Abstrak: Tesis ini membahas Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pada Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain non-eskperimental. Hasil penelitian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan hipertensi yang mengalami kenaikan signifikan dalam renstra DKI Jakarta tahun 2017-2022 didalam faktor struktur yang paling berperan dalam peningkatan ketercapaian signifikan tersebut adalah bentuk program yang terjadwal seperti kegiatan posbindu dan KPLDH serta kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan di pasar, trans jakarta, taman dan MRT, kemudian terdapat juga kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans. Kemudian hasil penelitian menyarankan dinas kesehatan DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan terkait pelayanan hipertensi yang terpisah dengan program lain, termasuk kebijakan pembiayaan kesehatan SPM hipertensi sebagai mandatory regulation dalam hal penyusunan unit cost untuk masing-masing komponen layanan sebagai dasar perumusan costing SPM hipertensi. Kemudian penguatan kebijakan lintas sektor dan program dalam upaya perluasan cakupan pelayanan SPM khususnya hipertensi melalui pendekatan kolaborasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin terkait dengan hipertensi. 

---

This thesis discusses the Evaluation of the DKI Jakarta Provincial Health Office's Strategic Plan for 2017-2022 on Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on Health Service Indicators for Hypertension Sufferers. This research is a qualitative research with non-experimental design. The results of the research on Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on hypertension service indicators which experienced a significant increase in the DKI Jakarta strategic plan for 2017-2022 in the structural factors that play the most role in increasing this significant achievement are the form of scheduled programs such as posbindu and KPLDH activities as well as activities regional strategies carried out in markets, trans jakarta, parks and the MRT, then there is also cross-sector cooperation such as the Social Service, the Education Office and the Manpower and Transmigration Office. Then the results of the study suggest that the DKI Jakarta Health Office can formulate policies related to hypertension services that are separate from other programs, including the hypertension MSS health financing policy as a mandatory regulation in terms of compiling unit costs for each service component as the basis for the formulation of hypertension MSS costing. Then strengthening cross-sectoral policies and programs in an effort to expand the scope of MSS services, especially hypertension through a collaborative approach, as well as providing education and socialization to the public about the importance of carrying out routine checks related to hypertension.

Abstrak:

---

Abstrak: Pada tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan mendistribusikan produk Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Provinsi namun pendistribusian dokumen mengalami keterlambatan.Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014.Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014 Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tidak menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan di tahun 2015 digunakan sebagai acuan namun data sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada antara lain dikarenakan sumber data Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013 dan terjadi mutasi pegawai sehubungan dengan pembukaan RSU Kecamatan.Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan penyebab dari kurang tercapainya tujuan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yaitu integrasi data belum dianggap penting.

---

In 2014 the Human Resources Planning and Utilization of Health distributes products Health Plan Document HR needs to be a reference in health human resource planning needs in the Provincial Office, but the distribution of the document has been delayed.This qualitative study aims to determine the implementation of the Health Human Resource Needs Plan Document 2014 Human Resources Planning and Utilization of Health in Jakarta Provincial Health Office of the Year 2014.The results showed in 2014 Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization not a reference in the preparation of the document HHR planning needs in the Jakarta Provincial Health Office and in 2015 was used as a reference but the data is not in accordance with the existing conditions, among others, because the data sources Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization of year 2013 and a mutation of employees in connection with the opening of the District Hospital.The conclusion of this study, the cause of the lack of achievement of the plan document HHR needs in Jakarta Provincial Health Office in 2015, namely the integration of the data has not been considered important.

Abstrak: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yang lainnya. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

Minimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough.

Abstrak: Latar belakang (background): Saat ini, banyak sekali permasalahan kesehatan yangterjadi pada remaja, termasuk juga pada remaja yang berada di sekolah. Di Indonesia,terdapat sebuah program promosi kesehatan yang dilakukan pada tataran sekolah yaituUsaha Kesehatan Sekolah (UKS). Anak sekolah merupakan kelompok terorganisir yangberpotensi untuk mampu berdaya dalam hal kesehatan. Tujuan (Objective): Memberikangambaran mengenai pelaksanaan program UKS pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard.Metode (Method): Informasi yang didapatkan berasal dari studi kualitatif yang dilakukanpada sekolah dan Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Studi ini dilakukan pada bulan Juli-Oktober 2014. Informasi yang dianalisis dalam studi ini bersumber dari 17 wawancaramendalam yang dilakukan pada sekolah dan Puskesmas, melibatkan 4 (empat) wakilkepala sekolah, 4 (empat) guru Pembina UKS, 4 (empat) perwakilan siswa, 4 (empat)perwakilan Puskesmas, dan seorang perwakilan staf Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.Hasil (result): Berdasarkan metode evaluasi Balanced Scorecard, pada keempat sekolahyang menjadi studi penelitian ini lebih banyak menjalankan ruang lingkup kuratif saja.Pada keempat Puskesmas diketahui lebih banyak menjalankan fungsi pelayanan kesehatandibandingkan dengan fungsi pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat.Beberapa faktor yang mendorong belum optimalnya pelaksanaan UKS di SLTAdiantaranya adalah masih kurangnya pelatihan dan forum belajar bagi guru, belummaksimalnya pelibatan siswa baik di sekolah maupun di Puskesmas, dan belummaksimalnya kerjasama yang dilakukan oleh Puskesmas. Kesimpulan (conclusion):Diperlukan sebuah upaya yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebuttermasuk peninjauan kembali kebijakan dan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaanUKS di sekolah, peningkatan keterampilan bagi para guru dan petugas kesehatan melaluipelatihan dan mengaktifkan forum komunikasi sebagai sarana belajar untukmengembangkan wawasan, melibatkan para orangtua siswa, dan pelibatan siswa dalammenjalankan proses perencanaan hingga evaluasi program UKS di sekolah.Kata kunci: sekolah, siswa, pelaksanaan, program UKS, Puskesmas, Balanced Scorecard

---

Background: Nowadays, many health problems happened in adolescent, includingadolescent in school. In Indonesia, there is a program that conducted in school, namedUKS (Usaha Kesehatan Sekolah). In school, adolescent is the organized group that has tobe capable to empower in health. Objective: Explain about implementation of UKSprogram in Senior High School and equal in Province of DKI Jakarta with BalancedScorecard approaches. Method: information obtained from qualitative study conducted inSchool and health care center in Province of DKI Jakarta. Analyzed information in thisstudy sourced from 17 in-depth interviews, consist of 4 (four) vice school principle, 4(four) teachers, 4 (four) students, 4 (four) health care center staff, and representatives fromProvince Health Office. Result: Based on Balanced Scorecard method, in four schoolswhich become the subject of the research stated that are not yet implementedcomprehensive UKS program. Most of them implement only in curative and rehabilitativeefforts. Besides senior high school, the implement program is health care center. In fourhealth care center, most of them implement the program only in health services functioncompared with health education function. Inhibit factors which causes ineffective are lackof training and forum for teacher for encouraging their knowledge and skill that relatedwith UKS, lack of involving the student in school and health care center, and lack ofpartnership between health care center with other sectors like public sector, private sectors,or non-government organization. Conclusion: Required a comprehensive effort to solvethe problems. The governments have to review the policy and guidance related to UKSimplementation di school. Besides that, it is required to improve the organizing skill fromprogram officer (teacher and health care officer) so that they are capable to implementcomprehensive UKS program through training and communication forum as the learning,involve the parent of the student, and involve the students in planning until evaluationprocess in UKS program.Key word: school, student, implementation, UKS, health care center, Balanced Scorecard.