Transformasi praktik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menuntut perusahaan untuk bergerak melampaui kepatuhan regulatif menuju pengelolaan program yang terukur, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Tantangan utama dalam TJSL bidang kesehatan masih terletak pada dominasi pendekatan ad-hoc, lemahnya integrasi perencanaan berbasis kebutuhan, serta keterbatasan indikator kinerja yang mampu merefleksikan kualitas pelaksanaan dan output program. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program TJSL pilar kesehatan di Perusahaan X tahun 2025 menggunakan kerangka Evidence-Informed Theory of Change (ToC) dari World Health Organization (WHO), dengan fokus pada keterkaitan antara tahap input, activity, dan output. Pendekatan penelitian menggunakan desain kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam, telaah dokumen internal perusahaan, serta triangulasi data. Analisis dilakukan terhadap ketersediaan sumber daya, proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta karakteristik output yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TJSL kesehatan Perusahaan X telah memenuhi aspek regulatif dan kemitraan, namun masih didominasi oleh pendekatan berbasis kegiatan jangka pendek, keterbatasan dokumentasi teknis, serta belum optimalnya penggunaan indikator output berbasis bukti. Meskipun demikian, program menghasilkan layanan dan produk kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Evidence-Informed Theory of Change secara operasional, yang diturunkan ke dalam SOP teknis, indikator kinerja terukur, dan sistem monitoring dan evaluasi terstruktur, berpotensi memperkuat akuntabilitas, kualitas pelaksanaan, serta keberlanjutan program TJSL kesehatan. Temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran pengelolaan TJSL dari orientasi event-based menuju service-based program yang terintegrasi dengan strategi keberlanjutan perusahaan.

The implementation of Health-focused Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs at Company X, a Third Party Administrator (TPA), faces challenges related to implementation consistency, technical governance clarity, and alignment with sustainability principles and national health policies. These challenges risk positioning the program as event-based, weakly measured, and insufficiently oriented toward service quality. This study aims to analyze the implementation of the Health TJSL program at Company X using the Evidence-Informed Theory of Change (ToC) framework, focusing on the input, activity, and output stages. A qualitative approach was employed through in-depth interviews with internal and external stakeholders, document reviews, and comparative analysis of relevant regulations and implementation standards. The findings reveal significant gaps between existing TJSL Standard Operating Procedures (SOPs) and the technical requirements of health program implementation, particularly in needs-based planning, role delineation among actors, performance indicators, and monitoring and evaluation systems. The program implementation remains predominantly activity-oriented, with limited emphasis on process quality and measurable service outputs. This study contributes by developing a technical Health TJSL SOP, formulating measurable key performance indicators from input to output stages, and designing an integrated monitoring and evaluation matrix. The findings highlight the necessity of shifting Health TJSL management from an event-based approach toward a service-oriented, measurable, and accountable program model to enhance sustainability and strengthen its contribution to health development outcomes.

Program Jaminan Kesehatan (JKN) menuntut setiap Perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Kesehatan sebagai upaya perlindungan social. Namun implementasi administrasi BPJS Kesehatan di Perusahaan outsourcing menghadapi tantangan tersendiri, terutama pada Perusahaan dengan Tingkat turnover karyawan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan administrasi BPJS Kesehatan di Perusahaan outsourcing, khususnya pada proses pendaftaran, pengalihan data dan penonaktifan peserta. Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci, yaitu Direktur, HRD dan admin operational. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun alur administrasi telah terbentuk dan sebagian besar pekerja berhasil terdaftar sebagai peserta aktif, proses pelaksanaan masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi belum adanya SOP tertulis, kendala data tidak valid, tunggakan peserta dari Perusahaan sebelumnya dan proses input manual yang memakan waktu. Diperlukan Upaya perbaikan berupa peningkatan validasi data, digitalisasi form input, serta penetapan kebijakan internal yang lebih sistematis untuk mendukung efektivitas administrasi BPJS Kesehatan di perusahaan tersebut.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program requires all companies to register their to register their employees in BPJS Kesehatan as a form of social protection. However, the implementation of BPJS Kesehatan administration in outsourcing companies present unique challenges, especially in companies with high employee turnover. This study aims to describe the implementation of BPJS Kesehatan administration in an outsourcing company, focusing on the registration process, data diversion and participant deactivation. This research is a descriptive qualitative study using in-depth interviews with three key informants : the company director, HRD officer and administrative operation staff. The result showed that although the administrative process has been established and most employees were successfully registered as active participant, several challenge remain. These include the absence of a written standard oprating procedure (SOP), invalid data issues, participants with outstanding BPJS Payment from previous employers and time-consuming manual data entry. Improvements are needed through better data validation, digitalization of data collection and the formulation of more systematic internal policies to enhance the effectiveness of BPJS Kesehatan administration in outsourcing company.