Ditemukan 33367 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Achmad Salman Alfarisi; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuji, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Kepesertaan asuransi pada lebih dari satu badan asuransi , menciptakan peluang adanya pelaksanaan skema koordinasi manfaat. Skema koordinasi manfaat membantu mengkoordinasikan pihak asuransi dalam membayar biaya klaim sesuai dengan cakupan manfaat yang tersedia dan mencegah adanya tumpang-tindih dalam pembayaran klaim. Pelaksanan skema koordinasi manfaat di Indonesia masih belum optimal. Dengan melihat pelaksanaan koordinasi manfaat seperti di Amerika Serikat, dapat memberikan pertimbangan bagi Indonesia untuk menciptakan skema koordinasi manfaat yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan koordinasi manfaat antara medicare dan asuransi lain di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode scoping review.Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan online database seperti Pubmed, Google Scholar dan website resmi pemerintahan. Terdapat 8 literatur yang terpilih untuk penelitian ini. Sebanyak 3 literatur membahas skema koordinasi manfaat di Amerika Serikat dan 5 literatur menjelaskan bagaimana medicare bekerjasama dengan asuransi lain. Hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran pelaksanaan koordinasi manfaat antara medicare dan asuransi lain di Amerika Serikat. Skema koordinasi manfaat di Amerika Serikat memiliki dua aspek penting yaitu sumber data mengenai peserta dengan asuransi lebih dari satu dan entitas koordinasi manfaat yang membantu dalam mengelola sumber data serta memastikan bahwa setiap asuransi membayarkan biaya klaim sesuai cakupan manfaat.
Insurance participation in more than one insurance agency creates opportunities for the implementation of a coordination of benefit scheme. Coordination of benefit schemes help coordinate insurers in paying claim costs according to the available benefit coverage and prevent overlaps in claim payments. The implementation of the coordination of benefit scheme in Indonesia is still not optimal. By looking at the implementation of the coordination of benefits such as in the United States, it can provide consideration for Indonesia to create a better coordination of benefit scheme. Therefore, this study aims to describe the implementation of coordination of benefits between Medicare and other insurance companies in the United States. This study uses a scoping review method. Literature searches are carried out using online databases such as Pubmed, Google Scholar and official government websites. There are 8 literatures selected for this study. A total of 3 literature discusses coordination of benefit schemes in the United States and 5 literature describes how Medicare cooperates with other insurers. The results of this study can provide an overview of the implementation of coordination of benefit between Medicare and other insurance companies in the United States. The coordination of benefit scheme in the United States has two important aspects, namely a source of data on participants with more than one insurance and a coordination of benefit entity that assists in managing data sources and ensuring that each insurer pays claims according to the coverage of benefits.
S-11149
Depok : FKM-UI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ajeng Kusumawardani; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Pengendalian biaya merupakan salah satu strategi untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan supaya tidak terjadinya over budget dan untuk memastikan keberlangsungan program asuransi kesehatan nasional. Keberadaan program Jaminan Kesehatan juga membawa dampak positif bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa adanya kesulitan finansial. Program asuransi kesehatan nasional sebagai bentuk dari jaminan kesehatan juga diharuskan dapat mencakup seluruh populasi, peningkatan penggunaan layanan kesehatan yang berlebih oleh masyarakat juga dapat membawa efek negatif yaitu biaya kesehatan yang semakin meningkat jika tidak dikendalikan akan menimbulkan inflasi pada sektor kesehatan serta akan berdampak pada kualitas layanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk itu pentingnya mengetahui lebih jauh dan menerapkan skema pengendalian biaya pada program asuransi kesehatan nasional karena dalam strategi skema pengendalian biaya, tidak hanya biaya kesehatan yang dikendalikan tetapi juga pada kualitas layanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah literature review menggunakan online database Pubmed, Scopus, ProQuest, dan EBSCOHost yang menghasilkan 4 jurnal terinklusi yang diterbitkan sepuluh tahun terakhir (2013-2023) yang dipilih berdasarkan kategori negara middle income. Hasil dari 4 jurnal yang terinklusi menjelaskan mengenai penerapan skema pengendalian biaya dan dampaknya yaitu dengan diterapkannya skema pengendalian biaya dengan metode kapitasi, cost sharing, dan metode campuran dapat berdampak pada penurunan utilisasi rawat jalan dan rawat inap, penurunan biaya klaim dan Out Of Pocket, penurunan kemiskinan dan kualitas layanan kesehatan.
Cost control is one of the strategies to control the cost of health services so as not to overbudget and to ensure the sustainability of the national health insurance program. The existence of the Health Insurance program also has a positive impact on the community to be able to access health services without financial difficulties. The national health insurance program as a form of health insurance is also required to cover the entire population, increasing the use of excessive health services by the community can also have a negative effect, namely increasing health costs if not controlled will cause inflation in the health sector and will have an impact on the quality of health services and the quality of public health. For this reason, it is important to know more and apply the cost control scheme to the national health insurance program because in the cost control scheme strategy, not only health costs are controlled but also on the quality of health services. The method used is literature review using online databases Pubmed, Scopus, ProQuest, and EBSCOHost which produces 4 inclusive journals published in the last ten years (2013-2023) selected based on the middle income country category. The results of the 4 included journals explain the application of cost control schemes and their impacts, namely the implementation of cost control schemes with capitation methods, cost sharing, and mixed methods can have an impact on reducing outpatient and inpatient utilization, decreasing claim costs and Out Of Pocket, reducing poverty and health service quality.
S-11510
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ekky Millening Tyas; Pembimbing: Kurnia Sari: Penguji: Puput Oktamianti, Ari Purwohandoyo
Abstrak:
Read More
Diperkirakan 45 juta prosedur operasi dibutuhkan setiap tahunnya di seluruh dunia, namun kurang dari 25% pasien kanker memiliki akses operasi yang aman, terjangkau, dan tepat waktu. Lambatnya penanganan akan menurunkan kualitas hidup dan ketahanan hidup pasien kanker. Penelitian ini mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi waktu tunggu di berbagai negara menggunakan metode scoping review pada empat online database yaitu Semantic Scholar, PubMed, Science Direct, dan Google Scholar dengan hasil studi terinklusi adalah 12 studi. Studi terinklusi berasal dari Negara Indonesia, Kolumbia, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, dan Italia dengan metode penelitian kuantitatif atau mix-methods (kuantitatif dan kualitatif) yang terpublikasi di tahun 2019 sampai tahun 2022. Secara keseluruhan, waktu tunggu rata- rata pelayanan operasi pada pasien kanker di beberapa negara adalah sekitar 25 hari sampai 70 hari, dan pada kondisi khusus seperti pandemi COVID-19 waktu tunggu cenderung mengalami kenaikan sampai dengan sembilan bulan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tunggu dan dipetakan dalam 6 kategori, yaitu sosiodemografi, kondisi pasien, riwayat pengobatan, sumberdaya dan fasilitas pelayanan kesehatan, periode pelayanan, dan jenis jaminan kesehatan. Sebagian besar studi menunjukkan waktu tunggu yang lebih lama, sehingga dibutuhkan peran serta pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kanker dengan memerhatikan waktu waktu tunggu yang sesuai pada pasien kanker.
An estimated 45 million surgical procedures are needed annually worldwide, yet less than 25% of cancer patients have access to safe, affordable and timely surgeries. Slow treatment will reduce the quality of life and survival of cancer patients. This study identified factors that affect waiting times in various countries using the scoping review method on four online databases, namely Semantic Scholar, PubMed, Science Direct, and Google Scholar with the results of the study included 12 studies. The most inclusive studies came from Indonesia, Colombia, Canada, the United States, Germany, Sweden, and Italy with quantitative research methods (quantitative and qualitative) published from 2019 to 2022. Overall, the average waiting time for surgical services for cancer patients in some countries is around 25 days to 70 days, and in special conditions such as the COVID-19 pandemic, waiting times tend to increase by up to nine months. There are several factors that affect waiting time and are mapped into 6 categories, namely sociodemography, patient condition, medical history, health service resources and facilities, service period, and type of health insurance. Most of the studies show longer wait times, so it takes the participation of the government, health care facilities, and the public to improve the quality of cancer services by paying attention to the appropriate waiting time for cancer patients.
S-11192
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Kevinta Elinel ; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjadi sistem utama jaminan kesehatan di Indonesia, namun masih memiliki keterbatasan dalam manfaat dan fleksibilitas layanan. Hal ini mendorong sebagian masyarakat memilih asuransi kesehatan komersial sebagai pelengkap atau alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih asuransi kesehatan komersial, meliputi aspek budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Metode yang digunakan adalah scoping review dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Literatur dikumpulkan dari PubMed dan Google Scholar, menghasilkan 10 artikel terpilih berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi. Analisis dilakukan dengan menyusun matriks dan mengelompokkannya ke dalam empat kategori faktor. Hasil menunjukkan bahwa faktor pribadi dan psikologis paling dominan, disusul oleh faktor sosial dan budaya. Penelitian ini juga mengungkap adanya kesenjangan kajian sebelumnya, terutama terkait kelompok rentan dan aspek digitalisasi. Temuan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan literasi asuransi kesehatan. Pada penelitian selanjutnya disarankan mengadopsi pendekatan multidimensi serta lebih memperhatikan pengaruh teknologi dan kelompok yang kurang terlayani, guna mendukung pengambilan kebijakan dan peningkatan literasi asuransi masyarakat.
The National Health Insurance program (JKN) has become the primary health coverage system in Indonesia; however, it still has limitations in terms of benefits and service flexibility. This condition has led some members of the public to choose commercial health insurance as a complement or alternative. This study aims to analyze the factors influencing public decisions in selecting commercial health insurance, focusing on cultural, social, personal, and psychological aspects. The method used is a scoping review with a qualitative-descriptive approach. Literature was collected from PubMed and Google Scholar, resulting in 10 selected articles based on inclusion and exclusion criteria. The analysis was conducted by constructing a matrix and categorizing the data into four factor groups. The results show that personal and psychological factors are the most dominant, followed by social and cultural factors. This study also reveals gaps in previous research, particularly related to vulnerable groups and the impact of digitalization. These findings are expected to serve as a basis for policymaking and improving public literacy on health insurance. Future research is recommended to adopt a multidimensional approach and give greater attention to technological influences and underserved populations to support more inclusive policies and health insurance literacy.
S-12147
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Shamim Thahir Ahmad; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Mardiati Nadjib, Edu Parningotan Aritonang
Abstrak:
Read More
Durasi penyelesaian klaim menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi pelayanan asuransi, terutama pada produk santunan harian rawat inap. Keterlambatan dalam proses klaim dapat menurunkan kepuasan dan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan durasi penyelesaian klaim santunan harian rawat inap di PT. X berdasarkan data tahun 2023–2024. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif dan memanfaatkan data sekunder sebanyak 299 klaim. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan regresi logistik ordinal. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar klaim diselesaikan dalam waktu 6–14 hari (39,1%) dan 0–5 hari (37,5%). Terdapat dua variabel yang memiliki hubungan signifikan secara statistik terhadap durasi klaim, yaitu asal daerah dan kelengkapan dokumen. Peserta dari luar Pulau Jawa cenderung mengalami durasi klaim lebih lama, sedangkan klaim dengan dokumen lengkap memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Empat variabel lainnya—sebab dirawat, jenis rumah sakit, nominal klaim, dan riwayat pengajuan sebelumnya—tidak menunjukkan hubungan signifikan namun memiliki kecenderungan praktis yang relevan.
The duration of claim settlement is an important indicator in assessing the efficiency of insurance services, particularly for hospital daily cash benefit products. Delays in the claim process may reduce customer satisfaction and trust in insurance companies. This study aims to analyze the factors associated with the duration of claim settlement for hospital daily cash benefits at PT. X based on 2023–2024 data. A cross-sectional design with a quantitative approach was used, utilizing secondary data from 320 claims. The analysis was conducted using univariate and bivariate methods with ordinal logistic regression. The results showed that most claims were settled within 6–14 days (39.1%) and 0–5 days (37.5%). Two variables showed statistically significant relationships with claim duration: region of origin and completeness of documents. Participants from outside Java Island tended to experience longer claim durations, while claims submitted with complete documents had a significantly higher likelihood of being processed more quickly. The other four variables—reason for hospitalization, hospital type, claim amount, and claim history—were not statistically significant but showed relevant practical trends.
The duration of claim settlement is an important indicator in assessing the efficiency of insurance services, particularly for hospital daily cash benefit products. Delays in the claim process may reduce customer satisfaction and trust in insurance companies. This study aims to analyze the factors associated with the duration of claim settlement for hospital daily cash benefits at PT. X based on 2023–2024 data. A cross-sectional design with a quantitative approach was used, utilizing secondary data from 320 claims. The analysis was conducted using univariate and bivariate methods with ordinal logistic regression. The results showed that most claims were settled within 6–14 days (39.1%) and 0–5 days (37.5%). Two variables showed statistically significant relationships with claim duration: region of origin and completeness of documents. Participants from outside Java Island tended to experience longer claim durations, while claims submitted with complete documents had a significantly higher likelihood of being processed more quickly. The other four variables—reason for hospitalization, hospital type, claim amount, and claim history—were not statistically significant but showed relevant practical trends.
S-12000
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Glen Locura Kanjani; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan besar bagi sistem kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Rumah Sakit yang ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai rujukan penyelenggara pelayanan pasien COVID-19 menghadapi tekanan finansial yang besar akibat peningkatan biaya operasional sedangkan jumlah kunjungan pasien non-COVID-19 menurun. Sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 59 Tahun 2016, pembiayaan pasien Penyakit Infeksi Emerging (PIE), termasuk COVID-19, dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan. Dalam proses klaim, sering terjadi dispute akibat ketidaksesuaian antara BPJS Kesehatan dan berkas klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit, yang yang dapat menjadi kendala pada kelangsungan pelayanan perawatan pasien dan menghambat arus kas Rumah Sakit. Tujuan penelitian ini adalah memetakan penelitian terkait manajemen dispute klaim COVID-19 Rumah Sakit di Indonesia tahun 2020 hingga 2022 di berbagai rumah sakit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode scoping review yang disajikan secara naratif, kualitatif. Pencarian artikel dilakukan melalui basis data online (Semantics dan GARUDA), situs web (Google Scholar), dan perpustakaan organisasi (Universitas Indonesia). Terdapat 15 studi yang termasuk kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan persentase klaim pasien COVID-19 yang dispute di Indonesia (52%) lebih tinggi dibandingkan klaim yang dinyatakan sesuai (48%). Penyebab dispute klaim dipetakan menurut komponen struktur, proses, dan output. Faktor man dan material merupakan elemen mendasar yang paling mempengaruhi komponen struktur. Pada komponen proses, faktor pelaksanaan menjadi kendala utama dalam eksekusi manajemen klaim. Hasil identifikasi ini menjadi dokumentasi dan pembelajaran untuk pengelolaan klaim yang lebih baik ke depan bagi rumah sakit serta lembaga terkait dalam menangani situasi pandemi di Indonesia.
The COVID-19 pandemic has posed significant challenges to healthcare systems worldwide, including in Indonesia. Designated hospitals appointed by the Ministry of Health in Indonesia to provide care for COVID-19 patients face substantial financial pressures due to increased operational costs, while the number of non-COVID-19 patient visits has declined. In accordance with the Ministry of Health Regulation No. 59 of 2016, the financing of patients with Emerging Infectious Diseases, including COVID-19, can be claimed from the Ministry of Health. However, in the claims process, disputes often arise due to inconsistencies between BPJS Kesehatan (the National Health Insurance) and the claim documents submitted by the hospitals. Disputed claims pose challenges to the continuity of patient care services and impede the hospitals' cash flow. The objective of this study is to map the research related to dispute management of COVID-19 patient claims in hospitals in Indonesia from 2020 to 2022 in hospitals across the country. This study utilizes a scoping review method presented in a narrative and qualitative manner. Article searches were conducted through online databases (Semantics and GARUDA), websites (Google Scholar), and organizational libraries (University of Indonesia). Fifteen studies met the inclusion and exclusion criteria for this research. The findings of the study indicate that the percentage of disputed COVID-19 patient claims in Indonesia (52%) is higher compared to claims that were deemed valid (48%). The causes of claim disputes were mapped according to the components of structure, process, and output. The "Man" and "Material" factors were identified as the fundamental elements that most influenced the structure component. In the process component, implementation factors emerged as the main obstacles in claims management execution. These identified results serve as documentation and a basis for learning to improve future claims management for hospitals and relevant institutions in handling the pandemic situation in Indonesia.
S-11411
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Emmy Kezia; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Jaslis Ilyas, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Penelitian ini mengkaji Willingness to Pay (WTP) iuran asuransi kesehatan sosial di kalangan pekerja informal. Meskipun WTP merefleksikan kesediaan membayar, realitas pendapatan fluktuatif dan kendala operasional di sektor informal menjadi tantangan signifikan bagi kepatuhan iuran, berbeda dengan sistem formal yang terjamin melalui pemotongan gaji. Tujuan penelitian ini adalah menyintesis faktor-faktor dominan yang memengaruhi WTP pekerja informal berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi, literasi asuransi, persepsi manfaat, dan kepercayaan, serta kualitas dan aksesibilitas layanan secara kolektif memengaruhi WTP. Temuan ini menggarisbawahi bahwa WTP pekerja informal cenderung di bawah tarif iuran JKN yang berlaku, dipicu oleh ketidaksesuaian premi dengan kemampuan membayar. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang determinan WTP pekerja informal, sebagai dasar perumusan kebijakan premi yang lebih adaptif dan strategi peningkatan kepatuhan yang efektif untuk mencapai UHC.
This research examines the Willingness to Pay (WTP) for social health insurance premiums among informal sector workers. Although WTP reflects the willingness to pay, the reality of fluctuating incomes and operational constraints in the informal sector poses a significant challenge to premium compliance, unlike the formal system which is guaranteed through salary deductions. The objective of this study is to synthesize the dominant factors influencing WTP among informal sector workers based on a comprehensive literature review. The analysis results indicate that socioeconomic factors, insurance literacy, perception of benefits, and trust, as well as service quality and accessibility, collectively influence WTP. These findings highlight that informal workers' WTP tends to be below the prevailing JKN premium rates, triggered by a mismatch between premiums and their ability to pay. This study contributes to a better understanding of the determinants of WTP among informal sector workers, serving as a basis for formulating more adaptive premium policies and effective compliance improvement strategies to achieve UHC.
S-11991
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Eko Aprizon Nanda; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Cost-sharing merupakan metode pengendalian biaya pada sistem asuransi kesehatan yang mana pasien dan perusahaan asuransi kesehatan sama-sama membayar sebagian dari biaya medis pasien sepanjang tahun. Cost-sharing memiliki beberapa model yang sering digunakan pada sistem asuransi kesehatan seperti deductible, copayment, coinsurance dan out-of-pocket maximum. Dalam pelaksanaannya cost-sharing tidak hanya memberikan dampak positif dalam pengendalian biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh asuransi kesehatan namun juga memberikan dampak negatif kepada peserta asuransi kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan pembayaran cost-sharing pada sistem asuransi kesehatan di berbagai negara dan dampaknya baik positif maupun negatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah literature review. Pencarian studi menggunakan online database yaitu EBSCOhost, ProQuest, PubMed, dan ScienceDirect. Hasil Pencarian awal ditemuka 1.803 studi, menggunakan prinsip PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta Analyses) studi diseleksi sesuai dengan kriteria inklusi sehingga ditemukan 8 studi yang sesuai dengan topik penelitian dan berasal dari berbagai negara berbeda. Hasil penelitian meunjukkan penerapan pembayaran cost-sharing pada sistem asuransi kesehatan telah dilakukan di berbagai negara dengan kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan kebijakan cost-sharing yang diterapkan memberikan dampak positif dalam pengendalian utilisasi pelayanan kesehatan dan sebagai upaya membantu proteksi finansial pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan perawatan bahkan obat-obatan yang mahal. Selain itu kebijakan cost-sharing juga memberikan dampak negatif yaitu dapat menghanbat akses ke perawatan emergency, hambatan akses layanan kesehatan bagi lansia yang tergolong rentan terkena penyakit serta desinsensitif (penghalang) kepatuhan dan persistensi (berkelanjutan) pasien minum obat.
Cost-sharing is a cost control method in the health insurance system in which patients and health insurance companies both pay a portion of the patient's medical expenses throughout the year. Cost-sharing has several models that are often used in health insurance systems such as deductibles, copayments, coinsurance and out-of-pocket maximums. In practice, cost-sharing not only has a positive impact on controlling health costs incurred by health insurance but also has a negative impact on health insurance participants. This research was conducted with the aim of knowing the implementation of cost-sharing payments in the health insurance system in various countries and its positive and negative impacts. The method used in this research is literature review. Study searches used online databases, namely EBSCOhost, ProQuest, PubMed, and ScienceDirect. Results The initial search found 1,803 studies, using the PRISMA principle (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta Analyzes) studies were selected according to inclusion criteria so that 8 studies were found that matched the research topic and came from different countries. The results of the study show that the implementation of cost-sharing payments in the health insurance system has been carried out in various countries with different policies. The different cost-sharing policies implemented have had a positive impact on controlling the utilization of health services and as an effort to help financially protect patients with certain diseases that require treatment, even expensive medicines. In addition, the cost-sharing policy also has a negative impact, namely it can hinder access to emergency care, hinder access to health services for the elderly who are classified as susceptible to disease and be deinsensitive (barrier) to adherence and persistence (sustainability) of patients taking medication.
S-11208
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Raha Dwi Sessha Purwa; Pembimbing: Sandi Iljanto
S-3946
Depok : FKM-UI, 2004
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ira AUlia; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Mutia Narullita Anwar
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ini faktor-faktor yang berhubungan dengan ketepatan penerbitan surat jaminan awal pada pasien rawat inap asuransi ABC di TPA XYZ periode Januari - Desember 2022 berdasarkan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Ketepatan penerbitan surat jaminan awal bukan hanya tepat dalam memberikan penjaminan saja melainkan juga tepat dalam waktu penerbitan surat jaminan awal. Selama periode bulan Januari – Desember 2022, 25,6% proses penerbitan surat jaminan awal mengalami keterlambatan lebih dari 1 x 24 jam atau 1 hari. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu penambahan karyawan, pembagian tugas kerja yang lebih jelas untuk call center staff, penambahan kapasitas koneksi internet, pembaharuan dan sosialisasi SOP yang berkala dengan Rumah Sakit yang sudah bekerjasama (Provider), dan komputerisasi dalam penulisan laporan medis awal
This study aims to determine factors related to the accuracy of issuing initial guarantee letters to ABC insurance inpatients at TPA XYZ based on in-depth interviews and document review. The accuracy of the issuance of the initial guarantee letter is not only appropriate in providing guarantees but also right at the time of issuance of the initial guarantee letter. During the period January – December 2022, 25,6% of the initial guarantee letter issuance process was delayed by more than 1 x 24 hours or 1 day. This is a quantitative and qualitative research, using data collection techniques including in-depth interviews and document review. The results of this study suggest that there are needed for additional employees, a clearer division of work duties for call center staff, increased internet connection capacity, update and socialize periodic SOP with partner providers, and computerization in writing initial medical reports.
S-11480
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉