kampung tangguh tersebut. Kesimpulan: Kelonggaran pelaksanaan Kampung Tangguh Kubang Gajah disebabakan oleh kekurangan dana dan menurunnya kesadaran warga sejak diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru. Diharapkan semua pihak yang terlibat dapat berkolaborasi meningkatkan peran masing-masing dalam pengoptimalan pelaksanaan kampung tangguh sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selanjutnya untuk Kelurahan lain dapat menerapkan/mengadopsi kekompakan kader dalam berkerja sama, pemanfaatan IT oleh Kampung Tangguh Kubang Gajah dan program Hatinya PKK sebagai Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Payobasung untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kelurahan masing-masing.

---

Background: Covid-19 is a new pneumonia outbreak that has caused a public health emergency, including in Indonesia. Various efforts have been made by the Indonesian government and in collaboration with local governments for the prevention and control of Covid-19. One of the efforts made by the regional government together with Forkopimda is to form a Covid-19 disaster-resilient village at the village level. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Kampung Tangguh in efforts to prevent and control Covid-19 at Payakumbuh city. Method: This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques are conducted through in-depth interviews, observations and document studies.And data validity efforts are carried out through triangulation of methods and sources. Result: The implementation of Kampung Tangguh Payobasung and Kubang Gajah in an effort to prevent and control Covid-19 in Payakumbuh City has been successful until October, as evidenced by the absence of positive cases in both Kampung Tangguh. However, since the implementation of Kampung Tangguh has been relaxed, especially picket activities at the post, in November until Now, an increase in positive cases has been found in both Kampung Tangguh. Besides that, in 2021, in 2021, there are several transfer of cadre roles adapted to the latest policies, especially in the success of vaccination.Cadre activities in socializing and facilitating citizens for vaccines have managed to achieve vaccine coverage above 30% in both Kampung Tangguh. Conclusion: The loose implementation of Kampung Tangguh Kubang Gajah is caused by underfunding and decreased awareness of citizens since the enactment of New Habit Adaptation. It is expected that all parties involved can collaborate to increase their respective roles in optimizing the implementation of resilient villages as an effort to prevent and control Covid-19. Furthermore, for other villages can apply / adopt the cohesiveness of cadres in cooperation, IT benefits by Kampung Tangguh Kubang Gajah and Hatinya PKK program as Food Security of Kampung Tangguh Payobasung for the prevention and control of Covid-19 in their respective villages

Abstrak: penyakit tidak menular (ptm) merupakan penyebab utama kematian di dunia. ptm atau penyakit kronis ini tidak dapat disembuhkan sehingga dibutuhkan penanganan khusus. prevalensi ptm di dki jakarta paling tinggi di jakarta selatan. program rujuk balik merupakan program bpjs kesehatan untuk menangani peserta dengan penyakit kronis yang sudah dinyatakan stabil dan telah dirujuk kembali ke faskes primer. tujuan penelitian ini ingin mengetahui implementasi pelaksanaan prb di wilayah kerja bpjs kesehatan jakarta selatan. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program rujuk balik sudah berjalan sesuai dengan ketentuan namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya terutama obat-obatan. untuk itu perlu adanya perhatian untuk memenuhi obat-obatan agar prb berjalan dengan efektif.
kata kunci : program rujuk balik, implementasi