Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 35577 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Meiriza Andarwati; Pembimbing: Ilyas Yaslis; Penguji: Ede Surya Darmawan, Purnawan Junadi, Susi Aswiyarti, Moina Sihombing
Abstrak:
Metode kontrasepsi jangka panjang pasca persalinan merupakan strategi pemerintah yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu nifas dan menekan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Dalam upaya meningkatkan metode kontrasepsi jangka panjang pasca persalinan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pemasangan MKJP pasca persalinan khususnya IUD dan implant dibutuhkan peran bidan yang kompeten untuk terus mengajak ibu hamil bersedia menggunakan MKJP. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran kinerja bidan dalam jumlah pemasangan metode kontrasepsi jangka panjang pasca persalinan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan tersebut, tujuan ini bermaksud mengetahui kinerja bidan dalam terus berupaya meningkatkan kuantitas pemasangan MKJP dengan begitu bidan akan semakin terampil dan PUS/ ibu sebelum bersalin akan memilih MKJP tanpa ragu. Bidan yang semakin terampil dalam memasang KB maka akan meminimalisir resiko dari pemasangan MKJP. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa sebanyak 5 puskesmas (50%) mempunyai kinerja baik dan 5 puskesmas (50%) mempunyai kinerja buruk, sedangkan dari 9 variabel (umur bidan, lama bekerja, domisili, status kepegawaian, disiplin, pelatihan, motivasi, kepemimpinan, supervisi) terdapat 3 variabel yang memiliki nilai probabilitas (p value <0,05) meliputi umur bidan, status kepegawaian, pelatihan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja bidan dalam pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pasca persalinan di puskesmas. Untuk itu perlu ditingkatkan dengan melakukan pelatihan secara berkala untuk memperbarui dan menambah motivasi dalam peningkatan KB pasca persalinan.

The postpartum long-term contraceptive method is an effective government strategy in improving the health of postpartum mothers and suppressing the high rate of population growth. In an effort to improve long-term postpartum contraceptive methods by increasing the quantity and quality of postpartum MKJP installation, especially IUD and implants, a competent midwife role is needed to continue to invite pregnant women to be willing to use MKJP, especially postpartum. The purpose of this study is to determine the performance of midwives in the number of installations of long-term postpartum contraceptive methods and factors related to the performance of the midwife, this goal intends to know the performance of midwives in continuing to strive to increase the quantity of MKJP installations so that midwives will be more skilled and PUS / mothers before childbirth will choose MKJP without hesitation. Midwives who are increasingly skilled in installing kb will minimize the risk of installing MKJP. From the results of the study, it was found that as many as 5 puskesmas (50%) had good performance and 5 puskesmas (50%) had poor performance, while from 9 variables (midwife's age, length of work, domicile, staffing status, discipline, training, motivation, leadership, supervision) there were 3 variables that had a probability value (p value <0.05) includes midwife's age, staffing status, training has a significant relationship with the performance of midwives in the service of long-term contraceptive methods (MKJP) postpartum at puskesmas. For this reason, it needs to be improved by conducting training periodically to update and increase motivation in the improvement of postpartum birth control.
Read More
T-6546
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Didah Rosidah; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Purnawan Junadi; Amila Megraini
S-7393
Depok : FKM UI, 2012
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Reni Verawaty; Pembimbing: Caroline Endah Wuryaningsih; Penguji: Zarfiel Tafal, Efrida Sinaga
Abstrak: Cakupan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) wanita di Kecamatan Bintan Timur belum mencapai target dan tidak mengalami peningkatan yang berarti, diasumsikan berhubungan dengan faktor perilaku istri PUS sebagai akseptor KB. Penelitian berdesain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif ini, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan MKJP wanita. Dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur pada bulanApril-Mei 2013, melalui wawancara menggunakan kuesioner pada 170 responden.Hasil penelitian menunjukkan hanya 19,4% responden menggunakan MKJP sertaada hubungan yang bermakna antara umur (p=0,000), pendidikan (p=0,010),jumlah anak (p=0,000), keterjangkauan terhadap pelayanan (p=0,000) danketerpaparan informasi (p=0,000) dengan penggunaan MKJP wanita pada istriPUS.
Kata kunci : Akseptor KB, MKJP, Istri.
Read More
S-7797
Depok : FKM UI, 2013
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ela Nurlaela; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Mieke Savitri, Nurmari Wahyu Hapsari
S-7760
Depok : FKM UI, 2013
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Liliosa Maria T; Pembimbing: Pujianti; Penguji: Budi Hidayat, Elimarnis
S-6042
Depok : FKM UI, 2010
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fadllil Kaafi; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Mardiati Nadjib, Vetty Yulianty Permanasari, Mukhtar Bakti, Wahyu Puji Nugraheni
Abstrak:
Salah satu target Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) adalah meningkatkan kepesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Pelayanan Keluarga Berencana merupakan salah 1 manfaat pelayanan promotif preventif dalam Jaminan Kesehatan. Namun, di Indonesia, kontrasepsi menggunakan suntik (Non MKJP) merupakan metode yang paling banyak digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi seorang wanita usia subur dalam pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan waktu pengambilan data secara cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 dengan sampel penelitian adalah wanita usia subur berstatus menikah berusia 15-49 tahun sebanyak 28.889 dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat dengan model regresi logit biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan jaminan kesehatan, mengunjungi fasilitas kesehatan khususnya FKTP, Umur 27-49 tahun, pendidikan tinggi, jumlah anak > 2, status bekerja, bertempat tinggal di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, status ekonomi kaya, dan bertempat tinggal di Perdesaan. Dengan determinan paling dominan yaitu pada variabel responden yang bertempat tinggal di Bali dan Nusa Tenggara dan yang berumur 27-49 tahun

One of the Government's targets through the Population and Family Planning Agency (BKKBN) is to increase the membership of the Long-Acting Reversible Contraception (LARC). Family Planning Services is one of the benefits of preventive promotive services in Health Insurance. However, in Indonesia, contraception using injection (Non LARC) is the most widely used method. This research is a quantitative study with cross sectional data collection time. The data used are secondary data from the 2018 National Economic Survey (Susenas) with a sample of 28,889 married women of childbearing age of 15-49 years who were analyzed univariately, bivariately and multivariately using  binary logit regression models. The results showed that ownership of health insurance, visiting health facilities especially FKTP, Age 27-49 years, higher education, number of children> 2, working status, living in Java, Bali and Nusa Tenggara, Sulawesi, rich economic status, and residing living in rural areas has the opportunity to increase the use of LARC. With the most dominant determinant is the respondent variable residing in Bali and Nusa Tenggara and those aged 27-49 years.

Read More
T-5902
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Wahyu Rusmitawati; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Anwar Hasan, Dewi Damayanti
Abstrak: Pemberian layanan kesehatan dasar yang berkualitas diperkirakan akan dapat menurunkan AKI sampai 20%. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran tentang kinerja bidan di desa dalam pelayanan antenatal dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tersebut. Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional. Hasil penelitian menunjukkan kinerja bidan di desa yang baik 69,9%. Variabel yang mempunyai hubungan dengan kinerja bidan adalah supervisi dan kelengkapan sarana.
Kata kunci : Kinerja Bidan di Desa, supervisi dan kelengkapan sarana. Daftar Bacaan : 74 (1993-2012)
Provision of quality basic health services is expected to be able to reduce maternalmortality to 20%. The research objective is to comprehend the big picture aboutthe performance of rural midwives in antenatal care and the factors associatedwith it. This study uses cross-sectional design. The results show goodperformance of rural midwives of 69.9%. Variables that have a relationship withthe performance of midwives are supervision and completeness of facilities.
Words Key : Performance of Midwife in the Village, supervision andcompleteness of facilities.Reading List : 74 (1993-2013).
Read More
S-7779
Depok : FKM UI, 2013
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fajar Pramuji Hadhianto; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Amila Megraini
Abstrak:
Pelayanan kontrasepsi terdiri dari pra-pelayanan kontrasepsi, tindakan pelayanan KB, dan pasca pelayanan. Implementasi kebijakan pelayanan KB belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal disebabkan terkendala pendanaan yang berkaitan dengan jasa pelayanan dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang kurang jelas sehingga pelaksanaan layanan belum maksimal yang menyebabkan layanan tersebut tidak termasuk dalam pembiayaan JKN maupun didukung oleh program. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perhitungan biaya pelayanan kontrasepsi dengan tepat dan cermat yang bertujuan untuk memperoleh tarif jasa pelayanan kontrasepsi. Analisis biaya yang mengalokasikan biaya produksi dan biaya overhead dikenal dengan metode Activity Based Costing. Metode ini dapat mengevaluasi biaya secara tepat dengan memberikan informasi non-keuangan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dapat mengetahui total biaya (total cost) dan biaya satuan (unit cost) untuk melakukan aktivitas. Penelitian ini bertujuan menghitung total cost dan unit cost per pelayanan kontrasepsi di poli pelayanan KB Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama. Studi ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dan kajian literatur sesuai dengan data yang ada. Metode yang digunakan dalam menghitung unit cost adalah Activity Based Costing (ABC). Hasil penelitian ini adalah biaya satuan konseling sebesar Rp. 67.716, persetujuan tindakan tenaga kesehatan sebesar Rp. 61.459, pasang IUD sebesar Rp.59.604, cabut IUD sebesar Rp. 61.588, suntik KB (Cyclo) sebesar Rp. 205.610, suntik KB (Deppo) sebesar Rp. 71.531, pil KB sebesar Rp. 133.220, pasang implan sebesar RP.62.852, cabut implan sebesar Rp.71.531, kontrol IUD sebesar Rp.59.674, dan kontrol implan sebesar Rp.85.948. Kesimpulan penelitian ini adalah tarif pelayanan kontrasepsi yang terdiri dari pasang dan cabut IUD dan pasang dan cabut implan masih diatas unit cost, sedangkan pelayanan konseling, persetujuan tindakan tenaga kesehatan, kontrol IUD, kontrol Implan, dan suntik KB dapat dijadikan bahan masukan untuk ditetapkan sebagai tarif pelayanan kontrasepsi.

Contraceptive services consist of pre-service contraception, family planning service actions, and post-service. The implementation of family planning service policies has not been fully implemented optimally due to funding constraints related to service services because there are still some things that are unclear so that the implementation of services is not optimal, which causes these services not to be included in JKN financing or supported by the program. Therefore, it is necessary to calculate the cost of contraceptive services appropriately and carefully with the aim of obtaining contraceptive service rates. Cost analysis that allocates production costs and overhead costs is known as the Activity Based Costing method. This method can evaluate costs appropriately by providing non-financial information in an effort to improve efficiency and effectiveness, can determine the total cost (total cost) and unit cost (unit cost) to perform activities. This study aims to calculate the total cost and unit cost per contraceptive service at the Kebayoran Lama sub-district health center family planning service. This study uses descriptive quantitative research design and literature review in accordance with existing data. The method used in calculating unit cost is Activity Based Costing (ABC). The results of this study are the unit cost of counseling amounting to Rp. 67,716, approval of health worker actions amounting to Rp. 61,459, installing IUDs amounting to Rp. 59,604, removing IUDs. .604, pull out the IUD by Rp. 61,588, birth control injections (Cyclo) by Rp. 205,610, birth control injections (Deppo) by Rp. 71,531, birth control pills by Rp. 133,220, install implants by RP.62,852, pull out implants by Rp.71,531, IUD control by Rp.59,674, and implant control by Rp.85,948. The conclusion of this study is that contraceptive service rates consisting of IUD insertion and removal and implant insertion and removal are still above unit cost, while counseling services, approval of health worker actions, IUD control, Implant control, and birth control injections can be used as input material to be set as contraceptive service rates.
Read More
S-11777
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fika Maulani Fadrianti; Pembimbing: Ede Surya Darmawan, Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Purnawan Junadi, Rangkuti, M. Bal`an Kamali, Moina Sihombing
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan sumber daya dan manajemen proses organisasi pemerintahan dalam melaksanakan ketercapaian kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Matraman. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode cross sectional menggunakan kuesioner dan didukung wawancara mendalam untuk konfirmasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan sumber daya dan manajemen proses dalam organisasi pemerintahan telah baik, namun demikian pencapaian SPM dan PHBS di kedua wilayah tersebut masih belum mencapai target nasional. Disarankan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur agar melakukan penguatan manajemen organisasi agar semakin mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan membangun kerja sama lintas sektor serta upaya pemberdayaan masyarakat harus diintegrasikan ke dalam tatanan pengorganisasian masyarakat di tingkat Kelurahan dengan melengkapi kompetensi pegawai. Kata kunci: kesehatan masyarakat, evaluasi pelaksanaan, organisasi pemerintah

This research aimed to evaluating availability of resources and management processes of government organizations in implementing the achievement of public health in Jatinegara District and Matraman. The research using cross sectional method with questionnaire and supported by in-depth interview to confirm the result. The results show that in general the availability of resources and process management in government organizations have already been higher, however the achievement of SPM and PHBS in both areas still has not reached the national target. It is suggested to East Jakarta Municipal Administration to strengthen organizational management in order to increase public health and build crosssectoral cooperation and the effort of community empowerment should be integrated with overall community organization at village level by completing employee competency. Keywords: public health, implementation evaluation, government organization
Read More
T-5011
Depok : FKM UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Karmellia Nikke Darnesti; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Masyitoh, Indra Rachmad Dharmawan, Rosalien, Robbykha
Abstrak:

ABSTRAK
Nama : Karmellia Nikke Darnesti
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Judul : Analisis Kinerja Unit Pelayanan Gigi Puskesmas Kelurahan di
Wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara Tahun 2018
Pembimbing : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
Lebih dari 50% penduduk di Indonesia memiliki permasalahan gigi dan mulut, ironisnya
berdasarkan Riskesdas 2018, hanya sekitar 10% yang mampu mendapat akses ke layanan
kesehatan gigi. Rifaskes 2011 mengindikasikan cakupan program usaha kesehatan gigi
berbasis masyarakat di puskesmas masih sangat rendah, termasuk di wilayah DKI Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian atas kinerja unit pelayanan gigi
puskesmas kelurahan di wilayah Kecamatan Koja. Pendekatan wawancara mendalam,
observasi, dan telaah dokumen dilakukan pada dua jenis unit pelayanan gigi yang ada di
puskesmas kelurahan wilayah Kecamatan Koja. Terdapat dua skema, yaitu Pola I yang
memiliki dokter gigi saja dan Pola III memiliki dokter gigi dan terapis gigi. Hasil
penelitian menyatakan bahwa unit pelayanan gigi pola III memiliki kinerja pelayanan gigi
yang lebih baik karena dapat menangani lebih banyak pasien dan tindakan, serta dapat
memenuhi program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Upaya Kesehatan Gigi
Masyarakat (UKGM). Sebaliknya, unit pelayanan gigi pola I hanya dapat memenuhi
program UKGS dan menangani jumlah pasien yang lebih sedikit. Adanya kompetisi
waktu antara program kesehatan gigi masyarakat dan poli gigi membuat dokter gigi
kesulitan memenuhi semua pelayanan gigi. Pelaksanaan program UKGS maupun UKGM
yang dipenuhi hanya terbatas pada penyuluhan singkat dan pemeriksaan sederhana yang
dilaksanakan sekedar memenuhi target. Akibatnya, permasalahan gigi dapat terus
berkembang menjadi penyakit yang semakin parah dan membutuhkan perawatan lebih
kompleks. Hasil kajian juga menguak bahwa tindakan mayoritas, yaitu mumifikasi,
kurang sesuai dengan standar perawatan yang dibutuhkan karena keterbatasan sumber
daya. Disamping itu, tugas manajemen puskesmas ternyata menambah beban kerja dokter
gigi dan mempengaruhi kinerja unit pelayanan gigi. Kolaborasi dokter gigi dengan terapis
gigi akan meningkatkan kinerja unit pelayanan gigi karena dapat mengakomodasi
kenaikan permintaan pelayanan, membantu melaksanakan semua upaya kesehatan gigi,
dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kata kunci: kinerja, pelayanan gigi, puskesmas, dokter gigi, terapis gigi


ABSTRACT
Name : Karmellia Nikke Darnesti
Study Program : Public Health Science
Title : Analysis of Dental Medical Unit Performance in Puskesmas
Kelurahan at Koja District North Jakarta 2018
Counsellor : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
More than 50% of the population in Indonesia were reported to have dental problems,
ironically based on Riskesdas 2018, only around 10% are able to get access to dental
services. Rifaskes 2011 has indicated the coverage of the community-based oral health
program at the Puskesmas is quietly low, even in the DKI Jakarta. This study aims to
analyze the performance of the dental medical unit at the puskesmas kelurahan in Koja
District area. The approach is through in-depth interviews, observations, and document
studies were carried out on two types of dental medical units that mostly be divided into
Pattern I with only dentist and Pattern III which have dentist and dental therapist. The
results of the study indicated that Pattern III had higher dental service performance
primarily because it could handle more patients and type of treatments also could carry
out School-based Oral Health (UKGS) and Community-based Oral Health (UKGM)
programs. In contrast, Pattern I only fulfill the UKGS program and handle fewer patients.
Clash of time between community-based program and dental poly makes it difficult for
dentists to fulfill all dental services. The implementation of the UKGS and UKGM
programs which only brief counseling and screening tended merely meet the targets so
that dental problems become more severe then require more complex treatments. The
study also revealed that the mummification, which were among the most frequent
treatment, were not in accordance with the standard of care due to limited resources. In
addition, management duties within puskesmas adds further workload of dentists and
influenced the performance of dental service. Dentist collaboration with dental therapist
will improve the performance of the dental service, allowing them to accommodate the
increase in demand, support implementation of all dental health efforts, and improve
dental service quality in the era of National Health Insurance (JKN).
Keywords : dental services; performance; puskesmas; dentist; dental therapist

Read More
T-5517
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive