Abstrak:

---

Abstrak: Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS sangat penting karena tidak hanya bermanfaat bagi pasien untuk mendorong perilaku sehat, mencegah pasien berobat ulang dan juga menjaga kualitas hidup pasien, meningkatkan status kesehatan staf Rumah Sakit, serta berdampak pula pada peningkatan mutu layanan dan citra nama baik rumah sakit itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi bahwa masih ada beberapa orang yang merokok di Lingkungan Rumah Sakit dan masih ditemuinya sebagian petugas pemberi pelayanan kesehatan yang tidak melakukan konseling terhadap pasien/ kliennya. Meskipun telah ada Tim PKRS namun implementasi PKRS di RSUD Pringsewu dirasa masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penentu Belum Optimalnya Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS pada RSUD Pringsewu pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS Pada Rumah Sakit Umum RSUD Pringsewu Kabupaten Pringsewu dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belumlah berjalan secara optimal. Faktor penentu yang mempengaruhi implementasi PKRS di RSUD Pringsewu adalah kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal, proses komunikasi yang belum efektif dan struktur birokrasi yang belum melibatkan banyak sektor serta belum adanya SOP terkait pelaksanaan PKRS.

---

Implementation of Health Promotion in Hospital HPH is very important because it is not only beneficial for patient to encourage healthy behavior, but also to the prevent patient from re treatment and maintain the patient 39 s quality of life, improve the health status of hospital staff, and also impact on improvement of service and prestige good name of the hospital it self. Based on the observation result, there are still some people who smoke in the Hospital environment and still meet some health service providers who do not counsel to patients clients. Although HPH Team has existed, implementation of HPH in Pringsewu is Hospital is still not optimal. This study aims to know the Determinant Factor of Optimal Implementation of Health Promotion in Hospital HPH at Pringsewu is Hospital in 2018. This research is a qualitative research through primary data collection and secondary data. The result of research shows that Implementation of Health Promotion in Hospital HPH at Pringsewu General Hospital is influenced by 4 factors, these are communication, resources, disposition and bureaucracy structure has not run optimally yet. The determinant factors affecting the implementation of HPH in Pringsewu is Hospital are the quality and quantity of human resources that have not been optimal, the communication process has not been effective and the bureaucratic structure has not involved many sectors and the lack of SOP related to the implementation of HPH.

Abstrak:

---

Abstrak: Alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan disamping obat. Selain memiliki fungsi sosial, alat kesehatan juga memiliki fungsi ekonomi dan menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan. Indonesia adalah pasar yang besar untuk pemasaran alat kesehatan dengan nilai pasar sekitar 800 juta USD pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar USD pada tahun 2019 (BMI, 2015). Namun, kebutuhan alat kesehatan masih dipenuhi lebih dari 90% alat kesehatan impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik Indept Interview. Hasil penelitian: Komunikasi pada implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum efektif. Sumber daya di Universitas Gadjah Mada seperti SDM, fasilitas dan dana belum optimal. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP dalam pelaksanaan hilirisasi hasil riset alkes. Kesimpulan: Implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum optimal dalam penyelenggaraan hilirisasi hasil riset alat kesehatan. Hambatan: Komunikasi periset Universitas Gadjah Mada dengan LKPP kurang bersinergi sehingga produk-produk yang dihasilkan yang seharusnya dapat disusun dalam tata kelola pengadaan alat kesehatan masih adanya penolakan oleh LKPP. Disposisi pada persepsi penggunaan alat kesehatan luar negeri lebih bagus mutunya serta kurangnya minat industri untuk memproduksi alat kesehatan dan pelaku usaha untuk menanamkan investasi di bidang industri alat kesehatan. Sumber daya periset secara kuantitas yang masih kurang dalam mendukung riset alat kesehatan secara konsisten, selama ini fungsi dosen sebagai tenaga pengajar dan sebagai periset. Serta laboratorium pengujian yang masih kurang bagi periset Universitas Gadjah Mada. Struktur organisasi kurang menyusun SOP tugas direktur, periset dan tim advokasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga kurangnya pencapaian tujuan dari prototype, Izin Edar, HAKI, dan komersialisasi hasil riset.

---

Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. In addition to having a social function, medical devices also has an economic function and commodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devices marketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated to reach 1.2 billion USD by 2019 (BMI, 2015). However, the need for medical devices is still fulfilled by more than 90% of imported medical devices. This research uses qualitative method with In-depth Interview technique. Research Result of: Communication on the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah Mada University such as human resources, facilities and funds have not been optimal. Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation of medical devices research results. Conclusion: the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in the hilirization implementation of medical devices research results. Obstacles: Gadjah Mada University researchers' communication with LKPP is less synergic so that the products that should be arranged in the governance of medical devices procurement are still rejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medical devices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devices and business actors to invest in the medical devices industry. Research resources in quantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, so far the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testing laboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. The organizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and the advocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement of the objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization of research results. 

Abstrak:

---

Abstrak: Pelayanan pemeriksaan laboratorium Klinik Pratama KKP dirasakan masih rendah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pemantapan mutu internal pada tahap pra analitik, pasien mengeluhkan darah tidak berhenti sebanyak 3%, terdapat bekuan darah tabung EDTA sebanyak 7,5%, terjadi hemolisis sebanyak 10,5%. Pada tahap analitik, tidak adanya catatan evaluasi pada nilai control sedangkan pada tahap pasca analitik tidak dilakukan verifikasi validasi hasil pemeriksaan laboratorium dan ketidaklengkapan data pasien pada lembar hasil sebanyak 1,5% Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemantapan mutu internal pada instalasi Laboratorium Klinik Pratama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret - Juli 2020. Kriteria informan penelitian adalah terdiri unsur pimpinan, pelaksana dan pengguna jasa laboratorium. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat komponen input (organisasi dan manajemen) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, kemudian secara garis besar pada komponen proses dan ouput (tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik) terdapat factor penghambat yaitu ketidaklengkapan SOP pada tiap tahapan. Sedangkan factor pendukungnya adalah tersedianya insfrastruktur penunjang kegiatan laboratorium. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa pemantapan mutu internal laboratorium belum terlaksana dengan baik dan masih terdapat ketidaklengkapan acuan di tiap tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik. Perlu dilakukan monitoring seberapa jauh unsur organisasi dan sistem manajemen guna meningkatkan mutu laboratorium, kemudian dukungan sarana dan prasana dalam menunjang kegiatan laboratorium. Pada tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik, petugas laboratorium perlu menambahkan kelengkapan SOP di setiap tahapan.

---

Primary KKP Clinic laboratory examination services are still felt low. Based on the results of a preliminary study of internal quality assurance in the pre-analytical stage, patients complained of non-stopping blood by 3%, there was a 7.5% EDTA tube blood clot, hemolysis occurred by 10.5%. At the analytical stage, there was no evaluation record on the control value while at the post analytic stage there was no verification and validation of the results of the laboratory examination and incomplete patient data on the result sheet as much as 1.5%. This study was conducted to analyze internal quality assurance at the Primary Laboratory Laboratory in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. This research is a qualitative study using in-depth interviews and document review. This research was conducted in March - July 2020. The criteria for the research informants consisted of elements of leadership, executors and users of laboratory services. The results of the study found that there are input components (organizational and management) that have not been fully implemented well, then in broad outline in the procces and output components (pre-analytic, analytic and post-analytic stages) there are inhibiting factors namely incomplete Standard Operating Procedure at each stage. While the supporting factor is the availability of supporting infrastructure for laboratory activities. From the results it can be concluded that the strengthening of laboratory internal quality has not been carried out properly and there are still incomplete references in each component pre-analytic, analytic and post-analytic. It is necessary to monitor the extent of the elements of the organization and management system in order to improve the quality of laboratories, then to support facilities and infrastructure to support laboratory activities. In the pre-analytical, analytic and post-analytic stages, laboratory staff need to add the completeness of the Standard Operating Procedure at each stage.

Abstrak:

---

---

Abstrak: Abstrak

Tesis ini membahas analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Ciamis Sebelum Dan sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah di Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih.

Hasil penelitian menunjukkan dari aspek SPO, SDM, sarana prasarana pada instalasi rawat inap sesudah menjadi BLUD lebih lengkap dari segi kuantitas maupun kualitas meskipun dari aspek SPO masih ada tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, sedangkan dari aspek SDM masih kekurangan dokter spesialis, dan dari aspek sarana dan prasarana masih kurang dalam sistem pemeliharaannya. Kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di instalasi rawat inap belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih mempunyai kelemahan dan kekurangan.

Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Ciamis diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diperlukan evaluasi berkala SPM agar pelaksanaannya lebih baik.

This thesis studied an analysis of the implementation of Hospital Minimum Service Standards of Ciamis District General Hospital at Inpatient Care Unit which was held before and after becoming Local Public Service Institution in 2013. This research used a qualitative approach by conducting detailed interview to selected interviewees.

The result of the research showed that aspects of SPO, Human Resources, infrastructures at Inpatient Care Unit, viewed after the hospital's becoming Local Public Service Institution are more quantitatively and qualitatively complete although if viewed from SPO there are still acts which are not appropriate with SPO, meanwhile viewed from Human Resources, it is still lack of specialists, and from its infrastructures, it’s maintenance system is regarded still inadequate. The Minimum Service Standards implementation at Inpatient Care Unit has not been maximally implemented because of the hospital's weaknesses and lack.

The researcher suggestion for Ciamis District General Hospital is that hopefuly there will be more cooperative good coordination with the local government in order to find the best solution, and the Minimum Service Standards periodic evaluations is required so that the implementation will be better conducted.