Abstrak: Dinamika kasus COVID-19 hingga tahun 2022 masih berlangsung di berbagai dunia dan mengakibatkan fluktuasi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berbagai ledakan kasus akibat Variant of Concern (VOC) berdampak secara langsung kepada puskesmas sebagai layanan primer. Untuk melakukan penguatan terhadap puskesmas diperlukan strategi kebijakan pengendalian COVID-19 berupa prevent, detect, dan respond yang diikuti dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pada tingkat puskesmas di era pandemi COVID-19 berdasarkan literature review. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan PRISMA. Kebutuhan penelusuran literatur menggunakan online database berupa google scholar dan GARUDA sehingga didapatkan 14 literatur terinklusi. Selain itu, berbagai kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian berbentuk artikel jurnal, report lembaga kesehatan, text book, dan website berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan di puskesmas masih ditemukan berbagai permasalahan serta hambatan antara lain pembuatan SOP yang tidak komprehensif diikuti kurangnya sosialisasi terkait SOP kepada petugas puskesmas, adanya keterbatasan jumlah petugas surveilans di puskesmas, pelatihan dan sosialisasi untuk melakukan tracing dan surveilans masih belum memadai, serta keterbatasan logistk kesehatan berupa obat-obatan terapi COVID-19 seperti oseltamivir, azitromisin, dan favipiravir. Kesimpulannya implementasi kebijakan di puskesmas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan prevent, detect, dan respond dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembuatan SOP penanganan COVID-19 yang komprehensif, memperkuat strategi komunikasi dan community engagement, melakukan perencanaan mengenai estimasi petugas surveilans, dan memfasilitas petugas kesehatan untuk mendapatkan program pelatihan.

---

The dynamics of COVID-19 cases until 2022 are still ongoing worldwide and resulting high fluctuations in morbidity and mortality rates. Various explosions of cases due to Variant of Concern (VOC) have a direct impact on puskesmas as primary care. To strengthen puskesmas, a policy strategy for controlling COVID-19 is needed in the form of prevention, detect, and response, followed by optimizing the implementation of policies carried out in the field. This study aims to describe the implementation of policies at the puskesmas level in the era of the COVID-19 pandemic based on a literature review. The analysis used in this study is a literature review with the PRISMA approach. The need for literature searches using online database in the form of Google Scholar and GARUDA so that 14 included literatures are obtained. In addition, various literatures obtained in the research are in the form of journal articles, reports from health institutions, text books, and websites in English and Indonesian. The result showed that the implementation of policies at the puskesmas still found various problems and obstacles, including the making of SOPs that were not comprehensive followed by a lack of socialization related to SOPs to puskesmas officers, the limited number of surveillance officers at the puskesmas, training and socialization for tracing and surveillance were still inadequate, and limited health logistics in the form of COVID-19 therapeutic drugs such as oseltamivir, azithromycin, and favipiravir. In conclusion, the implementation of policies at puskesmas has not gone well due to the lack of optimal implementation of preventive, detect, and response policies in controlling COVID-19. Therefore, suggestions that can be given are making a comprehensive SOP for handling COVID-19, strengthening communication strategies and community engagement, planning for surveillance officer estimates, and facilitating health workers to receive training programs.

Abstrak: Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam

Abstrak:

---

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lean tools yang paling banyak digunakan dan dampaknya pada indikator mutu di IGD. Metode: Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan penelusuran studi melalui database PubMed, Scopus dan EBSCO yang menghasilkan 19 studi terinklusi dari tahun 2011-2021. Hasil: Penelitian ini menemukan sebagian besar IGD di studi terinklusi berhasil meningkatkan indikator mutunya melalui implementasi lean thinking. Lean tools yang paling banyak digunakan adalah Value Stream Mapping (VSM) pada fase define dan kaizen pada fase improve, sedangkan indikator mutu yang paling banyak digunakan adalah door to doctor time sebagai luaran primer dan length of stay (LOS) sebagai luaran sekunder.

Abstrak: Diperkirakan 15-20% kehamilan dan persalinan akan mengalami komplikasi. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas. Kabupaten Bogor mempunyai 40 Puskesmas dan 22 diantaranya termasuk kategori Puskesmas PONED. Puskesmas mampu PONED Parung mempunyai cakupan penanganan komplikasi yang tinggi (77,7%) , sedangkan Puskesmas mampu PONED Cileungsi mempunyai cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang rendah (50,7%). Menurut teori Edwards III , implementasi kebijakan berfokus pada 4 variabel yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.Rancangan penelitian yaitu penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Puskesmas mampu PONED Parung dan Puskesmas mampu PONED Cileungsi. Hasil penelitian menunjukkan untuk variabel sumber daya, Faktor sumber daya manusia (kompetensi yang tidak merata) menjadi faktor dominan dalam penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabel komunikasi Faktor koordinasi menjadi faktor dominan dalam penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabel struktur birokrasi didapatkan, struktur organisasi di Puskesmas mampu PONED Parung dan Cileungsi belum lengkap karena tidak melibatkan perawat dan belum adanya pemisahan strukur organisasi PONED di Puskesmas Cileungsi. Untuk variabel disposisi diperlukan peningkatan komitmen petugas Puskesmas terutama di Puskesmas mampu PONED Cileungsi terkait dengan penanganan komplikasi kebidanan di PONED. Kata Kunci : Puskesmas mampu PONED, implementasi kebijakan, sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, disposisi

Abstrak: Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia merupakan imported cases. Untuk mencegah dan mengendalikan kasus importasi COVID-19, maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait protokol kesehatan dalam penanganan kedatangan penumpang dari luar negeri dalam bentuk surat edaran Menkes pada bulan Mei 2020. Periode Mei hingga September 2020 ditemukan 704 penumpang yang hasil RDT reaktif terhadap COVID-19 dari 29840 penumpang di Bandara Soetta. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri dalam pencegahan penyebaran COVID-19 oleh KKP Kelas I Soekarno Hatta. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif dengan perspektif teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri tidak berjalan dengan efektif dimana masih terdapat permasahan yang ditemukan di lapangan yaitu sasaran kebijakan yang tidak mematuhi persyaratan yang diminta untuk masuk ke Indonesia dan tidak melakukan pengisian eHAC. Peneliti menyarankan agar mempertimbangkan membuat aturan yang lebih tinggi kekuatan hukummnya dari Surat Edaran sehingga bisa mengatur sanksi bagi penumpang yang tidak patuh. Selain itu perlu meningkatkan pengawasan dan komitmen bersama antara lintas sektor serta pengembangan aplikasi eHAC untuk bisa melakukan validasi hasil PCR secara digital, tracking penumpang dan mengklasifikasikan risiko infeksi dari wisatawan berdasarkan riwayat perjalanan dan asal penerbangan.

---

The first cases of COVID-19 found in Indonesia were imported cases. To prevent and control it, the Ministry of Health issued a policy related to health protocols in handling passenger arrivals from abroad in the form of a circular in May 2020. From May to September 2020, were found 704 passengers that RDT results were reactive to COVID-19. The purpose of this thesis research is to analyze the implementation of health protocol policies for handling passengers from abroad in preventing the spread of COVID-19 by Soekarno Hatta Port Health Office. This research is a qualitative analytic research with the perspective of policy implementation theory. The results found that the implementation of the health protocol policy not working effectively because there were still found problems in the field. There are still policy targets that do not comply with the requirements to enter Indonesia. Researchers suggest to consider making higher legal force regulations than the circular letter, so can regulate sanctions for passengers who do not obey.In additions, it is necessary to increase supervision and commitment between sectors and develop eHAC applications to digitally validate PCR results, classify the risk of infection from tourists based on travel history and passenger tracking

Abstrak:

---

Introduction: The Provincial Government of West Java has issued Governor of West Java Decree Number: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 concerning Oxygen Command center. An oxygen command center was formed to deal with oxygen emergencies at the peak of the Covid-19 variant of the delta in West Java July-September 2021. Evaluation is very important as lesson learning to prepare for handling emergency medical oxygen needs in the future. Purpose: Evaluate the implementation of the implementation of the oxygen command post based on the tasks contained in the Decree of the Governor of West Java Number 443/Kep.350-BUMD AND INVESTASI/2021 concerning the oxygen command post, especially at the peak of the delta variant. Methods: This research is a non-experimental research with a qualitative case study approach which is expected to answer research questions. This study uses the theoretical approach of George C. Edward III's Policy Implementation Model and William Dunn's Theoretical Decision Evaluation. The methods used in data collection were in-depth interviews with informants and document review. Result: The research shows that the oxygen command center does its job well but not optimal. In the aspect of communication, good communication has been established within the oxygen command center, more consistent communication is needed with partners outside the command center. In the aspect of resources, staff have been fulfilled and given authority, the available budget is sufficient to meet the needs of facilities in the field. The aspect of the bureaucratic structure runs optimally, the mechanism is made very detailed and routine coordination. The disposition aspect is well implemented. In evaluating the task of preparing a needs plan that is running well enough, seen from the availability of data to prepare a needs plan, distribution control by appointing a BUMD is the right choice with a yield of 12.44 tons/day of liquid oxygen and ownership of 1,634 oxygen cylinders. The coordination and synchronization that is carried out must build a common understanding of oxygen so that there are no communication errors that hinder coordination. The command center to form a secretariat/warehouse with centralized information management on the West Java Province Pikobar service is appropriate in accordance with the mandate of the governor's regulations. The monitoring carried out is also quite good and it is better to involve partners outside the oxygen command center so that they can also find out the current situation and condition of oxygen emergencies. So it can be concluded that the oxygen command center carried out its duties properly.Pendahuluan: Pemerintah Prvinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 Tentang Pos Komando Oksigen. Pos komando oksigen dibentuk untuk mengatasi kedaruratan oksigen pada puncak covid-19 varian delta di Jawa Barat Juli-September 2021. Evaluasi menjadi sangat penting sebagai pembelajaran dalam rangka mempersiapkan penanganan kebutuhan darurat oksigen medis dimasa depan. Tujuan: Mengevaluasi implementasi pelaksanaan pos komando oksigen berdasarkan tugas yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 tentang Pos Komando oksigen khususnya pada puncak varian delta. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III dan Evaluasi Keputusan Teoritis William Dunn. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen. Hasil: Penelitian menunjukkan pos komando oksigen menjalankan tugas dengan baik namun belum optimal. Aspek komunikasi, sudah terbangun komunikasi yang baik didalam pos komando oksigen, diperlukan komunikasi yang lebih konsisten dengan mitra di luar posko. Aspek sumber daya, sudah terpenuhi staf dan diberikan kewenangan, anggaran yang tersedia cukup memenuhi kebutuhan fasilitas dilapangan. Aspek struktur birokrasi berjalan cukup optimal, mekanisme yang dibuat sangat detail dan koordinasi rutin. Aspek disposisi diimplementasikan dengan baik. Pada evaluasi tugas penyusunan rencana kebutuhan yang berjalan sudah cukup baik dilihat dari ketersediaan data untuk menyusun rencana kebutuhan, pengendalian pendistribusian dengan menunjuk BUMD adalah pilihan tepat dengan hasil 12,44 ton/hari oksigen cair dan kepemilikan 1.634 tabung oksigen. Pengkoordinasian dan pensikronan yang dilakukan harus membangun kesamaan pemahaman tentang oksigen sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi yang menghambat koordinasi. Pos komando membentuk sekretariat/gudang dengan pengelolaan informasi terpusat pada layanan Pikobar Provinsi Jawa Barat sudah tepat sesuai dengan amanat peraturan gubernur. Monitoring yang dilakukan juga cukup baik dan sebaiknya melibatkan mitra diluar pos komando oksigen agar juga dapat mengetahui situasi dan kondisi terkini kedaruratan oksigen. Sehingga dapat disimpulkan pos komando oksigen melaksanakan tugas dengan baik.

Abstrak: Dalam rangka mengurangi dan memperlambat penyebaran Covid-19, banyak negara di dunia telah mengadopsi kebijakan kesehatan physical distancing, dimana belum pernah terjadi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dampak kebijakan kesehatan physical distancing terhadap penurunan kejadian Covid-19 di dunia tahun 2020. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif dengan metode narrative literature review, sedangkan sumber penelitian berasal dari kanal jurnal internasional Google Scholar, ProQuest, PubMed, Science Direct, dan Scopus dengan data pencarian selama lima tahun terakhir. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan input, process, dan output (IPO). Dari hasil penelusuran jurnal, terdapat 10 artikel ilmiah yang didapatkan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi pencarian. Sedangkan hasil penelitian keseluruhan menunjukkan bahwa adanya dampak kebijakan kesehatan physical distancing terhadap penurunan jumlah kejadian Covid-19 di dunia tahun 2020. Selain itu, terjadinya penurunan kejadian Covid-19 ini menurut penelitian juga dikarenakan adanya intervensi kesehatan lain yang dilakukan secara bersamaan. Seperti menggunakan masker ketika bepergian, mencuci tangan, menggunakan alat pelindung diri, melakukan tes cepat, melakukan isolasi atau karantina mandiri, melakukan penelusuran kontak, dan melakukan desinfeksi. Rekomendasi atau saran dari penelitian ini yaitu, perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama terkait dampak kebijakan kesehatan physical distancing. Khususnya tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan physical distancing, sehingga dapat secara efektif menurunkan angka kejadian Covid-19. Kata kunci: Kebijakan Kesehatan, Physical Distancing, Covid-19, Literature Review In order to reduce and slow the spread of Covid-19, many countries in the world have adopted health policy physical distancing, which have never happened before. This study aims to get an overview of the impact of health policy physical distancing to reduced of Covid-19 incidence in the world at 2020. The research design used was descriptive with a narrative literature review method, while the research source came from international journal channel like Google Scholar, ProQuest, PubMed, Science Direct, and Scopus with search data for the past five years. The approach used is the input, process, and output (IPO). From the journal search results, there are 10 scientific articles obtained in accordance with the inclusion and exclusion criteria of the search. While the overall results of the study show that the impact of physical distancing health policy can reduce of Covid-19 incidence in the world in 2020. In addition, the decline in the incidence of Covid-19 according to the study is also due to other health interventions carried out simultaneously. Such as wearing a mask when traveling, washing hands, using personal protective equipment, conducting rapid tests, conducting isolation or quarantine independently, tracing contacts, and doing disinfection. Recommendations or suggestions from this study are that further research is needed on the same topic related to the impact of physical distancing health policy. Specifically about what factors are the main determinants success of physical distancing health policy, so that it can effectively reduce the Covid-19 incidence rate. Key words: Health Policy, Physical Distancing, Covid-19, Literature Review

Abstrak:

---

Abstrak:

---