Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS mewajibkan secara bertahap Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, dari data yang diperoleh peneliti, di wilayah Depok masih terdapat 664 Badan Usaha yang belum mendaftar BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran persepsi badan usaha terkait keikutsertaan pada program jaminan kesehatan nasional di kota depok tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam pada informan kunci yaitu pihak HRD perusahaan atau perwakilan Perusahaan yang biasa berurusan dengan BPJS Kesehatan. Variabel yang diteliti menggunakan teori 3 atribut kepuasan pelanggan oleh Dutka dan Parasuraman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh persepsi Badan Usaha. Persepsi Badan Usaha terhadap BPJS Kesehatan bervariasi, baik dari pelayanan kantor maupun pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Badan Usaha sudah mendaftar BPJS Kesehatan karena BPJS Kesehatan bersifat wajib dan keterpaksaan. Bagi Badan Usaha yang belum mendaftar karena pelayanan yang diberikan BPJS belum baik, belum tersedia anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan belum tersedia waktu bagi Badan Usaha untuk mendaftar. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah meningkatkan kualitas pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjut, meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan meningkatkan kinerja pegawai BPJS kesehatan. Kata Kunci: Kepuasan pelanggan, BPJS Kesehatan

Abstrak: ABSTRAK Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI sejak tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai gambaran manajemen dengan perspektif sistem yaitu masukan, proses, dan keluaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan sarana prasarana sudah cukup mendukung dan kebijakan atau pedoman menyesuaikan dengan keadaan semua pihak pelayanan, namun sumber daya lainnya seperti tenaga kepegawaian dan dana belum memenuhi kebutuhan pelayanan, serta belum ada pengembangan teknologi yang berfungsi untuk mencapai efisiensi. Pada proses pelayanan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sudah berjalan sinkron dengan pedoman yang berlaku. Pada subsistem keluaran yaitu Surat Jaminan Pelayanan dengan jumlah rata-rata 47 buah pada tahun 2017 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yaitu rata-rata 115 buah, namun belum didukung oleh indikator pencapaian mutu pelayanan. Kesimpulan penelitian adalah pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI di Dinas Kesehatan Kota Depok telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditentukan. Kata kunci: Manajemen; Non Kuota PBI; Pelayanan Kesehatan; Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ABSTRACT Since 2017 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan has served the Health Insurance Payment for the Poor Community in Kota Depok. The study is about the overview of the management by using system approach, consists of the input, process, and output. This is a qualitative research and the methods are observation, in-depth interview and literature review. The research shows that logistics, infrastructure and guidance as the policy are adequate, although resource such as man, money, and technology as machine hasn‟t used properly to enhance work efficiency. The service process which starts from planning, organizing, actuating, dan controlling are synced xi Universitas Indonesia with the guidance. The output which is Surat Jaminan Pelayanan, the number has increased in the year 2018, but there is no official work indicator yet. The conclusion of the research is Health Insurance Payment Service Management of the Poor Community has run side by side with the planning and policy. Key words: Health Insurance Payment of the Poor Community; Health Service; Management; Non PBI,

Abstrak:

---

Abstrak:

Jumlah  kasus  kekerasan  di  Indonesia  meningkat  signifikan  dari  20.499  kasus  pada  tahun 2020  menjadi  29.883  kasus  pada  tahun  2023,  hal  ini  diikuti  dengan  peningkatan  jumlah kebutuhan  pelayanan  kesehatan  bagi  korban  setiap  tahunnya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  gambaran  penundaan  dan  penolakan  klaim  pelayanan  korban kekerasan  di  RSUD  Tarakan  Jakarta.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  studi  kasus  dan  deskriptif  kuantitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara  mendalam,  telaah  dokumen,  dan  literatur  kemudian dianalisis  dalam  bentuk  tabel,  grafik,  dan  narasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pada input,  terdapat  ketidaksesuaian  pengetahuan  sumber  daya  manusia  dengan  regulasi Jaminan  Kesehatan  Jakarta.  Sebagian  besar  informan  menganggap  jaminan  ini  hanya mencakup  korban  perempuan  dan  anak-anak.  Standar  Prosedur  Operasional  yang  ada masih  bersifat  umum.  Pada  proses,  seluruh  berkas  klaim  dapat  diakses  melalui  satu pintu  di  klinik  Bunga  Tanjung.  Pada  output,  dari  1.062  klaim  korban  kekerasan  di  tahun 2023,  terdapat  202  klaim  tertunda  dan  17  klaim  ditolak. Penyebab  klaim  tertunda meliputi  berkas  tidak  valid,  berkas  tidak  lengkap,  koding  tidak  sesuai,  dan  tarif  tidak sesuai,  sedangkan  klaim  tolak  disebabkan  oleh  otomatisasi  sistem  SIJAKA.  Penelitian ini  merekomendasikan  peningkatan  sosialisasi  internal  rumah  sakit  terkait  Jaminan Kesehatan  Jakarta,  dan  penyusunan  SPO  yang  detail  dan  komprehensif  untuk mendukung pengelolaan klaim yang lebih efektif.

---

 

The  number  of  violence  cases  in  Indonesia  has  increased  significantly,  rising  from  20,499  cases  in  2020  to  29,883  cases  in  2023.  This  increase  has  been  accompanied  by  a  growing  demand  for  health  services  for  victims  each  year.  This  study  aims  to  examine  the  delays  and  rejections  of  service  claims  for  victims  of  violence  at  Tarakan  Regional  Hospital  in  Jakarta.  The  research  employs  both  qualitative  and  quantitative  descriptive  methods,  using  case  studies.  Data  collection  was  carried  out  through  in-depth  interviews,  document  reviews,  and  literature  analysis,  with  the  findings  presented  in  the  form  of  tables,  graphs,  and  narratives.  The  study  results  indicate  a  mismatch  between  the  knowledge  of  human  resources  and  Jakarta  Health  Insurance  regulations.  Most  informants  believe  that  the  insurance  coverage  applies  only  to  female  and  child  victims.  Additionally,  the  existing  Standard  Operating  Procedures  (SOPs)  remain  too  general.  In  terms  of  the  claim  process,  all  claim  files  can  be  accessed  through  a  single  point  at  the  Bunga  Tanjung  clinic.  Regarding  claim  outcomes,  out  of  1,062  claims  for  violence  victims  in  2023,  202  claims  were  pending,  and  17  claims  were  rejected.  Delays  in  claims  were  attributed  to  issues  such  as  invalid  files,  incomplete  documents,  incorrect  coding,  and  inaccurate  rates,  while  rejected  claims  were  largely  due  to  issues  with  the  automation  of  the  SIJAKA  system.  This  study  recommends  improving  internal  hospital  communication  about  Jakarta  Health  Insurance  and  preparing  detailed,  comprehensive  SOPs to support more effective claims management.

Abstrak: Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan angka rujukan peserta selama bulan Januari-Maret 2015. Sampel adalah Puskesmas Cimanggis dengan angka rujukan tinggi dan Puskesmas Cipayung dengan angka rujukan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka rujukan dipengaruhi oleh kebijakan, ketersediaan obat, peralatan penunjang pelayanan kesehatan, pemahaman dokter tentang prosedur rujukan dan peran gatekeeper. Diagnosis penyakit yang banyak dirujuk di kedua puskesmas adalah penyakit jantung. Hal tersebut berhubungan dengan ketersediaan obat dan peralatan penunjang pelayanan kesehatan serta peran gatekeeper. Pasien penyakit jantung memerlukan tindakan promotif preventif serta kontrol rutin setiap bulan untuk pemeriksaan dan menebus obat di RS, sehingga mempengaruhi angka rujukan. Diharapkan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak Puskesmas dalam mengendalikan pelayanan rujukan. Kata Kunci: rujukan peserta JKN, puskesmas, BPJS This qualitative study aimed to analyze the factors associated with the referral of BPJS members during January until March 2015. Samples were Cimanggis and Cipayung health centers representing high and low referral cases respectively. The results showed that the referral numbers were influenced by the policy, availability of drugs, medical equipment, physician perceptionabout the referral procedure as well asthe role of gatekeeper. Heart disease was the diagnosis with the highest referral number in the sampled health centers. Factors were related to the availability of drugs, medical equipment as well as the role of gatekeeper. Patients with heart disease require preventive and promotive actions, regular controls, and monthly check up and drugs in hospitals, this has made increased referral numbers. It is expected that BPJS Kesehatan will improve coordination with the health center to manage the referral system. Key Words: referral, JKN, health center, BPJS

Abstrak:

---